Ditemukan 600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perundang perudian perjudan perdana perusan perawang peradana penduang petunang petudang pergudang pegudang penudang
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 02-05-2011 — Putus : 13-06-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 78-K/PM I-02/AD/V/2011
Tanggal 13 Juni 2011 — KOPKA. SYAHRIZAL SIAGIAN
53 — 15
  • Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturanhukum dan terkesan sosok individu) yang menyepelekan ketentuanhukum atau perudang undangan yang ada.3.
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 28-10-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 85- K / PM.II-10 / AD / X / 2010
Tanggal 22 Nopember 2010 — Serma ERRIONO
28 — 21
  • Bahwa sifat dari perobuatan Terdakwa yangmelakukan penipuan kepada Saksi 1 dan Saksi 2,Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan para calon lainnyamenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum danterkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.2.
Pengadilan PN DEPOK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Dpk
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
DIAN ANJARI,SH
Terdakwa:
1.ANRI MOCH. RIDWAN als ANDRI bin DEDI MULYADI
2.M. RULLY HAIRUDIN als UDIN bin HAMBALI alm.
33 — 15
  • Bahwa unsure melawan hukum adalah bertentangan dengankaidah kaidah yang terdapat dalam peraturan perudang undangandan atau bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehiduanbermasyarakat. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) undang undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwapenyerahan narkotika dinyatakan bahwa penyerahan narkotika hanyadapat dilakukan oleh :a. Apotekb. Rumah sakitc. Puskesmasd. Balai pengobatane.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 17 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : Ilyas Yakub Bin Rahmadsyah Diwakili Oleh : Firtiani, S.H.
Terbanding/Penggugat : Isma Hakim Bin Iskandar Diwakili Oleh : FAKHRUDDIN
Terbanding/Turut Tergugat : Kasmiati Inen Hamdan
52 — 27
  • berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 2 Januari 2020, Nomor9/Pdt.G/2019/PN.Tkn yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dandikuatkan ;Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Tergugat, sebagai pihakyang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkandalam amar putusan ;Mengingat dan memperhatikan RBG dan seluruh peraturan perudang
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 23-11-2018 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Lbo
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
MOHAMMAD AMRIE
Tergugat:
1.Ny. MAIMUN ALAMRI
2.MUNIF ALAMRI
3.IVAN ALAMRI
4.RIZAK ALAMRI
5.HINDUN HAFID ALHASNI
6.DIREKSI PT PERKEBUNAN SURYA MUSTIKA SUMALATA
7.NOTARIS BUDIHARTO PRAWIRA, SH
8.NOTARIS MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH
9.MILHAN ALAMRI
10.NUKMAN ALAMRI
11.TISAR ABDULLAH ALAMRI
12.MUZNA ALAMRI
13.ZAENAB ALAMRI
93 — 62
  • diataskemudian Almarhum Abdul Aziz Alamri telah mendaftarkannyadihadapan Notaris Budiharto Prawira, SH (Tergugat VII) yangtelah dicatat tanggal 30 Nopember 2006 dalam akta No. 57;bahwa berdasarkan uraian jawaban tergugat yakni pada point 9Sampai dengan point 18 diatas maka terkait dengan gugatanpenggugat pada posita 31 dan posita 32 ditolak secara tegasoleh Tergugat karena semua tindakan dan perbuatan hukumyang dilakukan oleh Tergugat adalah SAH secara hukum dantelah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 05-02-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Psb
Tanggal 9 Juni 2016 — - ZULKENEDI SAID, S.Sos, Cs. -LAWAN -KPU KAB. PASAMAN BARAT, Cs
189 — 34
  • Syahiran,MM dan Yulianto, SH menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye(syarat Calon) pada saat mendaftar ke Timja pencalonan pada tanggal 27Juli 2015, dimana sesuai dengan pedoman teknis tersebut apabiladitemukan kesalahan administrasi syarat calon dapat diperbaiki padatahapan perbaikan Syarat Administrasi Pasangan Calon, maka tidak etisdan legal apabila dalam tahapan pencalonan KPU Pasaman Barat dan Timjamenerima pendafataran bakal calon tidak berpedoman pada semuaketentuan Peraturan Perudang Undangan
Pengadilan PA SLEMAN Perdata Agama Perceraian
Register : 01-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Smn
Tanggal 13 Juni 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
151 — 59
  • 58/58 kepada Xxxxxxxxxxxxxx : Call IgBahwa benar, semua pembicaraan via pesan singkat tersebut diatasdilakukan oleh Penggugat dengan Sdr Xxxxxxxxxxxxxx, dan akanTergugat buktikan pada acara pembuktian nantinya;Bahwa benar, sekalipun peraturan perudang undangan mengaturtentang hak asuh anak, namun dengan pertimbangan fakta yang ada14.15.selama ini, demi masa depan anakanak terutama pendidikan moralagama dan pendidikan formal anak anak, maka Tergugugat tetapmenuntut bahwa anak anak tetap dibawah asuhan
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 03-01-2011 — Putus : 25-01-2011 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 03-K / PM.II-10 / AD / I / 2011
Tanggal 25 Januari 2011 — Serma DANU ISMIARTO
41 — 15
  • Wahyumenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atasseharusnya tidak perlu' terjadi atau dilakukanoleh Terdakwa dengan status dan kapasitasTerdakwa sebagai seorang anggota Militer padaDeninteldam IV/Diponegoro.3.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 23-11-2011 — Putus : 09-11-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 149/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska
Tanggal 9 Nopember 2011 — PT. U FINANCE INDONESIA VS NOVAN FERDIANO WINDY OETOMO
100 — 72
  • Finance Indonesia;Menimbang, bahwa menurut pasal 5 Undang Undang No. 30Tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaikan melaluiarbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenaihak yang menurut hukum dan peraturan perudang undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (ayat 1).Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitraseadalah sengketa yang menurut peraturan perundang undangantidak dapat diadakan perdamaian.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 2 Desember 2015 — BUDI WINARNO Cs melawan ISTIWAHYUNI SANJAYA Dkk
242 — 107
  • Tergugat dan Il TELAH17melakukan proses pengurusan surat surat / dokumen persyaratan Perkawinansesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan yang berlaku, bahkansejak bulan JUNI 2014 masing masing Tergugat dan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 20-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TONAS, S.E
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten kampar Provinsi Riau
286 — 68
  • Bahwa Kompentensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1angka 10 UU No 51 Tyahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5Tahun 1986 Tentang Perdilan Tata Usaha Negara Menbunyikan ; sengketatata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang tata usahanegara antara orang badan hukum Perdata dengan Pejabat hukum tatausaha negara ,baik di pusat Maupun Daerah,Sebagai Akibat Yang dikeluarakannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketapegawaian berdasarkan peraturan perudang undangan
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 01-11-2010 — Putus : 11-01-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 86-K / PM.II-10 / AD / XI / 2010
Tanggal 11 Januari 2011 — Kapten Kav ANDRI SYAMSUL BASRI TUARITA, S.H.
74 — 33
  • Muntholibmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah opribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum danterkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan yang ada.2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atasseharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukanoleh Terdakwa dengan status dan kapasitasTerdakwa sebagai seorang anggota Militer padaBabinminvetcaddam IV/Diponegoro.3.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 08-02-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Menggala
Tanggal 8 Februari 2018 — JUANDA BIN MALIKI Melawan 1. DWI HARTONO DKK
78 — 34
  • Surat Keterangan Nomor 062/PN/IX/1997 tertanggal 6 September 1977 danditandatangai olen Kepala Kampung Penumangan dan Camat Tulang BawangTengah;Setelah mencermati dan mempelajari bukti kepemilikan sebagai dasargugatan ini adalah tersebut diatas maka dapat kami sampaikan semua alatbukti a quo adalah alat bukti dibawah sertifikat sedangkan alat bukti yangdimiliki oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Guna Usaha sehinggaberdasarkan peraturan perudang undangan yang berlaku maka alat buktiyang dimiliki
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 14-01-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penggugat:
FAIGIZI DUHU
Tergugat:
PT. MUSIM MAS ESTATE III
88 — 15
  • Membujuk dan/atau. menyuruh pekerja/oburun untuk melakukanperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perudang undangan;c. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut turut atau lebih;d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepadapekerja/buruh;e. Memerintahkan pekerja/ouruh untuk melaksanakan pekerjaan diluaryang diperjanjikan; atauf.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2012 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor No. 57/Pdt.G/2012/PN.PLG
Tanggal 27 Nopember 2012 — Nama : Hj. ROMZAH BINTI H. ISHAK Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. 2. PT. DIAN SAKSI Cabang Palembang, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. PT. MUSI INDAH SEJAHTERA, Untuk selanjutnya disebut sebagai …. TERGUGAT III. 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V. 6. NOTARIS/PPAT SITI HIKMAH NURAENI, SH.M.Kn, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
61 — 2
  • Musi Indah Sejahtera berdasarkan Akta Jual Beli No.75/2010 tanggal 01062010 yang dibuat dihadapan Siti Hikmah Nuraeni, SH PPAT WilayahKota Pafembang telah sesuai dengan Peraturan perudang undangan yang berlaku.20Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ( Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaktidaknya menyatakan tidak diterima;2.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BLITAR Nomor 120/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 14 Juli 2015 — ANA MUSTOFA Als.AAN Bin M.JAELANI HASAN
128 — 26
  • Bidang Penegakan Perudang undanganHal.21 dari 39 hal.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 23-03-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 11 Agustus 2016 — H. RACHMAT MELAWAN : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
94 — 33
  • atur pada undangundang no.5 tahun 1986 Jo UndangUndang no. 9 tahun 2004 Jo UndangUndang no. 51 tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara tapi harus di ajukan di peradilan perdata sehingga seyogyanya/sepatutnya gugatan penggugat di tolak atau tidak diterima oleh majelis hakim yangmengadili perkara ini.7 Bahwa surat keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugattersebut adalah Surat Keputusan yang telah di terbitkan sesuai dengan Prosedur danmekanisme yang di atur oleh ketentuan perudang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 06-06-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 15 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 5 Nopember 2014 — RIDUAN GAZALI BUPATI TANAH BUMBU
73 — 29
  • Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangandengan Peraturan Perudang undangan yang berlaku, Keputusan tergugattersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu pasal 10 ayat (9) huruf d Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ataupemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidakmasuk kerja tampa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) harikerja atau lebih sedangkan penggugat tidak
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Putus : 15-04-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 31 - K / PM-I-03 / AU / III / 2010
Tanggal 15 April 2010 — Kopda Suryono
51 — 29
  • Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secaratanpa hak memiliki, menyimpan dan membawapsikotropika serta terlibat dalam peredaranpsikotropika jenis shabu secara tidak sahmenunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yangtidak peduli dengan aturan hukum dan terkesansosok individu) yang menyepelekan ketentuan hukumatau perudang undangan serta petunjuk pimpinan TNIAU/pimpinan Lanud Pekanbaru agar setiap Prajuritmenjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaanPsikotropika.2.
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PT MATARAM Nomor 153/PDT/2016/PT MTR
Tanggal 5 Januari 2017 — I PUTU GEDE SASTRAWAN, DKK sebagai PARA PEMBANDING M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, DKK sebagai PARA TERBANDING
96 — 49
  • PEMBATALANPERALIHAN HAK MILIK NO. 519/BUWUN MAS DAN HAK MILIK NO.520/BUWUN MAS ATAS NAMA PUTU GEDE SASTRAWAN DKK,KARENA CACAT ADMINISTRASI PEMBATALAN HAK MILIK NO.519/BUWUN MAS ATAS NAMA FERONIKA SUHARYATI DAN HAKMILIK NO. 520/ BUWUN MAS, ATAS NAMA RUSDI TERLETAK DIDESA BUWUN MAS, KECAMATAN SEKOTONG TENGAH,KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANGBERKEKUATAN HUKUM TETAP. bertanggal Mataram, 29 November2011 ;Adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perudang