Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-02-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3181 K/PDT/2016
Tanggal 16 Februari 2017 — SUNARKO EFENDI VS PT BANK CIMB NIAGA Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI, dk.
5433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016unsur untuk menentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau melanggar hak subyektif orang lain; atau melanggar kaedah tata
    Nomor 3181 K/Padt./2016unsur untuk menentukan adanya suatu perobuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian, sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau melanggar hak subyektif orang lain; atau melanggar
Register : 27-12-2012 — Putus : 17-07-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-LSM
Tanggal 17 Juli 2013 —
13625
  • Kredit.Sebaliknya, Penggugat lah yang tidak jujur dalam melaksanakan PerjanjianKredit tersebut;d Ada Kerugian;Halaman 19 dari 52 halamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PNLsm20Bahwa faktanya, dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I,pihak yang sesungguhnya dirugikan adalah pihak Tergugat Ikarena faktanyaTergugat I telah memberikan fasilitas kredit sebesarRp 110.000.000,, sehinggatidak ada satu senpun kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagai akibatdari perbuatan Tergugat I;e Adanya hubungan causal
    ketentuan yangberlaku di Tergugat I;d Ada Kerugian;eBahwa faktanya, tidak ada satu senpun kerugian yang dialami oleh Penggugat,sebagai akibat dari perbuatan Tergugat II.Sebaliknya dengan telah dijalankanproses pemeriksaan dan verifikasi terhadap permohonan kredit Penggugatsesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tergugat I, Penggugatdirekomendasikan dapat diberikan fasilitas kredit dari Tergugat I, sehinggaPenggugat dapat menerima dana cash serta dapat menutupi hutangnya di banklain;Adanya hubungan causal
Putus : 12-02-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — DRS. EC. MOHAMMAD DAWOED, VS GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
1232157 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugiankonstitusional yang diderita Para Pemohon tersebut setidaknya bersifatpotensial, yang mana terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian Pemohon dengan perda a quo. Selain itu terdapatkemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan hak uji materiilini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi atausetidaktidaknya dapat dikurangi;.
    kerugian konstitusionalyang timbul karena berlakunya suatu undangundang harus memenuhilima syarat, yaitu(i) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;(li) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telahdirugikan oleh suatu undangundang yang diuji;(iii) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifatspesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya bersifat potensialyang menurut yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;(iv) Adanya hubungan sebab akibat (causal
Register : 07-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Psp
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ,CABANG SIBUHUAN
Tergugat:
1.Muhammad Hatta Siregar
2.Kholijah Hasibuan
3211
  • Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian Sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.
Register : 04-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Rengsi Simanjuntak istri kedua alm Jamulia Siahaan
2.Miduk W Siahaan
3.P Siahaan Parhehean Siahaan
4.Otto Siahaan
5.Marlinang Siahaan
6.Sostro Siahaan
7.Tongam Siahaan
Tergugat:
1.Muni Siahaan BA Anak kandung alm Santun boru Hutasoit
2.Janes Pakpahan anak kandung alm Sonta boru Siahaan
3.Delima Silitonga istri alm Hakim Siahaan
4.DR Capt Anthon Sihombing
Turut Tergugat:
1.Sahata Siahaan
2.Maruhum Siahaan
3.Roida Gurning
4.Pemerintah RI cq Kepala Badan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Pro Sumatera Utara
6213
  • IIIl,IV serta Turut Tergugat ,H,1Il dan IV) atas Tanah Perkara telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365KUH Perdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa dengan demikian ada empat unsur dalam suatu perbuatanmelawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanyakerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal
Register : 21-08-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 62/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 30 Januari 2015 — 1. Samsuddin - sebagai Penggugat I ; 2. Hj. Suhe Alias Suherah - sebagai Penggugat II ; 3. Hj. Nati alias Hj. Dg. Makera - sebagai Penggugat III ; 4. Muhammad Idris - sebagai Penggugat IV ; 5. Asiah, SE. - sebagai Penggugat V sebagai Para Penggugat; MELAWAN: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone - sebagai Tergugat 2. Kasmah, S.Pd - sebagai Tergugat II Intervensi
7231
  • Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanyakepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekatpada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal
    pendaftaran peralihan hak tersebutyang menegaskan bahwa tanah tersebut bukanlah budel waris Para Penggugat selaku AhliWaris dari Almarhum Hasimin ;Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, telahterbukti secara hukum bahwa tanah yang dimaksud dalam objek pendaftaran pencatatanperalihan hak bukanlah budel waris para Penggugat dan suratsurat yang berhubungandengan tanah atau obyek tempat diterbitkannya obyek sengketa tidak cukup kuatmembuktikan adanya hubungan hukum (Causal
Register : 26-02-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA diwakili oleh Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
451306
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telahditentukan bahwa dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanyaunsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan TataUsaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antaraKeputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan,sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru bolehberproses (pointd interest, pointd action) ;b.
Putus : 28-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 131/Pdt/2019/PT DPS131/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 28 Oktober 2019 — SONNY Q.T. JACOBUS, S.H., melawan 1. IDA BAGUS RAI PATI PUTRA, S.H, dkk
5755
  • Setiawan S.H. dalam bukunya Pokokpokok Hukum perikatanmenguraikan unsurunsur dari Pasal 18365 KUHPerdata sebagai berikut;1) Perbuatan yang melawan hukum (onrechimatige daad);2) Harus ada kesalahan;3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;Bahwa dari unsurunsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas,terdapat persesuaian dengan tindakan Para Tergugat yang menuduhPengugat tanpa alasan yang jelas dalam laporan di Kepolisian tersebut.Tuduhan penipuan
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 24/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
SATRIYA SUKMANA, SH
Terdakwa:
DERMAWAN AGUNG Als DERMAWAN Bin AMANAN AHMAD
7010
  • KUHP telahditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu hanya terbataspada penggunaan daya upaya : nama palsu atau keadaan/martabat palsu ataudengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; Dimana denganmenggunakan salah satu atau lebih dari daya upaya tersebut orang lain menjaditergerak untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan pihutang; Dengan kata lain bahwa penyerahan barangsesuatu itu dengan pengunaan daya upaya harus ada hubungan causal
Register : 07-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Psp
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK ,CABANG SIBUHUAN
Tergugat:
1.AMAS DAUD EFENDI HASIBUAN
2.SURIANTI HASIBUAN
2510
  • Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.
Register : 19-03-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN LAMONGAN Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lmg
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
Hj Leiswati
Tergugat:
1.Ardi Santoso
2.Moh Rifa'i
3.Hj Sonia
4.Zuliani
5.Deni Iriawan
Turut Tergugat:
Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Jatim Cq Kapolres Lamongan Cq Kasatserse Kriminal Polres Lamongan
6116
  • Jika dicermati bahwa antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidakmemiliki Nubungan sebab akibat (causal sebab akibat) di ranahkeperdataan, maka gugatan Penggugat yang demikian telah bertentangandengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata itu sendiri;.
Putus : 05-10-2011 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 77/Pdt.G/2011/PN.Sda.
Tanggal 5 Oktober 2011 — PT. JOKOTOLE JAYA ABADI melawan S U M A R
385
  • Adanya hubungan Causal ibeit antara kerugian dengan kesalahan ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tuntutan syarat tersebut (hal) 15, makaunsurunsur dari Pasal 1365 KUH Perdata harus dipenuhi oleh karena itu Majelis akanmempertimbangkan syarat tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1 yaitu adanya perbuatan melawanhukum pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut :Bahwa dari faktafakta yang telah terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui dimanapada saat Tergugat dating dan memarkir
Putus : 24-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Msb
Tanggal 24 Desember 2014 — NURSIN als. UCCING Bin SIGI
6449
  • Menghilangkan Nyawa Orang Lain Halaman 59 dari71 Putusan Nomor 133/Pid.B/2014/PN.Msb.Menimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatandengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian
    Dari hasilpemeriksaan didapatkan beberapa luka di leherkanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawahdan dada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest
Register : 23-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gns
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
ANDUNG PRAYOGA Bin SUKIDI
4623
  • Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
    Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian terdapat dua teori: Conditions sine qua non, dimanamenurut teori ini orang yg melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggungjawab jika perbuatannnya conditions sine qua nonmenimbulkan kerugian ( yang dianggap sebagai suatu sebab dari suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yg harus ada untuk timbulnyaakibat).Adequateveroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggungjawab untuk kerugian yg selayaknya
    Terdapat hubungan causal jikakerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yangdapat diharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. .Jadi secarasingkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabanya didasarkan pada pasal 1364 BW.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
52403488
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kKewenangan konstitusional para Pemohonyang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
    Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon denganberlakunya pasalpasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini,karena pemberlakuan pasalpasal yang diuji dalam permohonan ini telahmenyebabkan hak konstitutional Pemohon atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusionalatas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1)dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan
    Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian danberlakunya Undang Undang yang dimohonkan untuk diuji;5.
    Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya UndangUndangyang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan/atau kKewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidakakan atau tidak lagi terjadi;3.7 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan
    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengansyaratsyarat sebagaimana tersebut dalam paragraf 3.5 dan paragraf 3.6,menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkanPemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dimaksud denganberlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian yang apabilapermohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional sepertiyang didalilkan oleh Pemohon
Register : 23-09-2016 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/2016
Tanggal 8 Juni 2017 — BUDI SANTOSO, SH., LLM., Pd.D., DKK vs PRESIDEN RI;
119295 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a.adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatuperaturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkanpengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d.adanya hubungan sebabakibat (causal
    Juga apakahkerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yangdimohonkan untuk diuji;.
Putus : 30-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 K/MIL/2014
Tanggal 30 Oktober 2014 — PUTRI KURNIA DHARMAWATI
10565 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa terjadinya suatu perbuatan tidak terlepas darihubungan sebab akibat (causal verband) antara penyebab terjadinyaperbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut,dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahmemberikan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikatdan akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding tidak akan
Register : 16-09-2012 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2014 — CARTJE B. TALAHATU >< Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Komunikasi dan Informatika
879
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
    Untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teoriyaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sinequa non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian
    yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari padaperbuatan melawan hukum;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layakmerupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dihubungkan denganketerangan saksi TOMY PATTISINA ternyata bahwa rumahtempat tinggal Penggugat adalah di Penggilingan Tengah No. 74 Rt/Rw. 004/006Kebalen, Babelan, Bekasi;Menimbang bahwa berdasarkan bukti
Register : 16-01-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 6/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
SITI AMPULAN PANGGABEAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Intervensi:
REFIN TUA SIMANULLANG
8546
  • KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
    diatasnya terbit objek sengketa akanHalaman 52 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNtetap Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum adanya pembatalantersebut atau adanya dasar lain yang menyatakan Penggugat masihmempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam objek sengketadengan bukti surat yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan bidangtanah;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak mempunyai hubunganhukum (Causal
Register : 01-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — SAHRUL HIDAYAT, MULYADI BIN RAKWAN, AHMAD NAWAWI, ADE MAULANA SALEH, AMING HAERUDIN, KULILAMRI, MOHAMMAD JEMBAR, MSI VS BUPATI TANGERANG;
15970 Berkekuatan Hukum Tetap
  • standing yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki /egalstanding untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil keMahkamah Agung, sebagai berikut:...bahwa setiap pemohon harus:(i) salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;(ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;(ii) hak yang bersangkutan memang dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang yangdipersoalkan;(iv) timbulnya kerugian dimaksud terdapat hubungan sebab akibatatau hubungan kausal (causal
    Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam hurufB angka 6 permohonan a quo karena berdasarkan uraian dalamangka 5 huruf B Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon diatas ternyata tidak ada kerugian yang secara nyata diderita olehPemohon atau tidak ada potensial kerugian yang mungkin akandiderita oleh Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya ObjekPermohonan sehingga tidak terdapat hubungan kausal atauhubungan sebab akibat (causal