Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-01-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 6/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Mei 2020 — Penggugat:
SITI AMPULAN PANGGABEAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN WILAYAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Intervensi:
REFIN TUA SIMANULLANG
8546
  • KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwaunsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokokyang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
    diatasnya terbit objek sengketa akanHalaman 52 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUNMDNtetap Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum adanya pembatalantersebut atau adanya dasar lain yang menyatakan Penggugat masihmempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam objek sengketadengan bukti surat yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan bidangtanah;Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak mempunyai hubunganhukum (Causal
Register : 01-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — SAHRUL HIDAYAT, MULYADI BIN RAKWAN, AHMAD NAWAWI, ADE MAULANA SALEH, AMING HAERUDIN, KULILAMRI, MOHAMMAD JEMBAR, MSI VS BUPATI TANGERANG;
15970 Berkekuatan Hukum Tetap
  • standing yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki /egalstanding untuk mengajukan Permohonan Keberatan Uji Materiil keMahkamah Agung, sebagai berikut:...bahwa setiap pemohon harus:(i) salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum tersebut di atas;(ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;(ii) hak yang bersangkutan memang dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan di bawah undangundang yangdipersoalkan;(iv) timbulnya kerugian dimaksud terdapat hubungan sebab akibatatau hubungan kausal (causal
    Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam hurufB angka 6 permohonan a quo karena berdasarkan uraian dalamangka 5 huruf B Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon diatas ternyata tidak ada kerugian yang secara nyata diderita olehPemohon atau tidak ada potensial kerugian yang mungkin akandiderita oleh Pemohon yang menurut penalaran yang wajar dapatdipastikan akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannya ObjekPermohonan sehingga tidak terdapat hubungan kausal atauhubungan sebab akibat (causal
Register : 08-12-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Mpw
Tanggal 12 Juni 2017 — SUNOTO SOEMARNO, SUTIONO SOEMARNO, GUNAWAN PERAJOGO, RIDWAN PRAYOGO, LINAYATI PERAYOGO, HERMAWAN PRAYOGO, BONG LIEE LENG, TJHIA KHOENG MENG, M E L A W A N 1. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Cq. Bupati Kubu Raya, 2. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya, 3. Maryono HS, selaku Direktur Utama PT Wirata Daya Muktitama,
19620
  • Adanya hubungan causal antara perobuatan dan kerugian.
    Untukmemcahkan hubungan causal antara perouatan melawan hukumdengan kerugianJadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Mpwe Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUHPerdatae Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdatae Untuk
Putus : 27-04-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1457 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 27 April 2011 — DJAMALUDIN MASUKU, S.H
353316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti telah menerapkan suatu peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Unsur yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;Kekeliruan Judex Facti dalam menafsirkan pengertian unsur tersebutdapat terlinat dalam pertimbangannya pada halaman 95 sampai dengan97, sehingga diberikan tanggapan sebagai berikut yaitu :e Judex Facti menggunakan pendekatan Teori Sebab Musabab(Causal Verband) yaitu Teori Adequate Veroorzaking (penyebabyang bersifat dikirakira) bahwa suatu hal
    layakdihuni dan masih ada sisa 24 (dua puluh empat) unit rumah KAT yangbelum dibangun, sehingga tidak ada azas manfaat dari kegiatanpembangunan 50 (lima puluh) unit rumah KAT yang dapatdinikmati oleh warga masyarakat Desa Waifual, Kecamatan AruUtara, Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2006 :Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas adalah jelas Judex Facti telahsalah dan keliru menerapkan Unsur yang dapat merugikan KeuanganNegara dan Perekonomian Negara dengan metode pendekatan TeoriSebab Musabab (Causal
Putus : 27-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1431 K/Pdt/2017
Tanggal 27 September 2017 — DAELAMI VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR BESAR JAKARTA cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY SURABAYA, diwakili oleh Drs. Dasuki Amsir, MM., selaku Pemimpin Kantor Wilayah Surabaya dan DAELAMI, selaku Direktur CV Aneka Usaha
4325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanyang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut, dan dengan demikian, ada 4 (empaft)unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaituadanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut
Register : 20-03-2018 — Putus : 19-08-2016 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 19/PDT.G/2016/PN Gns
Tanggal 19 Agustus 2016 — SIDJODJO HERWANTA sebagai PENGGUGAT. Melawan SAFUAN JAUHARI, SH, MM, sebagai TERGUGAT DKK
6533
  • Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
    Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian terdapat dua teori: Conditions sine qua non, dimanamenurut teori ini orang yg melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggungjawab jika perbuatannnya conditions sine qua nonmenimbulkan kerugian ( yang dianggap sebagai suatu sebab dari suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yg harus ada untuk timbulnyaakibat).Adequateveroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggungjawab untuk kerugian yg selayaknya
    Terdapat hubungan causal jikakerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yangdapat diharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. .Jadi secarasingkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabanya didasarkan pada pasal 1364 BW.
Register : 16-09-2012 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2014 — CARTJE B. TALAHATU >< Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Komunikasi dan Informatika
879
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
    Untuk memecahkanhubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teoriyaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sinequa non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat); Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian
    yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari padaperbuatan melawan hukum;Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layakmerupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perouatan melawan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dihubungkan denganketerangan saksi TOMY PATTISINA ternyata bahwa rumahtempat tinggal Penggugat adalah di Penggilingan Tengah No. 74 Rt/Rw. 004/006Kebalen, Babelan, Bekasi;Menimbang bahwa berdasarkan bukti
Register : 05-08-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 114-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Kornelis Ginting Suka Serka NRP 31930590721171
4219
  • Subekti, Anggota Majelis Widojati Wiratmo Sukitodan Asikin Kusumah Atmaja telah memberikan putusan sebagai berikut"Dalam hal penuduhan delik Hanya secara sempurnadipertimbangkan adanya hubungan causal antara perbuatanpenyerahan dan turut serta melihat penyerahan Narkotika.13.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untukmembela diri dihadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranyaMajelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan kembali PutusanYudexfactie Pengadilan Militer 102 Medan di atas, karena
Putus : 17-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 5/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 17 Maret 2017 — KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. KEPOLI-SIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu : 1. AKBP M. FARIDL DJAUHARI, SH. (KASBBDI BANKUM BIDKUM POLDA KALTIM); 2. AKBP DR. ARY ACHIYAT, S.H., M.H. (ADVOKAT MADYA BIDKUM POLDA KALTIM); 3. AKP ROKHMAD, SH.,MH (ADVOKAT PRATAMA 2 BIDKUM POLDA KALTIM; 4. IPTU NAINURI SUHADI, SH.,Mhum. (ADVOKAD PRATAMA 1 BIDKUM POLDA KALTIM); 5. PENATA TK I IMAN ROCHAMAN, SH. (PAUR LUHKUM SUBBID SUNLUHKUM BIDKUM POLDA KALTIM).UR PANGARIBUAN &ASSOCIATES”, yang beralamat Jl. Syarifuddin yoes 99 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 9 Mei 2016 dibawah nomor : W18-U4/HK.02.1/V/2016; Selanjutnya disebut PEMBANDING semula Tergugat; M E L A W A N : 1. M. MAKHRONI, beralamat di Jalan Tahir RT. 01 Kuala Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Drs. HM. ANDREAS Y. SUTRISNO,SH.,MM dan Drs. ASIR, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Delima Dalam Blok C RT. 53 No. 15 Smarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat kuasa khusus tertanhggal 05 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 11 Juni 2015 Nomor : W18-U4/93/HK.02.1/VI/2015; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Penggugat ; 1. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA, berkedudukan hukum di Jalan A. Yani No. 22Tenggarong Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat
7923
  • telahmelakukan perbuatan melawan hukum, sebagai perbuatan yangHalaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 5/PDT/2017/PTSMRmelanggar undangundang, bertentangan dengan hak oranag lain,bertentgangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengankesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutandalam masyarakatt baik terhadap diri sendiri maupun orang lainsehingga dalam poin 5 pada pokok perkara Tergugat harusmengembalikan tanah yang dianggap milik Penggugat adalah suatuyang tidak ada hubungan causal
Putus : 17-12-2015 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Mad
Tanggal 17 Desember 2015 — - Muljadi - Wahyu Ginaryanto
10036
  • Adanya hubungan causal;(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst,SH. hal. 9194);Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas bersifatkomulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatanmelawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur pasal1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudahArrest 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baikhak
Putus : 24-02-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUMAJANG Nomor 21/PID.SUS/2014/PN.Lmj
Tanggal 24 Februari 2014 — Eko Rusadianto
505
  • Perampasan benda milik seseorang yang tidak terlibatdalam tindak pidana tertentu atau tidak dijatuhi hukuman pidana pokok pada dasarnyamerupakan pelaksanaan pidana tambahan yang bersifat berdiri sendiri (fakultatif)dimana hal tersebut dilarang oleh undangundang.Jadi dengan merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP dalam perkara initidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verband) antara kesalahan terdakwasebagai pelaku tindak pidana dengan perampasan truck warna Kuning Merah No Pol N9537 UZ
Putus : 20-08-2015 — Upload : 21-06-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 255/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 20 Agustus 2015 — 1. ARI SUTOPO, dkk melawan Direktur PT. Bank PUNDI Indonesia: beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 301 Semarang
2413
  • Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsurdimaksud.Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atasdihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukumyang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Tergugat tidakmelakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkankerugian kepada Para Penggugat, karena unsurunsur perbuatanmelawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh ParaPenggugat.6.
Register : 21-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/TUN/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — RAUF TIKA, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. NY. GRACE FLORENTINA;
5324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndangNo. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan bahwa : PutusanPengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukandan hal yang terjadi dalam persidangan selama segketa itu diperiksa;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hal.9 s/d hal.12 yang pada pokoknya mengatakan tidak ada hubungan hukum (Causal
Register : 05-09-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN JENEPONTO Nomor 101/Pid.B/2016/PN.Jnp
Tanggal 2 Nopember 2016 — Herman Dg Toya bin Mangngu
8316
  • centimeter kali lima centimeter tembus padabagian bawah ketiak kiri dengan ukuran dua centimeter kali satucentimeter dengan jarak antar tusukan kurang lebih empat puluhcentimeter koma tepi luka rata koma dinding Iluka bersin koma sudut lukatajam dan tidak ada jembatan jaringan yang diduga sebagai penyebabHalaman 23 dari 27 putusan pidana nomor 101/Pid.B/2016/PN Jnpkematian sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor:03/PKM/BKL/V1V/2016 tanggal 6 Juli 2016;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal
Putus : 24-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 135/Pid.B/2014/PN Msb
Tanggal 24 Desember 2014 — TITENG als. BAPAK MASLAN
6617
  • Menghilangkan Nyawa Orang LainMenimbang, bahwa mengenai unsur "menghilangkan nyawa oranglain" dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaknipertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya suatu kematian dan ketiga,adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatandengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain) ;Menimbang, bahwa mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalambentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatantersebut.
    Dari hasilpemeriksaan didapatkan beberapa luka di leherkanan, lengan kanan atas, lengan kanan bawahdan dada kanan akibat trauma benda tajamMenimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband antara wujudperbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenaladanya beberapa teori seperti : teori syarat conditio sine qua non atau teorikhusus, dan lainlain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verbandadalah arrest
Register : 08-05-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 295/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Maret 2014 — HUSNI AZIZ,BA SUHAIBAH NELMAN BT CHATIB DARUSAM DARTO SUPRAPTO RUSMINIATI M e l a w a n PT. ASSURYANIYAH CIPTA PRIMA
13580
  • Selain itukerugian immaterial Para Penggugat merasa malu yang tidakterhingga dengan teman sejawat, tetangga,saudarasaudaranyaatas informasi keberangkatan haji namun ternyata tidakberangkat, oleh karenanya berakibat psikis/psikologis paraPenggugat merasa tergoncang bathinnya.15..e Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, yaitudengan adanya sikap Tergugat yang telah menjanjikan sesuatukepada Para Penggugat akan tetapi nihil, mengeluarkan chequebodong nyatanyata telah menimbulkan kerugian
    Selain itu kerugian immaterialPara Penggugat merasa malu yang tidak terhingga dengan temansejawat, tetangga, saudarasaudaranya atas informasi keberangkatanhaji namun ternyata tidak berangkat, oleh karenanya berakibat psikis/psikologis para Penggugat merasa tergonjang batinnya.15..d Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, yaitudengan adanya sikap Tergugat yang telah menjanjikan sesuatukepada Para Penggugat akan tetapi nihil, mengeluarkan chequebodong nyatanyata telah menimbulkan kerugian
Register : 23-09-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 01-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — AGA YUDISTIRA, DKK VS WALIKOTA CIREBON;
9248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 63 P/HUM/2013meragukan jika Para Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifikdan potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi danhubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunyaperaturan a quo;Bahwa para Pemohon tidak jelas dalam menguraikan kepentingan dankedudukan hukumnya (obscuur libel), apakah bertindak sebagai peroranganwarna Negara Indonesia ataukah asosiasi tempat hiburan malam KotaCirebon;Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh
    Timbulnya kerugian dimaksudterdapat hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (causal verband), danapabila permohonan yang bersangkutan dikabulkan, maka kerugian yangbersangkutan memang dapat dipulihnkan kembali dengan dibatalkannya objekpermohonan hak uji materiil dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbuktiPemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki /egal standingdalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunyaPeraturan Daerah
Upload : 19-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Ir.Nickson Tarigan, Msi
9628 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerapan azas causaliteit yang kabur.Bahwa judex facti telah keliru menerapkan pengertian azas causaliteitdengan rangkaian Pasal 55 KUHPidana yang seolaholah PemohonKasasi I/Terdakwa ikut berperan dalam keadaan yang menyertai.Padahal seharusnya judex facti membuat suatu penilaian suatu causaldengan perbuatan dengan pengertian hubungan causal denganperbuatan.
    Sebab judex facti membuat suatu analisa fakta hukummengenai hubungan causal terhadap perbuatan yang dilakukanPemohon Kasasi I/Terdakwa ternyata kabur dan tidak membuat suatuanalisa apakah merupakan sebab ke akibat (apriory) atau perubahanakibat ke sebab (a posteriory);Bahwa jika dilinat dari pengertian a priory dan a posteriory, makaPemohon Kasasi /Terdakwa tidak dapat dinyatakan melakukan suatukeadaan yang menyertai terhadap perbuatan kontraktor dan jugaperbuatan Pemimpin Kegiatan dan Pengawas Lapangan
Putus : 30-03-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2864 K/Pdt/2009
Tanggal 30 Maret 2010 — DWI BIJANTO VS MULYADI dan SULAMI , DKK
4933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dahulu walaupunada verset, banding, maupun kasasi ;Namun apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat llltelah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :GUGATAN KABUR ( Obscuur Libel ) :bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur danteknis hukum acara perdata yakni tidak menyebutkan Perihal / JenisGugatan ;bahwa Penggugat secara tegas tidak menyebutkan alas hakdan causal
Putus : 07-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 14/PDT.G/2013/PN.BLG
Tanggal 7 Oktober 2014 — Langgak Sorta Br Manurung (Op.Sondang), DKK Lawan Dorang/ Petrus Manurung, DKK
5746
  • 2 halaman 4,Poin 2 halaman 5, Poin 1 halaman 6 maupun pada Petitum poin 12;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari PerbuatanMelawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:e Ada Kesalahan;e Ada Kerugian;e Harus ada hubungan causal