, ternyatabenar, Termohon punya hutang Rp. 196.000.000, (seratus sembilan puluhenam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon, buktibukti terlampir;Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2014, Pemohon dalam kondisi sakitmemaksakan diri pulang ke Cengal dengan niat utama menceraikanTermohon secara sirri (diketahui Rt, Rw, kedua orangtua Termohon dantokoh masyarakat) pada tanggal 05 Februari 2014 Pemohon menjatuhkantalak cerai (talak 3), kedua surat nikah dan suratsurat berhargadikumpulkan di tempat yang netral

., dan Sev Netral H.Halawa, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh HakimKetua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN PlwManidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan,serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H.Sev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Hj. Manidar, S.H., M.H.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Plw

sehingga Tergugat tidakbisa diajak musyawarah mengenai permasalahan dalam rumh tangga,karena setiap Penggugat dengan Tergugat bermusyawarah mengenalpermasalahan sekecil apapun dalam rumah tangga, ujungujungnyaTergugat pasti marah bahkan Tergugat tega menyakiti badan Penggugatseperti menendang Penggugat hingga Penggugat kesakitan, dan haltersebut diperkeruh dengan orang tua Tergugat yang juga selalu ikut campurpada setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,namun tidak bisa bersikap netral

Darwis binti Darwis Badurasyidi, umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman diDepan Warnet Netral, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila,Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Penggugat;melawanRonal Bumulo bin Rum Bumulo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Depan Gilingan PadiMutiara, Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten BoneBolango, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah

pemilih dan juga ikut menyaksikan jalannya upacarapembukaan, berdiri dan mendatangi ke meja panitia kKemudian meminta 1 (Satu)lembar kartu suara untuk dicocokan dengan contoh alat peraga yang ditempel dipagar pagar jalan desa yang dibawa oleh Terdakwa AGUS WARSITO yangmenurut Terdakwa AGUS WARSITO bahwa alat peraga tersebut adalah kartusuara yang asli, kemudian Terdakwa AGUS WARSITO meminta kepada panitiaagar pelaksanaan pilkades di tunda, dengan kata kata "saya minta pilkadesditunda, panitia tidak netral

karena keputusan BPD sudah bulat maka panitia meminta kepadaBPD agar hal tersebut diumumkan langsung kepada warga masyarakat bahwapilkades ditunda, selanjutnya ketua BPD saksi JONO keluar dari ruangan balaidesa menuju tempat pemungutan suara dan mengambil microfon yang ada dimeja panitia, selanjutnya mengumumkan kepada warga bahwa pilkades ditunda pelaksanaanya bulan depan, dengan kata kata "berdasarkankesepakatan anggota BPD maka pilkades ditunda satu bulan kemudian denganalasan panitia tidak netral

Bahwa, Judex Facti juga tidak menerapkan undangundang karenamengajukan 4 (empat) orang saksi dari Kepolisian yang menangkap ParaTersangka/Terdakwa, yang pasti akan berorientasi untuk membuktikanapa yang dia tangkap sehingga tidak lagi obyektif, keterangannya pastimemberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keteranganpadahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenarmemberikan keterangan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (videpenjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)..

Bahwa bersama ini kami sampaikan pertimbangan hukum dalam PutusanMahkamah Agung Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yaitu :Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyaikepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasildi pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan ataumenyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan, padahal yangdibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenar diberikanketerangan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (vide penjelasanPasal

permainan judi jenis kartu remidengan sistem sum tengah.Menimbang, bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang duduk dipos rondadengan posisi melingkar mengelilingi kartu dan uang, dan cara para terdakwa bermainjudi kartu jenis remi tersebut yakni dengan cara salah satu terdakwa membagi kartu remidengan masingmasing terdakwa sebanyak 7 (tiga) kartu, namun yang membagimendapatkan 8 (delapan) kartu dan setelah dibagi salah satu terdakwa membuka salahsatu kartu dan kartu tersebut menjadi joker (kartu netral

sum tengah.Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor418Pid.B/2015/PN.GnsMenimbang, bahwa pada saat itu para Terdakwa duduk dipos ronda denganposisi melingkar mengelilingi kartu dan uang, dan cara para terdakwa bermain judi kartujenis remi tersebut yakni dengan cara salah satu terdakwa membagi kartu remi denganmasingmasing terdakwa sebanyak 7 (tiga) kartu, namun yang membagi mendapatkan 8(delapan) kartu dan setelah dibagi salah satu terdakwa membuka salah satu kartu dankartu tersebut menjadi joker (kartu netral

) karena bermain judi kartu jenis remidengan sistem sum tengah.Menimbang, bahwa pada saat itu para Terdakwa duduk dipos ronda denganposisi melingkar mengelilingi kartu dan uang, dan cara para terdakwa bermain judi kartujenis remi tersebut yakni dengan cara salah satu terdakwa membagi kartu remi denganmasingmasing terdakwa sebanyak 7 (tiga) kartu, namun yang membagi mendapatkan 8(delapan) kartu dan setelah dibagi salah satu terdakwa membuka salah satu kartu dankartu tersebut menjadi joker (kartu netral

2021/PTUN.SMG, Hal. 11 dari 120Kepala Desa No. 1 tibatiba maju ke depan meminta waktu untukmemberikan tanggapan namun ditolak oleh Ketua Panitia, namunkonyolnya justru Ketua Panitia sendiri berpidato mewakili calonKepala Desa No.1 menanggapi visi dan misi Penggugat padahaldalam penyampaian visi misi tidak ada sessi tanggapan/Tanya jawab,tindakan Ketua Panitia Pemilihan yang mewakili Calon Kepala DesaNo. 1 menyampaikan tanggapan atas visi misi Penggugat tersebutjelasjelas menunjukkan sikap tidak netral

Hal ininampak pada ketentuan Pasal 9 Ayat (6) Perbup Pati Nomor 88Tahun 2020 yang menyatakan(6) Pembentukan anggota Panitia Pemilihan oleh BPDdilaksanakan atas asas netralitas dan profesionalisme.Bahwa ketentuanketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwasannya dalam penyelenggaraan Pilkades di KabupatenPati, jaminan pelaksanaan Pilkades secara netral menjadiprioritas utama. Bahkan anggota Panitia Pilkades yang terbuktibersikap tidak netral, maka akan diberhentikan.

Sebagaimanadiatur dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f Perbup Pati Nomor 16Tahun 2021 yang menyatakan:(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c karena :f. bersikap tidak netral dan memihak kepada salahsatu Bakal Calon Kepala Desa atau Calon KepalaDesa.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perbup PatiNomor 16 Tahun 2021, pemberhentian anggota Panitia Pilkades(in casu yang bersikap tidak netral) dituangkan dalamKeputusan BPD;Bahwa selama proses Pilkades

Desa Tawangrejo KecamatanWinong Kabupaten Pati, tidak ada satu pun anggota PanitiaPilkades yang diberhentikan berdasarkan Keputusan BPDakibat bersikap tidak netral;Demikian juga tidak ada laporan/pengaduan baik kepada PanitiaPengawas Tingkat Kecamatan maupun Panitia PengawasTingkat Kabupaten berkaitan dengan netralitas anggota PanitiaPilkades Desa Tawangrejo;Hal ini membuktikan bahwa selama proses Pilkades DesaPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 58 dari 120Tawangrejo, Panitia telah bersikap netral

Bahwa PENGGUGAT yang mendalilkan jika Panitia PilkadesDesa Tawangrejo bersikap tidak netral sebagaimana positagugatan PENGGUGAT poin ke9 dan poin ke11 jelasjelasargumentasi yang mengadaada, tidak terbukti benar dan tidakberalasan menurut hukum.

. , Sev Netral H. Halawa, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar,SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadirioleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secaraelektronik;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Muhammad Ilham Mirza, S.H. Joko Ciptanto, S.H., M.H.Sev Netral H.

atasnya masih belum ada kepastian siapa yang sahmenurut hukum memiliki tanah tersebut ;Bahwa atas pernyataan Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tinggi Surabaya setelah membaca Surat Dakwaan dariJaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik mengenaikepemilikan tanah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon manggatersebut adalah sangat menyesatkan dan tidak sesuai denganfakta hukum yang sebenarnya, sehingga dalam hal ini MajelisHakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya terkesan kurangObjektif dan kurang Netral

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PengadilanNegeri Gresik dalam memeriksa perkara Pemohon Kasasi (semulaTerdakwa/Pembanding) terutama mengenai pemeriksaan adanya BarangBukti sudah bertentangan dengan yang diamanatkan pada Pasal 181ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ;Bahwa berkaitan dengan keberatan pertama tersebut, MajelisHakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya kami anggap telah bersikaptidak objektif dan tidak netral

., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza,S.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa secara elektronik.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Muhammad Ilham Mirza, S.H.

,M.HHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN PlwSev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Ramadhani Puji Lestari, S.HHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Plw

., dan Sev Netral H.

., M.H.Sev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN PlwAliludin, S.H.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Plw

,M.H, dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi paraHalaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN PlwHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.Sev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Desi Yulianda, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Plw

pasal 3 ayat (1), (2),dan (3) UndangUndang 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaianmenyatakan: a Pasal 3 ayat (1)Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugasuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur,adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, danpembangunan;; b Pasal 3 ayat (2)Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Pegawai Negeri harus netral

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa diperoleh fakta hukumbahwa alasan penerbitan objek sengketa a quo adalah karena Penggugat telahmenjadi anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan NPA0001309.20.09.24021959 terhitung mulai tanggal 22 April 2013 sebelumPenggugat mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 MeiMenimbang, bahwa hakikat Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadianggota Partai Politik adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparaturnegara harus netral

seolaholah pemilik sepeda motor;Bahwa sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha JupiterZ tersebut sambil memasukkan kunci bentuk huruf T tersebut ke lobangkunci kontak sepeda motor itu sambil memutarmutarnya seolaholahmembuka sepeda motor itu pakai kuncinya dan setelah kunci bentukhuruf T tersebut masuk dimana Terdakwa berusaha untuk memutarnyadengan kuat ke arah kanan dengan tujuan supaya bisa di netralkan dansepeda motor itu bisa hidup, namun belum sempat berhasil Terdakwaputar sampai bisa Netral

;------------------------------------------------------------ 2 (dua) potongan patahan kursi plastik warna merah ;---------------------------------- 3 (tiga) potongan patahan papan kayu;------------------------------------------------------- 2 (dua) buah batu tanah;-------------------------------------------------------------------------- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 18/Pid.B/2015/PN Gst terdakwa atas nama Fangaroo Waruwu alias Ama Netral

Bahwa kemudian mengenai Turut Tergugat II (Anmadul Kasasi, S.T.) yangselama ini selalu bersikap netral tidak memihak kepada siapa pun baikkepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat tetapi dalamperkara ini nampaknya Turut Tergugat II mulai memberi dukungan danberpihak kepada Tergugat I.15.

Bahwa Turut Tergugat Il pernah berbicara dengan Penggugat (kuasadalam Penggugat) di rumah kediaman Turut Tergugat II membahas danmembicarakan tentang objek sengketa yang pada dasarnya Penggugat menayakan kepada Turut Tergugat Il apakah Turut Tergugat II maubersama Para Penggugat mengajukan gugatn ke Pengadilan NegeriSumbawa Besar atas objek sengketa melawan Para Tergugat, namun TurutTergugat Il menjawab Penggugat dengan ucapan dan katakata inginbersikap netral terhadap perkara ini, tetapi disisi

yaitu melanggar pasal 49 ayat 1Undangundang No.10/1998 tentang PERBANKKAN ;Penegakan hukum dewasa ini oleh badanbadan Peradilan mencerminkanketidakadailan yaitu hanya bisa menjerat orangorang yang lemah saja seperti Saya/Terdakwa, akan tetapi tidak bisa menjerat orangorang kuat, contoh kasus direksiPT.BANK BTPN ;1B MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGER CIANJUR TIDAKNETRAL DAN PANITERA PENGGANTINYA BERBUAT CURANG.Pada azasnya Hakim atau Majelis Hakim badan peradilan dalam menanganiperkara harus bertindak netral

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Malas Membaca Berkas : MajelisHakim Pengadilan Negeri Cianjur telah bertindak tidak NETRAL atauBERBELOT, Bersekongkol dengan JPU dan dalam putusannya tidakmempertimbangkan serta memperhatikan PLEDOI dari Saya/Terdakwa dan atauPenasehat Hukum Saya/Terdakwa di tambah dengan Panitera Penggantinyadengan Melawan Hukum Merekayasa Hasilhasil Sidang terutamamemutarbalikkan keterangan saksisaksi yang bertentangan dengan PrinsipPrinsip Negara Hukum yang berdasarkan

,Sev Netral H. Halawa, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 19 Agustus2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Hj. Manidar, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Jetha Tri Dnarmawan, S.H. Nurrahmi, S.H., M.H.Sev Netral H. Halawa, S.H.Panitera Pengganti,Hj. Manidar, S.H.

Bahwa putusan P4P tidak seimbang atau netral menilai buktibukti/keteranganketerangan yang diajukan perusahaan denganketerangan yang diberikan oleh Pekerja, sehingga keputusan tersebutlebih menguntungkan pihak Pekerja ;4. Bahwa putusan P4P mewajibkan perusahaan membayar kekuranganbonus tahun 2001 sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribuHal. 5 dari 7 hal. Put.