Ditemukan 5553 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
150 — 32
  • Oleh karenanya penjelasan tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjutdan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006tanggal 21 Pebruari 2007 tetap
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN PALU Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir AGUSRY MEMBIA
93 — 17
  • tahun2001 tentang perubahan atas Undangundang No 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang unsur secara melawan hukumsebagai tafsiran resmi oleh pembuat UU tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, maka Hakim dalam mengartikan maksud secara melawan hukumAquo menggunakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagai rujukandalam mengartikan norma secara melawan hukum dengan peristiwa konkret(inconcreto), pasca Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan tidak pernah diberitahukan kepada PemohonBanding selaku Wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksikoreksi yang dilakukan;Bahwa maka pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Bandingmenyampaikan kembali Surat Nomor 996/JKT/AILKPPMTO/VII/13tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapan atas surat S10043/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 mengenai PenjelasanDasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor00004/204/04/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepada Terbanding dimanasampai saat Pemohon Banding
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 19 Mei 2016 — SURYADHARMA ALI
497 — 456
  • dan Idad Tarhil ke Muassasah AdillahGelombang Kedua tanggal 5 November s/d 29 November 2012 J K G, SeksiBimbingan Ibadah dan Pengawas KBIH Daker Madinah Tahun 1433H/2012M.362 1 (satu) berkas asli dokumen surat pembayaran tahap I 30% beserta kontrakpenyewaan rumah pemondokan jamaah haji Indonesia di Makkah dengan rincian:1 1 (satu) berkas Surat Nomor: TUH/Keu.00/317/2010 tanggal 25 April 2010,Perihal Pembayaran Tahap I 30% beserta lampiran berupa 1 (satu) berkas asliaqad dengan nomor registrasi: 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH
127 — 41
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
71 — 15
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama TerdakwaHamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 atas nama TerdakwaRusadi Kantaprawira;3.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 22-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 35/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : MELIA BOENTARAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HANDOKO SETIONO
814 — 684
  • ) beserta 1 (Satu) lembar asli formulir multi pembayaran(multi payment form) Bank Mandiri tanggal 02/09/19 Denganpenerima KPK, nomor rekening: 8881201809020013, denganpenyetor: ARDIANSYAH ST.MT. dengan jumlah: Rp21.000.000,(dua puluh satu juta rupiah) 994.Uang sejumlah Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) 995.1 (Satu) lembar Tindasan Setoran Tunai BNI, tanggal 10/04/2019,Nomor Rekening Penerima 8844 2018 0902 0013, atas namaRek KPKPerkara Bengkalis, IDR 6.000.000 (enam Juta Rupiah),Penyetor: MALIKI 996
    beserta 1 (satu) lembar asli formulir multi pembayaran(multi payment form) Bank Mandiri tanggal 02/09/19 Denganpenerima KPK, nomor rekening: 8881201809020013, denganpenyetor: ARDIANSYAH ST.MT. dengan jumlah: Rp21.000.000,(dua puluh satu juta rupiah) 994.Uang sejumlah Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) 995.1 (satu) lIembar Tindasan Setoran Tunai BNI, tanggal10/04/2019, Nomor Rekening Penerima 8844 2018 0902 0013,atas nama Rek KPKPerkara Bengkalis, IDR 6.000.000 (enamJuta Rupiah), Penyetor: MALIKI 996
    Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2021/PT PBR penyetor: ARDIANSYAH ST.MT. dengan jumlah: Rp21.000.000,(dua puluh satu juta rupiah) 994.Uang sejumlah Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) 995.1 (satu) lIembar Tindasan Setoran Tunai BNI, tanggal10/04/2019, Nomor Rekening Penerima 8844 2018 0902 0013,atas nama Rek KPKPerkara Bengkalis, IDR 6.000.000 (enamJuta Rupiah), Penyetor: MALIKI 996.Uang yang sejumlah Rp 16.000.000 yang disetorkan ke BankBNI No. Rekening 884420180920013 a.n.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — MOHAMMAD SAID ENTEBO
60 — 12
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
162 — 50
  • perbuatan tersebut tidak diatur dalamperaturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggaptercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupansosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannya padabeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 96/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2019 — Dayat Hidayat
107 — 37
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perobuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — Ir. ANDI SOSE PARAMPASI, M.Si
103 — 23
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 30 Maret 2017 — ABD. RASYID M. PALAKANA Als PAPA DARTO
114 — 23
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atasnama Terdakwa Hamdani Amin;Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN PalHalaman 95 dari 1462. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 atasnama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007 atasnama Terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ACEP KOHAR, S.H.
Terdakwa:
ENDANG KUSNANDAR Bin Alm. DAYAT
133 — 54
  • artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya padabeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-01-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 4 Januari 2013 — 1. PONIMIN, S.Sos, Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta, dkk. vs PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA), yang diwakili oleh Direktur Utama PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PDAM DKI JAKARTA)
61 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUHAMAD, 996. SUGENG SURYANTO, 997. YUDI ISWAHYUDI, 998. SRI SUPARTINI, 999. NURDIYANTO, 1000. MURTADO, 1001. HARI MURTI, 1002. MARJUKI, 1003. AHMAD JUNAIDI, 1004. TASRIP YAHYA, 1005. NAMAN HS, 1006. SUGENG RIYONO, 1007. PAINDOAN SITORUS, 1008. IRZAL, ST, tersebut ;
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 05-03-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 19/PDT.G.INT/2014/PN.MKL
Tanggal 5 Februari 2015 — Yohana Pakulla' alias Nenek Meta, Saguni, Mintje Towu (PENGGUGAT) VS Yohani A Palinggi, Ruruk Buri', Ludia, Mince DKK (TERGUGAT) VS Jacobus Padandanan, Fransiska Padandanan, Antonia P Dannari, SE.MM (PENGGUGAT INTERVENSI)
363 — 320
  • Balik nama Akta Jual Beli No.15/JB/X1/1 996 atas nama Yohanis Palullungan menjadi atas nama Pdt.Hebron Laga5, S.Th (Tergugat VI) adalah batal demi hukum karenanya.Demikian pula Sertifikat Hak Milik No. 5 yang didasarkan pada AktaJual Beli No. 15/JB/X1I/1996 atas nama Yohanis Palullungan yang telahdibalik nama atas nama Tergugat VI adalah cacat hukum, tidakmengikat dan tidak berkekuatan hukum;Karena Tergugat V (Guling Massang) memperoleh tanah obyeksengketa dari Pdt.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 3 Februari 2022 — Penuntut Umum:
AKBARSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD TAWARI Bin ABDURRAHMAN
134 — 46
  • Bener Meriah yang dilegalisir;
  • 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Asli Nomor: 141/566/SK/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Petue Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah priode 2014 s/d 2020;
  • 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Keputusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK AL-QURAN Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA - BKPRMI) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 996
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Pencurian
Register : 14-11-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2014 — TERDAKWA : MARYONO Alias KINO OMPONG Bin MITRO SARJU
41 — 21
  • Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr i 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 986 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr ari 4857 Putusan Nom Halaman 988 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 990 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr /Pid.B/2014/PN Unr Halaman 992 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 993 dari 014/PN Unr Halaman 994 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 995 dari 4357 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN Unr Halaman 996
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HAYIN SUHIKTO, SH, MH
Terdakwa:
dr. DORA DJUNITA POHAN, M.M Binti H. AMRAN POHAN, S.H.
115 — 51
  • Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 9 September 2003 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Persiapan Gumawang Kabupaten Ogan Komering Ulu

    2 Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 754/MENKES/SK/VI/2004 Tanggal 25 Juni 2004 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah Gumawang Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan

    3. Copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996

Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 1 Nopember 2012 — NINING JUHARNINGSIH
78 — 27
  • , bahwa dilihat juga didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2016 — M. Mahfudin Noor bin Marhasan Arsyad
94 — 15
  • bahwa dalam praktek, penafsiran terhadap unsur melawanhukum dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan lebih seringmengacu kepada dokirin para ahli dan yurisprudensi, yang merupakan bagianHalaman 117 dari 152 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016/PN Plkdari sumber hukum selain undangundang, yaitu baik ajaran melawan hukumformil maupun materiil;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996