Ditemukan 2084152 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 6_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 31 Juli 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. GRIYA ASRI HIDUP ABADI
408 — 110
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA , Jl. Laksda Adisucipto No. 48 Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, 56172 tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6.
    Pasal 99 ayat (1) UndangUndang No. 28 tahun 2014 menyatakan :Pencipta ,Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhakmengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga ataspelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;20.Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah mempunyai hak Lisensi atas 201421.FIFA World Cup Brazil dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah didicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R., sebagaimanaketentuan
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hakekonomi oleh Pemegang Hak Cipta 4. Apakah objek dalam lisensitersebut masuk terhadap hak cipta 5.
    , lisensi hak paten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikanadalah hak ekonominya yang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, danperwujudan dari hak hak lainnya untuk hak moral tidak dapat dilisensikanHalaman 27 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.SusHKI /2018/PN.
    Smgkepada pihak lain karena sifatnya melekat pada pemegang hak itusendiri;Bahwa sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebihdahulu, dalam konteks FIFA, dia sebagai perancang kegiatan pialadunia, dan berdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadipencipta, jadi Pencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilikhak moral dan hak ekonomi.
    di dalam perjanjian lisensi dimaksud, Penggugat selakumaster Right Holder di seluruh wilayah RI telah diberikan hak media,antara lain : hak eksibisi publik ( hakhak areal komersial ).Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalahsemua hak untuk :1.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 11-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
PT. MERBAUJAYA INDAHRAYA
Tergugat:
1.SAMPURNA RITONGA alias SAMPUR
2.M. FAHRI RITONGA
3.JHONSON SIRINGO RINGO alias Jon S
4.PAHREN SIRINGO RINGO alias PAREN
5.ANWAR RAJALI SIREGAR alias Nuar
6.ZAILAMBAY SIREGAR
7.AMRI LUBIS
8.FIRMAN SIHOTANG
9.NASRI LUBIS
10.MUHAMMAD AZHAR RIZKI
11.SUTAN AGUSTIAN DALIMUNTHE
12.AGUS HAMLET AZHAR
13.UCOK
316 — 238
  • 680 m;
  • Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/Tanah HGU Penggugat + 845 m;
  • Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur + 751 m;
    sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1 /Pdt.g/2018/PN Rap tanggal 6 Juni 2018;
  1. Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m2 atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak
    penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/HGB/BPN/90 Tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
    Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;
  2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara seluas 578.496 m2 atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan
    Hukum;
  3. Menguhum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisia Republik Indonesia;
  4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
    Merbau jaya Indah rayamenyatakan menguasai tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak guna UsahaNomor 1 tahun 1990 yang dilegalisir atas nama pemegang hak PT.
    hak yang sah, pemilik bangunan dan tanamantersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan kepada Pemegang Hak GunaUsaha baru.
    Menurut ketentuan hukum ini telah jelas diatur dan diwajibkanbahwa Pemegang Hak Guna Usaha harus memberi ganti kerugian;Menimbang, bahwa ternyata legalitas keberadaan hak petani/ masyarakat(ic.
    atau57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha)yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak GunaUsaha Atas Nama PT.
    Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajibanhukum Tergugat;Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap2. Perbuatan Tergugat tersebut telan melanggar hak subjektif dariPenggugat;3.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 06-08-2012 — Putus : 24-09-2012 — Upload : 05-11-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 185/Pid.Sus/2012/PN.Kdi
Tanggal 24 September 2012 — ACHMAD SANTOSO bin SATO
261 — 69
  • Menyatakan terdakwa ACHMAD SANTOSO bin SATOAN, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamenyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umumsuatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau HakTerkait sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 72 ayat (2) UU RINo. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Surat Dakwaan kami ;2.
    Cipta atau Hak Terkait , Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut : Bahwa terdakwa ACHMAD SANTOSO bin SATOAN yang berprovesi sebagaiseorang pedagang produk cakram optik isi karya rekam musik atau karya rekamciptaan lainnya baik yang berupa VCD, DVD dan CD MP3, sejak awal bulanJanuari 2012 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu didatangi oleh seorang salesyang tidak dikenal oleh terdakwa dan menawarkan untuk mengedarkan ataumenjual produk cakram optik isi karya
    menjual cakram optik berupa VCD dan CD MP3 bajakan mendapatkankeuntungan sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah) sehingga ada kaitannya denganmasalah pendapatan negara atau pajak dan juga merugikan orang atau organisasiProfesi resmi di bidang Hak Cipta di Indonesia.Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan di persidangan masingmasingmemberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.
    cipta atau hak terkait sebagaimanadiatur.........diatur dalam dakwaan tunggal pasal 72 ayat (2) UU RI.
    No.19 Tahun 2002tentang Hak Cipta dan ketentuan Perundangundangan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILT,.........: MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa : ACHMAD SANTOSO bin SATOAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaranhak cipta atau hak terkait ;2.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Putus : 03-07-2008 — Upload : 26-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 56/PID/2008/PT.BTN
Tanggal 3 Juli 2008 — KHO TJUI SIANG, Cs.
205 — 119
  • FEDTIalias MINKU alias AMIN tidak terbukti secara sah dan10meyakinkan melakukan Tindak pidana Hak Cipta yangdilakukan secara bersama sama, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 72 ayat (1) Undang Undang nomor:19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, dalam dakwaan Kesatu) Primair dan membebaskan paraterdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;Menyatakan terdakwa I.
    KHO TJUI SIANG tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Hak Ciptasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat(2) Undang Undang Nomor : 19 tahun 2002 tentang Hak Ciptadalam dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa I. KHO TJUISIANG dari dakwaan Keduatersebut proce ee eee 22 2 Menyatakan terdakwa I. KHOTJUI SIANG dan terdakwa II.
    FEDTIalias MINKU alias AMIN terbukti bersalah secara sahbersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 72 ayat (2) Undang Undang nomor :19 tahun 2002tentang Hak Cipta Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalamdakwaan Kesatu Subsidair ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. KHO TJUI SIANG danterdakwa II.
    KHO TJUI SIANG tersebut diatasterbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja menjual kepada2umum barang hasil pelanggaran hak ciptaMenghukum oleh karena itu terdakwa I.
    FEDTI alias MINKU alias AMIN, dari dakwaankesatu primair dan subsidairtersebut ; Memerintahkan agar terdakwa II.FEDTI alias MINKUalias AMIN dikeluarkan daritahanan ; Memulihkan hak terdakwa II. FEDTI alias MINKU aliasAMIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ; Menyatakan terdakwa I.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-02-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pdt.Sus-HKI-Cipta/2024/PN Niaga Smg.
Tanggal 27 Mei 2024 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
120 — 0
  • diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 25 Mei 2018 dengan tanggal permohonan 26 Mei 2023; dan
  • Ciptaan "Etawaku Platinum" Nomor Pencatatan: 000584850, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia pada tanggal 25 Mei 2018 dengan tanggal permohonan 26 Januari 2024;

Melanggar ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq.
Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri untuk mematuhi dan mentaati Putusan ini dengan membatalkan pencatatan dalam daftar umum pencatatan Ciptaan terhadap:

  • Ciptaan Etawaku dengan Nomor Pencatatan: 000537324, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia pada tanggal 01 Desember 2023, dengan tanggal permohonan 03 November 2023;
  • Ciptaan "Lukisan gunung dan kambing dengan bingkai" Nomor Pencatatan: 000471650, tanggal dan tempat diumumkan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
893 — 255
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu PT, ARJUNA CAHAYA LESTARI d/a,HOTEL YOGYAKARTA tanpa ijin dari Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.DALAM REKONVENSI :- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
    dalam pemotongan (in flight right).Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.
    Tentang hak ekonomi dan pemanfaatan hak ekonomi olehPemegang Hak Cipta 4. Apakah objek dalam lisensi tersebut masuk terhadaphak cipta 5.
    dengan objek yang dilisensikan karenabiasanya lingkupnya sangat luas, seperti lisensi hak cipta, lisensi hak merek,lisensi hak paten, dalam lisensi hak cipta maka yang dilisensikan adalah hakekonominya yang meliputi hak reproduksi, hak adaptasi, dan perwujudan darihak hak lainnya untuk hak moral tidak dapat dilisensikan kepada pihak lainkarena sifatnya melekat pada pemegang hak itu sendiri:Bahwa benar sebelum terjadinya lisensi baisanya ada suatu ciptaan terlebihdahulu, dalam konteks FIFA, dia sebagai
    perancang kegiatan piala dunia, danberdasarkan UU hak cipta perancang itu yang akan menjadi pencipta, jadiPencipta sekaligus Pemegang Hak Cipta sebagai pemilik hak moral dan hakekonomi.
    Perjanjian lisensi tidak bolehmemuat materi yang melebihi Hak Kekayaan Intelektual baik berupa hak cipta,hak paten ataupun hak merek.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 18-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 47/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 3 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat IV : RIDWAN, S. Pd.
Pembanding/Penggugat II : MUHAMMAD NATSIR
Pembanding/Penggugat V : SOPIATUN
Pembanding/Penggugat III : RAHMAH
Pembanding/Penggugat I : HJ. HALIMAH
Terbanding/Tergugat IV : FAIZAH
Terbanding/Tergugat II : MAHSUN
Terbanding/Tergugat V : MAHRUS
Terbanding/Tergugat III : SEMAH, INAQ TOHRI
Terbanding/Tergugat I : NASRUDIN
37 — 0
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 27-05-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 82/PDT/2022/PT SMR
Tanggal 23 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : VINSENSIUS
Terbanding/Tergugat : Lynda Widiastuti, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
56 — 18
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 13-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 440/PDT/2012/PT BDG
Tanggal 11 Desember 2012 — Pembanding/Penggugat : EDI SUWITO Diwakili Oleh : EDI SUWITO
Pembanding/Penggugat : ERLIN HANIF KUSRINI Diwakili Oleh : EDI SUWITO
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Jabar Banten Cabang Kuningan
Terbanding/Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
55 — 21
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 08-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 97/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Penggugat : Drs. Djagundur Jonathan Simatupang Diwakili Oleh : BUKO SIANTURI
Terbanding/Tergugat : Chales Bazoka Hutapea
Terbanding/Tergugat : M. Iqbal Hutabarat
Terbanding/Tergugat : M. Idris
Terbanding/Tergugat : Rudi Hartono
Terbanding/Tergugat : Arizal
Terbanding/Tergugat : Pitra
Terbanding/Tergugat : Zulkifli
Terbanding/Tergugat : Parmin
Terbanding/Tergugat : Paini Rahayu
Terbanding/Tergugat : Halimah
Terbanding/Tergugat : Hamidah
Terbanding/Tergugat : Winarty
Terbanding/Tergugat : Iyun S
Terbanding/Tergugat : Bakar
Terbanding/Tergugat : Rudy TY
Terbanding/Tergugat : Amat
Terbanding/Tergugat : Rikana
Terbanding/Tergugat : Ari Sudianto
Terbanding/Tergugat : Ramlan
Terbanding/Tergugat : Abu Hasan
Terbanding/Tergugat : Saiful Roni
Terbanding/Tergugat : Amrizal
Terbanding/Tergugat : Ruslan
Terbanding/Tergugat : Zulkafli
Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Petani
19 — 14
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 20-08-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 83/PDT/2014/PTSMDA
Tanggal 16 September 2014 — Pembanding/Tergugat : Hj. DG. TABUNGA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : Hj. NURBAETI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : H. SUKIRMAN Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : MARTHA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : MARWA Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : SUHARDI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : ACHMAD MULIADI Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : YAMAN Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Pembanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANJUNG REDEB Diwakili Oleh : BILHAKI, SH
Terbanding/Penggugat : NOOR IDAH
Turut Terbanding/Tergugat : NUR AL JUFRI
Turut Terbanding/Tergugat : JUBAIR
Turut Terbanding/Tergugat : M. ZAKY
Turut Terbanding/Tergugat : JAKARIA
Turut Terbanding/Tergugat : ALWIYAH
Turut Terbanding/Tergugat : SAID
Turut Terbanding/Tergugat : SAID ALKAFF
Turut Terbanding/Tergugat : DALIMA Binti CALA
26 — 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258 K/PID/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — ABDUL RAHMAN alias BEDUL bin AHMAD (almarhum)
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konsep dasar dari lahirnya pemberian putusanbebas pada Terdakwa yang dianggapnya sebagai suatu hak yang prinsip,tidak dapat diganggu gugat lagi oleh karena dianggap sebagai hak kodratimanusia (Terdakwa).
    Namun pandangan tersebut di atas sematamatahanya memandang dari 1 (satu) pihak saja, yaitu dari kepentingan/posisiTerdakwa sehingga belum melahirkan unsur keseimbangan akanpemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal ini Jaksa/Penuntut Umumselaku pemegang hak untuk memperjuangkan keadilan bagi kepentingankorban dalam hal ini masyarakat pencari keadilan dan hal ini bertentangandengan asas equality before the law;Oleh karena itu dilakukan penerobosan untuk memposisikan keadilan dalambentuk awalnya yaitu
    Sehingga pertimbangan MajelisHakim tersebut sematamata hanya memandang dari 1 (satu) pihak saja,yaitu dari kepentingan/posisi Terdakwa sehingga belum melahirkan unsurkeseimbangan akan pemenuhan hak pada pihak lainnya dalam hal iniJaksa/Penuntut Umum selaku pemegang hak untuk memperjuangkanHal. 23 dari 34 hal. Put.
Pengadilan PN SINTANG Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Stg
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
1.PT. PRIMA MULIA KARYA
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAERAH WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT, SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
4.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DAERAH WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
5.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
74 — 23
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Smg
Tanggal 5 April 2022 — Penggugat:
Feybe Fince Goni
Tergugat:
PT PURA NUSA PERSADA
559 — 389

  • MENGADILI:

    Dalam eksepsi

    • Menolak eksepsi Tergugat

    Dalam pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
    2. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak Cipta yang Sah secara Hukum atas Ciptaan Hologramisasi/Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/Rokok dengan Pencatatan Ciptaan nomor permohonan : EC00201947543 tertanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 12 Agustus 2021 — PRIMAJAYA PANTES GARMENT
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
733 — 267
  • PRIMAJAYA PANTES GARMENT
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat:
ADRI GLEN SOMPOTAN
Tergugat:
FIEN SOMPOTAN
89 — 118
  • Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik 6 (enam) Dotuyang tidak termasuk tanah yang dijual kepada PT.PELINDO tetapihalaman 16 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bitkemudian tanah objek sengketa tersebut tanpa hak telah diserobot dankuasai oleh PT.
    hukum antara lain dialinkan/dijual kepada TERGUGAT Iil,TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, dan sebagian tanah objeksengketa saat ini dikuasai TERGUGAT dan TERGUGAT VI secara tidaksah, padahal sekalipun Tergugat dan Tergugat VI masih keturunan 6(enam) Dotu tetapi tanah objek sengketa tidak serta merta dikuasai secarasepihak oleh ahli waris melainkan harus ada persetujuan dari seluruh AhliWaris 6 (enam) Dotu ;halaman 17 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bit10.Bahwa menurut hukum peralihan hak
    dari TERGUGAT Il kepadaTERGUGAT Ill, TERGUGAT VI, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII adalahtidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena TERGUGAT IItidak diberikan hak oleh Para Ahli Waris 6 (ernam) Dotu untuk menjualtanah objek sengketa dan pula tanah objek sengketa bukanlah tanahwarisan TERGUGAT Il dari CORES SOMPOTAN karena CORESSOMPOTAN hahyalah diberi kuasa oleh Para Ahli Waris 6 (enam) Dotuuntuk mengurus tanah objek sengketa, sehingga sekalipun TERGUGAT IIadalah anak dari CORES SOMPOTAN
    enam) Dotu Tanjung Merah ;Menyatakan menurut hukum Tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 8(delapan) Ha., yang terletak di Kelurahan Pateten Satu, KecamatanAertembaga, Kota Bitung atau yang di kenal dengan Padang Pasir denganbatasbatas :Utara : Pemukiman PendudukSelatan : Dengan JalanBarat : Dengan JalanTimur : Dengan selokan Airhalaman 19 dari 23Putusan Nomor 89/Pat.G/2018/PN Bit10.Adalah harta peninggalan 6 (enam) Dotu yang belum dibagi waris olehAhli Waris 6 (enam) Dotu ;Menyatakan Peralihan hak
    dari mereka untukkeluar dan mengosongkan tanah objek sengketa beserta dengan barangbarangnya dan orangorangnya dan menyerahkan kembali kepadaPenggugat selaku Kuasa Ahli Waris 6 (enam) Dotu Tanjung Merah untukkemudian dibagi menurut hak masingmasing dan dipakai secara bebasdan aman apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusanini ;Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bitungterhadap objek tanah sengketa adalah sah
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Khusus
Putus : 10-04-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 30/PID. SUS/2013/PN. SKW
Tanggal 10 April 2013 — ROSIKA MEKARTIKA Als ACE Als ASAN
215 — 101
  • Menyatakan Terdakwa ROSIKA MEKARTIKA Als ACE Als ASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta terus menerus, sebagai perbuatan yang dilanjutkan ; 2.
    Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Demikianpula dalam tuntutannya melanggar pasal Pasal 72 Ayat (2) UndangUndang RI. Nomor 19Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, memiliki unsurunsur delik sebagai berikut;1 Barangsiapa.Dengan sengaja dan tanpa hak.Mengedarkan, atau menjual kepada umum.
    Unsur Suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat Menimbang, bahwa Bahwa dalam frase pertama (a) terkandung unsur Alternatif, artinyaperbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dikategorikan telahmelakukan tindak pidana.
    Demikian pula pada frasa kedua (b), terkandung unsur alternatif,yaitu pada kalimat : suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau alternativelainnya adalah : Hak Terkait Bahwa terhadap Frasa pertama (a), apabila unsur unsur tersebut dikaitkan dengan faktaperbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur yang paling tepat adalah unsurMENJUAL. Hal ini dikarenakan, terdakwa telah menjual keping keping opticberupa VCD, DVD dan MP3 baik lagu maupun film di toko miliknya yaitu tokoLESTARI.
    Ketentuan tersebut mengatakan sebagai berikut :Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalamlapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra ;Bahwa oleh karena ciptaan merupakan hasil karya pencipta, maka terhadappenciptanya diberikan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya ataumemberikan izin untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal angka Undang undang RINomor : 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.Bahwa karena yang boleh dan diizinkan untuk mengumumkan atau memperbanyakciptaan
    Di toko milik terdakwa, dijual VCD, DVD dan MP3yang bukan aslinya atau dengan kata lain terdakwa telah menjual keping keping optichasil pelanggaran hak cipta.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 12-08-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 180/Pid.Sus/2013/N.Kdi
Tanggal 17 Oktober 2013 — ABD MALIK Bin RAMELAN
335 — 116
  • Menyatakan terdakwa ABD MALIK Bin RAMELAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkanmemamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau baranghasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 72 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam surat dakwaan Penuntut Umum.2.
    Kediri dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaranHak Cipta atau Hak Terkait..
    Saksi TRI RIYONO, SH yang merupakan saksi ahli, keterangannya dalam BAPPenyidik dibacakan yang menerangkan pada pokoknya : Bahwa hak Cipta adalah Hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak lainuntuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijinuntuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut undangundang yang berlaku.Bahwa cakram optic adalah segala macam media rekam berbentuk cakramyang dapat diisi atau berisi data informasi berua suara, musik, film, atau datalainnya
    yang data dibaca dengan menakisme teknologi pemindahan (scaning)secara optic menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.Bahwa kualifikasi pihak yang dilarang oleh undangundang yakni terkaitdengan kegiatan usaha komersial baik itu. memperbanyak dan/ataumengumumkan suatu ciptaan (produk cakram isi Karya Rekam Lagu/Musik)adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memperoleh ijin dariPemegang Hak Cipta / Lembaga profesi Resmi dimaksud (Lisensi Hak Cipta)yang dalam perkara
    Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatuciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cita atau Hak Terkait.Ad. 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-12-2007 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538K/PHI/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — PT. TELUK LUAS ; NURHAYATI
159 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangatkaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugatseluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugattersebut adalah tidak sah menurut hukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 19-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 30-08-2023
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Pbl
Tanggal 1 Februari 2016 — Penggugat:
1.SUBAGYO
2.HARTONO
Tergugat:
PONIMAN
31 — 20
  • Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan X No. 27 RT 03/RW 03 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1573/Kel.
    Tisnonegaran atas nama Hartono, dengan Surat Ukur No. 19/TNG/2005 tanggal 06-04-2005, yang diterbitkan oleh BPN Probolinggo tanggal 12 April 2005 ;
  • Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dari harta benda milik Tergugat dan setelah kosong supaya diserahkan kepada Penggugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
  • Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara