., tersebut, dinilai sah danmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mewakili pemberi kuasaHim. 5 dari 8 him.Put.No.187/Pdt.G/2020/PA.Sroguntuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan in casu PengadilanAgama Sorong;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua

dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 465/015/X1I/2004, tertanggal26 November 2004, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernahputus, dengan demikian Pemohon mempunyai J/egal standing untukmengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah

Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kedudukan Hukum1.Mengajukan Gugatan (Diskualifikator)Bahwa PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan (s.d.) poin 6 halaman2 dan halaman 3 gugatannya mendalilkan bahwa adapun dasar hukumPENGGUGAT dalam mengajukan hak gugat organisasi (/egal standing)dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PENGGUGATmerupakan badan hukum yaitu organisasi sosial kemanusiaan yangdidirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkanpelestarian lingkungan hidup

tersebut maka PENGGUGAT adalah Yayasanyang dalam melaksanakan kegiatannya kurang dari 2 (dua) tahun padasaat mengajukan gugatan a quo sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (3)huruf c UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup belum memenuhisyarat untuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing)dikarenakan belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahunBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka dasar hukumPENGGUGAT dalam mengajukan hak gugat organisasi (/egal

kedudukan hukum mengajukan gugatan.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas berkaitan denganEksepsi diskualifikator yang diajukan oleh TERGUGAT dihubungkan dengankualitas hukum PENGGUGAT delam mengajukan gugatan maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo berkenan untuk melakukan Putusan Sela (tussen vonnis)terhadap perkara a quo sebagai berikut:1) Menyatakan PENGGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukanhak gugat organisasi (gugatan /egal

diatas, TERGUGAT mohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelalawan yang memeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum;Halaman 16 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PlwMenyatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil dan tidak jelas (obscuurlibel);Menyatakan PENGGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukan hakgugat organisasi (gugatan /egal

2018Halaman 20 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plwsebagaimana dimaksud dalam Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkanoleh Ditjen AHU Kemenkumham Tanggal 22 April 2020 (Vide, Bukti TI1); Bahwa berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT adalah Yayasan yangdalam melaksanakan kegiatannya kurang dari 2 (dua) tahun pada saatmengajukan gugatan a quo sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (3) huruf cUU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup belum memenuhi syarat untukmengajukan hak gugat organisasi (/egal

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama M.FERLIAN SYAHRUL yang akan dinikahkan dengan calon isterinya bernamaNURI FEBRIANI binti SUKATNO; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat

dilangsungkan bila mencapai batasminimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas haltersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa pokok

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Pdgtingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif Pengadian Agama Maninjau, proses pemanggilan, usahamendamaikan, upaya mediasi dan penentuan /egal standing para pihakberperkara, serta pemberian kuasa Termohon/Terbanding yang diterapkan olehMajelis Hakim tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acarayang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga prosespemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki egal

buktibuktinya, tidak berhasilmembuktikan, bahwa Penggugat 1, sekarang Pembanding 1 adalah MamakKepala Waris dalam Kaum Datuk Tangari (Kaum Para Penggugat, sekarangPara Pembanding dan Tergugat A, sekarang Terbanding A), dengandemikian, maka eksepsi Tergugat A, sekarang Terbanding A yangmendalilkan, bahwa Penggugat 1, sekarang Pembanding 1 tidak sah sebagaiMamak Kepala Waris dalam Kaum Datuk Tangari (Kaum Para Penggugat,sekarang Para Pembanding dan Tergugat A, sekarang Terbanding A)karenaya tidak mempunyai /egal

standing untuk mengajukan gugatan a quo,beralasan menurut hukum, oleh karenanya dapat diterima;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa karena Penggugat 1, sekarang Pembanding 1tidak mempunyai /egal standing (kewenangan) untuk mengajukan gugatanin, maka gugatan Para Penggugat, sekarang Para Pembandingmengandung cacad formil, oleh karenanya pokok perkara (mengenaikepemilikan objek perkara) tidak dapat diperiksa dan harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvanklijke verklaara);Menimbang, bahwa dengan

surat P5 Photocopy Kutipan Akta Kelahiran dari AfikAiman serta keterangan SaksiSaksi Pemohon, maka benar Afik Aiman anakPemohon dari pernikahan dengan suami bernama Ansar; Bahwa Afik Aiman benar telah tercatat pada Kutipan akta kelahiran (vide: buktiP5) lahir di Bungku, tanggal 22 November 2013; Bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan bukti surat P.4, P.2 dan P.3didukung pula keterangan Pemohon benar Afik Aiman lahir pada tahun 2012;Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang /egal

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.Kemudian Pasal 47 Ayat (2) UndangUndang Perkawinan a quo mengatur Orangtua mewakill anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luarPengadilan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat menurut hukum Pemohonmempunyai /egal

Kedudukan hukum (/egal standing) para pihak untuk mengajukanperkara a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannyapada angka (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanHal. 5 dari 14 Hal.

Dengan demikian, harusdinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2021/PA.TImMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.

aturan khusus (lex specialis) sebagaimana diatur dalamPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugatdibebani wajib bukti;Menimbang bahwa Penggugat telan menghadirkan Bukti P berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 23 April2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat danTergugat memiliki egal

Pasal 4 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil Advokattersebut mempunyai /egal standing untuk mendampingi atau mewakillPembanding dalam perkara tingkat Banding;Halaman 4 dari 16 hal Putusan No. 2/Pdt.G/2022/PTA.SmdMenimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepadaes S.. SoS.H.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2September 2015, secara formil advokat tersebut mempunyai /egal standing untukmendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihakTermohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, makaPembanding adalah pihak yang mempunyai /egal standing untuk mengajukanpermohonan banding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara yangdiajukan oleh Terbanding, yakni permohonan cerai talak, Majelis Hakim TingkatPertama telah mendamaikan Terbanding dan Pembanding secara maksimal, akantetapi tidak berhasil mencapai

Penggugat dengan mencocokannya pada Kartu TandaPenduduk Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Pandan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pandanberwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan /egal

standing Penggugat dalam mengajukan perkara aquo,Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwaPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara Islam, dansekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat memiliki /egal standingdalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yangmempunyai hak dan kepentingan hukum (persona

Pasal 3Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalahsebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat ArRum ayat: 21, yangberbunyi sebagai berikut:Jars lgull IgiSwil Lely jl eSwail go pS gl ul aul yoyU9 Sain egal ay Is 9 vl do>) 9 690 pSiwHalaman 11 dari 15 putusan Nomor 70/Pat.G/2019/PA.PdnArtinya: Dan di antara tandatanda kekuasaanNya talah dia menciptakanuntukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam makaPengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo,Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon denganalasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidak sesuai dengansyariat Islam; Bahwa bila wali nikah (wali mujbir) enggan menikahkan, maka calonmempelai perempuan

dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhalkepada Pengadilan Agama; Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (/egitima persona standi inJudicio);Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakandalildalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keengganan wali nikahnyauntuk menikahkah Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasar

vide Pasal 11 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai buktidiri Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwaPemohon adalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentinganhukum langsung (/egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

kesimpulannya, Penggugat tetap padagugatannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebihdahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untukmengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (/egal

berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masingmasing, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak,untuk menentukan kehidupan berikutnya;Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkanuntuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa: Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili gugatan a quo; Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal

Pengadilan Agama Batulicin, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif PengadilanAgama BatulicinMenimbang, bahwa terlebin dahulu = Majelis Hakim akanmemertimbangkan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkandispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/egal

standing) atau tidak dalam mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) dan (P3) telah nyataterbukti bahwa antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasikawin adalah sebagai orang tua, sehingga harus dinyatakan Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4) telah nyata terbuktikehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calonsuaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Penerima kuasa Penggugat tidak mempunyai /egal/ standing;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:A. Pengadilan Negeri Tulungagung tidak memiliki Kewenangan untukmengadili gugatan perkara a quo;B. PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (PT.

LPKNI) tidakmemiliki /egal standing dalam menerima pengaduan konsumen danpengurus PT. LPKNI tidak berwenang menerima kuasa untuk mewakili pihakdalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen di Pengadilan;C. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) Penggugat menggabungkangugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum;D. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (error in persona);E.

kesimpulannya Penggugat tetappada gugatannya dan mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala halinwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelisterlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamauntuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (/egal

dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihakkeluarga masingmasing, dengan demikian perceraian dipandang lebihbaik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidakmenginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimanadiuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa: Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili gugatan a quo; Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal

Putusan Nomor 253/Padt.G/2020/PA.kKdisejak bulan Maret 2020, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidakharmonis Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugatagar Tergugat menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Penggugat, makaterlebin dahulu dipertimbangkan /egal standing Penggugat dan Tergugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.

sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil, Serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg juncto Pasal1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbuktitelah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai,sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehinggaPenggugat dan Tergugat mempunyai /egal

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PA.BlaBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PA.BlaPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejaktanggal 08 Juli 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon danpulang ke rumah Pemohon sendiri di Desa Kalimati, KecamatanAdiwerna, Kabupaten T egal; ;Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupayamendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidakDEM Sil j~ nannies ;.