Ditemukan 5371 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid. Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 14 Agustus 2013 — ROZA MARFIN Alias ROZA MARPIN Bin UMAR SULAEMAN
77 — 16
77 — 16
menimbulkankerugian bagi Negara, asalkan dari rangkaian perbuatan yang telahdilakukan oleh Pelaku telah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagaiTerdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan " keuangan Negara " adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkanatau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karenanya, antara lain yang berada dalampenguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
Negara baikditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan " perekonomian Negara "adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang206didasarkan pada kebijakan pemerintah, sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata"dapat" yang menyatakankualifikasi unsur
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
129 — 22
129 — 22
Contoh ketika presiden mengumumkan memberikangaji ke 13 kepada seluruh pejabat Negara termasuk pegawai negeriapakah ada dasar hukumnya?
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
183 — 101
183 — 101
Sonya Tabun Ully bukan sebagai Ketua Dharma WanitaTerdakwa tetap tanda tangan SPK untuk dana senilai Rp. 250.000.000,kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 20142019;Bahwa sesuai UndangUndang ASN yang disebut pejabat negara adalah dariPresiden sampai dengan Anggota DPR;Bahwa setahu Terdakwa jika DPR diundang dalam suatu acara adalahtermasuk tamu negara;Bahwa Terdakwa tahu hasil audit Inspektorat dalam LHP tidak ada temuantentang biaya dalam acara makan minum pelantikan Bupati dan Wakil
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020 Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
471 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
471 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimanaditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan;i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; danj.
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
91 — 25
91 — 25
perbuatan secara melawan hukumyang dilakukan oleh seorang pelaku telah memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi maka sangat penting terlebih dahulu dipastikandengan konkrit berapa nilai harta kekayaan baik berupa barang bergerakmaupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh seorang pelaku atau orang lainatau suatu korporasi yang diduga diperkaya oleh adanya tindakan/perbuatansecara melawan hukum dari pelaku yang bersangkutan, jika pelaku misalnyaseorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) Pejabat
Negara/Penyelenggara Negaramaka terlihat dan terukur dari nilai harta kekayaan dalam Laporan HartaKekayaan Penyelenggara(LHKPN) yang dimilikinya, sedang jika pelaku adalahpihak swasta dan/atau korporasi yang berbadan hukum maka dapat dilihat darikeberadaan aset yang dimiliki(Aktiva)atau laporan Neraca Keuangan atau yangHalaman 144 dari 183 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/214.
Putus : 15-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 15 Desember 2017 — BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI
198 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
198 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim adalah pejabat Negara,dalam Putusan Kasasi tersebut Majelis Hakim denganNovum 2 ini terbukti telah menggunakan angka24.837.969.005 keterangan palsu Jaksa, untuk memaksapemohon Peninjauan Kembali secara tidak sah melaluiPutusan Peradilan Kasasi yang salah membayar uangpengganti. Hakim dapat terkena Pidana ;4) Melanggar Ketentuan Hukum Penjelasan Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 24 Mei 2013 — -Dra. Hj. NONENG SITI KURAESIN, M.Si.
68 — 12
68 — 12
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baikdi tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha MilikNegara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara.
Register : 12-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg Tanggal 21 Maret 2017 — PAULUS CHRISTIANTO MELLA
110 — 65
110 — 65
ayat (1) tersebut sifatnya umumyaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 ataubukan pegawai negeri;Halaman 126 dari 166 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PN Kpg.Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swasta sebagai subyek hukumyang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampumempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpaialasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksisaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahmembuktikan bahwa Terdakwa Terdakwa PAULUS CHRISTIANTO
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
508 — 1692 — Berkekuatan Hukum Tetap
508 — 1692 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara Permenkes Nomor 65/2015 yangditerbitkan oleh Meteri Kesehatan sebagai pejabat negara yangmemang berwenang di bidang pelayanan kesehatan tidakmewajibkan hal tersebut. Selanjutnya, secara kompetensi danketentuan yang berlaku, seorang fisioterapis memiliki Kemampuandan kewenangan yang diberikan UndangUndang Nomor 36/2009Juncto UndangUndang Nomor 36/2014 Juncto Permenkes Nomor65/2015 untuk melakukan assessmen/pemeriksaan hingga tindakandan evaluasi tindakan.
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
158 — 280
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
158 — 280
bahwa pengertian setiap orangdalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindakpidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukanpegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
Register : 21-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 27/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 7 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : TRIMULYONO HENDRADIFEBY DWIYANDOSPENDY
Terbanding/Terdakwa : ABDUL ROZAQ MUSLIM
211 — 0
Terbanding/Terdakwa : ABDUL ROZAQ MUSLIM
211 — 0
- MENGADILI :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, tanggal5 Juli 2021yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai lamanya pidana pokok, lamanya pidana pengganti uang pengganti dan lamanya pidana tambahan pencabutan Hak Pilih dalam Pemilihan Jabatan Publik/Pejabat Negara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
Menetapkan Pidana Tambahan Kepada Terdakwa berupa Pencabutan Hak Pilih dalam Pemilihan Jabatan Publik/Pejabat Negara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah map berwarna hijau bertuliskan PENGURUGAN 1. KEC. GANTAR, 2. KEC.
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR. Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
102 — 24
102 — 24
saya dantanyakan kepada Lukman Abbas;49 Bahwa sepengetahuan saksi honor lelah akan disediakan oleh Disporatetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut akan diberikan oleh Kadispora selakupribadi atau dari instansi;50 Bahwa selaku anggota DPRD Propinsi Riau saksi mempunyai kewajibanhak budget dan pengawasan keuangan namun saksi tidak mengetahui apakahuang lelah tersebut akan disediakan oleh Dispora;51 Bahwa menerima uang lelah adalah salah dan melanggar kode etik DPRDPropinsi Riau karena sebagai pejabat
negara tdiak boleh menerima sesuatu;52 Bahwa pemahaman saksi uang lelah tersebut adalah uang dari LukmanAbbas selaku Kadispora;53 Bahwa saksi menantikan uang lelah tersebut karena diminta oleh KetuaPansus (Muhammad Dunir);54 Bahwa peninjauan ke venues lapangan menembak adalah keputusanPansus, saat itu Pansus mengagendakan meninjau ke venue lapangan menembakdan ada undangan resmi dari pimpinan;55 Bahwa saksi ikut berkeliling ke venues lapangan menembak dengandidampingi pekerja dan saat itu selain
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2 Menteri,3 Gubernur,4. Hakim,5 Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,6.
Register : 25-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
158 — 40
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
158 — 40
tugas pemerintahan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negaramenurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undnagundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yaitu meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat
Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangOo fn & @ ISundangan yang berlaku;7.
Putus : 19-12-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 19 Desember 2013 — SIMON GUNAWAN TANJAYA
397 — 213
397 — 213
Pengertian penyelenggara negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999adalah meliputi :pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;menteri ;gubernur ;hakim ;ag fF oNpejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundagundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1833 — 1649 — Berkekuatan Hukum Tetap
1833 — 1649 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hambit Bintih, MMtetap terlampir dalam berkas perkara.12. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/439/2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihaan umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin TerasNarang tertanggal 16 Agustus 2013
Hambit Bintih, MM tetapterlampir dalam berkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani olehGubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16Agustus 2013
Tidak sulit untukmengetahui profil pegawai negeri atau penyelenggaranegara atau pejabat negara dengan profil seperti itu,bahkan dibeberapa instansi tertentu hal itu dengan mudah kitatemukan.Menimbang bahwa penggunaan pendekatan hukumpidana dalam merampas aset harta kekayaan Terdakwamemerlukan pertimbangan yang sangat hatihati karenamenyangkut hakhak asasi seorang Terdakwa yangdilindungi dan dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945.Perlindungan konstitusional setiap warganegara atas haknya untuk memiliki
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 8 Nopember 2013 — SON ANJAR KUMARA BIN MASTAR
75 — 37
75 — 37
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
149 — 78
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
149 — 78
bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
Putus : 01-03-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. Tanggal 1 Maret 2013 — Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI.
115 — 28
115 — 28
mengejar keuntungandan selanjutnya pasal 11 menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuandan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;e Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yang beradadalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;e Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukanketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiperlakukan adalah untuk Pejabat
Negara dan Pegawai Negeri Sipil(PNS), ketua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;e Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tani denganPT.
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
251 — 137
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
251 — 137
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidanatidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaanterhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingannegara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepadaterdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepadapihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidanatidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaanterhadap setiap pegawal negeri/pejabat negara untuk kepentingannegara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepadaterdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepadapihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.x.
Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
851 — 343
851 — 343
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Hal.427 Putusan Tipikor No.30/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt. PstMenteri.Gubernur.Hakim.oo &Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, dan7.