Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lainyang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telahdikeluarkan dengan persetujuan RUPS ;c.

menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebihbesar;Hal 33 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PNJKT.PST(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua ;(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah danberhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5(tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jikadisetujui

Ditujukan kepada pemegang saham oblikasi atau efek lain yangdapat dikonfersikan menjadi saham, yang telah dikeluarkanddengan persetujuan RUPS; atau ;c.

Ditujukan kepada Pemegang obligasi atau efek lain yang dapatdikonversikan menjadi;saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;c.

diselenggarakan RUPS kedua ;(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui palingsedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atauketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;(4) Ketentuan sebagaimana

rapat kecuali disetujuiRUPS serta pemberitahuan bahwa bahan RUPS tersedia di kantorperseroan dan wajib diberikan perseroan kepada peserta RUPS dengandemikian RUPSLB dilakukan menyimpang dari Pasal 69 UndangUndangPerseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Jo.

Halhal lain yang dianggap perlu dalam rapat;Menimbang dari kenyataan di atas maka RUPS Luar Biasa yangdilakukan pada tanggal 26 September 2007 tidak sesuai denganketentuan Pasal 75 UndangUndang No. 40 Tahun 2007, dengandemikian para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon KasasiHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibanhukumnya baik dari segi prosedur maupun mata acara RUPS;.

Judex Facti telah salah membuat penilaian sehubungan dengan bukti P.2atau T.l.ll.7 yang meminta RUPS LB mengenai laporan neraca pertriwulan dengan menerapkan ketentuan hukum Pasal 13 Akta PendirianPT. Karya Sinta Marito jo. Pasal 66 s/d 69 UndangUndang No. 40 Tahun2007 jo.

,sehingga Penggugat dalam posisi lemah diantara para peserta RUPS LBtersebut secara teroaksa mau menandatangani buktibukti di atas;. Majelis Hakim telah salah menilai kKedudukan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny.

Penilaian Majelis Hakim tersebutsangat tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya karena jarak untukdilakukannya RUPS LB waktunya cukup lama yaitu= antarapemberitahuan rapat RUPS LB tanggal 4 September 2007 denganpelaksanaan rapat pada tanggal 26 September 2007 ada jarak waktu 23hari, sehingga apabila Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonHal. 15 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010Kasasi dan isterinya (Ny.

Bahwa oleh karena tidak pernah dihadirinya RUPS yang telah dua kalidilaksanakan tersebut oleh perwakilan dari pemegang saham yaitu Almarhum Tuanalm. LIM Tjl BIN/Ahli warisnya tersebut maka Pemohon meminta agar Permohonanini diterima;Hal. 6 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/ Pdt. P/2018 / PN. Jkt. Utr7.

Bahwa demi terselenggaranya RUPSLB yang mohonkan oleh Pemohon,maka Pemohon memohon agar Tuan RAHARJO HARDY NUGROHO selaku kuasa dariPemegang Saham 65 % (enampuluh lima persen) dalam perseroan ditunjuk danditetapkan sebagai KETUA/PIMPINAN RUPSLB dan memerintahkan Direksi danDewan Komisaris wajib untuk hadir dalam RUPS yang dimohonkan oleh Pemohon;10.

Lim Tji Bin ;Bahwa Salinan Putusan perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri s/dMahkamah Agung ada dan diajukan sebagai bukti surat dalampermohonanini;Bahwa benar Pemohon mengajukan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPS LB ) ini agar Perusahaan tersebut dapat melanjutkan kembalioperasinya;Bahwa Ahli Waris Alm.

UtrBahwa sebelumnya telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPS LB) PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebanyak 2 (dua) kaliyaitu pada bulan Juni 2018 dan Nopember 2018, meskipun telah diundangmelalui pemberitahuan di Media Cetak, tetapi Ahli Waris dari Alm. Lim TjiBin tidak pernah hadir;Bahwa Ahli Waris dari Alm.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiarandan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar, dan /atau;b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan / atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;Hal. 21 dari 18 Hal, Penetapan No. 769/Pdt. P/2018/PN. Jkt.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

untuk melakukan RUPS tahunan..

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 UUPT yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentinganperseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.

Pada tanggal 13 Oktober 2003 Pemohon mengirimkan surat kepadaTermohon untuk meminta diadakannya RUPS dengan agenda (Terlampirsebagai bukti P6) : Membahas mengenai peminjaman dari PT.

Bahwa berdasarkan paal 19, pasal 20 dan pasal 21 Angaran DasarTermohon, penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan cara :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS.2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimpaling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dan dalam keadaanmendesak jangka wakiu tersebut dapat dipersingkat menjadi palinglambat 7 hari.3.

Memerintahkan agar Direktur dan Komisaris untuk hadir dalam RUPS ;5.

penetapan penyelenggaraan RUPS kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar vide Pasal 80 UndangUndang No. 40 Tahun2007 yang mengatur sebagai berikut :Pasal 80(1) Dalam hal Direksi atau dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada

pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukHal 4 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar dan/ataub.

Menetapkan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah danmengikat dalam RUPS LB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dariHal 5 dari 13 hal Penetapan No. 78/Pdt.P/2019/PN Dps.jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telahdikeluarkan;7.5. Memerintahkan kepada para pemegang saham PT.QRG BALI untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriDenpasar berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut :1.

Menetapkan Penyelenggaraan RUPS LB apabila dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;5. Menetapkan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat dalamRUPSLB apabila disetujui 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;6.

merasa dirugikan dengandiselenggarakannya RUPS tahunan tersebut maka seluruh pemegangsaham haruslah menjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat Il (KUD Makarti) yangmengajukan gugatan atas diselenggarakannya RUPS tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUD Makarti)yang mengajukan gugatan tidak boleh mengatas namakan parapemegang saham ;Bahwa namun posita dan petitum dalam gugatannya Penggugat (KUDRahayu) dan Penggugat II (KUD Makarti

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 2juga dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagai berikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015 telah diselenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPR MitraPati Mandiri di Hotel Graha Santika Semarang ;e Bahwa dalam RUPS tersebut Penggugat II tidak diundang selakupemegang saham untuk menghadiri UPS denganpertimbangan karena adanya Surat Pemberitahuan tertanggal 13Maret 2015 dari HS.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 3dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat IIhadir dalam RUPS dengan kapasitas sebagai Komisaris PT.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 4dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakan Tergugat danTergugat Il sudah sesuai dengan ketentuan RUPS tahunan,karena seluruh anggota pemegang saham telah diuandang untukmenghadiri RUPS tersebut, sedangkan untuk KUD Makartimemang tidak diundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya Surat Pemberitahuan tertanggal13 Maret 2015 dari HS. HASIBUAN, S.H.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat II angka 5dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPS secara melawanhukum, Tergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS sesuaidengan anggaran dasar perseroan dan UU Perseroan Terbatas No.40tahun 2007 ;9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatan Penggugat danPenggugat II mempermasalahkan status Penggugat II yang diundangdalam RUPS tahunan sebagai Komisaris PT.

. 75tidakmengikat ;. bahwa pada Tg/. 21 Oktober 2009 Tergugat , Il, Ill, IV, V, membuat RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.RAS di Jalan SetiaBudi No. 68 Pekanbaru dan Tergugat VI bertindak sebagai Notulis RUPS LBPT.RAS tersebut ;. bahwa atas pelaksanaan RUPS LB PT.RAS tersebut selanjutnya TergugatVI (Notaris Nursyirwan Koto, S.H) menerbitkan Risalah RUPS LB PT.RASTgl. 21 Oktober 2009 No. 20(bukti) ;7. bahwa dalam Risalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat

akte No. 20yang memasukkan akte No. 74 dan akte No. 75 yangmerupakanakte Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;10.bahwa atas perbuatan Tergugat VI yang memuat akte Notaris Edison JinggaTgl. 30 Nopember 2007 No. 74 dan No. 75 didalam Akte Risalah RUPS LBPT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.Hdengan akte No. 20 yang membuat keputusan dan Penggugat sangat tidaksetuju.

Tetapi Tergugat tetapberkeras tidak membatalkan Akte Risalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21Oktober 2009 yang diterbitkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H dengan akte No.20 tersebut ;15.banwa Penggugat sangat keberatan, dimana Para Tergugat adamengikutsertakan dalam Risalah RUPS PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 No.20 mengenai Akte No. 74 dan akte No. 75 yang tidak ada hubungan hukumterhadap PT.Riau Anugerah Sentosa ;16.bahwa oleh karena Tergugat , Il, Ill, IV, V dan VI telah melakukanperbuatan melawan hukum yang memuat

mendaftarkan atau tidak mengaksesmengenai RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 dengan akte No. 20 danjuga Tergugat VI sangat beralasan juga untuk dihukumn membatalkan AkteRisalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 yang diterbitkan TergugatVI (Nursyirwan Koto) dengan akte No. 20;19.bahwa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adakekhawatiran Penggugat itikat tidak baik dari Tegrugat dan Tergugat VIdan untuk itu sangat wajar dibuat putusan provisionil untuk menghukumTergugat dan

akte No. 20 yang memuat Akte No. 74 dan No. 75yang tidak ada hubungandengan PT.Riau Anugerah Sentosa.Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan Akte Risalah RUPS LBPT.RAS Tgl. 21 Oktober 2009 dengan akte No. 20.Menghukum Tergugat Viluntuk tidak mendaftarkan atau tidakmengakses mengenai Akte Risalah RUPS LB PT.RAS Tgl. 21 Oktober2009 yang diterbitkan Notaris Nursyirwan Koto, S.H. dengan akte No.20.7.

BERINGINJANGGUT pada Rapat tanggal 6 September 2005 adalah bahwa Penggugatsampai gugatan ini dimohonkan ke Pengadilan Negeri Palembang tidak diberikesempatan untuk membela diri di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 ayat (5) UndangUndang No.1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 92 ayat (5) UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1995 menyebutkansebagai berikut :Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela

Asmarullah Mangku Alam(Tergugat V) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimanatertuang dalam Risalah Rapat PT.

Asmarullah Mangku Alam (TergugatV) sebagai pengganti sementara dalam RUPS sebagaimana tertuang dalamRisalah Rapat PT. Beringin Janggut No.9 tanggal 6 September 2005 yangdibuat di hadapan Tergugat VIII ;.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2007No.73/Pdt/2007/PT.PLG telah salah didalam penerapan dan Pertimbanganhukumnya tentang korum dan tidak korumnya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tanggal 6 September 2005, sebab sebagaimana FaktaHukum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya dihadiri oleh : TANDAR OETARYA SUKMA : 240 saham ; YANTI SILVIA SUDARTO : 120 saham ; RUDY SOEDARSONO : 120 saham ;HJ.SIT AISYAH DAHLAN. HY/Dra.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 6 September2005 hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Pemohon Kasasibahwa yang bersangkutan belum dapat hadir karena masih di Australia ;.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejaka. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (3)6). RUPS dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara tersebutatau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan batal7).

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota direksiyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementaratersebut7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementaraanggota direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya8.

Oleh karena tidak pernah di selenggarakan RUPS maka secaraotomatis Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan membela diriuntuk memberikan penjelasan baik dalam RUPS maupun diluar RUPS Oleh karena dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahpenonaktifan Pengugat tidak pernah diadakan RUPS untuk mengambilkeputusan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut maka menurut hukum pemberhentian sementaraPengguat berdasarkan surat Internal Memo Nomor: 363/BAS/IX /2015tanggal

Sohor Gang Sederhana RukoNomor: 10 Pontianak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS ) sebagaimana salinan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 7tanggal 22 April 2015 dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Sadhono, SHNotaris di Pontianak ;4.

diri dalam RUPS terkecuali TERGUGATmenyelengarakan RUPS untuk membahas pemberhentian sementaraPENGGUGAT, sehingga karena itu pemberhentian sementaraPENGGUGAT berdasarkan Surat Internal Memo Nomor363/BAS/IX/2015, tanggal 22 September 2015 bukan merupakantindakan penyalahgunaankekuasaan/keadaanyang menguntungTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dansebaliknyamerugikanPENGGUGAT ;5.

saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;Bahwa Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UU PT No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (5) :Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7) :Dewan

No.40/2007 adalah sebagai berikut :Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS ;Bahwa Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) UU PT.

No.40/2007 adalah sebagaiberikut :Ayat (2) :RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;Ayat (4) :RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan perseroan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwaterdapat faktafakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti suratyakni sebagai berikut :Bukti P10 : Surat No. 085/D/DIR/VV2007 tertanggal 27 Juni 2007, suratdari pengurus PT Bina Arta

kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT.

No.40/2007 telah terpenuhi ;Bahwa kemudian berdasarkan Bukti P12 : Surat No.086/A/KOM/VII/2007tertanggal 23 Juli 2007 tentang: tanggapan Komisaris kepada YayasanBina Swadaya atas Bukti Pll, surat tertanggal 13 Juli 2007; tentang:undangan pertemuan pemegang saham, bukan RUPS; yang berartipenolakan dari Komisaris perseroan untuk menyelenggarakan RUPS, danhal ini berarti Pasal 80 ayat (1) UU PT. No.40/2007 telah terpenuhi ;Hal. 9 dari 14 hal. Put.

dasar lahirnya jual beli sebagaimana disebutkan dalam AkteNomor 37 tanggal 8 April 2003 didasarkan kepada Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtangan, bukan didasarkan kepada suatu RUPS;Bahwa dengan tidak adanya RUPS Tergugat I untuk menyetujui penjualansaham Tergugat II kepada Tergugat IV, maka secara otomatis Akte Nomor 36Hal. 3 dari 25 hal.

perseroan yang diambil alihdan RUPS perseroan yang mengambil alih.

Menurut ketentuan Pasal 14ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Artinya Tergugat V baru bisadiangkat sebagai Direktur Tergugat IV apabila pengangkatannya dilakukanmelalui RUPS Tergugat IV, sedangkan Akte Nomor 39 tanggal 8 April 200315dibuat tidak dengan mendasarkan diri kepada adanya suatu RUPS sehinggapengangkatan Tergugat V selaku Direktur Tergugat IV adalah tidak sah danmelanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

, dan didaftarkan dalam DaftarPerusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;Bahwa Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No.1 tahun 1995 menyatakanperubahan anggaran dasar harus melalui RUPS.

Dalamkonteks ini ketika Tergugat dan Il menghadap kepada dirinya (TergugatIll) dengan maksud untuk melakukan perubahan akta perseroansebagaimana yang tertuang dalam Akta Perubahan Perseroan Nomor 109tanggal 23 November 2010, maka sebelum akta tersebut diterbitkan, pihakTergugat bersamasama dengan Tergugat Il oleh Tergugat Ill terlebihdahulu. diwajibkan untuk menyerahkan persyaratan yakni denganmenyerahkan semua hal terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) atas perseroan tersebut.

Anugerah Alam Katingan yang sahmenurut anggaran dasar perseroan adalah perbuatan yang melanggarhukum (onrechmatige daad);Menyatakan Akta Nomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuatsepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Ill baik secara bersamasama maupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39tanggal 31 Desember 2003 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) PT.

Dalam Konvensi (petitum) 4 dan 5 dirobah sehingga berbunyi sbb:1.Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor101 Tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23November 2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas AktaNomor 39 tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Anugerah Alam Katingan yang sahmenurut anggaran dasar perseroan adalah perbuatan yangmelanggar hukum (onrechmatige daaq);Menyatakan Akta Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 dan AktaNomor 109 tanggal 23 November 2010 yang dibuat sepihak olehTergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill baik secara bersama samamaupun sendirisendiri sebagai perubahan atas Akta Nomor 39tanggal 31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill baikbersamasama maupun sendirisendiri dalam penerbitan Akta Nomor 101tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor 109 tanggal 23 November2010 yang dibuat sepihak sebagai perubahan atas Akta Nomor 39 tanggal31 Desember 2005 tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS. PT.Anugerah Alam Katingan yang sah menurut Aggaran DasarPerseroan adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum;4.

pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembalikepada Dewan Komisaris; ataub.

maka ia mengajukansurat kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS.

Prosedur untuk RUPS, pengangkatanHalaman 61 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Padt.G/2021/PN Btmdireksi dan menjalankan perusahaan, membagi keuntungan sudahdiatur dalam anggaran dasar tersebut; Bahwa dalam Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang PerseroanTerbatas : Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semuapemegang saham dan semua pemegang saham menyetujuldiadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakandimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (3).

., di Batam,(vide bukti P7) maka RUPS lainnya adalah Rapat Umum PemegangSaham luar biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan;Menimbang, bahwa tata cara RUPS menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah sebagai berikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan

DewanKomisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkanpanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat

RUPS LuarBiasa sebagai berikut:a.

Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undangan RUPS LuarBiasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sah secara hukum karenaberdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, yaitu "Pemanggilan RUPS dilakukan palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, hal mana padapokoknya menyatakan bahwa suatu panggilan RUPS diberikan palingHalaman 3 dari 86 Hal. Put.

) hari sebelum dilakukannya RUPS, maka keputusanHalaman 4 dari 86 Hal.

Nomor 118 PK/Pdt/201711.RUPS tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamdan disetujul dengan suara bulat.

Nomor 118 PK/Pdt/2017 Bahwa disamping alasan penolakan tersebut di atas, undanganRUPS Luar Biasa tertanggal 22 November 2006 juga tidak sahsecara hukum karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaituPemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum RUPS diadakan, hal mana pada pokoknya menyatakanbahwa suatu panggilan RUPS diberikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan harus dikirimkankepada Para

Dengan demikian,Direksi Termohon terbukti telah melanggar kewajiban hukumnya (fiduciaryduty) yang diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) huruf a dan (5)UU Perseroan Terbatas.Pasal79 UU PT:"(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang

risalah RUPS dan salinan laporan tahunan."29.

(Akta RUPS No. 11), yang pada pokoknyamengagendakan untuk mendengar alasanalasan dan penjelasanTERMOHON atas beberapa hal tertentu.

(Akta RUPS No. 11).

Permohonan Pemeriksaan Perseroan Diajukan Secara Prematur KarenaPEMOHON Tidak Pernah Meminta Data Dalam RUPS Perseroan, danDaluarsa Karena Keterangan Yang Diminta Oleh PEMOHON Telah DijawabDalam RUPS Perseroan TERMOHON.847.

Putusan No.1717 K/Pdt/2014puluh) juta rupiah dan kerugian tahun buku berjalan sebesar 1,5 (satu setengah)miliar rupiah;Tanggapan:1Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran Saksidalam RUPS bertentangan dengan Daftar Hadir RUPS yang menjadi satubagian dalam Risalah RUPS LB 1 Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karenadi dalamnya tidak terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan,sehingga kesaksiannya harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran saksidalam RUPS adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan denganDaftar Hadir RUPS yang menjadi satu bagian dalam Risalah RUPS LB 1Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karena di dalamnya tidak terdapat namadan tanda tangan yang bersangkutan, kapasitas saksi juga hanyamerupakan karyawan biasa bagian OB yang tidak ada urgensinya untukhadir, saksi juga menyebutkan lokasi RUPS adalah di R.M.Mekarsari,bertentangan dengan fakta dan alat bukti

Risalan RUPS, Saksi jugamenyatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian Direksi;G.

Bahwa Majelis Hakim sudah mengesampingkan Alat Bukti Tertulis ParaPembanding dahulu Para Penggugat yaitu Risalahn RUPS Tahunan tanggal23 Februari 2011 (P2) dan Risalah RUPS Tahunan tanggal 22 Februari 2012(P3) yang berisi Laporan Kinerja Para Penggugat sebagai Direksi;3.

Anggota Direksi diangkatoleh RUPS...menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sehinggakekuasaan tertinggi dalam PT BPRS BSA adalah RUPS bukan pada ParaPenggugat....... dan seterusnya;Tanggapan:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan dangkalkarena tidak memperhatikan ketentuan lain dalam UndangUndang yang sama,yaitu:a.

RUPS LuarBiasa PT.

nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali olen RUPS;Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (7) jo.

RUPS bersangkutan kami tolak) dengan agenda pengangkatankembali dewan komisaris dan anggota direktur perseroan ;Bahwa, RUPS PT Senabangun Anekapertiwi tersebut juga dihadiri olehChan Choon Hoong serta Dr.

tanggal 5September 2016, yang tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS LuarBiasa PT.

Bahwa, Pasal 94 ayat (5) jo. ayat (6) dan Pasal 111 ayat (5) jo. ayat (6) UUPT mengatur pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlakuefektif saat sejak ditutupnya RUPS, kecuali RUPS menentukan lain.90.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa tersebut berdasarkanketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;6. Menetapkan Pemohon atau pihak yang ditunjuk secara sah olehPemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT West PointTerminal;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh padapenetapan ini;8.

saham(RUPS) adalah organ perseroan Direksi dan Dewan Komisaris,sedangkan Direksi dan Dewan Komisaris telah habis masa jabatannyasejak tanggal 19 Maret 2016 dan sejak itu perseroan tidak memilikipengurus dan telah pula dua kali gagal menyelenggarakan rapat umumpemegang saham (RUPS) sebelum masa jabatan pengurus berakhir,maka untuk menjaga keberlangsungan usaha perseroan, permohonanHalaman 10 dari 17 hal.

umum pemegang saham (RUPS), penunjukan Ketua Rapatdan/atau perintah agar Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir;Bahwa Pemohon juga mohon agar diberikan izin untuk:Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris,2.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilankepada pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PTWest Point Terminal;4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS LuarBiasa PT West Point Terminal dengan mata acara rapat sebagai berikut:a. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan danmenetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan, danb.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa tersebut berdasarkanketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;6. Menetapkan Pemohon atau pihak yang ditunjuk secara sah olehPemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT West PointTerminal;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusanint;8.