Ditemukan 4467 data
189 — 76
. : Halaman 78 aay Aa fputusan .TIII.7 merupakan fotokopi Surat Pemberitahugn Pajak erhutang PajakBumi Dan Bangunan tahun 2000, 2004, 2005, AJO/ParRGLO1AGASideap tahun2020 atas nama Hanafia H.B dan telah dicocokkan dengan aslinya.
373 — 31
tindak pidana lagi,maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara dalam hal iniDepartemen Kehutanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dandijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat(1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalamamar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 50 ayat (3) huruf ajo
83 — 49
UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnyapatut dikesampingkan dan terhadap' terdakwa harus dinyatakan tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair Penuntut Umum tersebut.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, makaselanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 7 huruf aJo
123 — 23
bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa sebagaiberikut:Primer : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) kel KUHP joPasal 65 ayat (1)KUHP;Subsidair : melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 65 ayat (1)KUHP;Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf ajo
170 — 64
Bahwa pihakyang memerlukan tanah dalam hal ini telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ajo.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. LARAS BUMI RESOURCES DIWAKILI OLEH H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E.
716 — 239
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melaluiPenasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa telah didakwa secara tunggal, Pasal 89 ayat (2) huruf aJo Pasal 17 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor :18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Majelis Hakim Yang MuliaPenasehat Hukum Terdakwa menyatakan, tidak sependapat dan tidak tepatmenurut
130 — 331
Bahwa pihakyang memerlukan tanah dalam hal ini telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ajo.
89 — 10
ARIF MUSLIM berdasarkan AktaJual Beli Nomor 03/Il/ajo/TT/1987 tanggal 09 februari 1987 yangdibuat dihadapan JENMERDIN, SH Notaris di Bandar Lampung.c.
14 — 0
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Ari Rifansyah bin Omon Firmansyah) terhadap Penggugat (Maya Komalasari binti Ajo
78 — 24
slip pengambilan sudah ada angkaangkanya ;Bahwa setelah uang diambil uang Terdakwa gunakan untuk beli bahanbangunan MCK, upah tukang, untuk beli bensin, untuk makan Terdakwa ;Bahwa tidak ada dibelikan untuk bensin PU ;Bahwa dana sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)untuk bangunan saja ;Bahwa tindakan Terdakwa salah salah mengambil uang makan dan uangmakan Terdakwa dari sana Terdakwa sudah tanya sama orang PU bagaimanadengan bensin Terdakwa kata orang PU ambil disitu kata Ajo
9 — 3
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Ari Rifansyah bin Omon Firmansyah) terhadap Penggugat (Maya Komalasari binti Ajo
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
331 — 307
BASIRUN, NIK : 1222010705700002, Pekerjaan Petani/Pekebun,Alamat Batu Ajo Dusun Karya, Desa Pasir Tuntung,Kecamatan Kotapinang, Kabupaten LabuhanbatuSelatan;(Sekretaris DPW Provinsi Riau LSM KOREK);Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama wargasebagaimana surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2019selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. MUSA DARWINPANE, S.H., M.H., UCOK ROLANDO PARULIANTAMBA, S.H., M.H., Dr. SAHAT MARULI T.SITUMEANG, S.H., M.H., CHRISMAN DAMANIK, Amd.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. AHMAD MARO.
93 — 21
AHMAD MARO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aJo. Pasal 18 Undangundang Nomor31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiJo.
98 — 86
III.Persil 501 Kohir 520 Blok S.Il Ajo. Tanggal 25 Mei 1967 Nomor :30/3.Pem/1976. (fotokopi dari fotokopi);14.Bukti T.ll Intervensi 14: Surat Badan Pertanahan Nasional KantorPartanahan Jakarta Utara Nomor : 1415/III/PT/JU/5/2001 tanggal 23 Mei2001 Perihal : Penjelasan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6/Kelapa GadingBarat, yang ditujukan kepada Kepala Depot Logistik Jakarta Raya (PerumBULOG Divre DKI Jakarta). (fotokopi dari fotokopi);15.
61 — 8
Pkr PDM88/Bks/03/2014 yang pada pokoknya memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa Wan Asral Alias ltak Bin Wan Ishak (Alm) telahterbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengerjakan danatau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf aJo.
144 — 96
Sehinggasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 danUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf aJo.
116 — 9
Bahwa pihak penjual resmi ruko sengketa adalah Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk berdasarKeputusan Presiders Nomor 27/1998 tentang Pembentukan BPPN yangmempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Balm pasal 37 Ajo.
493 — 436
Bhoend Saksidiam saja.Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa berdasarkan surat kuasa dariBhoend tahun 2013, lalu Saksi mengurus suratsurat dari ajo kesertifikat mendapat surat kuasa dari sdr. Bhoend tahun 2005, dari suratsurat kuasa tersebut Saksi tidak menerima uang dari sdr. Bhoend terkaitpengurusan tersebut.Bahwa saat Saksi lapor ke kepolisian, laporan Saksi langsung diterima.Halaman 1171 dari 83 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN CkrBahwa dasar pelaporan Saksi adalah surat kuasa dari sdr.
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
54 — 18
Yang bersangkutan telahmenggarap tanah darat tersebut sejak tahun 1980 ;24)Petani Sali bin Ajo berdasarkan Surat JualBeli No. 028 / KOP.USARI / TG / 2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Oper AlihTanah Garapan seluas + 1 Hektar. Yang bersangkutan telahmenggarap tanah darat tersebut sejak tahun 1982 ;25)Petani Jaiman bin Asiman berdasarkan Surat JualBeli No. 029/ KOP. USARI / TG / 2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang OperAlin Tanah Garapan seluas + 1 Hektar.
132 — 71
AHMAD MARO sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 5 Ayat (1) huruf aJo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55Ayat (1) Ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa Drs.