(bukti P8);Bahwa telah diterbitkannya ljin Pemanfaatan Ruang melalui SuratNomor 653/Kep.276DTRP/2007 tanggal 25 Mei 2007 yangkemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Ijin Lokasi melaluiSurat Nomor 591/021/IL.DTRP/2007 tanggal 26 Mei 2007 kepadaPT Surya Graha Prima selaku pengembang perumahan GrandResidence Pondok Cabe dan kemudian dengan terbitnya jinMendirikan Bangunan (IMB Induk) untuk Perumahan GrandResidence Pondok Cabe melalui Surat Nomor 648.3/1646DBP/2008 tanggal 27 Juni 2008 serta Ijin

Bahwa terbitnya Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan(SP2LP) Ruas Jalan Tol SerpongCinere dan KunciranSerpongmelalui Surat Nomor 591/029/PL.DTRP/2007 oleh BupatiTangerang setelah menerbitkan Ijin Pemanfaatan Ruang melaluiSurat Nomor 653/Kep.276DTRP/2007 kepada PT Surya GrahaPrima selaku pengembang perumahan Grand Residence PondokCabe melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik,seperti yang diatur dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnyaHalaman

Bahwa setelah SP2LP Ruas Jalan Tol SerpongCinere danKunciranSerpong melalui Surat Nomor 591/029/PL.DTRP/2007pada tanggal 12 Juli 2007 (Bukti P6).yang diterbitkan oleh BupatiTangerang, Bupati Tangerang juga menerbitkan Ijin MendirikanBangunan (IMB Induk) Nomor 648.3/1646DBP/2008 untuk PTSurya Graha Prima selaku Pengembang GRPC pada tanggal 27Juni 2008 (Bukti P7) dan setahun kemudian pada tanggal 26Februari 2009 Bupati Tangerang menerbitkan ljin MendirikanBangunan (IMB Induk) Nomor 648.3/1878BP2T/2009

untuk PTSurya Graha Prima selaku Pengembang GRPC (Bukti P8);c.

Duta Pertiwi selaku Pengembang pada tanggal 22Desember 1999 telah menyerahkan asset bersama milik segenap PemilikSasurun GCM dan Pengelolaan Rusun GCM kepada PPRSC GCM,sebagaimana yang tertuang dalam BERITA ACARA SERAH TERIMARUMAH SUSUN CAMPURAN GRAHA CEMPAKA MAS, artinya kalau tohPT.

Buktil: Fotokopi dari fotocopy Daftar Kepemilikan Unit SarusunKawasan GCM dari Halaman 57 dari 107 halaman P31BPN; 32.Buktil:P32Fotokopi sesuai dengan salinan Brosur Pemasaran yang Diterbitkan oleh PT.Duta Pertiwi Selaku Pengembang pada Januari 1997; 33.Buktil:P33Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan PTUN: Surat PPRSC GCM Nomer 6PPRSCGCM/VI/2015 Tanggal 12Juni 2015; Buktil:P33Fotokopi sesuai dengan salinan Brosur Pemasaran yang Diterbitkan oleh PT.Duta Pertiwi Selaku Pengembang pada Januari 1997

ITCManggadua sama dengan Grha cenpaka Mas (GCM)yaitu Ex pengembang PT Duta Pertiwi Tbk, ;Bahwa bedanya ITC Mangga Dua dengan pengelolaPT JSI (PT.

Karena awalnya,pada saat pembangunan memang semua sertifikat atasnamapengembang, namun UU20/2011 Pasal 75 ayat (2) juncto Pasal 59mengatur bahwa 1 tahun sejak unit pertama terjual harus dibentuklembaga badan hukum P3SRS dan sesaat setelahnya PertelaanHalaman 87 dari 107 halamanyang sudah didaftarkan dengan SK Gubernur wajib diserahterimakandari Pengembang kepada warga pemilik atasnama P3SRS, makabagian bersama wajib dibaliknamakan ke Badan Hukum PPRS, tidakboleh lagi atas nama Pengembang, alias SHM

Dokumen Serah Terimadari Ex pengembang (PT Duta Pertiwi Tbk) kepada Wargaatasnama P3SRS. Bahwasanya Ruang P3SRS milik bersamawarga di Lantai 5 Tower C1 yang faktanya masih atasnama PTDuta Pertiwi Tok yaitu SHM 175/V/C Kelurahan Sumurbatu ituadalah bukti Pengembang yang tidak punya ithtikad baik karenaPertelaan sudah ada SK Gubernur dan serah terima sudahdilakukan seharusnya diikuti dengan baliknama.

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum Indonesia yangdidasarkan atas itikad baik bersama untuk menyelesaikanpembangunan unit Proyek Perkantoran Grand Soho Slipi (dahulu AstonSoho), yang dalam hal ini adalah pemilik sekaligus pengembang ProyekPerkantoran Grand Soho Slipi (dahulu Aston Soho) yang berdiri di atastanah setempat dikenal Jalan Letnan Jenderal Suwondo Parman Kav2224 Jakarta Barat, adalah bangunan yang terbengkalai sejak tahun2008 ;3.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kuasa Tergugat didalampersidangan telah mengajukan jawaban gugatan serta gugatan rekonpensi yangpada pokoknya sebagai berikut : 22+ 2nn nnn nnn nnn serene nesDALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang di ajukan PENGGUGATdalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya olehTERGUGAT ;Bahwa dalam posita butir 2 pada GUGATAN, PENGGUGAT mengakuibahwa dahulu pengembang proyek perkantoran yang berdiri di atas tanah

untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuatdalam putusan ini ; === === === 22222 2 noonewonena= Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akanmengajukan apaapalagi dan selanjutnya mohon putusan ; TENTANG HUKUM:DALAM KONPENSI:oennen Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara iniadalah Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat adalah pemiliksekaligus pengembang

No.736/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, Penggugatdapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian pengikatan jual beli ; wonena= Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan penggugat, danpada pokoknya mendalilkan bahwa pengembang proyek perkantoran yangberdiri diatas tanah JI. Letien S.

No.736/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR.noone Menimbang, bahwa Penggugat sendiri didalam gugatannya mengakuiproyek pembangunan Grand Soho Slipi (dahulu Aston Soho) terbengkalai sejaktah (2008) 3 av2eesenee eset nee nnne nee emansenenasemannenccananeennsneeaennanetwonena= Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengakui bahwaproyek pembangunan unit proyek perkantoran Grand Soho Slipi (dahulu AstonSoho) adalah pemilik dan pengembang proyek tersebut ; oonnne= Menimbang, bahwa terbengkalainya proyek tersebut

Kios Blok N, unit Nusa Indah /LG/CL11 Tipe Standar seluas 9,79 M2, atasnama suami pemohon yang bernamqa Dirhamdan, SH;Bahwa kios tersebut yang menguasai adalah Pemohon dan 2 (dua) oranganaknya;Bahwa kondisi kios tersebut tertutup karena sepi pengunjung, dan sekarang kiostersebut sudah lunas;Bahwa kios tersebut mau dibalik nama atas nama Pemohon dan ada pemecahanada akta jual beli dari apatemen dengan yang bersangkutan, karena pengurusandan pemecahan masih di sertifikat induk dan harus dipecah oleh pengembang

N, unit Nusa Indah /LG/CL11 Tipe Standar seluas 9,79 M2, atasnama suami pemohon yang bernamqa Dirhamdan, SH;e Bahwa kios tersebut yang menguasai adalah Pemohon dan 2 (dua) oranganaknya;e Bahwa kondisi kios tersebut tertutup karena sepi pengunjung, dan sekarang kiostersebut sudah lunas;e Bahwa kios tersebut mau dibalik nama atas nama Pemohon dan ada pemecahanada akta jual beli dari apatemen dengan yang bersangkutan, karena pengurusandan pemecahan masih di sertifikat induk dan harus dipecah oleh pengembang

atasnama suami pemohon yang bernama Dirhamdan, SH;e Bahwa kios tersebut yang menguasai adalah Pemohon dan 2 (dua) oranganaknya;e Bahwa benar kondisi kios tersebut tertutup karena sepi pengunjung, dansekarang kios tersebut sudah lunas;e Bahwa kios tersebut mau dibalik nama atas nama Pemohon dan ada pemecahanada akta jual beli dari apatemen dengan yang bersangkutan, karena pengurusanHal 9 dari 13 Penetapan Nomor: 269/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Tim.10dan pemecahan masih di sertifikat induk dan harus dipecah oleh pengembang

memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah ) dan orang tua Tergugat Rekonepensi meberikanuang sejumlah Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untukmembantu Dp/ Uang muka Pengambilan Perumahan Tersebut.Akantetap setelah 2 minggu uang yang dari orang tua PenggugatRekonpensi tersebut diminta lagi sebagian oleh orang tuaPenggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 7.000.000,( tujuh juta rupiah ).Bahwa dengan berjalannya waktu setelah perumahan tersebut dibelldengan cara cash tempo dari Pengembang

, disaat waktumengangsur ke Pengembang Perumahan Tegugat Rekonpensimeminta uang kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayarangsuran tersebut, akan tetapi di jawab oleh PenggugatRekonpensi kalau usaha dari Dump Truk sepi tidak ada pemasukanhanya cukup untuk oprasional, dan untuk membayar angsuranPerumahan tersbut kepada Pengembang Tergugat Rekonpensiharus hutang sana sini kepada orang lain termasuk kepadasaudara saudara Tergugat Rekonpensi , sedangkan ternyata hasildari usaha Dump Truk yang dijalankan

Penggugat rekonpensihasilnya diambil oleh orang tua Penggugat Rekonpensi;Bahwa karena angsuran rumah tersebut terlalu memberatkanTergugat Rekonpensi maka antara penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi sepakat untuk menjual Perumahan tersebut,dan uang hasil dari penjualan perumahan tersebut digunakan untuk : Membayar / melunasi sisa angsurang dan Pajak Membayar hutang dan pinjamaan yang digunakan untukmembayar angsuran perumahan kepada Pengembang Membayar angsuran Dump trukJadi tidak benar kalau

memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000, ( lima belas jutarupiah ) dan orang tua Tergugat Rekonepensi meberikan uang sejumlah Rp.40.000.000, ( empat puluh juta rupiah ) untuk membantu Dp/ Uang mukaPengambilan Perumahan Tersebut.Akan tetapi setelah 2 minggu uang yangdari orang tua Penggugat Rekonpensi tersebut diminta lagi sebagian olehorang tua Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 7.000.000,( tujuh juta rupiah ).Bahwa dengan berjalannya waktu setelah perumahan tersebut dibelidengan cara cash tempo dari Pengembang

rekonpensi hasilnya diambil oleh orang tua Penggugat Rekonpensi;Bahwa karena angsuran rumah tersebut terlalu memberatkan TergugatRekonpensi maka antara penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensisepakat untuk menjual Perumahan tersebut, dan uang hasil dari penjualanperumahan tersebut digunakan untuk : Membayar / melunasi sisa angsurang dan Pajak Membayar hutang dan pinjamaan yang digunakan untuk membayarangsuran perumahan kepada Pengembang Membayar angsuran Dump trukJadi tidak benar kalau uang

Malang atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu. dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Gabungaan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, menjual satuan lingkungan perumahan ataulisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimanadimaksud dalam pasal. 137.Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula dari terdakwa sebagai pengembang Pembangunan PerumahanSaptorenggo

dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Gabungaan beberapa perbuatanyang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, Dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang selurunnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain, tetapi yang ada dalam kekuasanannya bukan karena kejahatanPerbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor:598/Pid.Sus/2020/PN.Kpn Bermula dari terdakwa sebagai pengembang

untuk mendirikan pembangunanperumahan kavling maka pengembang harus mengajukan pengurusanizin pembangunan lokasi (Siteplan) atas rumah kavling;Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan, KawasanPermukiman Dan Cipta Karya Kab.

Malang, belum ada pengajuan Izin Mendirikanbangunan;Bahwa prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan: Pengembang mengajukan rekomendasi KRK pada Dinas CiprtaKarya sebagai dasar pembuatan siteplan; Berdasarkan siteplan tersebut selanjutnya dimohonkan IMB padaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Malang ;Terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi VI benar dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan

Siallagan tidak pernah mengajukanizin lokasi atau siteplan dan menurut keterangan MUIS FANANI bahwa Sadr.Mongoloi M Siallagan (Terdakwa) selaku pengembang perorangan rumahkavling dengan nama Perumahan Saptorenggo Permai yang berlokasi diDs. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang, menurut data yang ada padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yangberwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwamengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Dodi Indrawanto bin Ahmad Tarmidi

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yangberwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwamengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKETIGA :Bahwa terdakwa Dodi Indrawanto bin Ahmad Tarmidi

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yangberwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwamengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) Huruf (a) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Surat keterangan dari Termohon Kasasi selaku Developer (pengembang)tertanggal 3 Oktober 2005 yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit ruko(rumah toko) yang terletak di Komplek Palm Spring BTC Blok A1 Nomor 11adalah benar telah dibeli oleh Turut Termohon Kasasi /Novany YosephPangalila. (Bukti PLW25);. Surat keterangan dari Termohon Kasasi selaku Developer (pengembang)tertanggal 10 Januari 2007 yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit rukoHal.11 dari 19 hal. Put.

Dan juga TermohonKasasi selaku Developer (pengembang) mengeluarkan surattertanggal 10 Januari 2007 yang menerangkan bahwa 1 (satu) unitruko 3 lantai yang terletak di Komplek Palm Spring BTC Blok A1Nomor 11 adalah benar milik Termohon Kasasi/Hanafi Hamid (BuktiPLW 26);e Bahwa dengan demikian sudah terang dan jelas permasalahan yangterjadi antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi(Gusti Kumala Masyna) adalah adalah persoalan mereka sendiri(internal PT.

Rumah di Perum Rabani Regensi Rumah dan tanah, ukuran tanah 145,5 m2, ukuran rumah 126,1m2 beserta isinya di Perum Rabani Regensi Blok H2 Desa Godog Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut, surat-surat belum keterima di Pengembang dengan batas-batasnya sebagai berikut: - Sebelah Utara : Rumah Bapak Gilang - Sebelah Timur : Jalan Perum Rabani Regency - Sebelah Selatan : Tanah Pengembang - Sebelah Barat : Tanah Pengembang b.

., (Pengembang/Developer ApartementMAPLE PARK Kemayoran), berkantor di JI. HBR Motik/Sunter MuaraRaya Blok A No.34 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalamhal ini diwakili oleh Nio Yantony selaku Direktur Utama PT.

Bahwa pada tanggal 27 September 2014 PENGGUGAT melihat lokasi unityang dipesan dan setelah melakukan pengecekan, PENGGUGATmendapatkan informasi yang diperoleh dari pihak Pengembang (Developer)bahwa luas lokasi hunian yang dipesan PENGGUGAT (objek sengketa)luasnya hanya 76 m?, dan oleh karena tidak sesuai dengan luas unit yangdipesan, maka PENGGUGAT telah mengajukan keberatan/komplain ataspembelian unit Apartemen Maple Park, Tower A, Lantai 1, Unit T;5.

Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menyatakan batal Pemesanan 1(satu) unit hunian pada Apartemen (rumah susun) Maple Park Golf ViewKemayoran milik Pengembang PT. Citra Pratama Propertindo yangberalamat di HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No. 34, Sunter Agung,Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah tindakan Wanprestasi, karenaTERGUGAT sendirilah yang dalam pelaksanaan kewajibannya dilakukantidak menurut selayaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak(PENGGUGAT dan TERGUGAT);9.

D.IV5540/d / 27/74 dan D.V1a.ll/ 5/4/73, organisasi tersebut adalahHal 1 dari 60 hal Putusan No.73/Pdt.G/2015/PN.JKT.PSTorganisasi yang diakui pemerintah dan menjadi wadah bagi paraperusahaan pengembang/deve/oper sehingga PENGGUGAT rasa perluuntuk mengetahui dan mematuhi putusan dalam perkara a quo termasukuntuk menertibkan anggotanya agar pelanggaran hukum tidak terjadi;2.

Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan pengembang perumahan(developer) dimana salah satu proyek perumahan yang dikembangkannyabernama Taman Arcadia Mediterania yang berlokasi di Jalan Raya Tapos,Cimanggis, Depok;2.

Bahwa untuk diketahui, pembayaran sistem tunai bertahap atau soft cashadalah sistem pembayaran tanpa bunga untuk jangka waktu tertentu(umumnya 12x cicilan atau 1 tahun hingga 36x cicilan atau 3 tahun) yangdisepakati oleh penjual dan pembeli sebagaimana yang dinyatakan dalamlampiran foto promosi penjualan dari beberapa perusahaan pengembang;5.

Tindakan tersebut telahmelanggar kewajiban yang diatur oleh UndangUndang yang berlakukhususnya Pasal 1474 KUHPer yang menyatakan:"Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menverahkanbarangnvadan menanggungnya."46.Bahwa perlu kami sampaikan perbuatan TERGUGAT yang mengenakandenda, menaikkan harga dan tidak memberikan hakhak PENGGUGATdalam jual beli Tanah Kaveling tersebut (termasuk segala dokumenterkait) pernah dilakukan pengembang lain di Palembang dan sengketatersebut telah diputus oleh Pengadilan

Bahwa ditolak dengan tegas dailildalil dalam Gugatan PENGGUGAT padahalaman 1 angka 1 dan 2 dan petitum pada halaman 19 angka 13, yangpada pokoknya mengatakan "bahwa TURUT TERGUGAT adalah ....Organisasi yang diakui Pemerintah dan menjadi wadah bagi paraHal 33 dan 60 hal Putusan No.73/Pdt.G/2015/PN.JKT.PSTperusahaan pengembang / developer sehingga PENGGUGATrasa perlu untuk mengetahui dan mematuhi putusan dalamperkara a quo termasuk untuk menertibkan anggotanya agarpelanggaran hukum tidak terjadi" dan

LOMBOK ROYAL PROPERTY diwilayah hukum Desa Ranjok Kecamatan Gunungsari Kabupaten LombokBarat yang diberi nama BTN Royal Zaitun yang masuk di dalam wilayahkekuasaan terdakwa sebagai Kepala Desa Ranjok, maka terdakwakemudian mengajukan permintaan untuk dibuatkan Fasilitas Umum danFasilitas Sosial di kawasan BTN Royal Zaitun tersebut yaitu : Saluran air,Pekuburan dan Masjid kepada pihak pengembang PT. LOMBOK ROYALPROPERTY, dan untuk itu terdakwa telah beberapa kali mengirim suratkepada PT.

LOMBOK ROYAL PROPERTY dan tembusannya disampaikankepada beberapa Instansi terkait.Bahwa pihak pengembang PT. LOMBOK ROYAL PROPERTYsetelah menerima permintaan terdakwa tersebut kemudian mengadakankoordinasi dan mencari solusinya, mengingat pembangunan BTN tersebutbersubsidi maka untuk lahan tempat kuburan tidak ada ditentukan dalampersyaratan Rekomendasi dari Instansi terkait.

LOMBOK ROYALPROPERTY selaku pengembang perumahan BTN Royal Zaitun yang9dirasanya tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk membuatkan fasilitasumum dan fasilitas sosial yaitu : saluran air, pekuburan dan Musholla, makapada hari JUMAT tanggal 22 Desember 2017 Sekitar jam 13.50 wita selesaisholat Jumat di Masjid BAITUL GAFUR Dusun Ranjok Desa Ranjok Kec.Gunungsari Kab.

LOMBOK ROYALPROPERTY atau pengembang menemui kami maka proyek iniakan kami tutup dan perkataan tersebut terdakwa lontarkanberkali kali namun tetap tidak ada respon dari pihak PT.

Bahwa, unjuk rasa tersebut adalah menuntut agar PT LombokRoyal Property selaku pengembang Perumahan Royal Zaitunmenyediakan sarana tempat ibadah, lahan pekuburan, serta irigasiyang memada agar tidak merusak lingkungan;3.

Wika Yohana yang juga tetanggaTerdakwa di Perumahan Kodam Lama Jayapura danbergerak di bidang pengembang Pembangunan KPR BINdan saran Terdakwa tersebut disetujui oleh SaksiIl.10.

Sefnat Rumaropen), serta membuat MOUantara Korem 173 / PVB dengan pengembang PT.

SefnatRumaropen) seolaholah milik pribadi dan dijualkepada pengembang PT.

Wika Yohana yang juga tetanggaTerdakwa di Perumahan Kodam Lama Jayapura danbergerak di bidang pengembang Pembangunan KPR BINdan saran Terdakwa tersebut disetujui oleh SaksiMenimbangMenimbangMenimbang477.

Kodam XVII / Cenderawasih lagi TNIAD lagi INI lagi Dephankam lepas menjadi hak milikSaksi I (SEFNAT RUMAROPEN) yang kemudiankepada pengembang permohonan PT. Wira Yohana.

GREEN HILL GARDEN, Perusahaan Pengembang/Developer,beralamatdi Perumahan Bilabong, JI. Kemang RayaSemplak,Hal.dari 71 hal. Putusan Nomor: 47/Pdt.G/2013/PN.CbnKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT pnsnnnnennnneneenecnnnenensenennensnnonenennenenneneneanenennen2. Ny.

kKemudian untuk tahun 2013sampai dengan tahun 2015 sewa selama 2 (dua) tahun denganmembayar cicilan harian sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas jutarupiah) dengan ukuran satu lapak 2.5 m x 2 m, dan oleh saksi WAKRIMUHAMAD SUKARYO als BAKRI dipergunakan untuk tempatberjualan ;Ternyata uang sewa dari lapaklapak dan WC umum tersebutlangsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan serta tidakdisetorkan kepada pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRYSANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selaku pemilik tanah/pengembang

Desember 2004 lokasi tanah dimaksuddidirikan bagunan untuk pelebaran Pasar Hipli Baru Semanan denganbangunan kontruksi dari baja atap asbes sebanyak 216 kios denganukuran persatu kios 2,5 m x 3 m berdasarkan Surat Ijin MendirikanBangunan dari Pemda Jakarta Barat No. 410/KPPB/2005 tanggal 30 Mei2005 di atas tanah seluas + 4.019 m2 kemudian pada bulan September2005 bangunan koniruksi resmi selesai, lalu pihak pemberi kuasa (saksiKWOK HARRY SANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selakupemilik tanah / pengembang

kKemudian untuk tahun 2013sampai dengan tahun 2015 sewa selama 2 (dua) tahun denganmembayar cicilan harian sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas jutarupiah) dengan ukuran satu lapak 2.5 m x 2 m, dan oleh saksi WAKRIMUHAMAD SUKARYO als BAKRI dipergunakan untuk tempatberjualan;Ternyata uang sewa dari lapaklapak dan WC umum tersebutlangsung diterima oleh terdakwa dan tidak dilaporkan serta tidakdisetorkan kepada pihak pemberi kuasa (saksi KWOK HARRYSANTOSO, saksi SANFRANSISCO BUDIMAN) selaku pemilik tanah/pengembang

metamfitamin dengan berat netto 0,2857 gram didalambungkus kertas tissue warna putih, 1 (Satu) buah pot plastik bening bekas berisiurine yang habis tak tersisa;e Bahwa Terdakwa DINA PERMATA SARI membeli, menerima, narkotikagolongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pinak yangberwenang yaitu dari Kemnetrian Kesehatan, karena berdasarkan Pasal 8ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembang

diagnose kerja, Kriteria Diagnosis Napza adalahGangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, RencanaTindak lanjut antara lain : Rehabilitasi Rawat Jalan ;e Bahwa Terdakwa DINA PERMATA SARI membeli, menerima, narkotikagolongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pinak yangberwenang yaitu dari Kementrian Kesehatan, karena berdasarkan Pasal 8ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembang

berisikan metamfitamin dengan berat netto 0,2857 gram didalambungkus kertas tissue warna putih, 1 (Satu) buah pot plastik bening bekas berisiurine yang habis tak tersisa;Bahwa Terdakwa DINA PERMATA SARI membeli, menerima, narkotikagolongan jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pinak yangberwenang yaitu dari Kemnetrian Kesehatan, karena berdasarkan Pasal 8ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembang

jenissabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Atang yang tidak tertangkap, danterakhir membeli dari Saudara Atang adalah 2 (dua) minggu sebelum Terdakwatertangkap ;Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, menerima, narkotika golongan jenisShabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari KemnetrianKesehatan, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembang

dansaksi Desriyan selanjtnya anggota kepolisian tersebut langsungmenangkap dan menggeledah ditemukan 76 (tujuh puluh enam butir yangdiduga narkotika jenis Extacy di saku celana saksi Desriyan dengan beratbersih 28,89 gram.e Bahwa terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabatyang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenissabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang

saksi Desriyan selanjtnya anggotakepolisian tersebut langsung menangkap dan menggeledah ditemukan 76(tujuh puluh enam butir yang diduga narkotika jenis Extacy di saku celanasaksi Desriyan dengan berat bersih 28,89 gram.Bahwa terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabatyang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenissabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang

,Bahwa terdakwatidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabatyang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenissabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahuiNarkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotikadan Urine Labfor Polri Cabang Medan nomor LAB : 966/NNF/2016 tanggal1103 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra.

Irsyad Yunus, lahir di Depok pada tanggal 3 Oktober 2005;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunrukun dan harmonissaja, saling menghormati dimana Penggugat berkerja sebagai karyawan di perusahaanswasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta pengembang/property skalakecil;. Bahwa sejak tahun 2005 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidakharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain disebabkan :a.

Sungguh Penggugat d Rekonvensi menggunakanpersidangan yang mulia ini sebagai instrument untuk mendapatkan sesuatu yangbukan haknya, dzolim dan serakah;Bahwa dalam jawabannya Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi bekerja sebagaiseorang wiraswasta dengan melakoni berbagai jenis usaha seperti pengembang/property, counter handphone dan juga pernah menjadi dosen. Namun Tergugat/Penggugat dalam Rekopensi tidak transparan dalam keuangan di dalam menjalanipekerjaanpekerjaannya tersebut.

Sebelum terjadinya pertengkaranpertengkaransebagai seorang isteri Penggugat/Tergugat dalam ReKonvensi selalu mendukungpekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi dalam hal inidibuktikan dengan seringnya Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi meminjamkanuang kepada Tergugat/Pengugat dalam Rekonvensi untuk menjalankan usahanyasebagai pengembang/property dan tidak dikembalikan sampai saat ini.

Tergugat/Penggugat dalam rekopensi selama pernikahannya dengan Penggugat/Tergugatdalam rekopensitidak transparan dan menyembunyikan hartaharta yangdiperolehnya dari bekerja sebagai pengembang perumahan.

Hal ini terbukti denganjawaban yang menginginkan harta yang dicari oleh Tergugat d Rekonvensi / PenggugatHalaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2013/PA.Dpk d Konvensi namun tidak memasukan sebagai harta bersama atas harta yangdiperolehnya selama menjadi pengembang/kontraktor perumahan;10.

Penggugat juga mengajukan saksisaksi ke persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawahsumpah sebagai berikut :1.Saksi ONGGO YUWONO, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat adalah teman dekat dantetangga.Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat mengajukan gugatan inikarena saat balik nama ke BPN di tolak karena masih atas namapengembang.Bahwa tanah tersebut Junaedi untuk anaknya yaitu Rudi sebagai Penggugatbeli di pengembang

Saksi TANAWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat adalah teman dekat dantetangga.Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat mengajukan gugatan inikarena saat balik nama ke BPN di tolak karena tidak bisa AJB.Bahwa tanah tersebut Junaedi untuk anaknya yaitu Rudi sebagai Penggugatbeli di pengembang PT. INT INSAN LESTARI sejak lama.Halaman6 , Putusan Nomor : 872/Pdt.G/2016/PN. Sby.

parkir jika pengoperasiannya dikerjasamakandengan badanBahwa telah diatur pula dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 9tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana , sarana danUtilitas perumahan Dan pemukiman Di daerah diatur dalam Bab IXPengelolaan Prasarana, Sarana dan UtilitasPasal 22(1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkankepada pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawabpemerintah daerah yang bersangkutan(2)Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengembang

,badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaanprasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undanganDalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama denganpengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usahaswasta dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, saranadan utilitas menjadi tanggung jawab(3) pengeloa.4.

dan / atau hak Penggugat sehingga Tergfugattelah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagimana di maksdu padapasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :" setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbuikankerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannyamenyebabkan kerugoanitu mengganti kerugian "Bahwa faktanya tergugat baik secara yuridis maupun fakta, tergugatmemiliki alas hak yang jelas atas pengelolahan laghan parkir dimaksud,oleh karena telah ada penyerahan fasos fasum oleh pengembang

parkir jika pengoperasiannya dikerjasamakandengan badanBahwa telah diatur pula dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 9tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana danUtilitas perumahan Dan pemukiman Di daerah diatur dalam Bab IXPengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas,Pasal 22(1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkankepada pemerintahn Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawabpemerintah daerah yang bersangkutan(2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengembang

, badanusaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana,sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganDalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pengelolaanprasarana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usahaswasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaanprasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.4.