Ditemukan 478 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AHMAD MUZAKKI, SH
179 — 104
PUTUSANNOMOR 13/PID.SUSTPK/2020/PT SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yangmengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkaraNama Lengkap : YUDONO.Tempat Lahir : Pasuruan.Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / Lahir 12 Juli 1970.Jenis Kelamin > Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal : RT.001/RW.017, Dusun Juran
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
AGUS RIADI
71 — 20
Juran Alas,Tempat tinggalKec. Alas, Kab. Sumbawa besar.Agama : IslamSopir/Petan!
122 — 23
WIRA REMAJA Purbalingga.1 (satu) lembar Kuitansi Juran Jasa Konstruksi NomorL0009110280 sebesar Rp 1.952.800, (satu). juta Sembilanratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterimadari PT. WIRA REMAJA dengan stempel lunas tanggal 23November 2009 dari PT. Jamsostek (Persero) Kantor CabangSemarang.16.17.18.1411 (satu) lembar Surat Setoren Pajak Daerah (SSPD) dengannama penyetor PT.
WIRA REMAJA Purbalingga.1 (satu) lembar Kuitansi Juran Jasa Konstruksi NomorL0009110280 sebesar Rp 1.952.800, (satu. juta Sembilanratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) diterimadari PT. WIRA REMAJA dengan stempel lunas' tanggal 23November 2009 dari PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang16.17.18.194Semarang.1 (satu) lembar Surat Setoren Pajak Daerah (SSPD) dengannama penyetor PT.
201 — 134
maka kepada pemegang IUP akandiberikan Peringatan tertulis;Menimbang, selanjutnya terhadap alasan yang menjadi dasar hukum terbitnyaobjek sengketa a quo sebagaimana termuat di dalam konsiderans Memutuskan:menetapkan : Kedua : angka 3 pada Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor :540/KEP/216.a/2012 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PTKarya Wijaya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum pula bahwa alasan lain yangmenjadi dasar terbitnya objek sengketa karena tidak membayar Juran
63 — 11
IX2 berupa Surat Keterangan No.69/lpeda/G/1968 tanggal 21 Nopember 1968, maka dapat diketahui bahwabenar terhadap sebidang tanah kering yang terletak dalam LingkunganBontomaero, Desa Matijtjini Badji, Ketjamatan Badjeng, Kabupaten Gowa padaPerceel No. 11 D.Il luas 0,66 Ha rintik No. 13 Lompo Pattolosang menuruttjiatatan dalam bukubuku Landrendte (Juran Pembangunan Daerah) padawaktu pembaharuan ukuran pada tahun 1940 padjak tahun 1942 terdaftar atasnama pemilik/ wadjib padjak NARANG b PATO No. 411
68 — 93
MUHAMMAD ss sebesar Rp.469.639.321, (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratustiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah),selanjutnya yang telah disetorkan oleh saksi HAMSIA Hi.MUHAMMAD ke Kas PDAM Kota Ternate tahun 2010 / 2011sebagai Iuran Pensiun Beban Perusahaan PDAM Halmahera Utaradan PDAM Bacan (sesuai dalam Jurnal Penerimaan Kas dan BukuBesar PDAM Kota Ternate Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31Desember 2011) adalah sebagai berikutPDAM Tobelo Tahun 2010 :e Juran bulan
2009 :Untuk setoran Iuran Beban Perusahaaan dari PDAM Halmahera Utara BulanJanuari s/d Desember 2009 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM KotaNoTernate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan BankPDAM Kota Ternate tahun 2009.Tahun 2010 :Untuk setoran Iuran Beban Perusahaaan dari PDAM Halmahera Utara BulanJanuari s/d September 2010 tidak dilakukan penyetoran ke Kas PDAM KotaTernate dikarenakan tidak tercatat dalam Jurnal Penerimaan Kas dan BankPDAM Kota Ternate.Untuk setoran Juran
MUHAMMAD untukjangan dahulu menyetorkan uang pengembalian Juran pensiunbeban perusahaan ke Kas PDAM Kota Ternate salah dan tidakdibenarkan karena melanggar aturan yang ada di PDAM KotaTernate karena seharusnya sesuai dengan aturan yang berlakupada kantor PDAM Kota Ternate untuk uang pengembalian danapensiun beban perusahaan dari kantor PDAM (cabang lain)setelah diterima oleh saksi Hamsia Hi Muhamad harus segeralangsung disetorkan ke Kas PDAM Kota Ternate dan alasanTerdakwa pada saat memberikan perintah
25 — 4
Dr.Ratulangi No. 80, Makassar(sesuai asl), Bukti Tlv 14, berupa Foto copy Daftar Keterangan Tanah/ BangunanUntuk Juran Pembangunan Daerah Nomor Urut : 3941, tanggal 31 Mei 1967, NamaWajib Pajak : Amiruddin Dg.Rangka, Letak Objek Pajak : Jl.Dr.Ratulangi No. 78 A/ 80Makassar (sesuai ashi), Bukti Thw 15, berupa Foto copy, Permohonan IzinMembangun, tertanggal 20 Juli 1970, atas nama Pemohon : AMIRUDDIN Alamat :123JLDr.Ratulangi No. 78 a/ 80 Makassar (sesuai asli), Bukti Tlw 17, berupa Foto copySurat
Dr.Ratulangi No. 80, Makassar(sesuai asl), Bukti Tlv 14, berupa Foto copy Daftar Keterangan Tanah/ BangunanUntuk Juran Pembangunan Daerah Nomor Urut : 3941, tanggal 31 Mei 1967, NamaWajib Pajak : Amiruddin Dg.Rangka, Letak Objek Pajak : JlDr.Ratulangi No. 78 A/ 80Makassar (sesuai ashi), Bukti Thw 15, berupa Foto copy, Permohonan IzinMembangun, tertanggal 20 Juli 1970, atas nama Pemohon : AMIRUDDIN Alamat :JLDr.Ratulangi No. 78 a/ 80 Makassar (sesuai asli), Bukti Tlw 17, berupa Foto copySurat Penetapan
380 — 6
permohonan diproses maka keluarlah IPRemas tersebut;Bahwa akibat PETI yang dilakukan oleh pelaku tambangdi sekitaran Daerah Tapuih Jorong Silukah KanagarianDurian Gadang Kecamatan Sijunjung KabupatenSijunjung mengakibatkan terjadinya kerugian negara yangdialami oleh Negara Republik Indonesia dan PemerintahanDaerah Kabupaten Sijunjung.Bahwa indikasi kerugian yang dialami Negara adalahtidak masuknya kewajiban keuangan Negara beruparoyalty dan iuran tetap berupa :1 Royalti sebesar 3,75 % untuk Negara;2 Juran
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Gading Resort Residences
Tergugat:
IVONNE ISWORO
253 — 1408
Kewajiban Anggota juga diatur dalam Anggaran Rumah TanggaPerhimpunan, Lampiran B Akta No. 23, tanggal 22 November 2012,diantaranya Pasal 18 tentang Keuangan, yang berbunyi :Pasal 18Kewayjiban keuangan Anggota terdiri dari :7)8)9)Juran Pokok :Besarnya iuran pokok dihitung berdasarkan Nilai PerbandinganProporsional (Nilai Perbandingan Proporsional) satuan rumahsusun yang dimiliki sesuai yang tercantum dalam sertifikat satuanrumah susun atau dalam bentuk pembobotan atau jumlah lain yangditetapkan oleh
66 — 34
, yaitu:1.Fotocopy Surat Keterangan Kemilikan Tanah Nomor: 041/1/1974 tanggal 05 Januari1974 seluas + 80.340 yang dikeluarkan Kepala Desa Simpang Baru, bukti ini telahdicocokan sesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P1;Fotocopy Surat tanda pembayaran Turan Pendapatan Daerah (IPEDA) tahun 1973dengan Nomor Register 274441 tanggal 23 Januari 1973, bukti ini telah dicocokansesuai dengan aslinya serta diberi materai cukup dan diberi tanda P2;Fotocopy Surat Tanda Pembayaran Juran
90 — 59
Bahwa akan tetapi pembayaran yang dilakukan Penggugat ke Kas DaerahKabupaten Tana Tidung tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah KabupatenBulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum,dimana pada Bagian Ketiga Juran dan Pajak, Pasal 39 ditentukan bahwa KompensasiKepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6% dari produksi (batu bara) dan 10% darikeuntungan (logam mulia) merupakan bagian yang harus diserahkan Pengusaha kepadaPemerintah Daerah, sedangkan untuk Bahan Galian
38 — 17
lain daripada yang aslinya caranya bermacammacam dan penggunaannya itu dapatmendatangkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betulbetul sudah ada barukemungkinan itu sudah cukup, kerugian itu tidak saja kerugian materiil tapi dapatkerugian bidang kemasyarakatanMenimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, pada bulan Oktober2012 terdakwa menyuruh temannya Safarudin Rambe mendatangi Saksi Abdul Rachimdisuruh untuk mencari ahli waris Atjang bin Ibrahim karena terdakwa memegangKetetapan Juran
69 — 12
(kurang lebih dua ribu dua ratusmeter persegi) yang terletak di Kampung Ulujami Rt. 004 /Rw. 02 Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, JakartaSelatan (dahulu beralamat di Kampung Baru Rt. 009 / Rw. 02,Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, JakartaSelatan) berdasarkan Surat Ketetapan Juran PembangunanDaerah Petikan dari Buku Penetapan Iuran PembangunanDaerah (Huruf C) No. 445 tertanggal 7 Pebruari 1972 atasnama Almarhum lyan Bin Silin dari Kantor Direktorat TuranPembangunan Daerah Cabang Serang
160 — 23
., saksi HENDRIK dan saksi DATOK JURAN, yangpada pokoknya mengatakan bahwa dahulu Kani (ayah Tergugat I) mempunyaipelabuhan/logpond/tempat penampungan kayu yang lokasinya sekarang adalahtanah sengketa dan beroperasi sekitar tahun 1997 dan berjalan sekitar 4(empat) tahunan.
215 — 72
sebesar Rp 1.750.000.000, sesuai dengan isiPerdamaian No. 27 tanggal 15 Desember 2009 ( diberi tanda P 12) ;Fotocopy Pembayaran PSDH dan DR untuk kayukayu yang sudah di LHP danStock Opname (SO) sebanyak lebih kurang 11.000 m3 tertanggal 09 Agustus2010 dan Pembayaran PSDH dan DR atas kayukayu yang sudah di LHPsebanyak lebih kurang 5.114,73 m3 tertanggal 19 Nopember 2010 (diberi tandaP13);14 Fotocopy Surat Permohonan Peninjauan Ulang Penggugat kepada Ditjen BinaUsaha Kehutanan Direktorat Jenderal Juran
105 — 80
Setelah berlakunya UndangUndang RI No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan, dimana Direktorat IPEDA berganti nama menjadiDirektorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka pencatatannama wajib pajak beserta persil obyek pajaknya beralih dariDirektorat Juran Pembangunan Daerah (IPEDA) kepadaDirektorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada KementerianKeuangan Republik Indonesia ; Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimanadalih Para Penggugat tersebut bukanlah suatu bukti hak atastanah
215 — 111
Kendari yang sesuai Surat Perhitungan Tahunan Hak Penguasaan Hutan(SPT.HPH) Tahun Anggaran 1999/2000 mempunyai tunggakan Juran ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harusdibayarkan yaitu: a. Turan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) Pokoknya sebesar Rp.186.779.591,75;b. DR (Dana Reboisasi) pokoknya sebesar Rp. 58.206.047,45 dan US $78.552,82; Atas tunggakan tersebut terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM selaku KepalaDinas Kehutanan Kab.
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
PENGURUS UNIT KERJA KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL (PUK KSN) PT. SURYA USAHA MANDIR
170 — 180
Anggaran Rumah Tangga (ART) PasalAO, 41, 42, 43;Pasal 30 UU SP/SB;Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh bersumber dari:a. juran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atauanggaran rumah tangga;b. hasil usaha yang sah; danc. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat;Bahwa Penggugat sebagai Federasi Serikat Pekerja Mempunyai TujuanTertentu sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU SP/SB jo.
Terbanding/Terdakwa : ALEX SANDRI. AN Bin ALI EFFENDI
138 — 53
Nomor : 620/7823/APBD/DPUPR/ME/2019tanggal 17 Juni 2019 (ASLI)1 (satu) Bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rehab Jalan DesaHarapan Jaya (ASLI)1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Rehab JalanDesa Harapan Jaya (ASLI)1 (Satu) Bundel Back Up Data Pekerjaan Rehab Jalan Desa HarapanJaya (ASLI)1 (Satu) lembar Formulir Setor tanggal 18 Juni 2019 (copy)1 (Satu) lembar Pendaftaran Proyek Konstruksi (copy)1 (Satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja (copy)1 (satu) lembar Kwitansi Juran
ESRA
Tergugat:
1.RUANG
2.RIDUAN
105 — 31
dijadikansebagai jaminan pinjaman di Bank; Bahwa Saat ini toko Conny Jaya dalam proses lelang;Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Sdw Bahwa tanah disamping sebelah kanan toko Conny Jayaadalah tanah milik Nurul Hidayah yang merupakan kakak dariLeonardus Ucoch, dan tanah Nurul Hidayah tersebut dipinjam olehLeonardus Ucoch untuk dijadikan sebagai jaminan hutang kepadapihak Bank Mandiri; Bahwa saudara kandung dari Leonardus Ucoch adalahTergugat II, Kartini, Nurul Hidayah, Juran