No. 1422 K/Pid/2009maka penentuan waktu terjadinya tindak pidanapun mengikuti salah satuajaran yang dipergunakan tersebut;Manfaat pengetahuan tentang waktu tindak pidana, umumnya ditemukandalam undangundang hukum pidana antara lain adalah kadaluwarsa dalampenuntutan;Menurut pendapat Prof. Van Bemmelen pada buku Dasardasar HukumPidana Indonesia (karangan Drs. P. A. F.

dianggap sebagai tempus delicti itu adalah selurun waktu yang adaantara saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat tindak pidanatersebut selesai dilakukan oleh pelakunya;Selanjutnya pada katakata setidaktidaknya pada surat dakwaan JaksaPenuntut Umum mengandung makna atau arti sebagai berikut, misalnya:Setidaktidaknya pada satu hari, hari tertentu, minggu tertentu, bulan tertentudan tahun tertentu;Maka kesimpulannya dari uraian di atas tersebut bahwa perkara tersebut belumhabis tenggang wakiu kadaluwarsa

Pemohon Kasasi) telah menguasaiphisik tanah objek sengketa selama lebih kurang 69 (enam puluhsembilan) tahun, apabila mengacu pada Bab VII Kitab UndangUndangHukum Perdata mengenai kadaluwarsa Bagian 1 Kadaluwarsa padaumumnya antara lain Pasal 1946 jo. Pasal 1951 jo. Pasal 1954 jo. Pasal1955 jo.

Pasal 1961 dan BagianBagian Kadaluwarsa sebagai SuatuSarana Hukum untuk Memperoleh Sesuatu yaitu Pasal 1963, maka jelasPemohon Kasasi mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatandalam perkara ini; Adanya fakta bahwa Tergugat Il Intervensi tidak pernah menguasai fisiktanah sertipikat objek sengketa dan tanah tidak dipergunakan untukkepentingan umum serta dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketayang dilakukan secara fisik dilapangan, ditambah pula dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal

Bahwa tindakan Penggugat yang telah mencantumkan nomor persil atasobjek sengketa yang tidak sesuai dengan persil sebenarnya menunjukkanPenggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa;GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU(KADALUWARSA)1.

Bahwa berdasarkan Pasal 1946 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,kadaluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu ataudibebaskan dari Suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu danatas syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang;2.

Bahwa berdasarkan faktafakta serta ketentuan peraturan perundangundangan tersebut di atas menunjukkan gugatan para Penggugat telahlewat waktu (kadaluwarsa);DALAM POKOK PERKARABahwa Tergugat 1 mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalamEksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil Penggugat kecuali halhal yangsecara tegas diakui kebenarannya;LsBahwa Tergugat dengan tegas menolak

Putusan No. 438 K/PID/2015barang bukti yang saling berkaitan sebagaimana telah Majelis HakimPengadilan Negeri Tangerang pertimbangkan dalam amar putusan ;Berdasarkan pertimbangan dalam putusan yang telah dijatuhkan MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa tersebut mengenaiperhitungan kadaluwarsa, Penuntut Umum keberatan atau tidak sependapattentang pertimbangan dimulainya penghitungan kadaluwarsa yang mana MajelisHakim Pengadilan Negeri Tangerang menghitung sejak perbuatan pemalsuanitu

Putusan No. 438 K/PID/2015mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliarrupiah) ;Bahwa dari faktafakta hukum di atas yang terungkap di depanpersidangan, maka seharusnya perhitungan kadaluwarsa terhadap Pasal 263Ayat (1) KUHP yang sebagaimana kasus posisi tersebut di atas perhitungankadaluwarsa terhitung mulai semua unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yaitu"Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkansesuatu hak, sesuatu perjanjian/kewajiban atau sesuatu

Contoh : kejahatan pemalsuan uang sudah dilakukan padatanggal 20 Januari 1954, akan tetapi baru pada tanggal 20 Januari 1955.Ration : apabila jangka waktu antara waktu kadaluwarsa, maka akan timbulkemungkinan, bahwa kejahatan itu tidak dapat dituntut.

Oleh sebab itu,jangka waktu kadaluwarsa baru dihitung dari hari berikutnya setelahdiketahuinya penggunaan barang palsu itu ;Doktrin Jan Rammelink dalam bukunya Hukum Pidana Komentar AtasPasalPasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana BelandaDan Padanannya Dalam Kibat UndangUndang Hukum Pidana Indonesia"halaman 437438 menyebutkan bahwa apa yang dimaksud oleh ketentuanPasal 71 Sr (bdgk.

Sugandi" menyebutkan : menurut Yurisprudensi tenggangwaktu daluwarsa sejak diserahkan oleh Jaksa kepada Ketua PengadilanNegeri sehingga Majelis Hakim seharusnya tidak menyatakan tuntutanPenuntut Umum gugur karena kadaluwarsa dengan membebaskanTerdakwa ;Pendapat Ahli Prof.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena tanah sengketatelah di tempati lebih dari 30 tahun secara turuntemurun mulai dari kakeknenek Tergugat hingga sampai saat ini, maka berdasarkan:1.

Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi: segala tuntutan hukum, baikyang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapuskarena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapayang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usahmenunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukanterhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yangburuk;2.

., tanggal 19 April 1972, yang menyatakan Menurut ketentuan yangberlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30tahun;3. Yurisprudensi MARI Putusan MA Nomor 329 K/Sip/1957., tanggal 24September 1958, yang menyatakan: Orang yang membiarkan saja tanahmenjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telahmelepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking);7.

Bahwa gugatan Para Penggugat juga telah kadaluwarsa ataupun terjadirechtsverweking atau pelepasan hak, seperti yang tercantum dalam:1.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MA RINomor 26K/Sip/1972., tanggal 19 April 1972, Menurut ketentuan yangberlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30tahun (Ps. 835 BW);4.

Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);Bahwa Pihak Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan aquo sebagaimana diuraikan pada halaman 1 Romawi mengenai ObjekGugatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (GHM) Nomor : 00040 DesaRenah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengahdengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 nomor : 41/Renah Semanek/2013seluas 1.962 M?

Taslina di Desa Renah SemanekKecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, sehinggagugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) berdasarkan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun1991 Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan TUN, merasakepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.Undangundang Nomor 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, sejak iamerasa kepentingannya

dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negarayang bersangkutan; 22 222 none non non nnn nn nnn nen enn nen enBahwa dengan demikian gugatan Pihak Penggugat telah melebihitenggang wakiu (lewat waktu) yang ditetapkan undangundang danHalaman 22 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2016/PTUNBKLperaturan pemerintah, sehingga gugatan telah kadaluwarsa dan harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA jn220no2nnen nnn nnn enn nc ence cece ne ee cece Bahwa dalildalil

(seribu sembilan ratus enam puluh dua meterpersegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina tidakjelas, kabur dan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan Pengadilan TataUsaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo(Kompetensi Absolut), sudah sepatutnya gugatan Pihak Penggugat ditolakatau setidaksetidaknya gugatan tidak dapat di terima (Niet OnvakelijkVerklaard) ; ~ 7 +77 n= nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nnn nnn nen neeDALAM EKSEPSh 7 2 22+ 222 2n

Menyatakan gugatan Pihak Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);5. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA 5= 22222 222 nnn nnn nnn nnn nen ncn1. Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);2.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat menyatakan Penguasaan Tergugat denganmempergunakan tanah obyek perkara untuk SDN 237 Lembang sejak tahun1982 dan baru mendaftarkan gugatan tahun 2015, hal tersebut membuktikangugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), denganalasan sebagai berikut :a.

Menurut Pasal 1967 BW semua iuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampauwaktu. 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanyakadaluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak, lagi pula tidakHalaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.BLKdapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadburuk;b.

;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa materiEksepsi Tergugat Il tersebut tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya harusdinyatakan ditolakMenimbang, bahwa Tergugat Il dalam uraian materi Eksepsi selanjutnyamenyatakan bahwa Penguasaan Tergugat atas tanah objek perkara untukmembangun SDN 237 Lembang telah berlangsung sejak tahun 1982 dan Penggugatbaru mendaftarkan gugatan pada tahun 2015, hal tersebut membuktikan bahwaGugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa

), dengan alasanHalaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.BLKbahwa menurut Pasal 1967 BW semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaanmaupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun, sedangkansiapa yang menunjukkan adanya kadaluwarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alashak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan padaitikad buruk.

Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;ATAU :Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquoet bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa gugatan Penggugat adalah kadaluwarsa (Veraring) karena :1.

Meskipun Penggugat mendasarkan dalil gugatannya atas transaksi jual bellidi bawah tangan yang terjadi pada tanggal 15 September 1990, gugatantersebut adalah kadaluwarsa juga, karena telah melampau 18 tahun. Hal inisesuai dengan Yurisprudensi M.A. tanggal 4 Februari 1970 Nomor : 499K/Sip/1970 yang berbunyi : apabila antara perbuatan hukum yang dapatdibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun makagugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik;3.

Dengan demikian Para Penggugat telah mengajukan suatu gugatan yangtelah melampaui tenggang waktu (kadaluwarsa) sebagaimana diatur dalamPasal 1967 Kitab UndangUndang hokum perdata, maka mohon kepada YangHalaman 17dari37 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PNkKrsTerhormat majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan menyatakanbahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap termuat puladalam perkara ini dan merupakan kesatuan yang

Dengan demikian Para Penggugattelah mengajukan suatu gugatan yang telah melampaui tenggang waktu(kadaluwarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab UndangUndangHukum Perdata, maka mohon kepada Yang Terhormat majelis HakimPengadilan Negeri Kraksaan berkenan menyatakan bahwa gugatan ParaPenggugat tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat Ill, danTergugat , Il, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, Para Penggugat melalui KuasaHukumnya menanggapi dalam repliknya yang pada

gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihakMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsiTergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl, dan Tergugat III terkait dengangugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium) beralasanhukum dan dikabulkan;Halaman 33dari37 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PNkKrsAd. 4 Eksepsi Gugatan Penggugat KadaluwarsaMenimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang pada pokoknyamenyatakan gugatan Para Penggugat kadaluwarsa

Agung Nomor1596K/Pdt/1986 tanggal 19 Janurari 1987, yang telah membatalkan putusanPengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan dan mengatakan bahwapenguasaan Tergugat selaku besiter (beziter, holder) atas tanah tanpagangguan dari siapapun, sehingga penguasaannya sah menurut hukum.Menurut Putusan Mahkamah Agung tersebut, pendapat Putusan PengadilanTinggi keliru, dengan alasan tanah terperkara adalah harta warisan Penggugatyang tunduk pada hokum adat, dimana hokum adat warisan tidak mengenallembaga kadaluwarsa

Penerapan tidak adanya bataskadaluwarsa, cenderung diterapkan terhadap harta warisan seperti dalamperkaraa quo, sedang terhadap kasus perkara diluar itu, kKadaluarsa diterapkan;Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Ill terkait dengan gugatanPara Penggugat yang kadaluwarsa, eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukumdan harus dinyatakan ditolak;DALAM POKOK PERKARAHalaman 34dari37 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PNkKrsMenimbang, bahwa

Mohammad Amin Thohir simpan di saku celanapanjang sebelah kanan Terdakwa Mohammad Arif Sholihudin als SengkrepBin Mohammad Amin Thohir letakkan di dinding tempat kontrakan TerdakwaMohammad Arif Sholihudin als Sengkrep Bin Mohammad Amin Thohir DesaGedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; Bahwa Terdakwa Mohammad Arif Sholihudin als Sengkrep BinMohammad Amin Thohir mendapatkan pil jenis LL tersebut tanpa resepdokter dan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi label khasiat, komposisi dantanggal kadaluwarsa

AAHMAD MUKLIS ASFIRLI als MONO bin SUKADI dengan hargasebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa Mohammad Arif Sholihudin als Sengkrep BinMohammad Amin Thohir mendapatkan pil jenis LL tersebut tanpa resepdokter dan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi label khasiat, Komposisi dantanggal kadaluwarsa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa Mohammad Arif Sholihudin als Sengkrep Bin Mohammad Amin

36Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan yangdiedarkan terlebih dahulu harus dilakukan dan lulus dalam pengujian dari segimutu, kKeamanan, dan kemanfaatan untuk mendapatkan ijin edar dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pil jenisLL yang oleh Terdakwa Mohammad Arif Sholihudin als Sengkrep BinMohammad Amin Thohir edarkan dalam kemasannya tidak tertulis khasiat obat,komposisi dan tanggal kadaluwarsa

Gugatan Penggugat lampau waktu (kadaluwarsa);3. Gugatan error in persona;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya;2.

Gugatan Penggugat lampau waktu (kadaluwarsa);3. Gugatan error in persona;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2105 K/Pdt/20181.2.Gugatan Penggugat tidak jelas (exceptio obscuur libel);Penggugat tidak berhak atas objek sengketa (exceptio domini);Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi RM.

Bahwa gugatan Para Penggugat telan lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara;a.

Putusan Nomor 61 K/TUN/20141.diakalakali, apalagi dengan caracara yang tidak benar dan tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;a.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang initelah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak tanggal 01 Mei 2012 (i.c. tanggal 1 Mei 2012 +90 (sembilan puluh) hari = tanggal 29 Juli 2012);g.

Bahwa gugatan Para Penggugat telan lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;a.

Banhwa dengan demikian, maka jelas sudah bahwa gugatan ParaPenggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkanketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena 6 (enam) Sertifikat HakGuna Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quoterbit pada tahun 1996 (i.c. tahun 1996 + 5 (lima) tahun = tahun 2001);2.

Balikpapan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa, demi penyelesaian administrasi perkara inimaka Majelis hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan OditurMiliter IV16 Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili atas diriTerdakwa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima,dengan perintah apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapatdiketemukan dan ditangkap, agar dihadapkan Kembali ke persidanganPengadilan Militer O7 Balikpapan untuk penyelesaian perkaranya,sebelum hak menuntut gugur karena kadaluwarsa

Ishak bin Sa'ad binAchmad Abdullah Wachdin Basyarahil adalah kadaluwarsa/lewatwaktu;27.Bahwakarenanya pula permohonan banding Pembanding Ir. Ishak bin Sa'adbin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dan kawankawan itu batal demihukum, dan demi hukum pula, putusan perkara daftar Nomor525/Pdt.G/2007/PA.Pmk mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;28.Bahwa adanya kadaluwarsa atau lewatwaktu permohonan banding yangdiajukan oleh Ir.

Ishak bin Sa'ad bin AchmadAbdullah Wachdin Basyarahil dan kawankawan sudah kadaluwarsa/lewatwaktu..Bahwa karenanya pula, Judex Juris telah khilaf dalam memeriksa memutusperkara daftar Nomor 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby, dan karena itu pula dalamputusan perkara daftar Nomor 332 K/AG/2010 terdapat kekhilafan Hakim42.Bahwa kekhilafan Hakim yang lain yang ada dalam putusan a quo adalahbahwa Judex Juris dalam memberi pertimbangan perihal penerapan hukumyang berlaku adalah tidak lengkap; bahwa yang dikemukakan

Ishak bin Sa'ad bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahildan kawankawan sudah kadaluwarsa/lewatwaktu, maka, mestinya JudexFacti memutus menolak permohonan banding Pembanding setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluwarsa dengan tidak perlu lagimemeriksa buktibukti surat yang diajukan, akan tetapi ternyata permohonanbanding Pembanding diterima dan diperiksa oleh Judex Facti.

Bahwa JudexJuris membenarkan isi keputusan Judex Facti itu yang seharusnvadibatalkan karena permohonan banding Pembanding kadaluwarsa adalahsuatu kekeliruan.

Ishak bin Sa'ad bin AchmadAbdullah Wachdin Basyarahil sudah kadaluwarsa.

GUGATAN LAMPAU WAKTU ( KADALUWARSA ) :1.

Hal ini sesuai denganketentuan dalam KUHPerdata antara lain : Pasal 1967 BW : Semua tuntutan baik yang bersifat kebendaan maupunperorangan hapus (kadaluwarsa ) setelah lampau waktu 30 tahun; Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak lawanselama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bajwapendudukan ( bezit) itu adalah berdasarkan hukum (RvJ Jakarta 13 januari1039 T 150 hal hal241; Pasal 835 BW, Jurisprusensi MA tanggal 19 April 1972 No.26K/Sip/1972, Yurisprudensi

Jawa Barat 19691972 hal.70, ditentukan bahwa suatugugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun ;3.

Eksepsi Kadaluwarsa Waktu (Exeptio Peremptory)10.Bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata11Nomor 43/Pdt.G/2007/PN Smda juncto Perkara Perdata Nomor 1550K/PDT/2009 juncto Perkara Perdata Nomor 424 PK/Pdt/2011, terhadapputusan dalam perkara dimaksud telah dilaksanakan Eksekusiberdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor E.32.2010 junctoNomor 43/Pdt.G/2007/PN Smda, dimana pelaksanaan eksekusi sendiridilakukan pada tanggal 3 Juni 2014, sehingga dengan demikian sekarangini

dilaksanakan menuruthukum acara yang berlaku di Indonesia pada asasnya harus diadakandalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet';13.Bahwa mengingat upaya hukum perlawanan/bantahan yang diajukanoleh Para Pelawan dalam perkara a quo diajukan Para Pelawan setelahdilaksanakannya eksekusi atas perkara sebagaimana ditunjukkan olehPara Pelawan sendiri dalam perkara a quo, maka dengan sendirinyaupaya hukum perlawanan/bantahan yang diajukan Para Pelawan tersebuttelah lewat waktu dan kadaluwarsa

Mengenai Kadaluwarsa Waktu Bahwa sudah jelas tidak dapat dikatakan daluwarsa Eksepsi dariPara Pemohon Kasasi karena secara actual adanya hakhak ParaHalaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2086 K/Pdt/2016Pemohon Kasasi yang belum dimunculkan pada kesempatansebelumnya dari rangkaian persoalan yang pernah ada sehinggasudah saatnya Termohon Kasasi bertindak lebih objektif karenadisamping Para Pemohon Kasasi adalah Ahli Waris dari Prof.

Mula Sihotang, sehingga a payang terkait dengan hakhak tersebut tentunya patut diperoleh olehPara Pemohon Kasasi dan tidak ada tempat bagi Termohon Kasasi untuk menyatakan halhal yang bersifat kadaluwarsa;Bahwa adapun eksepsi/jawaban Termohon Kasasi tidak perluditanggapi oleh Para Pemohon Kasasi dan seharusnya ditolakkarena Para Pemohon Kasasi selaku subjek Pewaris patutberkeberatan dengan tindakan Termohon Kasasi yang selama inimelakukan monopoli atas penguasaan hakhak Para PemohonKasasi;Bahwa terhadap

Eksepsi gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 66/G/2016/PTUNJKT,tanggal 23 Agustus 2016, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 315/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Januari2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara

Maengkom meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2010;Bahwa sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1813 KUHPerdata:Surat Kuasa berakhir apabila salah satu pihak dalam kuasa itu, baik sikuasa maupun pemberi kuasa meninggal dunia." dengan demikian suratkuasa Penggugat tertanggal 25 Maret 2010 didasarkan kepada surat kuasayang telah kadaluwarsa dan surat kuasa tidak dapat diwariskan kepada ahliwarisnya;Bahwa di samping hal tersebut di atas, Surat Kuasa tertanggal 24Desember 2009 yang ditandatangani

Maengkom selaku penerima kuasa meninggal dunia pada tanggal3 Januari 2010;Atas dasar uraian yuridis tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugatdalam mengajukan gugatan a quo didasarkan kepada surat kuasa yangtelah kadaluwarsa, dengan demikian Penggugat tidak memiliki "/egal/standing in judicio" dalam mengajukan gugatan a quo;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada Surat Kuasayang telah kadaluwarsa dan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukumHal. 15 dari 25 Hal. Put.

Nomor 507 K/Pdt/2014dalam mengajukan gugatan a quo, maka sangatlah beralasan hukumapabila gugatan Penggugat jn casu dinyatakan untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;Dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada perjanjian yang tidak halal danitikad tidak baik bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disampingmendasarkan kepada surat kuasa yang tidak jelas objeknya dan suratkuasa yang salah serta telah kadaluwarsa, Penggugat juga mendasarkangugatannya a quo kepada surat kuasa yang direkayasa

Dalam Eksepsi:Gugatan Para Penggugat (Termohon Kasasi & II) Sudah Lewat Waktu(Daluwarsa);" Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi &Il) telah lewat waktu (daluwarsa) dimana waktu' kejadian yangdipermasalahkan dan dijadikan dalil oleh Para Penggugat (TermohonKasasi ) adalah kontrak mulai tahun 2006 sedangkan Penggugat Il(Termohon Kasasi II) mempermasalahkan kontrak mulai tahun 2008;= Bahwa jelas Majelis Hakim telah mengabaikan fakta kontrak yangdiperselisinkan tersebut telah kadaluwarsa

dengan mendasarkan padaputusan MK Nomor 100/PUUX/2012 yang keberlakuannyabersifatprospektif ke depan dan bukan berlaku surut (retroaktif); Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan Gugatan ParaPenggugat (Termohon Kasasi & Il) telah kadaluwarsa maka seharusnyaMajelis Hakim menjatuhkan Putusan NO (niet ontvant kelijke verklaard)terhadap perkara Nomor 70/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg;Dalam Pokok Perkara: Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan MajelisHakim pada halaman 25 alinea

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku PelakuUsaha, yang mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk telahternyata dari ada pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yaitu memproduksi dan / atau memperdagangkan barangdan / atau jasa berupa gula pasir asal Malaysia sebanyak 10 (Sepuluh) karung@ 50 (lima puluh) kg yang bertuliskan Thailand White Sugar, yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tanggal, Bulan dan Tahun Kadaluwarsa ;Bahwa perusahaan yang dapat mengimpor gula pasir ke WilayahIndonesia, antara lain PTP. Nusantara IX, PTP. Nusantara X, PTP. NusantaraXl, Rajawali Nasional Indonesia (RNI) dan PT. Perusahaan PerdaganganIndonesia (PPI).Bahwa Kawasan Pabean Entikong belum diperbolehkan melakukankegiatan Impor gula pasir, dan untuk Wilayah Kalimantan Barat, Impor gulapasir diijinkan di Pelabuhan Pontianak oleh PT.

Perusahaan PerdaganganIndonesia (PPI).Bahwa Terdakwa Juli Ismandi alias Juli mencoba melakukan kejahatanpidana, jika niat untuk telah ternyata dari ada pelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu memproduksi dan / ataumemperdagangkan barang dan / atau jasa berupa gula pasir asal Malaysiasebanyak 10 (Sepuluh) karung @ 50 (lima puluh) kg yang bertuliskan "ThailandWhite Sugar, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu penggunaan / pemanfaatan yang