Ditemukan 600 data
53 — 15
Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum dan terkesan sosok individu) yang menyepelekan ketentuanhukum atau perudang undangan yang ada.3.
28 — 21
Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa yangmelakukan penipuan kepada Saksi 1 dan Saksi 2,Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan para calon lainnyamenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum danterkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.2.
DIAN ANJARI,SH
Terdakwa:
1.ANRI MOCH. RIDWAN als ANDRI bin DEDI MULYADI
2.M. RULLY HAIRUDIN als UDIN bin HAMBALI alm.
33 — 15
Bahwa unsure melawan hukum adalah bertentangan dengankaidah kaidah yang terdapat dalam peraturan perudang undangandan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehiduanbermasyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwapenyerahan narkotika dinyatakan bahwa penyerahan narkotika hanyadapat dilakukan oleh :a. Apotekb. Rumah sakitc. Puskesmasd. Balai pengobatane.
Terbanding/Penggugat : Isma Hakim Bin Iskandar Diwakili Oleh : FAKHRUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat : Kasmiati Inen Hamdan
52 — 27
berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 2 Januari 2020, Nomor9/Pdt.G/2019/PN.Tkn yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dandikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat, sebagai pihakyang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkandalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan RBG dan seluruh peraturan perudang
MOHAMMAD AMRIE
Tergugat:
1.Ny. MAIMUN ALAMRI
2.MUNIF ALAMRI
3.IVAN ALAMRI
4.RIZAK ALAMRI
5.HINDUN HAFID ALHASNI
6.DIREKSI PT PERKEBUNAN SURYA MUSTIKA SUMALATA
7.NOTARIS BUDIHARTO PRAWIRA, SH
8.NOTARIS MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH
9.MILHAN ALAMRI
10.NUKMAN ALAMRI
11.TISAR ABDULLAH ALAMRI
12.MUZNA ALAMRI
13.ZAENAB ALAMRI
93 — 62
diataskemudian Almarhum Abdul Aziz Alamri telah mendaftarkannyadihadapan Notaris Budiharto Prawira, SH (Tergugat VII) yangtelah dicatat tanggal 30 Nopember 2006 dalam akta No. 57;bahwa berdasarkan uraian jawaban tergugat yakni pada point 9Sampai dengan point 18 diatas maka terkait dengan gugatanpenggugat pada posita 31 dan posita 32 ditolak secara tegasoleh Tergugat karena semua tindakan dan perbuatan hukumyang dilakukan oleh Tergugat adalah SAH secara hukum dantelah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang
189 — 34
Syahiran,MM dan Yulianto, SH menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye(syarat Calon) pada saat mendaftar ke Timja pencalonan pada tanggal 27Juli 2015, dimana sesuai dengan pedoman teknis tersebut apabiladitemukan kesalahan administrasi syarat calon dapat diperbaiki padatahapan perbaikan Syarat Administrasi Pasangan Calon, maka tidak etisdan legal apabila dalam tahapan pencalonan KPU Pasaman Barat dan Timjamenerima pendafataran bakal calon tidak berpedoman pada semuaketentuan Peraturan Perudang Undangan
151 — 59
58/58 kepada Xxxxxxxxxxxxxx : Call IgBahwa benar, semua pembicaraan via pesan singkat tersebut diatasdilakukan oleh Penggugat dengan Sdr Xxxxxxxxxxxxxx, dan akanTergugat buktikan pada acara pembuktian nantinya;Bahwa benar, sekalipun peraturan perudang undangan mengaturtentang hak asuh anak, namun dengan pertimbangan fakta yang ada14.15.selama ini, demi masa depan anakanak terutama pendidikan moralagama dan pendidikan formal anak anak, maka Tergugugat tetapmenuntut bahwa anak anak tetap dibawah asuhan
41 — 15
Wahyumenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atasseharusnya tidak perlu' terjadi atau dilakukanoleh Terdakwa dengan status dan kapasitasTerdakwa sebagai seorang anggota Militer padaDeninteldam IV/Diponegoro.3.
100 — 72
Finance Indonesia;Menimbang, bahwa menurut pasal 5 Undang Undang No. 30Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melaluiarbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenaihak yang menurut hukum dan peraturan perudang undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (ayat 1).Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitraseadalah sengketa yang menurut peraturan perundang undangantidak dapat diadakan perdamaian.
242 — 107
Tergugat dan Il TELAH17melakukan proses pengurusan surat surat / dokumen persyaratan Perkawinansesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan yang berlaku, bahkansejak bulan JUNI 2014 masing masing Tergugat dan.
MUHAMMAD TONAS, S.E
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten kampar Provinsi Riau
286 — 68
Bahwa Kompentensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1angka 10 UU No 51 Tyahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5Tahun 1986 Tentang Perdilan Tata Usaha Negara Menbunyikan ; sengketatata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang tata usahanegara antara orang badan hukum Perdata dengan Pejabat hukum tatausaha negara ,baik di pusat Maupun Daerah,Sebagai Akibat Yang dikeluarakannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketapegawaian berdasarkan peraturan perudang undangan
74 — 33
Muntholibmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah opribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum danterkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atasseharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukanoleh Terdakwa dengan status dan kapasitasTerdakwa sebagai seorang anggota Militer padaBabinminvetcaddam IV/Diponegoro.3.
78 — 34
Surat Keterangan Nomor 062/PN/IX/1997 tertanggal 6 September 1977 danditandatangai olen Kepala Kampung Penumangan dan Camat Tulang BawangTengah;Setelah mencermati dan mempelajari bukti kepemilikan sebagai dasargugatan ini adalah tersebut diatas maka dapat kami sampaikan semua alatbukti a quo adalah alat bukti dibawah sertifikat sedangkan alat bukti yangdimiliki oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Guna Usaha sehinggaberdasarkan peraturan perudang undangan yang berlaku maka alat buktiyang dimiliki
FAIGIZI DUHU
Tergugat:
PT. MUSIM MAS ESTATE III
88 — 15
Membujuk dan/atau. menyuruh pekerja/oburun untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perudang undangan;c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut turut atau lebih;d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadapekerja/buruh;e. Memerintahkan pekerja/ouruh untuk melaksanakan pekerjaan diluaryang diperjanjikan; atauf.
61 — 2
Musi Indah Sejahtera berdasarkan Akta Jual Beli No.75/2010 tanggal 01062010 yang dibuat dihadapan Siti Hikmah Nuraeni, SH PPAT WilayahKota Pafembang telah sesuai dengan Peraturan perudang undangan yang berlaku.20Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ( Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaktidaknya menyatakan tidak diterima;2.
128 — 26
Bidang Penegakan Perudang undanganHal.21 dari 39 hal.
94 — 33
atur pada undangundang no.5 tahun 1986 Jo UndangUndang no. 9 tahun 2004 Jo UndangUndang no. 51 tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara tapi harus di ajukan di peradilan perdata sehingga seyogyanya/sepatutnya gugatan penggugat di tolak atau tidak diterima oleh majelis hakim yangmengadili perkara ini.7 Bahwa surat keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut adalah Surat Keputusan yang telah di terbitkan sesuai dengan Prosedur danmekanisme yang di atur oleh ketentuan perudang
73 — 29
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangandengan Peraturan Perudang undangan yang berlaku, Keputusan tergugattersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pasal 10 ayat (9) huruf d Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidakmasuk kerja tampa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) harikerja atau lebih sedangkan penggugat tidak
51 — 29
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secaratanpa hak memiliki, menyimpan dan membawapsikotropika serta terlibat dalam peredaranpsikotropika jenis shabu secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan serta petunjuk pimpinan TNIAU/pimpinan Lanud Pekanbaru agar setiap Prajuritmenjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaanPsikotropika.2.
96 — 49
PEMBATALANPERALIHAN HAK MILIK NO. 519/BUWUN MAS DAN HAK MILIK NO.520/BUWUN MAS ATAS NAMA PUTU GEDE SASTRAWAN DKK,KARENA CACAT ADMINISTRASI PEMBATALAN HAK MILIK NO.519/BUWUN MAS ATAS NAMA FERONIKA SUHARYATI DAN HAKMILIK NO. 520/ BUWUN MAS, ATAS NAMA RUSDI TERLETAK DIDESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG TENGAH,KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANGBERKEKUATAN HUKUM TETAP. bertanggal Mataram, 29 November2011 ;Adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perudang