SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

SOEDARDJO SA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKomplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, RT/RW. 024/008, Desa/KelurahanSetu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang, pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN);Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL (BATAN), tempat kedudukan di Gedung Nomor 80,Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:Dr.

NuklirNasional dahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejakTanggal 01 Maret 1982 (vide lampiran P4);Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai NegeriSipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tanggal 1 Januari 2002berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri,Nomor 19/K tahun 2002 (vide lampiran P5);Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai PenelitiMadya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT01122008

mu Pengetahuan Indonesia (LIPI)Nomor 06/E/2009 (vide lampiran P38);Bahwa sesuai dengan Lampiran III Keputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di Rapat Koordinasi Bidang.

Tulislah tempat dibuat KeputusanAtasan Pejabat Penilai atas keberatantersebut;Berdasarkan Peraturan Kepala BadanTenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tentang Pedoman PenilaianPegawai Negeri Sipil melalui DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan diLingkungan Badan Tenaga NuklirNasional, Angka Ill. Tanggung jawabpelaksanaan penilaian, penyimpanan, danmutasi, A. Tanggung jawab PelaksanaanPenilaian, I.

Karena yangmempunyai33kewenanganmengeluarkanDP3 adalahterletak padaAtasan PejabatPenilai atauKepalaPTRKNBATAN (Vide Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor159/KA/XITI/2006).

ELA NURLAILA, dkkM E L A W A NKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia;Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon; Tempat kedudukan di Jalan RayaBojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman, KecamatanCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor: 560/1136/Hubin tertanggal surat24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHkKdisampaikan Mediator Bapak Zharwan dan Kepala Bagian HubunganIndustrial (Hubin) Bapak Suparman kepada PUK SPKEP PolypetPolyprima pada hari Senin 28 Mei 2012 di kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon.

Dinas Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tidakmelaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahyang baik, dan tidak melaksanakan kehatihatian dalammengeluarkan keputusan yang berimplikasi terhadap kepentinganmasyarakat (kami para pekerja);Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Surat Nomor960/1136/Hubin tertanggal surat 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisinan PHK yang telah dibuat olen Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaHalaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Surat Nomor960/1136/Hubin tertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisihan PHK: 2 22202 3. Mewajibkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat Nomor 560/1136/Hubintertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHK;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menggelar mediasi antaraPT.

Polyprima Karyareksa dan PUKSPKEP PolypetPolyprima tanggal 19 April 2012, 25 April2012, dan 1 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/1847/Hubin tanggal 07 September 2009, perihalPenjelasan dan tanggapan atas PHK sepihak (fotokopisesuai dengan asli); 25 ==" Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/2160Hubin tanggal 15 Oktober 2009, perihalJawaban Penegasan Status Hubungan Kerja (fotokopisesuai dengan asli);"Surat dari Dinas Tenaga Kerja

Penggugat:
1.BAROKAH
2.DIAN AGUSTINA
Tergugat:
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

(fotokopidari fotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3946/1.831, tertanggal 13Mei 2013, Perihal: Panggilan Dinas.

(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran.

(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas.

Bukti T5 BPAGESurat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6078/1.831, tertanggal 15Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokop1) ;Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat PekerjaNasional DPD SPN DKI Jakarta.

Bukti T6A : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5955/1.831, tertanggal 10Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;12. Bukti T6B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6582/1.831, tertanggal 30Juli = =2013, Perihal : Anjuran.

Melawan KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN), Bertempat tinggal Komplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, Rt/Rw.024/008, Desa/Kelurahan Setu Kecamatan Setu, Kota Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai ................. cece eee ee eneee PENGGUGAT;LAWANKEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN); Berkedudukan Gedung nomor 80, Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Sugiyanto;NIP : 19650323 199009 1 001; Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha PTRKN; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan diJl.

Nuklir Nasionaldahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejak Tanggal 01 Maret 1982(vide lampiran P4); Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai Negeri Sipil diBadan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Tanggal 01 Januari 2002 BerdasarkanKeputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Nomor 19/K tahun2002 (vide lampiran P5); Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai Peneliti MadyaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) nomor06/E/2009 (vide lampiran P38); Bahwa sesuai dengan Lampiran IIIKeputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, Tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di rapat koordinasi Bidang.

Badan Tenaga Nuklir Nasional(PTRKN BATAN) sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1979 ; Menimbang bahwa atas eksepsi ini, sebaliknya Penggugat dalam dalilnyamengemukakan pada pokoknya keputusan Kepala Bidang Pengembangan TeknologiKeselamatan Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTRKN BATAN)belummerupakan keputusan final karena Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilaisebagaimana tersebut

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

SITTI DJAMILAH
Terbanding/Tergugat : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Penggugat:
Norhayati Daeng Baji
Tergugat:
1.Hamsar
2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURA

TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOMURA, beralamat diJalan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan SamarindaKota, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaRakka, HS, S.H.

Menghukum Turut Tergugat untuk menunjuk anak dari Penggugat yaituHanapin untuk menggantikan Tergugat sebagai tenaga kerja pada TurutTergugat sebagaimana disebutkan pada angka 3 Surat Perjanjiantertanggal 14 Mei 1991;5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan,bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;6.

KerjaBongkar Muat Komura sebagai Turut Tergugat karena jika berbicara TenagaKerja Bongkar Muat Komura, maka Nursulak bukanlah yang berhakmewakili TKBM yang berjumlah + 1.200 orang yang berhak mewakiliKoperasi TKBM Komura Samarinda;Bahwa dengan ikut digugatnya Tenaga Kerja Bongkar Muat Komura berartiPenggugat telah menggugat seluruh personal TKBM atau anggota KoperasiTKBM Samudera Sejahtera karena Tenaga Kerja Bongkar Muat Komuraadalah merujuk pada Person atau anggota yang merupakan owner dariKoperasi

TKBM yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganperjanjian yang didalilkan oleh Penggugat;Bahwa terdapat 2 hal yang berbeda antara Tenaga Kerja Bongkar MuatKoperasi TKBM Samudera Sejahtera (kKomura) dengan Koperasi TKBMdimana Tenaga Kerja Bongkar Muat diartikan sebagai para pekerjapelabuhan atau orangorang yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan"bongkar barang" dari atas kapal ke pelabuhan, atau orang yangmelaksanakan pekerjaan untuk "muat barang" dari pelabuhan ke ataskapal yang mana

UM. 008/41/2DJPL, Nomor:93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tertanggal 29Desember 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) di pelabuhan khususnya pasal 4 ayat 1 yangmenyebutkan:TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat sertaterdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU

Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.

PUTUSANNomor 85/PDT/2020/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaraantara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHANPANJANG (Kop. TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks.

Bahwamenurut hemat Majelis tingkat banding dipergunakan kwitansi resmi denganlogo koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang danHalaman 4 dari 6 hal.

GUNA BANGUN JAYA;TERGUGAT:1.PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI;
2.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI;
TERGUGAT II INTERVENSI:-IMAM PRANOTO;

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALL.,Berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala,Renon, Denpasar, berdasarkan Surat KuasaHalaman I dari 9 halaman Penetapan Pencabutan Nomor : 6/G/2019/PTUN.DPSNo.181/2198/l/Disnakeresdm tertanggal 4 April 2019yang ditanda tangani oleh RETNO ADHIATI, S.K.M.sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Madya, dan NIWAYAN WINIARTI, SH. sebagai PengawasKetenagakerjaan Muda memberikan Kuasa KhususCS) OY = 0 = a a1.

MIGAS (PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI), DEPNAKERTRANS RI VS DRS. CHARLES J. SAS ANAKOTTA;

MIGAS (PANITIA TENAGA KERJA MINYAK DAN GASBUMD DEPNAKER DEPTAMBEN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/PemohonKasasi IITergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/TUN/2002, tanggal23 Nopember 2005 yang telah

Gugatan Penggugat salah alamat.12Bahwa putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi (PTKMigas) No. PTS.04/BW/PTKMIGAS/2000 tanggal 14 Juli 2000 yang oleh Penggugat dijadikansebagai obyek gugatan, pada hakekatnya adalah Keputusan Tata Usaha NegaraJakarta yang merupakan perbuatan hukum perdata sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 huruf a Undangundang No. 5 Tahun 1986 tidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut karena putusan PTK. Migas No.

Disamping itu lembaga PTKMigasterhitung sejak tanggal 24 Januari 2001 telah dibubarkan berdasarkan SuratKeputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi dan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor : KEP. 05/MEN/200146 K/70/MEM/2001Oleh karena itu gugatan Penggugat kepada PTKMigas adalah salah alamat,sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima ;2.

Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa tata cara penyelesaian hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerjaoleh lembaga PTKMigas sebagaimana diatur dalam SKB Menteri Tenaga kerja danMenteri Pertambangan dan EnergiNo. Kep159/Men/19961411 A.K/702/MPE/1996adalah sebagai berikut :a.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pemerantaraan, makaPegawai Perantara melalui Kepala Kantor Depnaker/Kepala Dinas Tenaga Kerjasetempat meneruskan kepada PTK. Migas disertai laporan hasil penyelesaiannyadan dilengkapi berkas perkara yang bersangkutan (Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4)dan (5) ;b.

CITRA NUTRINDO LANGGENG vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR dan TEGUH HARIANSYAH

No.172/B/202 1/PT.TUN.SBY.MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124126, Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/1057/108.5/2021,tanggal1 Maret 2021, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. NURLELI KESUMA SIREGAR, S.H.,M.H; 2. HASAN MENGALLE, S.H.,M.H;3. BOING ARIS BENOWO, S.H.; 4. AGUS SOLICHAN, S.Sos; 5. EDY NUR CAHYO, S.H;6. DEFRI RIZAL FADLI, S.H; 7. RIESKISOERYA SOEDJARWO, S.H;8.

DESSI TRI ROSITA, S.T; Kesemuanya Kewarganegara Indonesia, pekerjaan : PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Dukuh Menanggal Nomor124126, Surabaya, Email : binagakumjatin@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING;DAN :TEGUH HARIANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Banyu Urip Kidul 2B/1 RT.07 RW.07Kelurahan Bayuurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.Berdasarkan Surat Kuasa

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, DKK

Usaha Penggugat bergerak di bidang Perusahaan PenyediaJasa Penunjang (PPJP), salah satunya menyediakan tenaga kerjasebagai sopir Awak Mobil Tangki (AMT);Bahwa baik antara Penggugat dengan PT.

Pertamina Patra Niaga, telahmenyepakati mengadakan perjanjian kerjasama berdasarkan SuratPerjanjian Nomor 799/PN000.201/KTR/2012, tanggal 22 Oktober 2012,Perihal: Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Dan PengelolaanAwak Mobil Tangki salah satunya berada di wilayah BBM Jawa danMadura, dalam rangka menyediakan tenaga sopir pengangkuttransportasi Bahan Bakar Minyak ke SPBU ke seluruh WilayahIndonesia. Karenanya karyawan Penggugat telah ditempatkan bekerjaHalaman 11 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 363 K/TUN/201511.6.11.7.Berdasarkan Surat dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans RI NomorB.304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian Masalah Pekerja outsourcing,tertanggal 16 Mei 2014 yang pada pokoknya dalam surat tersebutberbunyi:1.

Tanggal25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. DIYYogyakarta Tentang Penetapan Upah Lembur AMT 1 dan AMT 2 KaryawanPT. Pertamina Training And Consulting (PTC) TBBM Rewulu;Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat denganuraian sebagai berikut:a. Materiil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);b.

Putusan Nomor 363 K/TUN/2015Sedayu Bantul Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor Surat Nomor 568/660 tanggal 25Maret 2014 belum atau tidak dapat dijadikan objek sengketa sebab suratketetapan tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,sesuai yang diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri TenagaKerja/Kepmenakertrans

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dk. vs. PT. TEHNODEV INTI UTAMA

permasalahan tersebut;Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia (in casu Tergugat ) selaku pimpinan instansiPemerintah yang mewadahi aspek tersebut di atas,mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MENSJ/11/2004 tanggal 27 Februari 2004, tentang Pembentukan timterpadu dalam persiapan/ujicoba dan pemindahan prosespemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yangsebelumnya di Bandara SoekarnoHatta ke Ciracas, JakartaTimur

Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP.125/MENSJ/V1I/2004 tanggal 2 Juni 2004, tentangPenunjukan tenaga khusus dalam rangkamengkoordinasikan pengadaan kendaraan untuktransportasi pemulangan tenaga kerja Indonesia yangpulang dari luar Negeri;Surat tersebut ditandatangani oleh Dr.

Fahmi Idris selakuMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia,perihnal mohon perlindungan atas investasi PT.

No. 1339 K/Pdt/201216Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.30/MENSJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji cobadan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeriyang sebelumnya di Bandara Soekarno Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur, danKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/ MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangantenaga

MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dan 2.

PT.PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRImelawan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dkk

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan KependudukanPemerintah Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di jl. Dukuhmenanggal 124 126 surabaya.Selanjutnya di sebut sebagai :TERGUGAT ;2. IRAWAN,S.H., Pekerjaan dinas pegawai dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi kab. Mojokerto, berkedudukan di jl. Pemuda no. 55A,Mojosari kab.Mojokerto. selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT II;3. BANON. SG,S.E, pekerjaan pegawai dinas tenaga kerja dantransmigrasi Kab. Mojosari,berkedudukan di jl.

SUWAJI, Pekerjaan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasikab. Mojokerto, berkedudukan di jl. Pemuda no.55A, Selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT IV ;5. Ir. AGUS WIHARTO,Msi. Pekerjaan pegawai Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi Dan Kependudukan Pemerintah Propinsi Jawa Timur,berkedudukan di jl.Dukuh menanggal 124126 Surabaya.Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V;6.

AGUS SOLIKAN, S.sos, pekerjaan pegawai dinas tenaga kerjatransmigrasi dan kependudukan pemerintah propinsi jawatimur,berkedudukan di iji. Dukuh Manangal 124126Surabaya.Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT VI;Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV dan Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai : ParaTergugat ;Dan1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkedudukan di kantorkementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi jl.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Mojokerto,berkedudukan di jl. Pemuda no.55A, Mojosari Kab. MojokertoSelanjutnya di sebut sebagai : Turut Tergugat Ill ;Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III selanjutnya disebutsebagai : Para Turut Tergugat ; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yangdiajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya yaitu BUDI TJAHJONO,SH.

NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGGUGAT ;LAWAN:DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ~ REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I(satu), Senayan, Jakarta10270, dalam hal ini memberi KuasaHal dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.Kepada : Wolter B.W. Siringoringo, SH., Ani Nurdiani A, SH.,M. Si., Drs. Sugeng Winarno, M. Si., Iriyanto Nainggolan, SH.,Heru Kristiawan, SH., M.

Menurut penilaian rektorUniversitas Jayabaya Jakarta, tenaga Penggugat masih sangatdibutuhkan untuk mengampu mata kuliah Filsafat Administrasi danKepemimpinan jurusan Administrasi Negara pada FISIP UniversitasJayabaya. Dan oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat, baikakademis maupun kesehatan, dan lainlain yang disyaratkan untuk itu,maka layak diusulkan kepada Menteri Pendidikan Dan KebudayaanHal 21 dari 83 hal Put.

Nurwani243 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratDirektur Pendidik Dan Tenaga KependidikanDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal: Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n.

DosenUniversitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;Bukti Pl.a. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :445/E4.3/2013, Tanggal 28 Maret 2013, Hal. Usul KenaikanJabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepadaKoordinator Kopertis Wilayah II Jakarta (fotocopy sesuaiBukti P1.b. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, Hal. Usul KenaikanHal 47 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.2. Bukti P2.3. Bukti P3.4.

Bukti T12a.:: Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1037/E4.3/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan, Tanggal 5 Mei2011, kepada Rektor/Ketua/Direktur PTP. Dan kepadaKoordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XI. Seluruh Indonesia(fotocopy sesuai asl) ;: Rekap Hasil Tahapan Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat DanJabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi an. Dr.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR, 2. PONIMAN, DKK

., Jabatan : Kepala SeksiPengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja PengawasanKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor; 3. SANDY RAHARDIJO, S.H., Jabatan : Kepala Seksi PengawasanNorma Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;4. MUH. GUNTURMI, S.H., Jabatan : Koordinator PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;5.

., Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan padaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;6.

Iwata Indonesia telah membuat Pengaduan Pelanggaran HukumKetenagakerjaan dan Permohonan Penetapan Status Tenaga Kerja kepada KepalaDisnaker Kabupaten Bogor tertanggal 25 Mei 2011. (Vide Bukti TI5; SuratPengaduan PUK SP KAHUTINDO); Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor:a.

A.Zaky Budiman, MM, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

(foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan UpahKerja Lembur.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI (DITJEN BINAWASNAKER & K3), 3. SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA, 4. BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 5. DINAS KETENAGAKERJAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAHULU DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN KOPERASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI