Ditemukan 4502 data
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
528 — 1317
Pasal 283 Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa danMadura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten Buiten Java En Madura (Rbg), yang menetapkan bahwa :Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatukeadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hakseseorang lain, harus membuktikan haka tau keadaan ituc.
Pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau HetHalaman 1067 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuHerziene Indonesia Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa :Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkansuatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantahhak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanyakejadian ituPasal 283 Reglement Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa danMadura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In DeGewesten
938 — 215
.; Menimbang, bahwa kedua undangundang ini merupaka regeling yangharus ditaati oleh setiap orang termasuk penyelenggara Negara tanpakecuali, keberlakuan undangundang ini tidak ada memberikan pengecualiandengan alasan apapun untuk menyimpanginya, apalagi perbuatan korupsidigolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yangmemerlukan caracara penanganan yang juga bersifat luar biasa ; Menimbang, bahwa apapun alasan dan tujuan pemberian uangtersebut oleh pihak rekanan, tat kala