Eksepsi Error in Objekta.Bahwa dalam menyusun suatu surat gugatan harus jelas dan kronkritobyek yang akan digugat dan harus memiliki dasar hukum yang jelas dandapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, namun dalam perkara a quogugatan Penggugat salah obyek sehingga mengandung cacat formaldengan mengatakan Penggugat adalah pemegang hak satusatunya daribidang tanah milik adat seluas + 254 M2 dengan alas hak Girik C. 2899Persil 17 S.lll yang turunannya berasal dari Persil 613 atas nama BuangBin Pilin

Bahwa Tergugat menolak dengan KERAS dan TEGAS gugatanPenggugat butir 2 (dua) karena telah terjadi kecurangan danpembohongan hukum dengan mengklaim Penggugat adalah pemeganghak yang sah satusatunya dari bidang tanah milik adat seluas + 254 M2dengan alas hak Girik C. 2899 Persil 17 S.IIl yang turunannya berasaldari Persil 613 atas nama Buang bin Pelin yang diperoleh Penggugatpada 25 Januari 1991 (Vide : Surat Keterangan NomorRIS/wp8.06/k8.02/1991) yang mana di dalam Buku besar Ipeda Girik 613tercatat

Dengan demikian mohon menjadi penilaian dalam perkara a quooleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait denganstatus kepemilikan.Hal ini dapat dibuktikan oleh Tergugat, yang mana justru tanahPenggugat yang sekoyongkonyong muncul, lahir dan tidak jelas asalusulnya karena bidang tanah milik adat seluas +/ 254 M2 dengan alashak Girik C. 2899 Persil 17 S.lll yang turunannya berasal dari Persil 613atas nama Buang bin Pelin dimana dalam Buku besar Ipeda Girik 613tercatat atas nama Adeng

sampalsekarang untuk Ajb No. 3/2/1983 tertanggal 6 januari 1983 tersebut (incasu SHGB No. 1226/DURI seluas 135 M2 ditingkatkan haknyamenjasi SHM 5434 atas nama Hendro Wibowo) tidak ada terkadalasedikitpun/masalah hukum.Oleh karena itu, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakantanahnya berlainlainan, justru. sebaliknya Tergugat lah yangmempertanyakan dimana sebenarnya keberadaan dan kedudukan ataudalam wujud apakah wujud dari tanah milik Penggugat atas alas hakGirik C 2899 Persil 17 S.Ill yang turunannya

Nomor : 8/Akta.Pid/2017/PN BktBahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 12 Juli 2017 atasputusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 06Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmikepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukanMemori Banding tanggal 19 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bukittinggi tanggal 19 Juli 2017 dan turunannya

telah diserahkan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2017;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memoriBanding tanggal 26 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBukittinggi pada tanggal 27 Juli 2017 dan turunannya telah diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan NegeriBukittinggi tanggal 24 Juli 2017 Nomor W3.U2/814/HPDN/VII/2017 kepadaPenuntut Umum dan kepada Penasihat

Tergugat tidak mengurus Penggugat dan anak turunannya;Bahwa upaya kekeluargaan untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat, telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena itu Penggugat secara tegas menyatakan sudah tidak sanggup lagimelanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapatdipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, kepada KetuaPengadilan Agama Kabupaten Malang

Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Akta No. 51 tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana yang telah ditegaskan kedalam Akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang telah diterbitkan SK oleh Tergugat IV dan telah disahkan tanggal 02 Februari 2011 Nomor : AHU-05717.AH.01.02.Tahun 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan beserta turunannya

(Seratus sepuluh juta enamratus enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).kepada Pihak Kesatu(Penggugat);Pasal 6 Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) dan Pihak Kedua (Pihak Para Tergugat) selanjutnyadengan ini menerangkan bahwa perdamaian ini mengikat bagi Pihak Kesatu (PihakPenggugat) maupun turunannya dan Pihak Kedua (Pihak Para Tergugat) tidak akanmengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun seperti pengajuan peninjauankembali dan dalam bentuk gugatan ;Pasal 7 Pihak Kesatu (Pihak Penggugat) dan

membayar kerugian materil kepada Penggugatsebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Menghukum Tergugat Il membayar kerugian imateril yang diderita olehPenggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepadaPenggugat;Menghukum Tergugat II untuk sesegera keluar dan menjauh dari objektanah perkara a quo, setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim;Menghukum Tergugat Il untuk mentaati dan melaksanakan putusanhakim, dan menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum seluruhbukti berikut turunannya

Menghukum Tergugat Il untuk mentaati dan melaksanakan putusanhakim, dan menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum seluruhbukti berikut turunannya atas tanah perkara a quo yang diperoleh olehTergugat II dari pihak manapun;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali Para Tergugatlalai melaksanakan putusan sejak putusan telah mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewi/sde);8.

Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1)UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditambahdengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 180 Kompilasi HukumIslam, maka bagian Penggugat atas Seluruh harta bersama (gonogini)tersebut semestinya adalah sebesar 50 % = 2/4 ditambah dengan 1/4 =3/4 dari seluruh harta bersama (gonogini) beserta turunannya, baik yangsudah terdata maupun yang belum terdata;13.

Atas rumah kontrakan tersebut sesuaidengan amanat Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan ketentuan yangterdapat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, makaPenggugat berhak % dari nilai bangunan kontrakan tersebutbeserta turunannya berupa uang sewa kontrakan terhitung sejaktanggal 2 April 2015 (sejak meninggalnya Alm. Drs. H. TjondroSriyanto, M.Sc., MM.) sampai dengan adanya penyerahan hakPenggugat dari Tergugat II kepada Penggugat.b.

Atas rumah kontrakan tersebut sesuaidengan amanat Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan ketentuan yangterdapat dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, makaPenggugat berhak % dari nilai bangunan kontrakan tersebutberserta turunannya berupa uang sewa kontrakan terhitung sejaktanggal 2 April 2015 (sejak meninggalnya Alm. Drs. H. TjondroSriyanto, M.Sc., MM.) sampai dengan adanya penyerahan hakPenggugat dari Tergugat II kepada Penggugat.b.

Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini agar menyatakan Surat Kuasa in cassu tidak sah dancacat hukum serta menjadikannya batal demi hukum oleh karenanyasurat kuasa tersebut tidak berlaku dari pertama kali dan seterusnyaserta tidak pernah dianggap ada keberadaan surat kuasa tersebutbeserta turunannya dan tidak terbatas pada perbuatan hukum dariPenerima Kuasa semata;b.

Majelis HakimPemeriksa perkara ini agar menyatakan Surat Kuasa Limpahan(Substitusi) in cassu tidak sah dan cacat hukum serta menjadikannyabatal demi hukum selain itu hal ini menyangkut Legal Standing PenerimaKuasa Substitusi oleh karenanya surat kuasa limpahan tersebut tidakberlaku dari pertama kali dan seterusnya serta tidak pernah dianggapkeberadaan surat kuasa tersebut beserta turunannya dan tidak terbataspada perbuatan hukum dari Penerima Kuasa semata;Exceptio Res Judicata atau Exceptio van gewijsde

Bogor EcoFarming) yang mana ketiganya menerima Fasilitas Kredit dari PT.Bank Negara Indonesia yang merupakan Turut Tergugat sehinggamemiliki pinjaman dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan TurutTergugat adalah maksimum sebesar Rp. 41.207.721.128, (empatpuluh satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribuseratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Perjanjian Kreditsebagai berikut:1) PK No 2008.031 tanggal 0952008 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)2) PK No 2008.032

tanggal 0952008 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)3) P3K No (2)2007.006 tanggal 13112008 (PK induk besertaseluruh P3K turunannya)4) P3K No (3)2008.006 tanggal 1322009 (PK induk besertaseluruh P3K turunannya)5) PK 2009.001 tanggal 1322009 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT.BDG.3.2.Siat3.4.6) PK 2007.005 tanggal 1222007 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)7) PK 2007.006 tanggal 1222007 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)8)

PK 2007.004 tanggal 1222007 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)9) P3K (3)2007.088 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)10)P3K (1)2007.087 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)11)P3K (1)2007.031 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)12)P3K (1)2009.002 tanggal 2262009 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)13)PK 2014.072 tanggal 24122014 (PK induk beserta seluruhP3K turunannya)14)JGM/PPH/011 tanggal 15102015 (PK induk beserta seluruhP3K

turunannya)15)PK 2009.002 tanggal 1322009 (PK induk beserta seluruh P3Kturunannya)Bahwa atas Fasilitas Kredit tersebut wajib diserahkan jaminan kreditkepada TURUT TERGUGAT sebagaimana yang telah diatur didalam UndangUndang Perbankan dan Peraturan pelaksananyamengenai salah satu syarat pemberian kredit adalah berupa jaminan(collateral).Bahwa Jaminan yang diserahkan oleh Debitur dan Pemilik Jaminandalam perkara a quo salah satunya adalah SHM No. 132/Babakanmilik Penggugat dengan persetujuan Penggugat

pertamatama harus dilihat secara yuridis normatif pengertian ataupun interprestasiterhadap terminologi Hutan yaitu berdasarkan penjelasan (MvT) pasal 4ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan kekayaan alam yang terkandung14didalam hutan adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 angka 13 sedangkan pengertian hasil hutan berdasarkanpasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan bahwa yang diartikan dengan Hasil hutan adalah bendabenda hayati, non hayati dan turunannya

Hasil Nabati beserta turunannya seperti kayu,bambu, rotan, rumputrumputan, jamurjamur,tanaman obat, getahgetahan dan lain lain sertabagian dari tumbuh tumbuhan atau yangdihasilkan dari tumbuh tumbuhan didalamc. Benda Benda Non Hayati ;d. Jasa yang diperoleh dari hutan ;e.

Negeri Padang dibawah Nomor34/Akta.Pid/2018/PN.Pdg, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan bandingpada tanggal 22 Mei 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 26 Juni 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juni 2018 dan turunannya

telahdiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadang tanggal 2 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadang tanggal 2 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepadaPenasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanKontra Memori Banding tanggal 5 Juli 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juli 2018 dan turunannya telahdiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera PengadilanNegeri Padang tanggal 21 Juni 2018 Nomor W3.U1/2215/HK/01/V1/2018kepada Penuntu Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukansecara resmi untuk

dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN PrgBahwa kegiatan pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah, dapatdikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semuakegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi ;Bahwa kayu hitam/kayu ebony termasuk dalam kategori hasil hutankarena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

dapat membuktikan legalitas dari kayu tersebut ;Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah, dapatdikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semuakegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi ;Bahwa kayu hitam/kayu ebony termasuk dalam kategori hasil hutankarena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah, dapatdikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Prg Bahwa benar kayu ebony/kayu hitam termasuk dalam kategori hasil hutankarena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

legalitas dari kayu tersebut ;Menimbang, bahwa kegiatan pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah,dapat dikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi ;Menimbang, bahwa kayu hitam/kayu ebony termasuk dalam kategorihasil hutan karena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

Bahwa adapun surat peringatan dan turunannya dari Tergugat yangditujukan kepada Penggugat (Debitur) yakni Rusmini Sinyor, A.Md., Keb,dalam memberi peringatan dan teguran tidak dapat dipastikan benar benarsudah diterima oleh Penggugat (Debitur) Rusmini Sinyor, A.Md., Keb, yaknidengan dibuktikan adanya tanda terima dan bukti pengiriman surat secaraberkelanjutan, sebab Penggugat (Debitur) yakni Rusmini Sinyor.

Kepala Kantor KPKNL Pontianaktanggal surat 23 Agustus 2018, diberi tanda P21;22.Fotocopy Permintaan Dokumen Kredit dan Turunannya oleh pihakDebitur melalui Kuasa hukumnya tanggal 21 September 2018, diberi tandaP22 ;23.Fotocopy Surat Kuasa tentang Permintaan menghentikan LelangEksekusi Hak Tanggungan melalui EAuction ALI Open Bidding tanggal 28Agustus 2018 kepada PT.

saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Bank Universal untukdiskusi perjanjian kredit; Bahwa mengajak saksi ke Bank Universal adalah Bapak Dwi Joko; Bahwa saksi diajak Bapak Dwi Joko ke Bank Universal sekitar bulanNovember 2018; Bahwa saksi tahu pada waktu itu Penggugat bertemu dengan saudaraSiprianus dan saudari Putri di Bank Universal:Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2018/PN Ptk Bahwa Penggugat mengajak saksi ke Bank Universal untuk menanyakanperjanjian kredit beserta turunannya

kepada Bank Universal; Bahwa pada saat itu saudara Siprianus meminta tempo waktu pada saatJawaban; Bahwa saksi tahu permintaan para Penggugat tidak pernah dipenuhi olehTergugat; Bahwa saksi tahu para Penggugat pernah berkeluh kesah kepada saksitentang dokumen perjanjian kredit beserta turunannya yang tidak diberikantermasuk asuransinya; Bahwa saksi dibawa ke Bank Universal begitu saja oleh Penggugat danPenggugat meminta dokumen perjanjian kredit kepada pihak Bank akantetapi tidak diberikan; Bahwa

seluas 1200 M2, antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Pondok Gede, tertanggal 12 April 1991, BATAL dan TIDAK MEMILIKI KUATAN HUKUM SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN;--------------

, antara Tergugat dan TergugatIl yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Pondok Gede, pada jumat12 April 1991, maka segala bentuk suratsurat/aktaakta turunannya yang adaatau dikemudian hari ada maka secara mutatis mutandis dinyatakan BATALdan TIDAK MEMILIKI KUATAN HUKUM SEBAGAI ALAS HAKKEPEMILIKAN 6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II atau siapapun yang merasa memilikihak untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas 1200 M?

Memerintahkan Turut Tergugat Mencoret Akta Jual Beli No.1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuat dihadapan PPAT CamatKecamatan Pondok Gede, pada jumat 12 April 1991, dari register transaksiatas tanah yang ada di kecamatan pondok atau segala bentuk suratsurat/aktaakta turunannya yang terkait dengan transaksi sebagaimanatertuang dalam Akta Jual Beli No. 1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuatdihadapan PPAT Camat Kecamatan Pondok Gede, pada jumat 12 April8.

Memerintahkan Turut Tergugat mencoret Akta Jual Beli No.1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuat dihadapan PPAT Camat KecamatanPondok Gede, tertanggal 12 April 1991, dari register transaksi atas tanah yangada di kecamatan atau segala bentuk suratsurat/aktaakta turunannya yangterkait dengan transaksi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN.BKS1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuat dihadapan PPAT Camat KecamatanPondok Gede, tertanggal

Sebagaimana Akta JualBeli Nomor 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 danterhadap 10 buah sertifikat tanah atas nama Tergugat Nomor 588, 596, 589,591, 594, 590, 597, 592, 593 dan 595 yang diterbitkan berdasarkan AJBAJB tersebut beserta turunannya seperti atas Akta Pemberian HakTanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan adalah tidak sah atau dapatdibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya (vide Pasal 1449 KUH Perdata);13.

Bahwa dengan telah dibatalkannya Akta Jual Beli Nomor 83, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 dan 10 buah SertifikatHak Milik Nomor 588, 596, 589, 591, 594, 590, 597, 592, 593 dan 595beserta turunannya seperti atas Akta Pemberian Hak Tanggungan danSertifikat Hak Tanggungan, maka objek tanah Akta Jual Beli Nomor 83, 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 tersebut menjadikembali kepada Penggugat Dalam Rekonvensi atau menjadi hak milikPenggugat Dalam Rekonvensi;14

Menyatakan dan menetapkan Akta Jual Beli Nomor 83, 84, 85, 86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011 dan terhadap 10 buah sertifikattanah atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu SHM Nomor 588, 596,589, 591, 594, 590, 597, 592, 593 dan 595 yang diterbitkan berdasarkanAJBAJB tersebut beserta turunannya seperti atas Akta Pemberian HakHalaman 9 dari 24 hal. Put.

Dengan demikan sangat jelas berdasarkan dalildalil yang telah diuraikanoleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingdan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut telah keliru dalam menerapkanhukum mengenai pembuatan AJB (Akta Otentik) yang tidak dilakukan dihadapan PPAT seperti halnya Akta Jual Beli Nomor 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90, 91, 92, 98 dan 99 tahun 2011, kKemudian turunannya terhadap 10buah sertifikat hak milik atas nama Termohon Kasasi dan atas nama ErlanSantosa

Pembanding semula Para Tergugat telahmengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Pariman Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Pmn tanggal 27 Nopember2019, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepadaKuasa Penggugat/Terbanding 5 Desember 2019;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat telahmengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Desember 2019 dan saturangkap turunannya

telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding 27Desember 2019;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah pulamengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Januari 2020 dansatu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembandingsemula Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020 ;Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaanberkas perkara (Inzage) Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Pmn

Majelis Hakim terhadap surat gugatannyaPenggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil gugatannya, penggugattelah mengajukan suratsurat bukti yang bermaterai cukup berupa :Foto copy Surat Keterangan Menikah/Kawin dari Perbekel Kayuputin Nomor :470/12/Ket/2017 tertanggal 25 April 2017 antara TERGUGAT denganPENGGUGAT, yang di beri tanda bukti P1; Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 272/PDT.G/2017/PN Sgrtanggal 17 Juli 2017, sesuai dengan turunannya

yang diberi tanda bukti P2; Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Buleleng Nomor : 474.2/133/DKC/2017 tertanggal 30 Agustus2017, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P3; Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.P/2018/PN Sgrtertanggal 6 Maret 2018, sesuai dengan turunannya yang diberi tanda buktiP4;Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 215/Pat.G/2018/PN.Sgr Fot copy Kartu Keluarga Nomor : 5104012411090158 tertanggal 27 Juli 2016

.: 213/PMK.011/2011 :e World Customs Organization adalah organisasi kepabeanan dunia yangmengatur dan menerapkan perjanjian multilateral dibidang kKepabeanan.e Harmonized Commodity Description and Coding System lebih dikenalsebagai Harmonized System (HS) adalah standar internasional atassystem penamaan dan penomoran yang digunakan untukpengklasifikasian produk perdagangan atau turunannya yang dikelolaoleh World Customs Organization (WCO ).Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1807/B/PK/PJK/2016e

diketahui pos /subpos 6401.99.00.00 adalah :1. 4 (empat) dan 6(enam) digit pertama berasal dari teks asliHarmonized System (HS )2. uraian barang pos (4 digit) dan subpos (6 digit) merupakan teks HSdalam bahasa Inggris.Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1807/B/PK/PJK/20163. uraian barang subpos 4 digit terakhirnya 00.00 merupakan teks asiliHS WCO.Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas systempenamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasianproduk perdagangan atau turunannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2)RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum(Indonesian General Principles of Law) dimana ditentukan bahwasanya gugatanharus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum TERGUGATberdiam atau apabila TERGUGAT berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilihsalah satu domisili dari para TERGUGAT; 9+ 920Bahwa dasar dan alasanalasan diajukan GUGATAN PEMBATALAN AKTAPERJANJIAN 143 TAHUN 2000 BESERTA AKTAAKTA TURUNANNYA

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, produk AktaAkta yang diterbitkan oleh21TERGUGAT sebagaimana UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentangperubahan atas Undang Undang No. 30 tahun 2004, Tentang Jabatan Notarisdalam ketentuan Pasal 84, mengakibatkan Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 3Februari 2000, Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan status TanahGarapan tertanggal 3 Februari 2000 dan Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 16Agustus 2001 serta AktaAkta turunannya yakni Akta Kuasa Menjual 3 Februari2000

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan Secara Angsuran) Nomor: 20200.21.01.004029 tanggal 27 Februari 2021 beserta dengan turunannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi