Ditemukan 4437 data
54 — 4
ISTTYANA TRIMUMPUNI, semuanyaPegawai Kantor Wilayah VIII DJKN Jl. Ambon No. Bandung, sesuai suratkuasa khusus tanggal 11 Maret 2011,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;8. PEMERINTAH R.I. cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWABARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat diSoekamoHatta, Kota Bandung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada : 1.ISPRIYADI NURHANTARA,SH., 2. METY RATNA KANDIA,SH., H. TYEPSOFYAN,SH., 4.
Pembanding/Penggugat II : drh.Hartono. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Pembanding/Penggugat III : England Rhys Can, S.E., MSc. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Pembanding/Penggugat IV : Canyon Keanu Can. Diwakili Oleh : Makmur Ginting, SH. MH
Terbanding/Tergugat : H. Moch. Ruddy Ferdian,
Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor,
113 — 114
melakukanperbuatan melawan hukum sehingga lelang yang dilaksanakan dalamperkara a quo batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat II merupakansengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau PejabatPemerintahan maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut PengadilanTata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai diatasoleh karena dalam perkara a quo yang menjadi Tergugat II adalahKementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kantor Wilayah DJKN
1.I Wayan Sandiasa
2.I Putu Astawa
3.I Made Budayasa
Tergugat:
1.Ketut Antara
2.PT.Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Kantor Cabang Singaraja
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
4.I Gede Raksa
5.Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
49 — 41
tentunyaperbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Para Pelawan telahdilakukan oleh Turut Terlawan yang dimaksud dalam gugatan aquo adalahperbuatan hukum Turut Terlawan dalam = menerbitkan dan/ataumengeluarkan sertipikat kepemilikan hak atas tanah SHM Nomor 8761DesaKayuputih, yang didalilkan telah dimohonkan Terlawan berdasarkan kutipanrisalah lelang nomor 028/66/2019, tanggal 28 Februari 2019, yang dibuatoleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perseroan CABANG SIDOARJO
Terbanding/Tergugat II : Drs. H. BURHAN THAHIR AFFANDI, S.H
Terbanding/Tergugat III : LIE ANDRY SETYADANA
Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Drs.H Burhanudin Thahir Affandi
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ARIESCA DWI APTASARI., S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ariesca Dwi Aptasari
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah RI C.q Kemenkeu C.q Dirjen Kekayaan Negara C.q Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Jawa Timur C.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
114 — 77
SupriyadiNo. 157 Kota Malang,Dalam hal ini atas nama Menteri Keuangan DirekturHukum dan DJKN Tri Wahyuningsih Retno Mulyanimemberikan kuasa kepada Asep 1. Suryadi. 2.Nurdianah Azizah .3. Hida Nurhayati .4. Neni Pudji Artanti5. Gunawan Wiranto Tedjosukmono. 6. SriWahyuningsih. 7. Lik Santoso berdasarkan surat kuasaNomor SKU 338?
251 — 79
Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jendral KekayaanNegara (DJKN) Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan NegaraKalimantan Timur C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KotaBalikpapan yang beralamat di JI. Anmad Yani No.68 Gedung KeuanganNegara Lt. 2, Kelurahan Kelandasan llir, Kecamatan Balikpapan Kota 76113,Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur,yang selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IV.5.
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
159 — 40
Kepala Wilayah IX DJKN Semarang cq. KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara / Lelang Pekalongan, alamatdi Jalan Sriwijaya No.1 Pekalongan, yang diwakili oleh RIONALDSILABAN, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :TIO SEREPINA SIAHAAN ;PANGIHUTAN SIAGIAN ;MARHAENI RUMIASIH ;HASYA ILMA ADHANA ;DWI YANTINI ;DINTA CAHAYA SARI ;KHALIS PRAYOGI ;SOFRI ;. SITIROKHAYAH ;10. MOCH. ARIF WAHYU L. ;11.
Sus Pendri Kuntoro
Tergugat:
1.Bachtiar karo karo
2.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Binjai
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
5.TM Daniel sembiring/Daniel Sembiring
144 — 69
Menyatakan Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Kutipan Risalah LelangNo.886/2014 tertanggal 3 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KementerianKeuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KantorWilayah DJKN Sumatra Utara KPKNL Medan;. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik yang Sah atas sebidangTanah seluas 26.360 M? yang terletak di Desa Purwobinangun, Kec. Sei Bingei,Kab.
H. Achmad Saubari alias Acmad Saubari
Tergugat:
1.PT BPR Sri Artha Lestari
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Denpasar
3.Joko Wiyanto
95 — 59
Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN ) Bali dan Nusa Tenggaracq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL )Denpasar;Bahwa dari argumentasi hukum sebagaimana tersebut diatas terbuktilahbahwa gugatan yang langsung ditujukan kepada Tergugat II tanpamengkaitkan dengan istansi pemerintah / badan hukum Negara adalahkeliru dan tidak tepat.
258 — 96
KantorWilayah DJKN Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bandung, maka jika terjadi tuntutan jugaharus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal diLingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi danTata Kerja Departemen Keuangan jo.
HJ. SITI AI. S SUDARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
1.ASEP NUGRAHA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
107 — 43
dilaksanakan dalamperkara a quo batal demi hukum, maka perbuatan Tergugat II merupakansengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau PejabatHalaman 25 dari 65 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN GritPemerintahan maka hal tersebut menjadi kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai di atasoleh karena dalam perkara a quo yang menjadi Tergugat II adalahKementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat JenderalKekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN
242 — 65
Kepala Kantor DirektoratJendral Kekayaan Negara / DJKN (dahulu Kantor Badan PenyehatanPerbankan Nasional/ BPPN) sebagai Tergugat I, PT. BANK ARTA GRAHAINTERNASIONAL TBK, sebagai Turut Tergugat I, dan PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kanwil BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBekasi (BPN) sebagai Turut Tergugat II.
201 — 46
KEPALA KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGBANDUNG,bekedudukan di Jalan Ambon No. 1 Kota Bandung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya TEDY SYANDRIADI, S.H., TAMBOKGULTOM, S.H., WISRATNO EKO WIBOWO, S.H., KENIKURNIASIH, S.H., KURDI,S.H., INDAH DEWI RESTIANTI, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Natatex Prima
Terbanding/Turut Tergugat II : Een Natawijaya
Terbanding/Turut Tergugat III : Aan Natawidjaja
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sukun Natawidjaja
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat VI : Agustian Dani
149 — 200
KantorWilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) KotaBandung, berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung,selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;3. PT.
45 — 16
Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta selaku (instansi) atasan Tergugat II, karena Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapimerupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara,oleh karena ituapabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut..
Nyonya Zubaidah
Tergugat:
1.PT. Bank CIMB Niaga Tbk
2.PT. Kalpataru Investama
4.Kementerian Keuangan Republik beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman
5.Prima Cable Indo
105 — 34
Kantor Wilayah VII DJKN cq. KantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V, beralamat diJalan Prajurit KKO Usman dan Harus No.10 Jakarta Pusat, Untukselanjutnya disebut TERBANTAH IV;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Hal.1 dari 72 Hal. Putusan Nomor 169/Padt.Bth/2019/PN.
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagian atau seluruhnya dibeli atas bebanAPBN serta perolehan lain yang sah ;8 Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No.35/PL/2002 tentang Teknis Pelaksanaan Lelang ;2 Keberatan terhadap Putusan a quo yang tidak menerapkan hukum dengansebagaimana mestinya tentang hukum pembuktian ;Keberatan Pemohon Kasasi, karena Judex Facti didalam pertimbangan putusannyatidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan ahli Thamrin, SE dariKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah VI DJKN
40 — 13
denganPengumuman Lelang.2) Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentangakan adanya Lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelangdan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.3) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanpengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu,Hal 35 dari 67 Hal Perkara Nomor 318/PDT/2017/PT.DKIdan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturanperundangundangan.4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya DJKN
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
75 — 38
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga lelang yangdilaksanakan dalam perkara a quo batal demi hukum,maka perbuatanTergugat Il merupakan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan atau Pejabat Pemerintahan maka hal tersebut menjadikewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai diatas oleh karena dalam perkara a quo yang menjadi Tergugat IIadalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN
79 — 35
Kantor Wilayah DJKN JawaTengah dan DIY cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yang beralamat diJalan K.S.
80 — 41
Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara.Oleh karena itu,Tergugat Ill tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntutdalamperkara perdatadimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan denganbadan hukum induknya dan Instansi atasannya.