Penggugat:
PT Pusaka Barito Utama
Tergugat:
PT WESA Samudra Lestari
Turut Tergugat:
1.PT KHARISMA JAKARTA LOGISTIK
2.PT FUDONG KONSTRUKSI
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT cq KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV. SUMATERA UTARA., II. CV. MURNI DAN I. PT. SUMATERA TRANPORT (PT. SUTRA)., II. PO. BORNEO;

Keputusan Tergugat sebagai Pejabat TUN bersifat Konkrit, Individual danFinal:1.Bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi SumateraUtara atau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang telahmenerbitkan Surat Keputusan tentang Izin Trayek An.

ProvinsiSumatera Utara sebagai Tergugat dan Dinas Perhubungan Kab.

diatas dan dinyatakan tidak sah dan batal demihukum dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Tergugatdalam hal ini Kepala Dinas perhubungan Sumut untukmencabut surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo;b.2.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah salah alamat (Error InSubyecto) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menerbitkanobyek sengketa atas nama Gubernur Sumatera hal ini sesuai dengan :Pasal 57 ayat 1 b Keputusan Menteri Perhubungan No.

Tentang Error in subjectoBahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu SuratKeputusan Kepala dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara No. 551.21/3.132/R/PHB/2014 tanggal 13 uni 2014 Tentang Izin Trayek Mobil Bus Antarkota Dalam Propinsi di Propinsi Sumatera Utara An.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNG AN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY CABANG BATULICIN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIACQ KANTOR WILAYAH XIX DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;2. PT.

Eksepsi persona standi non yudisioBahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, yang dijadikansebagai Tergugat dalam perkara a quo oleh Penggugat menyebutkanDepartemen Perhubungan RI Cq. Kantor Wilayah XIX DepartemenPerhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;Hal 8 dari 14 hal. Put.

Nomor 1711 K/PDT/2014Bahwa penyebutan person Tergugat adalah salah dan keliru, karenaberdasarkan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerjakementrian perhubungan instansi vertikal di lingkungan KementerianPerhubungan, tata urutan dan hierarki yang benar adalah PemerintahRepublik Indonesia Cq Menteri Perhubungan RI Cq.

Menyatakan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT, telah hilang ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Samarinda untuk mencatat hilangnya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal 14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT dan menerbitkan kembali pengganti Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd-07 tanggal

14-03-2007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT ; ---------1.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa dokumen yang dimiliki Kapal Motor (Tangki) RAHMAT tersebut antara lainSertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal14032007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AdministratorPelabuhan Samarinda ;Bahwa pada hart SELASA, tanggal 03 Maret 2015 sekitar jam 10.00 Wita.

Witadokumen Kapal Motor (Tangki) RAHMAT berupa Sertifikat Kesempurnaan KapalPedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal 14032007 yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Samarinda telahhilang di Balikpapan dan sekitarnya Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Sertifikat Kesempurnaan Kapal PedalamanKapal Motor (Tangki) RAHMAT tersebut tetapi belum juga ditemukan ;Bahwa pada hari SELASA tanggal 03 Maret 2015 itu juga Pemohon telah melaporkankehilangan Sertifikat

Kesempurnaan Kapal Pedalaman Kapal Motor (Tangki)RAHMAT tersebut kepada Polsek Balikpapan Selatan, tetapi sampai saat ini belumjuga ditemukan ; Bahwa selanjutnya pada hari SABTU, tanggal 09 Mei 2015 Pemohon telah pulamengumumkan perihal kehilangan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman KapalMotor (Tangki) RAHMAT tersebut pada Surat Kabar Harian Pagi KALTIM POSTtetapi sampai saat ini belum juga ditemukan ;Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan

Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Administrasi Pelabuhan Samarinda untuk menerbitkan pengganti SertifikatKesempurnaan Kapal Pedalaman Nomor : AL.407/176/Adpl.Smd07 tanggal14032007 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut AdministratorPelabuhan Samarinda atas nama Kapal Motor (Tangki) RAHMAT ;4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon 4SUBSIDAIR w 222 n anne nnn nnn nen nen nn nnn nen center n ee nen en neseJika Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat

LautAdministrator Pelabuhan Samarinda ; nne Menimbang, bahwa atas hilangnya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman tersebutPemohon dengan Kuasa Insidentilnya bernama IQBAL OKTAKY mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Balikpapan ; 2220a Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik nama Kapal di:(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Kedua POSH CONSTANT yang telah hilang; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan Grosse Akta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek Kedua MARITIME EAST yang telah hilang.-------------------------------------------------------------------3.

Sebuah kapal motor bernama POSH CONSTANT, yang dimiliki danterdaftar atas nama PT MANDIRI ABADI MARITIM, berkedudukan diJakarta Utara (PT MAM) berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran KapalNo. 7682 tanggal 29 Januari 2013 yang diterbitkan oleh PejabatHal idari 8 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTRPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia, telah dijaminkan oleh PT MAM kepada Pemohonsebagaimana dibuktikan

Sebuah kapal tongkang bernama MARITIME HOPE, yang dimiliki danterdaftar atas nama PT MAM berdasarkan Grosse Akta PendaftaranKapal No. 2555 tanggal 18 November 2011 yang diterbitkan oleh PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telah dijaminkan oleh PTMAM kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan Grosse AktaHipotek Kedua No. 373/2013 tanggal 27 September 2013, yangditerbitkan

Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok, untuk menerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikanmasingmasing Grosse Akta Hipotek Kedua POSH CONSTANT, GrosseAkta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek KeduaMARITIME EAST yang telah hilang tersebut di atas.Bahwa berdasarkan

Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohonkepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenanuntuk memberikan Penetapan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik namaa(i) Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal, DirektoratPerkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Hal 3dari 8 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTRKementerian Perhubungan

Republik Indonesia di Jakarta untukmenerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan GrosseAkta Hipotek Kedua POSH CONSTANT yang telah hilang; dan (ii) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Tanjung Priok untukmenerbitkan grosse akta hipotek pengganti untuk menggantikan GrosseAkta Hipotek Kedua MARITIME HOPE, dan Grosse Akta Hipotek KeduaMARITIME EAST yang telah

ARTHA MINA BAROKAH Nomor 6850 Tanggal 28 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 832/Ia tanggal 11 Nopember 2005 dengan panjang 14,83 meter, lebar 5,47 meter, dalam 1,75 meter, isi kotor 30, isi bersih 9 tanda selar GT. 30 No.832/Ia yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atas nama pemilik MAS ARIS SUGIHARTO berkedudukan di Desa Pandean RT 003/RW 003 Kec.Rembang Kab.Rembang telah hilang;3.

Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti terhadap Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 6850 tanggal 28 Agustus 2007 yang hilang tersebut;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

ARTHA MINA BAROKAHNomor 6850 Tanggal 28 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 832/latanggal 11 Nopember 2005 dengan panjang 14,83 meter, lebar 5,47meter, dalam 1,75 meter, isi kotor 30, isi bersih 9 tanda selar GT. 30No.832/la yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang;2.

Bahwa Pemohon juga telah mengurus Akta Pengganti yang hilangtersebut di Departemen Perhubungan Direktorat Jendral PerhubunganLaut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapidiisyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;5. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini;6.

ARTHA MINA BAROKAHNomor 6850 Tanggal 28 Agustus 2007 dengan surat ukur nomor 832/latanggal 11 Nopember 2005 dengan panjang 14,83 meter, lebar 5,47meter, dalam 1,75 meter, isi kotor 30, isi bersinh 9 tanda selar GT. 30No.832/la yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang atas nama pemilik MAS ARIS SUGIHARTO berkedudukan diDesa Pandean RTI 003/RW 003 Kec.Rembang Kab.Rembang telahhilang dalam perjalanan dari kantor

Memerintahkan Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang untuk menerbitkan Grosse Akte Kapal Pengganti Nomor 6850tanggal 28 Agustus 2007;4.

Fotocopy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal (bukti P.9);10.Foto Copy Surat Keterangan No. PK. 670/4/2/KPL.

PENGGUGAT- LA RAMAI- LA MBANGI- LA ASANA- WA AZI- LA JALA- LA ATI- ZAIMA- LA EWO - LA HANDU- LA HALIMU- ZAADI- LA USA JALI- ZAEMATERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA CQ. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar63.259 m2;6.

atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia;.

Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan RepublikIndonesia tanggal 18 September tahun 1996;.

Saksi tidakkenal dengan para Penggugat;Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.BauBahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan (pihak

Udara, Surat Penyerahan Kepemilikan tanah lokasiLapangan Terbang Perintis dari Tergugat Il kepada Tergugat NomorWP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978, Surat Keputusan PemerintahDati Il Buton (Tergugat Il) Nomor : 82/KDR/78 tanggal 7 Nopember 1978 tentangpenyerahan hak milik tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari kepadaDirektorat Jendral Perhubungan Udara, serta Sertifikat Hak MilikNo.03 tanggal 18September tahun 1996 atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia;Menimbang

Sibarani
2.Badan Pertanahan Nasional Kab Bekasi
3.Kementrian perhubungan dirjen Perkeretapian
4.Lurah Jatimulya
Turut Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
2.Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian
3.Lurah Jatimulia

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIRJEN PERKERETA APIAN,beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor: 8 RT02/RW 03 Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta,dalam hal ini memberikan kuasa kepada YennesiRosita, S.H., M.Hum, Eddy Susanto, S.H., M.H.,Roimon Indiarko, S.H., Riezky Fatmawati, S.H.

Reg.594/96/2019 tanggal 14 Agustus 2019;Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Ckr9.10.11.12.13.14.Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dari kantor Jasa penilai Publik AreantiJunita, untuk kepentingan kementerian Perhubungan Direktorat Jenderalperkeretaapian (Turut Tergugat II selaku Pengguna laporan,dan atasPermintaan Pemberi Tugas Kementerian Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Proinsi JawaBarat (Turut Tergugat lI) dan berdasarkan penilaian

WIRYANTO KHONG, dkklawanKEPALA CABANG PELABUHAN SUNDAKELAPA/KALI BARU, DEPARTEMEN PERHUBUNGANPERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II, dkdanPT PUTRA MADYA JAYA GIRI, dkk

PenggugatSISWANTOTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkPurwanto

,SH Kesemuanya adalah PegawaiKementerian Perhubungan RI beralamat di Jalan MedanMerdeka barat No.8 Jakarta Pusat berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2020 No: SU 38tahun 2020 yang telah di daftarkan di KepaniteraanMuda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal14 oktober 2020 No: 776/Leg.srt.KuasaAdvokat/2020/Pn.Ckr untuk ~ selanjutnya disebutSCDAQ Al. . cc ccc ecee eee eeeee nena eneeeneeeeeeneeenaees Tergugat Ill;Ir.

Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian, NomorSPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019,TujuanPenilaian : Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPrasarana LRT Jabodebek.

Sehingga tidak diikutsertakannya PPK Satuan KerjaPengembangan, Peningkatan dan Perawatan PrasaranaHalaman 32 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrPerkeretaapian Tahun Anggaran 2020 di bawah Direktur JenderalPerkeretaapian Kementerian Perhubungan berakibat pada gugatankurang pihak.8. Bahwa M.

Areyanti, MAPPI (cert) atasPermintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2019 ....... dst..b.

Bahwa berdasarkan gugatan aquo Point 4 tersebut diatas sangatjelas Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ProvinsiJawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian adalah pihak yang juga menentukan jumlahbesarnya ganti kerugian bangunan objek sengketa.c.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Baliknama Kapal Asli milik pemohon nomor 6107 atas nama KAMALLUDIN, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Cirebon tanggal 31 Mei 2016 telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada

Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Baliknama Kapal milik pemohon nomor 6107, atas nama KAMALLUDIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon di Cirebon;

1. MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Grosse Akte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang telah hilang kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam.

PT BANK HSBC INDONESIA berkedudukan di Jakarta Selatan kamimohon dihapus yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Lautkantor Pelabuhan Batam Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama KapalkKota Batam..

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapalpada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menghapus GrosseAkte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 berdasarkanLaporan Kehilangan Barang/Suratsurat Penting Nomor : STPL/1662C/V/2017Sek.Ptk.Kota tanggal 15 Mei 2017.4.

Saksi EKA JULIANA , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikutBahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah karyawan pemohonBahwa saksi mengerti sehubungan dengan permohonan pemohon untuk untukmenghapus Grosse Akte Hipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember2008 yang telah hilang kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik NamaKapal pada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut,Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam;Bahwa setahu

Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus Grosse Akte Hipotek PertamaNomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang telah hilang kepada PejabatPendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kementerian Perhubungan,Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Batam.3.

Memerintahkan kepada Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapalpada Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Batam untuk menghapus Grosse AkteHipotek Pertama Nomor: 91/2008 tanggal 7 Nopember 2008 berdasarkan LaporanKehilangan Barang/Suratsurat Penting Nomor : STPL/1662C/V/2017 Sek.Ptk.Kotatanggal 15 Mei 2017.4.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin atau Kuasa kepada dahulu Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon sekarang Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon, untuk menerbitkan sekali lagi Grosse Akta Pendaftaran Kapal

Penggugat:
Rustam Salmon, SE
Tergugat:
Menteri Perhubungan. Republik Indonesia Di Jakarta, Cq Dirjen Perhubuungan Udara, Cq. Kepala Bandar Udara (Bandara) Usman Sadik

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi telah hilang sejak tanggal 16 Februari 2019 dan sampai dengan saat ini belum ditemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan dan

mengurus grosse akta pengganti atas Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 862 tanggal 26 April 2012 Nama Kapal Semegah Perkasa yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama pemilik SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomor : GT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memiliki Kapal Motor Nelayanbernama KM Valent Mina Bahari 1, berdasarkan Grosse AktaHalaman1 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.pendaftaran Kapal GT.29 GT No.614/KD, yang dikeluarkan olehKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal.. Bahwa Pemohon tidak menyadari, didalam rumah Pemohon, di desaSemangu , Kec. Paciran, Kab.

Bahwa selanjutnya Pemohon, datang ke Kantor KementerianPerhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang StatusHukum dan Sertifikasi Kapal, dengan menunjukan surat keterangankehilangan tersebut pada pont 5, dengan maksud mendapatkan gantigrosse akte yang hilang tersebut, namun disarankan harus adanyaPenetapan Pengadilan Negeri untuk mengganti grosse akta yang hilangtersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor :PM 13 tahun

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinanGrosse Akta Kapal Motor Nelayan KM VALENT MINABAHARI 1 dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD, atasnama Samsul Arifin, untuk mengganti grosse Akta yanghilang, Kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratHalaman2 dari 7 Penetapan Nomor 778/Pdt.P/2018/PN.TBN.Jenderal Perhubungan Laut Kantor KesyahbandaranUtama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untukmengirimkan salinan resmi penetapan ini kepadaKementerian Perhubungan, Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran UtamaTanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum danSertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse AktaKapal Motor Nelayan KM VALENT MINA BAHARI 1dengan nomor : GT.29 GT.No. 614/KD.4.

VALENT MINA BAHARI 1 dengan nomorGT.29.GT.No.614/KD ; sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, KepadaKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukumdan Sertifikasi Kapal.Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkansalinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung PerakSurabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi

Menteri Perhubungan Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II Muh. Nasir Waladi,ST,MT

Dinas Perhubungan ProvinsiKalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Kesuma BangsaSamarinda;Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Suroto,SH,Radiansyah,SH.M.Hum, dan kawan, Aparatus Sipil Negara(ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur padaKantor Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1528HK/2017 tanggal 6 April 2017 danSurat Kuasa Khusus Nomor 553.3/0286/Dishub.PN/IV/2017tanggal 11 April 2017 ;Para Pemohon Kasasi juga sebagai Para Termohon KasasiI;LawanMuh.

Menteri Perhubungan Cq. Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan Timur tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Muh. NasirWaladi,ST,MT;3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal : 6981, kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api;

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api, agar diterbitkan Salinan Grosse Akta Kapal an KM. HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal : 6981;

4.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomorpendaftaran kapal : 6981, kepada Kantor KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan SiapiApi;3.

HIKMAH BUNDA 9 GT 90No.380/PPI; Bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Kapal an KM.HIKMAH BUNDA 9 GT 90 No.380/PPI, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bagan SiapiApi; Bahwa kehilangan tersebut diketahui pada saat akan mengurus SuratSurat; Bahwa KM.

HIKMAH BUNDA 9 GT 90No.380/PPI; Bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta Kapal an KM.HIKMAH BUNDA 9 GT 90 No.380/PPI, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Bagan SiapiApi; Bahwa kehilangan tersebut diketahui pada saat akan mengurus Suratsurat; Bahwa KM.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pat.P/2019/PN BlsKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan SiapiApi, agar diterbitkanSalinan Grosse Akta Kapal an KM.

HIKMAH BUNDA 9, dengan nomor pendaftaran kapal :6981, kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan BaganSiapiApi;3.

YULIUS YOGI sebagai Penggugat Lawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Kepala Bandar Udara Enarotali Kabupaten Paniai sebagai Tergugat I;Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Paniai sebagai Tergugat II;Bupati Kabupaten Paniai sebagai Tergugat III;Wib Yogi sebagai Tergugat IV;Pimpinan PT. Bank Papua Cq Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire sebagai Tergugat V;