Ditemukan 521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasal pasca pasya pasma paula pasha palla paska
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 40/Pid.B/LH/2020/PN Dpu
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.CATUR HIDAYAT PUTRA, SH
2.PARMANTO, S.H.
3.KOKO ROBY YAHYA, S.H
Terdakwa:
IRFAN BIN DARMIN
383 — 18
  • Karena kelalaianya mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasla 12 huruf e;3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yangturut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-08-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1372/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
YULIANTO ARIBOWO
Terdakwa:
1.M. ABDUL RAHMANSYAH ALS MONOX BIN MUHARIS
2.ADHI DHARMAWAN BIN BEBEN
22 — 2
  • ) yang sering mangkal di daerah kotabambu; Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membeli shabu shabu untukdipakai sendir ;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan LaboratorisNomor 1903 /NNF/2017 tertanggal 14 Juni 2017menyimpulkan bahwa barang bukti: 1(satu),paket klipberisikan kristal warna putih, narkotika jenis shabu seluruhnyamengandung Metamfetamina Golongan no.61 UURI No.35tahun 2009 tentang narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan tunggalyaitu dakwaan : Pasal 112 ayat (1) jo pasla
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 412/Pid.Sus/2020/PN Gns
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TESAR ESANRA, SH
Terdakwa:
DAFI IBRAHIM Bin MUTTALIBI
30 — 15
  • Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis Sabusabu tersebut dari pihak berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum denganbentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasla
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 29-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EDHIE JUNAIDI ZARLY, SH
Terdakwa:
HERDINA MALATIO Br HUTAGAOL
57 — 27
  • kerusakan dibagian belakang yang kemudian olehPenggugat/Korban dibawa ke Main Dealer Honda dan memperoleh perhitunganbiaya perbaikan kendaraan roda empat dari Saksi MICHEAL dan SaksiSAIFUDIN, hal ini menunjukan adanya biaya yang timbul akibat perbuatanTergugat/Terdakwa yaitu biaya perbaikan kerusakan kendaraan roda empatmilik Penggugat/Saksi SRI SUMI YARSI;Menimbang, bahwa menunjuk pada rincian ganti kerugian yang dituntutoleh Penggugat/Korban tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai denganketentuan Pasla
Pengadilan PA CIKARANG Perdata
Register : 22-06-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PA CIKARANG Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 12 Juni 2017 — PENGGUAGAT TERGUAGAT
144 — 65
  • MAS MOHAMAD ALI dan Surat yang berupaSertifikat atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN binHASYIM dan MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN bukan merupakananak angkat dan belum dewasa masih dibawah umur untuk dapatdipertanggungjawabkan secara hukum artinya belum cakap danbukan merupakan anak yang diadopsi (anak angkat) karena tidakberdasarkan bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasla 171(H) BAB ketentuan umum hukum kewarisan dalam KompilasiHukum Islam (KHI) dan atau Inpres No. 1 Tahun 1999, yangmenegaskan
    Tahun 1974 Joncto Pasla 86 ayat 1dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KH).Bahwa harta yang telah diuraikan di atas adalah BUKAN MERUPAKANHARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA) yang diperoleh dari hartaperkawinan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIMdengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENS),karena Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan fakta hukumnilaipembuktian yang kuat dan sah secara hukum pengakuan harta bersamaberasal atau bersumber dari pembelian sebidang tanah yang terletak diKp.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Juli 2014 — ISKANDAR bin SARTALIP
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyimpangan terhadap ketentuan KeppresNomor : 80 Tahun 2003 Pasal 11 huruf a mengenai PersyaratanPenyedia Barang/Jasa yaitu pada huruf a berbunyi penyedia barang/jasadalam pelaksanaan pengadaan harus memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagaipenyedia barang/jasa dan huruf b berbunyi penyedia barang/jasa dalammelaksanakan pengadaan harus memiliki kKeahlian, kemampuan teknis,dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa serta bertentangan puladengan ketentuan Pasla
    Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan MenteriNomor : 59 Tahun 2007 yang menyatakan Penerima subsidi, hibah,bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab ataspenggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajibmenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepadaKepala Daerah.Sehingga berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwatersebut di atas, unsur secara melawan hukum sebagaimana dalamketentuan Pasla
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 28-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 54/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 7 Oktober 2015 —
51 — 29
  • Seluma TA 2011tersebut dan untuk kelancaran Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Penetrasi tersebutHENDRI PASLA, ST Selaku Asisten PPTK, Terdakwa I. SWANDI, ST selakuPengawas Lapangan I (satu) dan terdakwa Il.
    Seluma TA 2011tersebut dan untuk kelancaran Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Penetrasi tersebutHENDRI PASLA, ST Selaku Asisten PPTK, Terdakwa I. SWANDI, ST selakuPengawas Lapangan I (satu) dan terdakwa II.
    Pengawas Il: IRSON JUNAIDI, ST: HENDRI PASLA: SWANDI, A.Md: MANARMANdalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami Talang Beringin Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 padaDinas Pekerjaan Umum Kab.
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 37/Pid.B/2019/PN Bkn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
Terdakwa:
EDI SUSANTO Als. EDI Bin DARSUM
36 — 22
  • Saksi Roni Pasla Als Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keteranganSaksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.Bahwa terjadinya perkara pencurian yang disertai dengan kekerasansehingga mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut adalah padahari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 04.00 wib di Jalan GarudaSakti KM. 11 RT 004 RW 005 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
SIGIT SUHARYANTO, SH
Terdakwa:
1.DEDEN WICAKSONO bin AMIRUDIN
2.ZULFIKAR GUSTIANTO bin JUNAEDI
84 — 5
  • DEDEN WICAKSONO Bin AMIRUDIN dan Terdakwa II.ZULFIKAR GUSTIANTO Bin JUNAEDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana yang telah kami dakwaandalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasla 170 ayat (1) KUHP ;. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. DEDEN WICAKSONO BinAMIRUDIN dan Terdakwa Il.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-11-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 769/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, S.H.
2.SAHDI,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
YULIA DEWI BINTI SUTRISNO Alias DEWI
53 — 20
  • Pasla 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun2009 Tentang Narkotika, pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, serta peraturanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa YULIA DEWI BINTI SUTRISNO Alias DEWI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN SATU BUKAN TANAMAN YANGBERATNYA MELEBIHI 5 GRAM sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-10-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1606 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — ADNI, S.T. Bin ISHUD
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Heri Ansori SIP dan Onny Pasla, AMD). Sebagai Petugas yang ditunjukUntuk melakukan pengujian atas tagihan ;Hal. 61 dari 76 hal. Put.
    Jelas keputusan ini keliru ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti benar telah dilaksanakanpengujian hasil pekerjaan terhadap pekerjaan pengaspalan Jalan DesaMekar Sari Kecamatan Pelawan oleh Tim PPHP, yakni Sdr Acep Setia Budidan Sdr Saut Maruli Pane dan disetujui oleh panitia yang lainnya yakni SdrSulaiman, Sdr Ony Pasla, Sdr Heri Anshori dengan Berita Acara Nomor :Hal. 65 dari 76 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 320/PDT.G/2013/PN.MDN
Tanggal 26 Mei 2014 — YUSMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Umur 83 tahun, bertempat tinggal di Jalan T. Fachcrudin Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUARA GADING,S, SH,NHASUDUNGAN SILAEN,SH, LINTONG SIHOMBING,SH, masing-masing sebagai Advocate & Legal Consultan pada LAW OFFICE GADING & PARTNERS, beralamat di Jalan Letda Sujono N0.103 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N 1. HANSEN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 58 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya OSDIMAN TAMPUBOLON, SH,. Advokat dari Kantor Advokat “OSDIMAN TAMPUBOLON &Rekan; beralamat kantor di Jl.Mampang Prapatan No.56 A Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk (Persero) Kantor Pusat cq PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (Persero) Kantor Cabang berkedudukan di Jl.Putri Hijau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kuasa Hukumnya SENO TRI PAPTONO, dkk Legal Officer Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal No. B.11-KW.II/LOK/01/2014 tanpa tanggal selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Medan berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Jl.Diponegoro No.30 A Medan ,dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD SAIFUDDIN, Pelaksana Seksi Hukum &Informasi; KPKNL Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKU-205/MK.1/2013 tanggal 19 Juli 2013 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
48 — 13
  • Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf c Peraturan MenteriKeuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang yang pada pokoknbya menyatakanpembatalan lelang sbeelum pelaksanaan lelang dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang apabila terdapat gugatan atas rencanapelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasla 6 UUHT dari pihaklain selain debitor/suami atau istri debitor /tereksekusi, makaTergugat III melalui Surat Pembatalan Lelang Oleh Pejabat LelangNo.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-06-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 315/Pid.Sus/2016/PN Tjb
Tanggal 21 September 2016 — - MUZAKKIR ALIAS ZAKIR
30 — 6
  • Menyatakan Terdakwa Muzakkir Alias Zakir bersalah melakukan tindakpidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasla 114 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat DakwaanKedua;2.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-01-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 23/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 5 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Hajjah Hasni Tenro Diwakili Oleh : Achmad Fadil
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta cq Kantor Cabang Utama Parepare
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT RONNY BASUKI SH SPI
Terbanding/Tergugat III : Notaris PPAT LANNY, SH Diwakili Oleh : Lening, SH
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Parepare
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Turut Tergugat : H. Safri Bin H. Anwar
95 — 33
  • menyatakan bahwa Tergugat melakukan manipulasi nilai limit lelang terhadap agunan sehinggamelanggar ketentuan Pasal 47 huruf a dan Pasal 50 ayat 1 dan ayat(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang dan pada saat yang sama Tergugat Vseharusnya dapat mencegah dan menolak melaksanakan lelang ulangtersebut;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah olehTergugat dalam jawabannya bahwa Penggugat telah keliru dalammemahami ketentuan Pasal 47 dan Pasla
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-07-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 353/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 15 April 2019 — Penggugat:
1.SARMIN
2.Ir. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
1.PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODYA JAKARTA UTARA
87 — 51
  • Pasla 1870 KUHPerdata), olehkarenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 HIR, maka KeputusanPengadilan dalam perkara ini harus dinyatakan dapat dilaksanakan secaraHalaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 353Pdt.G/2018/PNJkt.Utrserta merta / terlebin dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun adaupaya hukum banding, kasasi maupun verzet);Berdasarkan halhal yang diuraikan tersebut diatas, selanjutnya mohonkehadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkaraini agar
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Pkl
Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon:
H ALY MAKSHUM
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA Jawa Tengah Cq KAPOLRESTA Pekalongan
59 — 25
  • tanggal 5 September 2018Perihal : Pelimpahan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala ResorPekalongan menyatakan sehubungan dengan rujukan tersebut di atas tempatkejadian perkara berada di wilayah hukum Polres Pekalongan untuk dilakukanpenyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas maka surat Tergugat Nomor : /2439/XII/2018/Reskrim tanggal 5 Desember 2018 perihal : PemberitahuanPenghentian Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksuddalam pasla
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 13-03-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 168/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
Nyonya Hazra
Tergugat:
2.PT Bank CIMB Niaga Tbk
3.PT. Kalpataru Investama
4.PT. Prima Cable Indo
5.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.
6.Martinus Arief Dharma Moeliana
7.Margarita Nursiani Moeliana
8.Marcellianus Budi Dharma
190 — 82
  • Bahwa dalam mengajukan permohonan lelang Tergugat telahmenyampaikan Surat Pernyataan Nomor 011/LE/PASLA/BLD/I/2019 tanggal10 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan Tergugat I/Penjual akanbertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yangtimbul dari proses pelelangan atas objek sengketa dan membebaskanKPKNL Jakarta V (in casu Tergugat IV)/ Pejabat lelang dari segala tuntutanpembayaran ganti rugi dan/ atau dwangsom/ uang paksa.3.
    Bahwa pelelangan tersebut dilakukan atas permohonan lelang ulang dariTergugat kepada Tergugat IV melalui suratnya Nomor 010/LE/PASLA/BLD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 hal Permohonan MelaksanakanLelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Permohonan SKPT yang dilampiridengan dokumendokumen persyaratan lelang.5.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PN RANAI Nomor 82/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
5.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TONG LAM
76 — 31
  • Pasla 102 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; AtauDakwaan Kedua : Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;AtauDakwaan Ketiga : Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo. Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; Atau Dakwaan Keempat : Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA ISWARA & RORIMPANDEY vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasla 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 Undangundang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put.62505/PP/M.XIV.A/99/2015 tanggal 6 Juli 2015 ini masihdalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, sepatutnyalahMemori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia;IV.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum
Register : 16-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 429/Pid.B/2017/PN Mgl
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Iwin Surtining, SH
Terdakwa:
Daniel Sukardi anak Dari Gimin
54 — 26
  • kegiatan sesualdengan baku teknis dan peraturan perundangundangan;Bahwa benar, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Menteri PertanianNomor : 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman PerizinanUsaha perkebunan diatur bahwa mekanisme penerbitan perizinanatas perubahan usaha perkebunan yaitu (1) Bupati/walikota ataugubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan denganpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33,Pasal 34 atua Pasla