Ditemukan 61588 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Kebijakan publik Keterbukaan publik Akuntan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PN SUMENEP TUN KIP
Register : 22-06-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 14/Pdt.Plw/2012/PN.Smp
Tanggal 7 Agustus 2012 — RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR.MOH ANWAR KABUPATEN SUMENEP (Pelawan)
MOH. SIDIQ (terlawan)
232 — 47
  • Mengabulkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 16 Januari 2012 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan) untuk sebagian;2. Menyatakan dokumen-dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moh.Anwar Kab. Sumenep berupa:a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2009 beserta perubahannya;b. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2011 (PAK);c. Seluruh Salinan Dokumen Kontrak kegiatan dan pekerjaan di RSUD Dr.H.Moh.Anwar Kab. Sumenep;d.
    TA.2011 termasuk bukti pembayaran atau kuitansi;adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) untuk menyediakan informasi publik tersebut setiap saat;4. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon (sekarang Pelawan) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Moh.Anwar Kab.
    yang beradadan dikuasai oleh badan publik negara maupun selain badan publik negara, sebagaimanamaksud dan tujuan diterbitkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;Menimbang, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan denganpenyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraanbadan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain
    yangberkaitan dengan kepentingan publik (Vide Pasal 1 butir 2 UU No.14 Tahun 2008 jis.
    Publik).
    Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara(khususnya Pemerintah Daerah berikut unsurunsur di bawahnya atau dalam perkara ini adalahPemerintah Kabupaten Sumenep cq.
    Tentunya maksud dan tujuan dari hak untuk memperoleh informasi sebagaimanadimaksud oleh UU No.14 Tahun 2008 adalah bukan untuk memberikan kemudahanpenggunaan informasi publik tersebut bagi perbuatan melawan hukum, maka dari alasanatau maksud dan tujuan yang bersifat khusus itulah, maka badan publik yang memberikaninformasi publik tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam memberikaninformasi publik yang dimiliki dan dikuasainya.
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 19-05-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Agm
Tanggal 1 Nopember 2021 — BENGKULU TENGAH
3.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik Toto Suharto dan Rekan
113 — 49
  • BENGKULU TENGAH
    3.Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik Toto Suharto dan Rekan
    Kepala Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO Dan REKAN(TNR), berkedudukan di JI.
    Rp. 858.165.142 Rp 506.100.142 = Rp.352.065.000 ( tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh lima riburupiah )Bahwa pada prinsipnya penggugat hanya meminta ganti rugi atastanah yang terkena pembangunan jalan Tol Lubuk Linggau curup Bengkulu supaya diralat nilainya karena terdapat diskriminasi dalampenilaian uang ganti rugi tanah tersebut, sedangkan untuk tanamtumbuh PENGGUGAT tidak berkeberatan dengan nilai ganti rugitanam tumbuh yang ditawarkan (daftar Nilai penggantian dari kantorJasa Penilaian Publik
    Dalam hal ini Appraisal/ KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) atau timpenilai bersifat independen yang memiliki lisensi untuk menilai tanahHalaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Agmyang bersertifikat dari kKementerian kKeuangan untuk menilai terhadaplokasi pembangunan jalan tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu..
    Perhitungan atau penilaian dari Appraisal/KJPP (Kantor JasaPenilaian Publik) bagaimana caranya menilai bangunan, luas tanah,posisi tanah, tanam tumbuh tentunya dalam hal ini pihakAppraisal/KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) sudah memilikikeahlian di bidangnya..
    Fotokopi Surat Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TotoSuharto dan Rekan sebagai Tim Penilai Pertanahan padaHalaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN AgmPelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Lubuk LinggauCurupBengkuluTahap : BengkuluTaba Penanjung (Sta 0000Sta 17+625) Desa Jumatdan Desa Penanding Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor:21.a/SK17.19/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tandaTIHI.1;2.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 27-03-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 295/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat:
Muhammad Ruslan
Tergugat:
1.Direksi BPD NTT Cabang Surabaya
2.Stefanus Sulayman
3.Dewi Susiana Effendy
4.Maria Baroroh SH Notaris PPAT Surabaya
5.Hamidi, Aries, Sudarmanto dan rekan Kantor Jasa Penilai Publik
6.Otoritas Jasa Keuangan
7.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
8.MARIA BAROROH, SH
9.HAMIDI, ARIES, SUDARMANTO&REKAN/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
10.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
177 — 43
  • Penggugat:
    Muhammad Ruslan
    Tergugat:
    1.Direksi BPD NTT Cabang Surabaya
    2.Stefanus Sulayman
    3.Dewi Susiana Effendy
    4.Maria Baroroh SH Notaris PPAT Surabaya
    5.Hamidi, Aries, Sudarmanto dan rekan Kantor Jasa Penilai Publik
    6.Otoritas Jasa Keuangan
    7.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
    8.MARIA BAROROH, SH
    9.HAMIDI, ARIES, SUDARMANTO&REKAN/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
    10.OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Dps
Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon:
1.DAVID IGLESIAS MEGIAS
2.SERGIO PLAZA RODRIGUEZ
3.ANA MARIA GRAGERA HERRERO
4.I KETUT BUDI ANTARA JAYA
Termohon:
4.PT. CHIRINGUITO DEL KABRON
5.FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS
6.NI KOMANG ARIASIH
181 — 82

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
    3. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;
  • Menyatakan bahwa Para Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
  • Menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan ditanggung setengah oleh Perusahaan atau Turut Termohon (PT.
    Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap TurutTermohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat,memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik TerdaftarDrs. Sri Marmo Djogosarkoro beserta dengan tim dibawah supervisinyauntuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT. ChiringuitoDel Kabron) secara menyeluruh untuk tahun buku sejak berdirinyaperusahaan dari tahun 2011 hingga tahun 2020;4.
    Chiringuito DelKabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasakepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Sri Marmo Djogosarkoro besertadengan tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan audit publik TurutHalaman 40 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsTermohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron berwenang mengajukanpemeriksaan audit publik terhadap PT. Chiringuito Del Kabron (Turut Termohon) ?
    Sri Marmo Djogosarkoro telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan penggantianterhadap Akuntan Publik Drs.
    Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap TurutTermohon (PT. Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat,memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik TerdaftarKetut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publikTurut Termohon (PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 12-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 137/Pdt.P/2021/PN Dps
Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon:
1.DAVID IGLESIAS MEGIAS
2.SERGIO PLAZA RODRIGUEZ
3.ANA MARIA GRAGERA HERRERO
4.I KETUT BUDI ANTARA JAYA
Termohon:
4.PT. CHIRINGUITO DEL KABRON
5.FRANCISCO JESUS IGLESIAS MEGIAS
6.NI KOMANG ARIASIH
64 — 0

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
    2. Menyatakan Para Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
    3. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan audit publik terhadap Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.
    Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;
  • Menyatakan bahwa Para Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
  • Menetapkan besar biaya pemeriksaan/honorium dari tim Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan ditanggung setengah oleh Perusahaan atau Turut Termohon (PT.
Pengadilan PN SUMENEP TUN KIP
Register : 08-05-2012 — Putus : 05-07-2012 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 09/Pdt.Plw/2012/PN.Smp.
Tanggal 5 Juli 2012 — BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP (Pelawan)
MOH. SIDIQ (Terlawan)
146 — 36
  • Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut; Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut; Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 006/I/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 18 April 2012 selanjutnya mengadili sendiri:1.
    Mengabulkan untuk sebagian permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 02 Januari 2012 yang diajukan Pemohon (sekarang Terlawan);2. Menyatakan dokumen-dokumen Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Sumenep berupa:a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA.2009 s.d. TA.2011 beserta perubahannya; danb. Dokumen Kontrak tiap-tiap kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan pada TA.2009 s.d.
    TA.2011 yang telah diauditadalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;3. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut setiap saat;4. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;5.
    Menyatakan bahwa seluruh informasi/dokumen yang dimohonkanoleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbukasehingga wajib dibuka, diberikan kepada pemohon dan diumumkankepada publik berdasar perintah UU No.14 Tahun 2008 tentang4Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Komisi Informasi No.1Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;3.
    dan telah mengatur pula kewajiban hukum bagisetiap badan publik untuk memenuhi hak setiap orang/warga negara atas informasi publik;Kewajiban hukum setiap badan publik dalam pemenuhanhak setiap orang dalam memperoleh informasi publiksecara jelas diatur dalam ketentuan:Pasal 4 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik disebutkan bahwa setiap orang berhakmemperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuanundangundang ini;Bahwa hak setiap orang atas informasi publik dapatdiperoleh
    publik, kecuali informasiyang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undangundang keterbukaan informasi publik;Pasal 9 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik disebutkan bahwa setiap badan publikwajib mengumumkan informasi publik secara berkala18Ketentuan di atas secara jelas pula mengatur kewajibanhukum bagi setiap badan publik untuk mengumumkaninformasi publik secara berkala sebagaimana diatur dandimaksud dalam Pasal 9 UU No.14 Tahun 2008 jo.
    KomisiInformasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa peraturan inibertujuan untuk (a) memberikan standar bagi badanpublik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik(b) meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layananinformasi publik yang berkualitas (c) menjaminpemenuhan hak warga negara untuk memperolehakses informasi publik dan (d) menjamin terwujudnyatujuan penyelenggaraan
    dan prasaranalayanan informasi publik, termasuk papan pengumumandan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situsresmi bagi badan publik negara (g) menetapkan standarbiaya perolehan salinan informasi publik (h)menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layananinformasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (i) memberikan tanggapan ataskeberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publikyang mengajukan keberatan (j) omembuat danmengumumkan laporan tentang layanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-05-2024 — Putus : 24-07-2024 — Upload : 25-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 315/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2024 — PEPC ADK)
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK - ERNST & YOUNG INDONESIA
3.A F F A N D I
15 — 16
  • PEPC ADK)
    2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK - ERNST & YOUNG INDONESIA
    3.A F F A N D I
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 18-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 665/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 16 Agustus 2023 — GRHA SAFA MULIA
2.MULIA WIRJANTO, MBA
3.ONG FENNY SUYANTO, SE
Tergugat:
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK JIMMY PRASETYO & REKAN
5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BAMBANG, ERNASAPTA & REKAN
6.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
Turut Tergugat:
6.PT. BALAI LELANG SEMPURNA
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA II
8.LIE WILLIAM LISSAN
37 — 31
  • GRHA SAFA MULIA
    2.MULIA WIRJANTO, MBA
    3.ONG FENNY SUYANTO, SE
    Tergugat:
    3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA
    4.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK JIMMY PRASETYO & REKAN
    5.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BAMBANG, ERNASAPTA & REKAN
    6.PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
    Turut Tergugat:
    6.PT. BALAI LELANG SEMPURNA
    7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SURABAYA II
    8.LIE WILLIAM LISSAN
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 20-12-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN KISARAN Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Kis
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
PT Socfin Indonesia Persero
Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Asahan
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara
3.Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
77 — 68
  • Penggugat:
    PT Socfin Indonesia Persero
    Tergugat:
    1.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Asahan
    2.Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara
    3.Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 04-01-2023 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 04-05-2023
Putusan PN BOGOR Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bgr
Tanggal 16 Maret 2023 — ROSIDAH
2.MAHMUD SIREGAR
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kota Bogor
2.Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
119 — 44
  • ROSIDAH
    2.MAHMUD SIREGAR
    Tergugat:
    1.Pemerintah Daerah Kota Bogor
    2.Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan Rekan
    3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-01-2024 — Putus : 20-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 20 Mei 2024 — Penggugat:
Umaryadi
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
47 — 0

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN:

    Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KM.1/2023 tentang Sanksi Pencabutan Izin Akuntan Publik Kepada Akuntan Publik Umaryadi, tanggal 29 Oktober 2023, sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;

    DALAM EKSEPSI:

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima
    ALAM POKOK PERKARA:

    Menolak gugatan Penggugat

Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 04-09-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 24-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Srg
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
1.Mohamad Omit
2.Rasudin
Tergugat:
1.Dinas Kementerian PUPR Serang
2.Badan Pertahanan Nasional BPN Serang,
3.PT.Sucofindo Appraisal Utama melalui KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny,dan rekan
6 — 2
  • Penggugat:
    1.Mohamad Omit
    2.Rasudin
    Tergugat:
    1.Dinas Kementerian PUPR Serang
    2.Badan Pertahanan Nasional BPN Serang,
    3.PT.Sucofindo Appraisal Utama melalui KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny,dan rekan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Plk
Tanggal 9 Februari 2022 — Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta c/q. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya
3.H. Rofii. S.H.
4.Santoso
5.Abdul Haris
6.Karolina Metty
7.Ferry Setiawan
8.Bachtiar
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya
110 — 41
  • Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta c/q. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya
    3.H. Rofii. S.H.
    4.Santoso
    5.Abdul Haris
    6.Karolina Metty
    7.Ferry Setiawan
    8.Bachtiar
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 01-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 603/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 22 September 2021 — SOESAMINTO, SH, MH
Terbanding/Penggugat : Halilah
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bangkalan
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik
43 — 31
  • SOESAMINTO, SH, MH
    Terbanding/Penggugat : Halilah
    Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bangkalan
    Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik
    Devisi Hukum BadanPengembangan Wilayah SurabayaMadura, dkk, semula sebagai Tergugat I,selanjutnya sebagai Pembanding ;MELAWANHalilah, beralamat di Dusun Girilaya 4/ 32, RT.004 RW.008, Kelurahan BanyuUrip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada MochammadSaichu,S.H.M.H. dkk Advocat berkantor di Perum Soka Park Blok IndahNomor.11 Socah, Bangkalan, semula sebagai Penggugat selanjutnyasebagai Terbanding;Kepala Kantor Jasa Penilai Publik
    Bahwa dalam pembebasan tanah milik Penggugat tersebut BadanPengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) atau Tergugat mengunakanKantor Jasa Penilai Publik ( KJIPP Immanuel, Johnny & Rekan ) sebagaipenaksir /Appraisal yang menentukan harga tanah, bangunan dan pohonyang berada ditanah yang terkena pembebasan;.
    Bahwa dalam hal pengadaan tanah seperti tersebut diatas yang dilakukanoleh Tergugat I, Tergugat Il adalah Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPPImmanuel, Johnny & Rekan ) yang beralamat : Graha Sucofindo , JalanRaya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, adalah kantor penaksir / Apprisialyang ditunjuk oleh Tergugat untuk melakukan penaksiran harga tanah,bangunan dan pohon atas pembebasan tanah milik Penggugat;2.
    Pelaksanaan konsultasi publik ini dilakukan ditempat rencanapembangunan untuk kepentingan umum atau ditempat yang telahdisepakati, hal ini sesuai dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum jo Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum;5.
    Bahwa sSelanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Penilaiyaitu Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johnny & Rekan yangselanjutnya disingkat KJPP;9. Bahwa setelah Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Penilai,maka Penilai akan melaksanakan Penilai bidang per bidangberdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi meliputi : tanah, ruangatas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yangberkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai;10.
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN PONOROGO Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Png
Tanggal 22 April 2021 — Pemohon:
Edi Jarwanto
Termohon:
1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN
88 — 84
  • Pemohon:
    Edi Jarwanto
    Termohon:
    1.Kementerian PUPR cq Direktorat Jenderal SDA cq Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
    2.Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo (Bupati Ponorogo)
    3.Kantor Jasa Penilaian Publik ANDI TIFFANI DAN REKAN
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Kln
Tanggal 9 Desember 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
70 — 17
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
    2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Kln
Tanggal 10 Desember 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
96 — 24
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
    2.Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 24-08-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Smn
Tanggal 10 Oktober 2022 — Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman
103 — 85
  • Penggugat:
    1.Suroto
    2.Sujilah
    Tergugat:
    1.Bupati Sleman
    2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
    Turut Tergugat:
    Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 17-11-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN KISARAN Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kis
Tanggal 25 Januari 2024 — PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN
49 — 0
  • PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
    2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
    3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 08-05-2012 — Putus : 05-07-2012 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 9/PDT.G/2012/PN.SMP
Tanggal 5 Juli 2012 — Penggugat:
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP
Tergugat:
MOHAMMAD SIDIQ
60 — 15

  • MENGADILI

    • Menerima keberatan/perlawanan yang diajukan oleh Pelawan (dahulu Termohon) tersebut;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara sengketa informasi publik tersebut;
    • Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 006/I/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012 tanggal 18 April 2012 selanjutnya mengadili sendiri:
    1. Mengabulkan untuk sebagian permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal
    TA.2011 yang telah diaudit

    • adalah informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;

    1. Memerintahkan Termohon (sekarang Pelawan) untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut setiap saat;
    2. Menolak permohonan yang lain dan selebihnya;
    3. Menghukum Termohon (sekarang Pelawan) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini pada kedua pemeriksaan tersebut, yang dalam pemeriksaan