Putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang harus dibatalkankarena disarkan pada pertimbanagan yang kurang lengkap,sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 26 s/d 27 yangmenyatakan :Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi tentang perlawanan dari pelawan adalahHal. 31 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/201 6/PT.

No. 431 K/SIP/1973 dijelaskan bahwa apabila Penggugatmeninggal dunia selama proses berlangsung maka kedudukan Penggugatdigantikan oleh ahli waris berdasarkan titel umum;Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatanatas memberikan pertimbanagan hukum dalam perkara a quo sebagaimanadiuraikan diatas.

PETRONAS Malaysia;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN BonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagan di atas maka paraTerdakwa telah berhasil menggerakkan saksi AHAMAD DAHLAN dan saksi AMIRuntuk menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan caramentransfer, dengan demikian unsur ke4 dari pasal di atas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsurunsur dalamdakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 378 KUHP maka terdapatlah cukup buktibukti yang sah menurut

olehkarenanya dapat diterima ;Menerima, bahwa Pembanding / semula Penggugat di dalam memoribandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamadengan mengemukakan halhal pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru di dalam menilaiperistiwa hukum karena hanya mempertimbangkan alat bukti Terbanding /semula Tergugat semata tanpa memperhatikan gugatan, replik dan alat buktidari Pembanding / semula Penggugat ; Bahwa tidak tepat pertimbangan pertimbanagan

01.001.235.9091.000, sudahtepat dan benar, dengan pertimbangan:Bahwa dalam perkara a quo Penggugat belum sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) oleh karenanya alasan permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak dapat dibenarkankarena dalildalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan bukti dan fakta yangterungkap dalam persidangan serta pertimbanagan

Pembatalan sertifikatadalah tindakan administratifyang merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara (TUN); Maka pertimbanagan judexfacti sangat tidak tepat;Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum dan kenyataankenyataan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding /Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan TinggiPontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini untukmenjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : Menerima pennohonan Banding dari Pembanding / TurutTergugat

Haling sementara Majelis Hakim sendiridalam pertimbangan tersebut menyatakan secara formil saksi Penggugattersebut dapat diterima.Hal. 11 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sangatkeliru, dan membuat putusan perkara a quo semakin kabur sehinggaapa yang menjadi pertimbanagan hukumnya tersebut patut dan wajaruntuk dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu sah dan berdasar hukumputusan perkara a quo dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu

Kepemilikan melainkan bisa hanya penilaian saja, maka dalamdalam Penegakan Hukum akan terjadi carumaru atau amburadul, karenabisa saja orang sekongkol untuk melakukan Gugatan terhadap suatuobjek perkara dengan mendalilkan bahwa objek perkara itu hartawarisan orangtuannya akan tetapi Bukti alas haknya sama sekali tidakada dan hakim mengabulkan Gugatannya, maka hal ini menimbulkantidak terdapatnya kepastian hukum yang mengakibatkan tidak adanyakeadilan dalam Penegakan Hukum;DALAM POKOK PERKARA :1sBahwa Pertimbanagan

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaEksepsi Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi tersebuttidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagan tersebut diatas makaMajelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat Dalam Konpensi/PenggugatDalam Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat DalamKonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya adalah terkait dengansikap Penggugat

tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:DALAM PROVISI :Mengenai keberatan Ad 1:Menimbang, bahwa keberatan dari Pembanding sebagaimana teruraldalam keberatan Ad 1 diatas adalah tentang provisi, maka oleh karena MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan provisinya telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding mengambil alih pertimbanganpertimbangan mengenai provisitersebut sebagai pertimbanagan

sah dan meyakinkan melanggar dakwaansubsidair, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau menyatakan perbuatan terardakwabukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi dan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum; Tentang keliru judex dalam menilai fakta fakta dalam menghubungkan unsure unsureyuridis dari pasal 3 Undang undang No.31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; Tentang keliru/ salah yudex mengkontruksikan fakta dengan unsure Pasal yangdidakwakan dimana tidak menjelaskan dalam pertimbanagan

hukumnyamenjelaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan perbaikan tanah depocontainer adalah karena di luar Kemampuan Pemohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali seperti Keadaan cuaca dan kondisi lalu lintas yangmacet, serta Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yangdengan sengaja menundanunda pengosongan dan penyerahan lahanyang akan diperbaiki (vide putusan kasasi halaman 53) adalah merupakanpendapat/penilaian Judex Juris tanpa didukung adanya fakta persidanganyang menerangkan hal tersebut sehingga pertimbanagan

persidangan.Bahwa obyek gugatan dari pihak pembanding yang dulunya penggugatyaitu itikad tidak baik atau wanprestasi oleh tergugat dalam pemakaianbangunan milik penggugat yang terletak di Kelurahan Wirosari, KecamatanWirosari Kabupaten Grobogan yang dikenal sebagai SD (Sekolah Dasar) Negeri6 Wirosari sesuai dengan Surat Perjanjian dan Serah terima sebagai Hak Pakai(pinjam) tanggal 31 Maret 1966, hal tersebut telah di pertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Purwodadi dengan pertimbangan yaitu :Pertimbanagan

menyatakan Para pihakmemiliki hutang bersama sejumlah Rp.6000.000 (enam juta rupiah) padaseseorang bernama Rahmawati.Pertimbangan Hukum Tentang Pembagian Harta BersamaMenimbang bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatan nomor 4 dan5, meminta supaya menetapkan harta bersama dan menghukum Tergugatmenyerahkan separo dari objek sengketa.Menimbang bahwa objek sengketa harta bersama Penggugat danTergugat, sebagaian telah dikabulkan, sebagian yang lain di tolak dan tidakdapat diterima sebagaimana dalam pertimbanagan

./2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal bantuan hukum perkaraPraperadilan, sebagaimana diketahui Kapolres Belitung merupakan atasanlangsung dari Termohon selaku prinsipal dalam perkara ini yaitu Tim PenyidikPerkara Pidana No: LP/B56/V/2017/BABEL/RES BELITUNG juncto Sprindik no.SP.DIK/43/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagan tersebut di atas,dapat diketahui jika wakil dari Termohon yang tampil untuk beracara adalahberasal dari Bid Hukum sebagaimana diatur dalam

B249/E/5/1996 tertanggal 15 Mei 1996 yang senada dengan ketentuansebagaimana diatur dalam pasal 147 RBg;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanagan tersebut di atas,dapat diketahui jika wakil dari Turut Termohon yang tampil untuk beracara adalahJaksa Penuntut Umum sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan aturaninternal Kejaksaan RI dalam hal ini Surat Edaran Kejaksaan Agug RI dalamPenugasan Jaksa dalam sidang paraperadilan no.

tanggal 28 Juli 2020tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa NgujungrejoKecamatan Turi Kabupaten Lamongan, tidak menyebut perbuatan apayang dilanggar oleh Penggugat sehingga penggugat harus diberhentkanHalaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 201/G/2020/PTUN.Sby.dari Kaur Perencanaan Desa Ngujungrejo, oleh karena itu jelas SKtersebut tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan;Asas Kecermatan:Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo,harus didasarkan pada pertimbanagan

korban akan bertolakbelakang dengan fakta hukum sebagaimana pertimbanganmejelis hakim tingkat pertama pada Hal 52 pada garis 3selengkapanya terdawak Il SATTARA DG SESE BIN DGMANGUNG melempar batu dengan tanganya kearah wajahkorban sebanyak 3 (tiga kali) sehingga mulut korbanmengeluarkan darah 30Hal lain juga terdapat terlinat keraguan majelis hakim olehkarena dalam pertimbanganya majelis hakim tingkat pertamaragu menentukan apakah wajah atau kepala korban yang ditujuperbuatan terdakwa Il sebagaimana pertimbanagan

Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor : 26/PTP-IL/32.01/400/2016 tanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh M.

Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;1 (satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan Teknis PertanahanDalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor : 26/PTPIL/32.01/400/2016 tanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh M.AMIN ARSYAD, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBogor;1 (satu) lembar fotokopi Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam NegeriNomor : 33/3201/IP/PMDN/2016 Nomor Perusahaan 1545.2016 tanggal03 Februari 2016;1 (satu) lembar fotokopi Surat ARM Cipta Mulia Development perihalSurat Kesepakatan

BDG1 (satu) lembar fotokopi berita acara rapat/musyawarahpembahasan penyelesaian tentang pembayaran lahan seluaskurang lebih 39.896 M2 lokasi di Desa Cimanggis Kec.Bojonggede tanggal 24 Oktober 2016;1 (satu) lembar fotokopi Risalah Pertimbanagan TeknisPertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Nomor :26/PTPIL/32.01/400/2016 tanggal 16 April 2016 yangditandatangani oleh M.

dan telahmempengaruhi kehidupan baik sosial, maupun ekonomimasyarakat khususnya masyarakat Larantuka;Namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa barang bukti dikembalikan kepadaPenuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.Hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yangmenyatakan bahwa barang bukti dikembalikan kepadaMasyarakat Penyimpan (Nasabah) LKF MITRA TIARA melaluiPenuntut Umum, oleh karena itulah kami mengajukan upayahukum banding.Ada beberapa pertimbanagan

Tentang Pokok Perkara Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas pendapat Majelis hakimdalam Pertimbanagan Hukumnya pada halaman 35 Surat Putusan Perkara aquo dalam kaitannnya denga Dalil Penggugat/Pembanding pada poin 7terhadap bunyi redaksi bersedia membeli yang kemudian diartikan belumterjadi pembelian (belum membeli) Objek Sengketa, sehingga tidak berhakmengajukan gugatan sebagai pemilik.Bahwa Tergugat/ Terbandingl, Tergugat/ Terbandingll, Tergugat/TerbandingIV, Tergugat/ TerbandingV dan Tergugat