757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Dasar dan alasan permohonan pembatalan putusan BPSK a quo.Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaperkara Keberatan a quo, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan keberatandan dengan tegas menolak segenap dalil yang disampaikan oleh TermohonKeberatan kepada BPSK sebagaimana termaktub dalam Putusan BPSK a quokecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh pihak Pemohon Keberatan.Adapun halhal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan dalam Keberatan aquo adalah sebagai berikut :A.

Adapun petitum yang diajukan oleh TermohonKeberatan dalam proses pemeriksaan BPSK aquo adalah sebagaiberikut:TUNTUTAN KAMI1. Meminta BPSK untuk menetapkan unit itu status quo/digaris polisi;2. Meminta BPSK menetapkan status keabsahan Perjanjian ini sesuaidengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;2.

Majelis Arbitrase BPSK telah keliru dalam menjatuhkan amar danpertimbangan yang menyatakan Pasal 4 ayat 5 PPJB a quo tidak berlakubagi Termohon Keberatan.1.2.Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaperkara Keberatan a quo, bahwa sebagaimana termaktub dalam Alinea 9Halaman 6 Putusan BPSK a quo, Majelis Arbitrase BPSK secara tanpadasar yang jelas telah mempertimbangkan hal sebagai berikut:menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dengandibatalkannya Pasal 4 ayat 3 PPJB

untuk membatalkanPutusan BPSK a quo;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menyatakan menerima Permohonan pemeriksaan perkara keberatanterhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24 Maret2016;Membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/

Penetapan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor/Pdt.G/BPSK/2014/PN. BT tertanggal 26 Mei 2014. Majelis Hakimyang mengabulkan permohonan pembatalan Putusan BPSK KotaHalaman 29 dari 40 hal Put.

1451 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pasal 12 ayat(2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a. Perdamaian;b. Gugatan ditolak; atauc. Gugatan dikabulkan.(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkankewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:a. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atauHalaman 6 dari 27 hal Put. Nomor 1451 K/Pdt.SusBPSK/2017b.

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (Kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut;b.

Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalammembaca Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru.

Panggilan sidang kepada Pemohon telah dilakukan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara secara tidak sah dan tidak patut;2. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;3. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kKewenangannyadalam memeriksa dan memutus perkara ini;4.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratidakberwenangmemeriksa dan memutus perkara ini,Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyamenyebutkan bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratelahmelampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara ini,Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyamenyebutkan bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan memilih carapenyelesaian pengaduan konsumen dengan cara Arbitrase, sebagaimanadinyatakan dalam Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara (videhalaman 67), melainkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemutuskan perkara ini secara sepihak dengan cara Arbitrase, dengandemikian BPSK Pemerintah

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No. 407/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 882.000,- (Delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

115/PDT.SUS/BPSK/2016/PN RAP

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakanPutusan Nomor : 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI :1.

Rantauprapat.Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 115/PdtSus/BPSK/2016/PN RapC.

Bahwa dalam memeriksa klausula baku dimaksud, Majelis BPSK tidakpernah diperlinatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit a quo dan tidakpernah dihadirkan Saksi Ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yangakan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatasadalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan ;.

Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yangmenyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut di panggil Majelis BPSK ...dst, bukan merupakan alasan ataudasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan) Konsumen(ic.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015 Tanggal 16September 2016 dan segala akibat hukumnya ;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkarapengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : Pardamean (Tergugat /Termohon Keberatan) tersebut ;3.

Batubara kembali mengirimkan Surat PanggilanSidang Arbitrase Nomor: 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April2015, dengan agenda Menghadiri Sidang Arbitrasse pada tanggal 29 April 2015,dan pada panggilan tersebut BPSK Batubara tidak juga melampirkan CopyFormulir Gugatan Konsumen serta BPSK Batubara telah sewenang wenangdan tanpa dasar hukum yang jelas dengan sepihak menentukan agendaSidang Arbitrasse, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat(1) Keputusan Menteri Perindustrian

denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga cukup alasanbagi Hakim Pengadilan Negeri Rantoprapat yang menangani perkara a quountuk membatalkan demi hukum Putusan BPSK Batubara Nomor: 081/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015, tanggal 29 Juni 2015;14 Bahwa atas tindakan Termohon Keberatan yang telah mengajukan gugatanmelalui BPSK Batubara, sehingga Pemohon Keberatan telah mengeluarkanbiaya untuk menghadap di BPSK Batubara dan Pengadilan Negeri Rantoprapat,maka atas biaya biaya yang telah

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara iniMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah sewenangwenangmenentukan sidang arbitrase karena kepada pemohon dipanggil untuksidang arbitrase 1 (satu) hari sebelum sidang sehingga panggilan tersebutcacat hukumMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa PEMOHON telah dipanggil oleh BPSK Kabupaten Batubara untuk sidangarbitrase sehari sebelum dilakukan sidang tersebut sehingga panggilan tersebut cacathukum (Surat Panggilan Nomor 167/PG/ARB/BPSK/BB/IV tanggal 7 April 2015 danSurat

Panggilan Nomor 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April 2015) sertadalam masingmasing surat panggilan tidak melampirkan copy formulir gugatankonsumen ;Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di persidangan Majelis Hakim tidakmelihat akan isi dan pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara;Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap alasan keberatan ini tidaklahdapat diterimaAd. 3.

95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

., bertempat tinggal di JalanBenteng Hulu Nomor 36, Tembung, Medan Tembung, KotaMedan;Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medantelah memberikan Putusan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:1.

Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;3. Menyatakan sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan bukanlah merupakan sengketa konsumen;4. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November 2018, batal demi hukum;5.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November2018 batal demi hukum;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Halaman 3 dari 6 hal. Put.

denganjaminan Fidusia, Pemohon Keberatan sebagai Kreditor dan TermohonKeberatan sebagai Debitor, dimana ternyata pihak Termohon Keberatanselaku Debitor telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidakmemenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit,sehingga kredit Termohon Keberatan tersebut merupakan kredit macetdan untuk itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 880/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Mdn tanggal 7 Februari 2019:MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;3.

1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

yang terdaftar dengan register perkara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakanPutusan Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.

Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangmengadili apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;Halaman 12 dari 35 hal. Put.

Pelaksanaan Lelang, sehingga sangat beralasan danberlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 mohondibatalkan;F.

140 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 140 K/Pat.SusBPSK/2018Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan danPerundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara RepublikIndonesia;.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 275/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 03 April 2017;4.

400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangantersebut.5.

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,dan menyebabkan

Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tertanggal 16 September 2015;e.

1295 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

KeberatanTerhadap Putusan BPSK, Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:Halaman 6 dari 42 hal Put.

Nomor 1295 K/Pdt.SusBPSK/2017Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yangdikeluarkan oleh BPSK;Oleh karena itu, Pemohon Keberatan sebagai pihak yang merasakepentingannya dirugikan atas putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Barasecara yuridis berwenang untuk mengajukan keberatan atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1649/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016 tanggal21 Desember 2016;Pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu yang diatur Pasal 5 ayat(1) Perma Nomor 1 Tahun 2006

Mohon dicatat dalam berita acara sidang mengenai pengakuanTermohon Keberatan dalam gugatannya melalui BPSK Batu Bara;Berpegang pada dalil Termohon Keberatan dalam surat gugatannyayang ditujukan kepada BPSK Batu Bara, jelas dan nyata telahmengakui halhal sebagai berikut:Halaman 18 dari 42 hal Put.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yangpada Pasal (2) nya menyatakan Setiap konsumen yangdirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepadaPelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memiliharbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Batubara;e.

dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

543 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 543 k/Pdt.SusBPSK/2017yang menyidangkan permohonan keberatan ini untuk membatalkanputusan BPSK Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Nomor85/Arbitrase/BpskBB/VI/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;4.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim BPSK batu Bara Halaman 17,dalam menyidangkan perkara a quo mendalilkan tentang Keppres Nomor 18Tahun 2010 Pasal 2 yang pada pokoknya menerangkan setiap konsumenyang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha di BPSKtempat dia berdomisili atau pada BPSK terdekat. Namun dalampenjelasannya menyatakan BPSK Batu Bara lah yang berhak mengadiliperkara a quo.

Padahal jelas dan nyata BPSK yang dekat dengan domisilikonsumen/para pihak adalah BPSK Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;Maka Pertimbangan Hukum Hakim BPSK tersebut jelas mengandung tipuHalaman 7 dari 18 hal. Put.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada pasal(2) menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada BPSK terdekatHalaman 12 dari 18 hal. Put.

PemohonKasasi dan Termohon Kasasi bukanlah wewenang BPSK tapi wewenangHalaman 15 dari 18 hal.

89 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 229/PGARBII/JSIIl/BPSK/BB/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Bank SyariahMandiri Kantor Cabang Pembantu Sibuhuan pada hari Rabu/Tanggal 24Februari 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskanhaknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

yang berbunyi sebagai berikut:*Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumendokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Bahkan terlihat jelas bahwaMajelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apa yangmenjadi hakhak Konsumen maupun Pelaku Usaha.

faktafakta hukum;e Bahwa ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alin kKewenangan yang ada pada Pengadilan NegeriPadangsidimpuan.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)e Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.e Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (BPSk) adalah:1.

78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pemohon diminta petugasTermohon pada saat itu untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan(BAP), namun menolaknya disebabkan segel rusak pakai tang oleh petugasTermohon yang dikutip oleh Putusan Majelis BPSK a quo adalah dalil yangmengadaada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dengan bantahansebagai berikut:a.

Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistenannyaTermohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16 fakta PutusanMajelis BPSK yang diterima mentahmentah oleh Majelis BPSK denganmengutip langsung pernyataan Termohon/Tergugat/Konsumen yang padaintinya mengatakan Pemohon (Alex Ticogiroth) tidak sanggup lagi untukmembayar dan hanya bisa membayar sampai dengan Desember 2012".Oleh karena itu jelas dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 15Putusan Majelis BPSK adalah dalil mengadaada, penuh tipu muslihat

Bahwa Termohon/Tergugat/Konsumen telah memutarbalikan fakta yangsebenarnya dan ditelan mentahmentah oleh Majelis BPSK, karena faktayang sebenarnya adalah Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha dalammelaksanakan pemeriksaan P2TL telah sesuai dengan peraturan yangberlaku.

Bahwa kebohongan Termohon/Tergugat/Konsumen yang juga ditelanmentahmentah oleh Majelis BPSK Kota Tangsel nyatanyata terlinat dalamSurat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Termohon/Tergugat/Konsumen tanggal 16 Juni 2015 pada angka 3 yang pada intinyamengatakan Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha menghubungiPemohon (Pelanggan) melalui HP karena Pemohon (Pelanggan) tidak ada ditempat, sehingga bagaimana mungkin Termohon/Tergugat/Konsumenmengatakan bahwa Petugas Pemohon/Penggugat/Pelaku

Bahwa kebohongan dan ketidakkonsistenannya Termohon/Tergugat/Konsumen terlihat jelas pada angka 16fakta Putusan Majelis BPSK yang diterima mentahmentah oleh MajelisHal. 14 dari 19 hal. Put.

1296 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Ayat (3): Konsumen dan pelaku usaha yangmenolak Putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas)hari kerja terhitung sejak Keputusan BPSK diberitahukan;Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 pada tanggal 24 Maret2017 (sebagaimana Agenda Masuk pada Pemohon Keberatan) danselanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan dan mendaftarkan gugatanPermohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK

BPSK Batu Bara;Bahwa ternyata BPSK Batu Bara dalam Putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 telah mengabaikanamanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karenamemeriksa sengketa yang bukan merupakan wewenang BPSK;Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketakonsumen yang diperiksa dan diputus oleh BPSK maka Putusan BPSKberupa: Perdamaian; Gugatan ditolak, dan Gugatan dikabulkan.Bahwa dalam

Bahwa BPSK i.c.

Putusan BPSK Kabupaten Batu).

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah:1.

643 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK KabupatenBatu.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1359/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 11 November 2016;Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1359/ARBITRASE/BPSK/BB/IX/2016 Tanggal 11 November 2016 TidakBenar Dan Tidak Berdasarkan Hukum.

Bahwa, untuk dalildalil yang lainnya tentang duduk perkara dalam Putusan11.BPSK Nomor 1359/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 11 November 2016,adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Nomor 643 K/Pdt.SusBPSK/2017Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas,mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1359/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 Tanggal 11 November 2016; Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor 1359/ARBITRASE/BPSK/BB/IX/2016 Tanggal 11 November 2016

Nomor 643 K/Pdt.SusBPSK/2017 Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1359/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016 tanggal 11 November 2016 Melebihi Wewenang YangDiperbolehkan Hukum (Ultra Vires)15.Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 2 Agustus 2016 telah mengadili dan memutusdengan melebihi apa yang menjadi kKewenangannya (ultra vires).

193 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dan Wewenang BPSK, maka Majelis BPSK berwenangmenyelesaikan sengketa ini walaupun tanpa kehadiran Pelaku Usaha dantidak menandatangani formulir arbitrase tersebut;Bahwa atas pertimbangan dari BPSK Batubara tersebut mengenaikewenangan BPSK Batubara dalam menangani sengketa konsumen atasnama Hendra Gunawan/Termohon Keberatan selaku debitur PT BankMestika Dharma Cabang Padangsidimpuan/Pemohon Keberatan, bahwaberdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 0064/AKS/BMD/2012 tanggal 22Oktober 2012 yang dibuat

antarakonsumen dengan pelaku usaha, (jelas BPSK Batu bara telah sesuaidengan kewenangan telah memeriksa dan memutus perkara a quo).Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengaduan konsumenadalam perkara a guo BPSK tidak perlu meminta persetujuan dariPemohon Keberatan/dahulu teradu/pelaku usaha;Bahwa Termohon telah membuat pernyataan untuk memilihpenyelesaian sengketanya di BPSK Kabupaten Batubara tanggal 31Maret 2016;Bahwa Termohon juga memilin penyelesaian sengketa dengan caraabitrase melalui

Padangsidimpuan untuk mengajukan gugatanpembatalan Putusan BPSK Batubara sebagaimana perkara a quo.

tidak benar, dengan alasan yuridis:e Bahwa menurut Undang Undang PK Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan BPSK adalah:a.

/Termohon kasasi, dan semua putusan BPSK yang digugat diPengadilan Negeri akan kandas karena dibatalkan Majelis Hakim, olehkarena itu tidak ada gunanya BPSK dibentuk karena Majelis HakimPengadilan Negeri berpendapat pembentukan BPSK adalah mengurangiperkara perdata yang menjadi wewenangnya.e Bahwa disisi lain jika klausul domisili hukum tersebut mengikat para pihakPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

906 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili apabila para pihaksecara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaiansengketa di luar Pengadilan;Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakatuntuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK KabupatenBatu Bara dan/atau memilih salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atauArbitrase, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihakdan sewenangwenang memaksa untuk ditempuh penyelesaiansengketa secara Arbitrase

barangdan/atau memanfaatkan jasa;Bahwa dalam gugatan konsumen serta putusan BPSK a quoHalaman 11 dari 32 hal.

Kabupaten BatuBara Nomor 1395/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 5 Desember2016 mohon dibatalkan;G.

Nomor 906 K/Padt.SusBPSKk/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) disebutkan: Keberatan terhadap putusanArbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapatdiajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan Arbitrasesebagaimana diatur dalam

di lingkungan peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

199 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 43 hal Put.

Batu Bara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan putusan BPSK Batu Bara tersebut (objek sengketa)sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukumsama sekali, dan menyebabkan batal demi hukum;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu

konsumen terlebih dahulu untuk mengajukan gugatankepada BPSK tempat domisili konsumen atau BPSK terdekat, sedangkanHalaman 28 dari 43 hal Put.

Nomor 199 K/Pdt.SusBPSK/201721.gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kabupaten Simalungun malah diajukan kepada BPSK BatuBara yang letak lokasinya jauh dari Kabupaten Simalungun, sementara diKota Kisaran yang notabene berlokasi lebin dekat dengan KabupatenSimalungun telah tersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kedudukan yangsama dengan BPSK Batu Bara;Dapat Pemohon Keberatan sampaikan juga bahwa pemanggilan yangdilakukan oleh BPSK Batu Bara kepada Bank BRI tidak

182 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

., tanggal 1Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dahuluTergugat/Pelaku Usaha untuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisengketa antara Termohon Keberatan dahulu Penggugat/Konsumendengan Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku Usaha dalamperkara ini;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Halaman 3 dari 6 hal. Put.

Menguatkan Keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor456/Arbitrase/BPSKBB/X1/2015, tanggal 27 November 2015;4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;Halaman 4 dari 6 hal. Put.

Nomor 182 k/Pdt.SusBPSKk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Maret 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 18 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quokarena sengketa dalam perkara

91 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara secara menurut hukum dan perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikansalinan/fotokopi dokumen perjanjian yang mengikat diri antara KonsumenHalaman 1 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 Tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Menghukum Termohon Keberatan (semula Konsumen/Pelapor) untukmembayar seluruh biaya perkara pada semua tingkat peradilan;4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon KeberatanHalaman 13 dari 17 hal. Put.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 277/ Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017;4.

Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 277/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 27 Maret 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.