1163 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Medan Nomor 89/ARB/2016/BPSKMdn, tanggal 16 Juni 2016;3.

, kiranya telahnyata dan jelas bahwa permohonan keberatan terhadap permohonanPutusan BPSK dapat diajukan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1tahun 2006 mengenai pembatalan putusan Arbitrase maupun berdasarkanPasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 tahun 2006 mengenai alasan lain dalampermohonan keberatan putusan BPSK.

(BPSK) Kota Medan Nomor 89/ARB/2016/BPSKMdn tanggal 18Agustus 2016 Hal. 7, poin A);Bahwa Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dengan terang dan nyata telahHalaman 8 dari 22 hal Put.

Nomor 1163 K/Padt.SusBPSK/2017Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 89/ARB/2016/BPSKMDN poinkedua menyatakan:Menghukum Pelaku Usaha (PT.

Bahwa dengan demikian, maka telah nyata dan jelas BPSK Medandalam memeriksa dan memutus perkara a guo telah lalai dalammemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam peraturan perundangundangan, dimana berdasarkan hukum acara yang berlaku BPSK wajibmendasarkan penyelesaian sengketa melalui Mediasi atau konsiliasiatau arbitrase berdasarkan pilihan para pihak, namun dalam memeriksaperkara a quo BPSK Medan telah secara sepihak menetapkan arbitrasesebagai cara penyelesaian sengketa perkara a quo tanpa persetujuanpara

350 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memilikiwewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut apabila:1. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri;Halaman 6 dari 22 hal Put. Nomor 350 K/Pdt.SusBPSK/20179,10.11.12.2.

untuk =memutus perkara yang dimohonkan olehTermohon/Konsumen kepada BPSK Kabupaten Batu Bara;Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganrelatif untuk menerima permohonan sengketa konsumen yang berdomisili diwilayah Provinsi Riau;Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara750/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal 2 September 2016;Menyatakan dan menguatkan tetap berlakunya Akta Persetujuan MembukaKredit (Kredit Modal Kerja) Nomor 30 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuatdihadapan

Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:1.

lingkunganperadilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a.

Sendiri: Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili sengketa konsumen Nomor 750/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016;3.

870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Komplek Ruko, Kavling 058,Karang Anyar, Pagesangan Timur, Kota Mataram, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukanpermohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kota Mataram Nomor 23/BPSK

renovasi rumah yang rusak yang disebabkan olehterjadinya gempa;Biaya perkara nihil;Sidang perselisinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atasdinyatakan telah selesai;Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Mataram tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukanpermohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataramyang pada pokoknya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha BPSK;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenNomor 23/BPSK/X/2018, tanggal 15 Februari 2019:Menyatakan objek sengketa berupa rumah tempat tinggal beralamat diPerumahan Graha Permata Kota Blok DI10, Desa BugBug,Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang dibangun dandijual telah dibeli dari pihak Termohon Keberatan/Pelaku Usaha, tidakmemenuhi batasan spesifikasi yang ditentukan dan tidak memenuhistandar konstruksi bangunan, sehingga menimbulkan

SusBPSK/2019ini, Pemohon Kasasi meminta agar:1.Membatalkan putusan perkara Nomor 23/BPSK/X/2018, BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram;Membatalkan putusan perkara Nomor 39/Pdt.SusBPSK/2019 Mtr.

SusBPSK/201923/BPSK/X/2018, tanggal 15 Februari 2019:MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini:3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yangpada tingkat kasasi ini ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.

Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat KeberatanDalam Pokok Perkara- Mengabulkan Gugatan keberatan Penggugat Keberatan PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE tersebut untuk sebagian;- Menyatakan BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini- Membatalkan Putusan Arbitrase dari BPSK KotaTasikmalaya Nomor 030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015, tertanggal 1 Juli 2015,;- Menghukum Tergugat keberatan untuk melaksanakan isi Ketentuan umum dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor

Berarti Pemohon Keberatan aquo, dapat tidak memilihpenyelesaian perkara ini melalui BPSK, sehingga perkara ini tidak sampaidiperiksa dan diputuskan oleh BPSK Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hal ini,maka Putusan BPSK Tasikamalaya No.030/A/BPSKTsm/VI/2015Tanggal 1 Juli 2015 harus dinyatakan batal demi hukum;.

Pengggugat yang berhutang,Penggugat yang menunggak membayar hutang (wan prestasi), malahmengajukan gugatan ke BPSK Kota Tasikmalaya.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Bahwa pemohon keberatan tidak mencantumkan salah satu halhaltersebut diatas, maka putusan arbitrase BPSK Kota Tasikmalaya tidakdapat dibatalkan oleh pengadilan Negeri Tasikmalaya4.

BPSK Kota Tasikmalaya harusmengabulkan Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu;5.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauf.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Dertin Lidia Pakpahan;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 237/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap PutusanBPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 237/Arbitrase/BPSKBB/III/2016, tanggal 01 November 2016, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Barayang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 32 pertimbangan putusannya, yang berbunyi

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap PutusanBPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 237/Arbitrase/BPSKBB/III/2016, tanggal 01 November 2016, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya denganmembatalkan perjanjian.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 237/Arbitrase/BPSKBB/III/2016,tanggal 01 November 2016. atau setidaktidaknya menyatakan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatu Bara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.3.

(BPSk) terdekat.d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara; Putusan perkara perdata No. 163/Pdt.SusBPSK/2016/Pn.Rap.

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau) Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

4/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Bkt

MENGADILI- Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk sebagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggitidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 06/BPSK-BKT/PTS/IX/2016, tanggal 13 September 2016;- Menolak Permohonan keberatan lain dan selebihnya;- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah

Kota Bukittinggi dalam perkara aquo dengan tegas Pemohon Keberatan menolak untuk menyelesaikan sengketakonsumen melalaui BPSK Kota Bukittinggi, Pemohon Keberatan inginmenyelesaikan sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri sebagaimana yang selaludinyatakan Pemohon Keberatan yang dahulu adalah tergugat dalam Jawaban,Duplik Pemohon Keberatan saat proses penyelesaian sengketa di BPSK KotaBukittinggi, namun BPSK Kota Bukittinggi dalam putusannya mengabaikannyadan dengan kesewenangwenangannya memutuskan

konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambatdalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;Bahwa Majelis BPSK telah memanggil Pemohon Keberatan yang dahuluadalah Tergugat dalam penyelesaian sengketa oleh BPSK seturut denganundangan BPSK Bukittinggi dalam perkara a quo dengan tegas menyatakanjika perkara a quo telah teregistrasi dengan nomor: 05/BPSKBKT/M/P/VII/2016 pada Tanggal 13 Agustus 2016 sementara perkara a quo diputusoleh BPSK Kota Bukittinggi pada Tanggal 13 September

sebagaimana ketentuan pasal 55 UU No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tidaklah menyebabkan putusan BPSK cacat formil ;Bahwa ketentuan pasal 55 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumendibuat oleh pembuat undangundang agar sengketa di BPSK cepat dan tidak berlarutlarut ;Bahwa keputusan BPSK dapat dibatalkan jika diputusakan berdasarkan tipumuslihat Penggugat dan Tergugat di persidangan BPSK ;Il Bahwa gugatan Penggugat halaman 5 s/d halaman 6 No.5 pada pokoknyamenyatakan bahwa BPSK

putusan BPSK Kota Bukittinggi sudah tepat dan benarmenurut hukum ;2 Bahwa permasaalahan perbedaan alamat Tergugat pada surat panggilan BPSK dankeputusan BPSK bukanlah masaalah prinsip yang dapat menyebabkan batalnyaputusan BPSK.

Konsumen (BPSK)seturut dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 456/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 04 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 663.550,- (Enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

739 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidanganyang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukumHalaman 1 dari 11 hal. Put.

Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtelah memberikan putusan Nomor 3/Pdt.SusBPSK/2017/PNLbp tanggal 8Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KabupatenBatubara tidak berwenang mengadili perkara ini;3.

Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen)untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan iniyang ditaksir sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebuttelah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 Februari2017 kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G.Sus/BPSK

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1744/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016tanggal 15 Desember 2016;4.

dan kontramemori kasasi tanggal 30 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan didasari adanya Perjanjian Kredit dengan jaminankebendaan yang dibebani hak tanggungan; Bahwa di dalam perjanjian kredit bila terjadi wanprestasi, maka yangberwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri, bukan BPSK

235 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk); Bahwa, Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalilPemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawabanini; Bahwa seluruh dalildalil Eksepsi di atas, secara Mutatis Mutandis telahtermasuk dalam jawaban pokok perkara ini untuk tidak diulangi lagi; Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:1.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap Konsumen dirugikan atau ahli warisnya dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui BPSK di tempat domisiliKonsumen atau BPSK yang terdekat;d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tertanggal 16September 2015;e.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor579/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 tanggal 4 Oktober 2016 batal, dan tidakmempunyai kekuatan hukum;3.

Tentang Keberatan: Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan Bahwa Judex Facti telah membatalkan Keputusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangmenyatakan:a.

Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara No. 950/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 23 September 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus seribu rupiah);

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan Keberatan dari Pemohon

Keberatan;

• Membatalkan Putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara No: 55/Pts-Arb/BPSK/BB/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI

• Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen No : 55/Pts-Arb/BPSK/BBA//2016;
• Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp766.000,00

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSKKabupaten Batu Bara No. 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016;3.

) PemerintahKabupaten Batubara No. 55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 tanggal 31 Mei 2016, danmohon untuk dibatalkan, dengan alasan:Bahwa Majelis BPSK dalam mengeluarkan Putusan Arbitrase telah lewatwaktu;Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis BPSK KabupatenBatubara tentang Arbitrase atas pengaduan Sdr.

Kabupaten Batubara, Nomor 55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 tanggal 31 Mei 2016;Bahwa BPSK Batu Bara berwenang memutus perkara ini;3.

dimaksud dengan hari dalamketentuan ini adalah hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan BPSK Batubara No.55/PtsArb/BPSK/BBA//2016 yang terlampir dalam permohonan PemohonKeberatan, diketahui salinan tersebut diberikan kepada Pelaku Usaha melaluisurat tercatat pada kantor pos setempat pada tanggal 31 Mei 2016, sedangkanKeberatan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK tersebut telah didaftarkanoleh Pemohon Keberatan pada tanggal 3 Juni 2016, sehingga perhitunganHalaman 11 dari 15 Putusan

Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggarketentuan Undangundang ini.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sengketa yang terurai dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28 /Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbPutusan BPSK Kabupaten Batu Bara No: 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016,sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon Keberatan dalam LampiranKeberatan Pemohon Keberatan atas BPSK Kabupaten Batubara No. 55/PtsArb/BPSK/BB/V/2016, bahwa sengketa antara Supriadi sebagai Konsumen (incasu Termohon Keberatan

70/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Srh

62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mkd

188 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

muslihat yang dilakukanoleh Konsumen/ Termohon Keberatan dalam pemeriksaan sengketa,dimana faktanya Majelis BPSK Pemkab.

Pemohon Keberatan memilih penyelesaiansengketa melalui BPSK di dalam klausula pada Perjanjian PembiayaanKonsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia), namunfaktanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahHalaman 5 dari 18 hal Put.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmelampaui kewenangannya dan demi hukum Putusan BPSK Pemkab.

Nomor 188 K/Padt.SusBPSK/2016Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui carakonsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan danpersetujuan para pihak yang bersangkutan.Jadi, apabila para pihak tidak setuju dan tidak memilin BPSK sebagai forumpenyelesaian sengketa, maka sengketa tidak dapat diperiksa, di adili dan diputus oleh BPSK

"Bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara yang berwenang.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut Nomor 19/Pdt.S-Jsa/BPSK-GRT/IX/2020 tanggal 13 Januari 2021;
3. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

2.

5/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Grt

327 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Tentang tidak berwenangnya BPSK Tebing Tinggi untuk memutus pidanapenjara terhadap Pemohon Keberatan.a. Bahwa pada petitum Putusan BPSK Tebing Tinggi pada halaman 12 poin5 menyebutkan:Menghukum pimpinan pelaku usaha telah melanggar Pasal 62 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 dengan hukuman penjara selama 4(empat) tahun;b.

Nomor 327 K/Pdt.SusBPSK/2014dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakada satupun pasal yang memberikan wewenang kepada BPSK untukmenghukum/menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku usaha;g.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota TebingTinggi tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo1.Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan BPSK KotaTebing Tinggi Nomor 025/BPSKTT/KEPIX/2013 tertanggal 19September 2013 karena BPSK Kota Tebing Tinggi tidak berwenangdalam mengadili perkara a quo;Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah sepakatmemilin Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai Badanpenyelesaian perselisihan sebagaimana tertera

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memutus pidanapenjara;1.

Bahwa atas uraian di atas sanksi pidana yang dijatunkan BPSK KotaTebing Tinggi adalah cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum,karena penjatuhan sanksi pidana tidak kewenangan BPSK, tidakdilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang mewajibkan adanyaproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan, dan putusan BPSK tersebut bertentangan dengan Pasal 40UU No. 8 Tahun 1999;D.

75 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Nomor 75 K/Pdt.SusBPSkK/2018Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan danPerundangundangan yang berlaku di wilayah Negara RepublikIndonesia;.

Nomor 75 K/Padt.SusBPSK/20181.Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PemohonKeberatan (dahulu selaku Pelaku Usaha) untuk seluruhnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak memiliki Kewenangan (kompetensi) absolutdan relatif dalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahuluselaku Konsumen) melawan Pemohon Keberatan (dahulu selaku PelakuUsaha);Membatalkan Putusan BPSK Nomor 1239/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016Tanggal 02 Mei 2017.Mengadili Sendiri1.

Nomor 75 K/Padt.SusBPSK/2018Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Keberatan Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan; Membatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor1239/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 Tanggal 2 Mei 2017;Mengadili Sendiri Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1239/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016; Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampaisaat ini

ditetapbkan sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enamridbu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebuttelah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 28 Juli 2018kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonankasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Sus/BPSK/2017/PNTBTyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, permohonantersebut diikuti dengan memori

Menguatkan keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1239/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016;4.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Permohonan Keberatan dapat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon Keberatan D/H Teradu sebagai pihak yang baik dan benar;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 002/A/BPSK-Kota.Tsm/XI/2019 tertanggal 16 Februari 2021;
4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya No. 002/A/BPSK-Kota.Tsm

14/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm