Ditemukan 125420 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan pendidika
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 29-01-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Pal
Tanggal 28 Februari 2024 — Pemohon:
JUHANA
Termohon:
1.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
108 — 125

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/135/XII/RES.1.11./2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
    3. Memerintahkan kepada Termohon I untuk melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Moh.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2022 — Putus : 15-03-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 8/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Maret 2022 — Pemohon:
Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum
Termohon:
1.DIR KRIMSUS POLDA METRO JAYA
2.JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si
3.KEPALA BIDAN PROFESI DAN PENGAMANAN POLDA METRO JAYA
56 — 5
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Psp
Tanggal 25 Maret 2021 — Pemohon:
H. Muhammad Saleh Harahap
Termohon:
1.Presiden RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kapolda Sumatera Utara di Medan
2.Presiden RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kapolda Sumatera Utara di Medan Cq. Kepala Kapolres Tapanuli Selatan
49 — 13
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-11-2018 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 85/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 30 Nopember 2018 — Pemohon:
ISHAK MUHAMMAD GURNING
Termohon:
1.KEPALA SUBDIT II HARDA BANGTAH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA SELAKU PENYIDIK
2.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DI MEDAN SELAKU PENYIDIK
3.KEPALA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
11 — 11
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 12-05-2022 — Putus : 10-06-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pgp
Tanggal 10 Juni 2022 — Pemohon:
Budiman Sutanto
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK NEGARA INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
73 — 24
    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/41/VII/2018/Dit Reskrimum tanggal 09 Juli 2018 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 09 Juli 2018, tidak sah;
    3. Memerintahkan TERMOHON melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/B-546/X/2017/Babel/SPKT, tanggal 18 Oktober 2017, atas nama Terlapor FENDI HARYONO Dkk;
    4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 30-10-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 11/Pid.Pra/2023/PN Bks
Tanggal 30 Nopember 2023 — Pemohon:
HJ. SITI HAJAR
Termohon:
1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA POLDA METRO JAYA
2.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR METRO BEKASI KOTA POLRES METRO BEKASI KOTA
81 — 80
  • Menetapkan bahwa Ketetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II Praperadilan kepada H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : B 06/IV/2023/Restro Bks Kota, tanggal 17 April 2023 serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/06 /IV/2023/Restro Bks Kota tanggal 17 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum.
  • Memerintahkan Termohon II Praperadilan untuk segera membuka dan memproses kembali serta melakukan penyidikan sesuai prosedur hukum yang sah terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh Tersangka H. ASPAS Bin H. ABDUL MADJID.
  • Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL;
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-12-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 99/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
RIZALDI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLDASU Cq KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN
3.KEPALA UNIT TINDAK PIDANA EKONOMI POLRESTA MEDAN
92 — 45
  • TENTANG PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DALAM RANGKAPROSES PENYIDIKANa.
    dilakukan perbaharuan Surat Perintah Penyidikan dengan menerbitkanSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 2570 / X / 2016 / Sat ReskrimHalaman 8 dari 18 HalamanPutusan Nomor 99/Pid.Pra/2018/PN.Mdntanggal 28 Oktober 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 223 / /2018 / Sat Reskrim tanggal 23 Januari 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.
    Sidik / 2444 / X / Res.1.11. / 2018 / Sat Reskrim tanggal 04 Oktober 2018dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 3330 / XII / Res.1.11. / 2018 /Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2018.b.
    Perintah Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/ 324 / / 2018 / Sat Reskrim tanggal 26 Januari 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 2710 / X / RES.1.11 / 2018 / Reskrimtanggal 25 Oktober 2018.lll.
    TENTANG PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN KEPADA PEMOHONPRAPERADILAN SELAKU PELAPORa.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2018 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 05-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN .KSP
Tanggal 23 Januari 2018 — Pemohon:
H T MAIMUN
Termohon:
1.MAHRAM
2.AHMAD ABRAR
38 — 19
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Blb
Tanggal 21 Maret 2019 — Pemohon:
Nana Robinson
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
28 — 3
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 05-11-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Pti
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pemohon:
SUNYOTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Pati
221 — 7
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 14-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Ckr
Tanggal 21 Januari 2019 — Pemohon:
Mumin Natih Sadiah, S. Pdi.
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia C.q KEPOLISIAN NEGARA R.I C.q Kepolisian Resort Metro Bekasi
126 — 159
  • Bahwa berdasarkan Laporan polisi tersebut selanjutnya TERMOHONmenerbitkan administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaiberikut:2.1 Surat Perintah Tugas;2.2 Surat Perintah Penyelidikan;2.3 Surat Perintah Penyidikan;2.4 Surat perintah dimulainya penyidikan kepada KepalaKejaksaan Negeri Cikarang;3.
    Penyidikan kepada Terlapor(Sdr.
    Kalau alat buktitidak cukup dan memadai, lebih baik menghentikan penyidikan.
    Narom, diberitanda bukti T26;Foto copy Gelar Perkara Penghentian Penyidikan diberi tanda bukti T27;Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan diberi tanda bukti T28Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, diberi tanda bukti T29Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada KejaksaanNegeri Cikarang, diberi tanda bukti T30;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeI, diberi tandabukti T31;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kell, diberitanda
    bukti T32;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeIll, diberitanda bukti T33;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeIV, diberitanda bukti T34;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan KeV, diberitanda bukti T35;Foto copy Petikan Putusan Nomor : 302/Pid.B/2016/Bks dengan Terdakwa anDr.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus
Register : 28-11-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 7/Pid.Pra/2022/PN Krs
Tanggal 5 Desember 2022 — Pemohon:
ASMAD alias MAD MEGA bin PENDI
Termohon:
1.KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRES PROBOLINGGO cq KASAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO
2.KEJAGUNG RI cq KAJATI cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN
63 — 23
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Register : 14-02-2023 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Pms
Tanggal 7 Maret 2023 — Pemohon:
Mayeni Jessiana
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Sumut Cq. Kapolres Pematang Siantar
35 — 11
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 22-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Plk
Tanggal 26 Februari 2024 — Pemohon:
PT UTAMA JAYA KARYA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH Cq . DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KALIMANTAN TENGAH
29 — 41

  • MENGADILI

    Dalam eksepsi

    Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok perkara

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/19.a /XI/RES.111/2023/Ditreskrimum tanggal 23 Nopember 2023 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/19.b/XI/RES.111/2023 /Ditreskrimum
    tanggal 23 Nopember 2023;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses Penyidikan Perkara terhadap dugaan tindak pidana penggelapan vide pasal 372 KUHP dan/atau tindak pidana penipuan vide pasal 378 KUHP yang diduga dilakukan oleh Ny.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-01-2022 — Putus : 28-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN SURAKARTA Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Skt
Tanggal 28 Januari 2022 — Pemohon:
Hanif
Termohon:
KAPOLRESTA SURAKARTA
37 — 30
Pengadilan PN LANGSA Pidana Khusus
Register : 28-07-2023 — Putus : 22-08-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Lgs
Tanggal 22 Agustus 2023 — Pemohon:
SAID ZAHIR SYAH
Termohon:
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa KPPBC TMP C Langsa
47 — 25
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 26-02-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Mks
Tanggal 18 Maret 2021 — Pemohon:
ANDI ZULKARNAIN BARNADA, SH
Termohon:
NEGARA RI Cq. PRESIDEN RI Cq. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
78 — 6

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
    3. Menyatakan surat perintah penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/ 6/ I/ Res.1.24/ 2021/ Reskrim, Tanggal 1 September 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
    4. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan tindak pidana melanggar Pasal 197 Jo.
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 14-05-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PN ATAMBUA Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Atb
Tanggal 29 Mei 2024 — Pemohon:
YOSEF SERAN TAEK
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR BELU cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLISI RESOR BELU
47 — 0

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (YOSEF SERAN TAEK) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Jo Surat Perintah Penyidikan dari Termohon terkait tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
    Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiki kekuatan hukum yang mengikat;
  • Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya segala hasil penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  • Menyatakan hukum bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
  • Menyatakan tidak sah segala putusan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Sby
Tanggal 16 Maret 2020 — Pemohon:
KHOLILAH
Termohon:
Ditreskrimum Polda Jatim
83 — 18
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 25-09-2023 — Upload : 25-09-2023
Putusan PN LIMBOTO Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Lbo
Tanggal 25 September 2023 — Pemohon:
Ican Nento, S.H., CLA
Termohon:
Kapolres Gorontalo cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Gorontalo
90 — 0