Ditemukan 956 data
9 — 2
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, Ssedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Hal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor0056/Pdt.
58 — 9
Pemohon dengan Termohon. tinggalbersama di Desa Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, KabupatenTapanuli Utara dirumah abang Pemohon, kemudian pindah kebeseeeees Aceh Singkil; Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akantetapi 5 tahun terakhir ini pernikahan Pemohon dengan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:Putusan No.0008 /Pdt.G/2016 /MS.SKL Halaman 4 dari 13 hal Termohon telah berpindah keyakinan dimana Termohon seringkegereja dan telah mengikuti perayaan ummat
83 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 930 K/Pid/2017Cemani Surakarta, untuk membahas perihal Menyampaikan suratteguran kepada manager social kitchen, Melakukan penutupan secarapaksa terhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima puluh)orang, kKemudian para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unitavanza Nomor Polisi AD9480AR.
Bahwa LUIS (Lembaga Ummat Islam Surakarta) adalahlembaga yang bergerak dibidang keagamaan (dakwah), pendidikanbukan suatu lembaga pemerintah yang berwenang melakukanpenutupan secara usaha yang dijalankan oleh warga negara yangtelah memperoleh izin dari pejabat setempat;Hal. 41 dari 49 hal. Put.
No. 930 K/Pid/2017teguran kepada manager social kitchen, Melakukan penutupan secarapaksa terhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima puluh)orang, kKemudian para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unitavanza Nomor Polisi AD9480AR. Menuju social kitchen yang diikuktioleh simpatisan LUIS, Setelan sampai di Social Kitchen (sesuaiCCTV) Terdakwa Il.
Mujiono Laksito bin Slamet Tayana; VIII.Mulyadi, S.Pd.lslam bin Wito Sumarto yang diipersidanganmenerangkan, sebelum melakukan aksi, para Terdakwa terlebihdahulu mengadakan rapat di Masjid Mutagin Cemani Surakarta,untuk membahas perihal Menyampaikan surat teguran kepadamanager social kitchen, Melakukan penutupan secara paksaterhadap Caf Social Kitchen dan disepakati sebelum aksiberkumpul di monumen 45, hal tersebut didengar oleh simpatisanLUIS (Laskar Ummat Islam Surakarta) lebih kurang 50 (lima
29 — 11
Tergugat tidak menuduh Penggugat menjalin hubungandengan suami teman sekantor dengan Penggugat tersebut justruyang memberitahu Tergugat adalah perempuan itu sendiri ;Bahwa posita gugatan nomor 6 benar , akan tetapi yang berkaitandengan KDRT tidak benar ;Bahwa posita angka 7 benar ;Bahwa posita gugatan angka 8 benar dan Tergugat menerimadengan ikhlas dan tidak keberatan atas gugatan Perceraian yangdiajukan oleh Penggugat dengan ketentuan hubungan persaudaraanantara Penggugat dengan Tergugat sebgai ummat
10 — 4
Penggugatrekonvensi, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaankehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara tertentu diantaraummat Islam sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki Kewenangan secara atributifyang meliputi Kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkaratertentu diantara ummat
Islam sebagaimana yang diatur Pasal 49 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa berpijak kepada ketentuan pokok tersebut tentangkewenangan absolut Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenangsecara atributif untuk menyelesaikan sengketa diantara ummat Islam yangberkenaan dengan pengembalian biaya ganti rugi atau biaya prosesperkawinan
18 — 5
KAGarahan dan petunjuk untuk mencegah disparitas hukum dalam mencarikepastian hukum diantara ummat Islam, dan berdasarkan sifatnyatersebut Kompilasi Hukum Islam a.k.a (also known as) figh Indonesiahanya menjadi petunjuk dan pedoman bagi ummat Islam khususnyaHakim di kalangan Peradilan Agama.
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apalagi jika diberi amanah untukmemimpin ormas Islam, maka sebagai pemimpin mempunyaikewajiban untuk membela dan melindungi ummat Alloh,Hal. 17 dari 21 hal. Put.
./2010yaitu. ummat Islam, bukan sebaliknya sebagai pemimpinmalah mempergunakan amanah itu untuk menindas ummatIslam dengan bersembunyi di balik pengalihan persepsihukum, karena setahu Pemohon Kasasi / Terdakwa danwarga, bahwa suatu' kasus sengketa tanah secara perdataapapun pelaksanaannya harus selalu) berdasarkan keputusanhukum tetap dari pengadilan untuk mengeksekusinya.Bagaimana mau menegakkan hukum di lain pihak melanggarhukum dengan dalih punya hukum juga, sama saja denganmenegakkan benang basah
9 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
23 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya merupakan syarat administratif yang harus ditaati oleh setiap warga NegaraIndonesia yang melangsungkan pernikahan demi terwujudnya dan terjaminnya tertibhukum perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesia padaumumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya seperti yang dimaksud undangundangtersebut Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ,perkawinan Pemohon I dan
16 — 4
Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam(shalat, puasa);c. Tergugat suka bermain judi sehingga sering mengambil uang ataupun barang dirumah tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi;d.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : NOVAN ARIANTO, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : BASUKI WIRYAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : DARMAWATI LAHANG, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MUHAMMAD NIZAR, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : OKI MUJI ASTUTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : DARWIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : SUPARLAN H, SH
398 — 531
., Para Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum padaKantor Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELITA UMMAT Korwil Jatimberalamat di Jalan Kemelaten Baru 32 F RT. 04 / RW. 05 Karang PilangSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SK No : 37/SKPidLBHPU/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di KepaniteraanHalaman 1 dari 13 Putusan Nomor 89/PID.SUS/2020/PT SBYPengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor2016/HK/X/2019 ;PENGADILAN TINGGI tersebut;Membaca Penetapan
104 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kalaubegitu benarbenar dengan sengaja Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah mengganti kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuanyayasan, sedangkan kegiatan usaha yang menunjang maksud dantujuan oleh Pendiri YARSIS yang termuat dalam Akta Nomor 35 tanggal2/ November 1970 tersebut adalah murni aspirasi, kehendak, dan citacita luhur dari para Pendiri dan Ummat Islam Surakarta dalam memenuhiHalaman 29 dari 49 hal. Put.
Nomor 2530 K/Pdt/2017citacita dan kehendak Ummat Islam untuk memiliki Rumah Sakit Islamsendiri yang dikelola memenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam.Rumusan maksud dan tujuan YARSIS pasal 2 akta Nomor 35 tahun1970, pasal 3 ayat 1 Akta Nomor 10 Tahun 2006 merupakan kesimpulandari keinginan, kehendak dan citacita Iunur Ummat Islam dan PendiriYARSIS yaitu Rumah Sakit Islam Surakarta.
Dengan hilangnya katanama Rumah Sakit Islam Surakarta dan kata dijalankan sesuaidengan ajaran Islam pada Akta Nomor 002 tahun 2011, benarbenartelah menyimpang, melenceng atau menyalahi citacita luhur paraPendiri dan Ummat Islam Surakarta yang pada tahun 1970 benarbenardengan susah payah berusaha mendirikan Rumah Sakit IslamSurakarta. Oleh Karena itu Akta YARSIS Nomor 002 Tahun 2011 harusdibatalkan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan semuladidirikan YARSIS tahun 1970.
26 — 15
Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fighiyyah yang selanjutnyadiambil alin oleh Majelis Hakim sebagai berikut :arLaall bosie aiss, le elo Bf aikebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat
18 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariatislam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat fautsigiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Maielisberpendapat bahwa perkawinan
15 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal.
17 — 7
Tlbtambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang mempunyaidimensi sakral antara Pemohon dan Pemohon II dan berimplikasi kepada hakdan kewajiban serta kepentingan hukum lain bagi para Pemohon yang diaturdalam peraturan
75 — 13
yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut juga tidak menyalahihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut untuk memberikankepastian hukum terhadap permasalahan tersebut maka diperlukan jalan keluar dandalam hal ini Pengadilan sebagai lembaga yang memiliki Kewenangan untuk itu harusmemberikan solusi yang diorientasikan untuk memberikan kemaslahatan,sebagaimana kaidah fighiyyah yang berbunyi:WwW raxnlasoll boio aius, Je pLYl 9 vai kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat
11 — 10
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor0039/Padt.P/2019/PA.
75 — 10
Majelis Hakim sependapat dan mengambil pendapatdoktrin fiqh yang terdapat dalam /anatut Thalibin halaman 254 sebagaiberikut :9 sly 92) yo abpirg aino 55 dlpol We clSy sgt dl Ud 9JgrF cponbiArtinya : Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannyatersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksisaksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.Menimbang, bahwa dari peristiwa pernikahan Pemohon dan Pemohon IIbila dihubungkan dengan kondisi ummat
25 — 5
Blora,adalah milik ummat yang telah dipercayakan kepada takmir masjid AnNur, danterdakwa tidak memintaa ijin sebelumnya kepada takmir Masjid AnNur,sehingga penguasaan terdakwa terhadap uang tersebut adalah bertentangandengan hukum serta kebiasaan yang ada dimasyarakat, dengan demikianunsur inipun telah terpenuhi;Ad. 5.