Laporan KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2012;bukti P3 : Surat Perintah Tugas Nomor : 900/DPPKADBB/IV/30/2013;bukti P4 : Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor67/KEP/BUP.BB/117/2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan DanPertanggungjawaban Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011;bukti P5 : Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor /7.a/KEP/BUPBB/117/2012;bukti P6 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (DPA PPKAD

Tahun Anggaran 2011);bukti P7 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah (DPA PPKAD Tahun Anggaran 2012);bukti P8 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/Sj, HalHibah dan Bantuan Daerah;bukti P9 : Penghargaan WTP Kabupaten Bone Bolango Tahun 2013;bukti P10 : Penghargaan WTP Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014;bukti P11 : Keputusan Menteri Dalam Negeri (Pit.

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanAPBD.49Sedangkan keterkaitan jabatan saya sebagai Kadis PPKAD selaku BendaraUmum Daerah dalam Proyek Alat Peraga Seni dan Budaya SD padaDinas Pendidikan di Kabupaten Boltim Tahun 2011 adalah menerbitkanSP2D sebagaimana Surat Perintah Membayar dari Kepala DinasPendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab.

Boltim selaku PenggunaAnggaran guna membayarkan tagihan kepada pihak rekanan;Bahwa pada Proyek Pengadaan Alat Peraga Seni dan BudayaSD pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Boltim tahunanggaran 2011 tugas pokok saksi adalah menerima dokumendari setiap SKPD melalui verifikasi di Dinas PPKAD,melaksanakan pemungutan pendapat yag telah ditetapkandengan peraturan daerah, menyusun laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawaban APBD;Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam PengelolahanKeuangan Daerah

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)sebesar Rp.216.006.998,.1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 pengembalianbiaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE , M.Si (KADIS PPKAD) sebesarRp.216.006.998.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019opengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE (KADIS PPKAD)sebesar Rp.216.006.998..1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 02 April 2019 pengembalianbiaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.Drs. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE , M.Si (KADIS PPKAD) sebesarRp.216.006.998.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019oengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten BangkaSelatan melakukan pembayaran melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :e Pembayaran Pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 untukpencairan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)dengan cara ditransfer dari nomor rekening 155.300.000,001 kepadaBendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada BankSumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank155.307.000,009 dengan SP2D Nomor 00083/ /SPMLS/BTL/PPKAD

2015Y Posisi saldo Bank Rekening KONI Per 19 Februari adalahRp20.001.000.000,00 (dua puluh milyar satu juta rupiah), pada waktuitu belum ada realisasi pengeluaratas namae Pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 2 Juli 2010 sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara ditransferdari nomor rekening 155.300.000,001 kepada Bendahara PengeluaranKONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel CabangToboali ke nomor rekening bank 155.307.000,009 sesuai dengan SP2D000530/SPMLS/BTL/PPKAD

No.1475 K/PID.SUS/2015dengan SP2D Nomor 005371/SPMLS/BTL/PPKAD/2010 dan daridokumen pencairan tahap III terlihat bahwa : Permohonan pencairan tahap Ill senilai Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) berisi rekapitulasi realisasi anggaran KONITA. 2010 bertanggal 19 Juli 2010;vY Posisi saldo kas per 19 Juli 2010 yang dilaporkan dalam laporanrealisasi anggaran adalah sebesar Rp681.604.626 (enam ratusdelapan puluh satu juta enam ratus empat ribu enam ratus dua puluhenam rupiah), sedangkan posisi

No.1475 K/PID.SUS/2015Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank SumbelBabel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.000,009 sesuaidengan SP2D Nomor 005371/SPMLS/BTL/PPKAD/2010 dan daridokumen pencairan tahap III terlihat bahwa :v Permohonan pencairan tahap Ill senilai Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) berisi rekapitulasi realisasi anggaran KONITA. 2010 bertanggal 19 Juli 2010;Y Posisi saldo kas per 19 Juli 2010 yang dilaporkan dalam laporanrealisasi anggaran adalah sebesar

M.Si dan saksi AriefBudiman untuk kepentingan pencairan;e Pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 22 Juli 2010 sejumlahRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan cara ditransferkembali dari nomor rekening 155.300.000,001 kepada BendaharaPengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank SumbelBabel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.000,009 sesuaidengan SP2D Nomor 005371/SPMLS/BTL/PPKAD/2010 dan daridokumen pencairan tahap III terlihat bahwa :v Permohonan pencairan tahap Ill

Seluma.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Seluma.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.1 (satu) map berwarna putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan KeuanganSeksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :e 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

/DPUPPK/K.THJ/M/2011 tanggal 18 Maret 2011.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap IT Nomor : 16/KTK.A.2/DPUPPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.3 (tiga) lembar legalisir sesuai dengan aslinya: 1 lembar Nota DinasKepala DPPKAD Kab Seluma Nomor : 900/1209/B.2/ DPPKAD/2011tanggal 21 Maret 2010 kepada Bapak Bupati Seluma, 1 (satu) lembarSurat Kadis PU kepada Kadis PPKAD Nomor : 800/54/DPU/II/2011tanggal 18 Maret 2011 perihal Mohon Pencairan Uang Muka, 1 (satu)Hal. 33 dari 141

Seluma.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Seluma.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Seluma Nomor Tahun 2011 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.1 (satu) map berwarna putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan KeuanganSeksi Anggaran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :e 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD

/DPUPPK/K.THJAM/2011 tanggal 18 Maret 2011.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap IT Nomor: 16/KTK.A.2/DPUPPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.3 (tiga) lembar legalisir sesuai dengan aslinya: lembar Nota DinasKepala DPPKAD Kab Seluma Nomor : 900/1209/B.2/ DPPKAD/2011tanggal 21 Maret 2010 kepada Bapak Bupati Seluma, 1 (satu) lembarSurat Kadis PU kepada Kadis PPKAD Nomor : 800/54/DPU/II/2011tanggal 18 Maret 2011 perihal Mohon Pencairan Uang Muka, (satu)lembar surat dari PT.

kemudiandilakukan pengukuran atas bidang tanah pecatu tersebut oleh petugasKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan didampingi SaksiHumaidi dan saksi Ahmad Gazali untuk menunjukkan batasbatastanah pecatu tersebut.Bahwa bersamaan dengan proses pendaftaran hak milik atas tanah pecatu tersebut,terdakwa sebagai Kasi Inventarisasi dan Penghapusan pada Kantor Pemda LombokBarat telah membuat dan menandatangani telaahan staf Nomor : 01/DPPKAD/2010tanggal 29 September 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD

mengantar.Memang pernah Tergugat mengantar Penggugat dinas luar yaituketika diperintahkan untuk turun mendata Kafe dari BungkuTengah sampai Bahodopi tetapi Tergugat mengantar Penggugatdan beberapa teman Penggugat karena pada saat itu tidak adaMobil Dinas bahkan Tergugat bergurau dengan kalimat sebagaiberikut: biarlah saya jadi sopir yang penting saya tahu semua kafedi Morowali, tetapi pada saat dinas luar berikutnya Tergugat tidaklagi mengantar Penggugat karena sudah ada mobil dinas yangdisiapkan oleh Dinas PPKAD

BPBDKabupaten Lombok Timur mengakui proyek itutelah selesairdikerjakan oleh Penggugat;Bahwa. setidaktidaknya suda 3 (tiga) kali Saksi mendatangi BPBDKabupaten Lombok Timur untuk menyelesaikan masalah ini, dan terakhiradalah di tahun 2018 yang lalu;Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Bupati Lombok Timur yangbaru, dan saat itu Bupati yang baru menjanjikan akan meminta suratpengakuan dari Bupati yang lama, dan mengatakan bahwa ia tidak akanmembuat masyarakatnya rugi;Bahwa ketika bertemu dengan PPKAD

merasamempunyai hak atas tanah untuk mengajukan keberatan tertulis danmenunjukkan bukti hak tertulis kepada Kepala Pertanahan KabupatenNgada melalui Kepala Desa;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh paraTergugat yaitu alat bukti surat T5 berupa Foto copy Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2015 dan tahun 2016,Theresia Ripo (Tergugat I) telah membayar pajak atas Objek Pajak BumiHalaman 31 dari 34 Putusan Nomor:20/Pdt.G/PN.ByjwBangunan seluas 7800 m* ke Dinas PPKAD

Dalam Keputusan Penggugat tersebutditetapkan lokasi pengadaan tanah untuk lokasi TPA yaitu di Dusun Jugil,Desa Sambik Bangkol Kecamatan Ganggga, seluas + 5 Ha yangpengadaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangandaerah;Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Kuasa Pengguna Anggaran(Dinas PPKAD Lombok Utara) meminta kepada Panitia Pengadaan TanahKabupaten Lombok Utara yang telah dibentuk Penggugat berdasarkanKeputusan Nomor 10/04/DPPKAD/2010 tanggal 21 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia

disampaikan kepada BendaharaPengeluaran Setda untuk dibuatkan surat permintaan pembayaran (SPP);e Bahwa apabila bendahara menyatakan berkas itu lengkap bendahara akanmenerbitkan SPP dan apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke PPTK untukdilengkapi setelah berkas lengkap kemudian terbit SPP (Surat PermintaanPembayaran) kemudian diajukan ke pengguna anggaran melalui PPK (PejabatPenata Usahaan Keuangan) SKPD untuk penerbitan SPM (Surat PerintahMembayar) setelah terbit SPM baru kemudian diantar ke PPKAD

(Seratusjuta rupiah). yang bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD).Penyaluran Dana DesaTahap ke1 (satu) 60 % tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp.364.761.000.Tahap ke 2 (dua) 40 % tanggal O07 Pebruari 2017 sebesar Rp.243.174.000.Awalnya terbitnya peraturan Bupati sebagaimana jawaban saksi padapertanyaan diatas, selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakatDesa Kab.Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasipencairan dana Desa yang ditujukan kepada saksi selaku KepalaDinas PPKAD, dimana

rekomendasi tersebut tercantumNama Desa Nomor Rekening Desa Nama Kepala Desa danBendahara Desa, maka saksi mendisposisikan surat rekomendasitersebut kepada Kabid Perbendahraan untuk ditindaklanjuti, kKemudianBendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)menyiapkan SPP (surat Permintaan Pembayaran) yangmenandatangani adalah bendahara, SPM (Surat Perintah Membayar)saksi yang menandatangani, kemudian terbit SP2D (Surat perintahpencairan dana), selanjutnya kepala Desa atau bendahara datang keDinas PPKAD

Fotokopi SPT Bumi dan Bangunan tahun 2016 dari Dinas PPKAD Kab.Jepara, NOP: XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2016, telah dicocokkan dansesual dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti T.3).4. Fotokopi SPT Bumi dan Bangunan tahun 2016 dari Dinas PPKADKabupaten Jepara , NOP: XXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2016, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, (bukti T.4).5.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) /Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011 dengan uraiankegiatan sebagai berikut : No. Uraian Volume Satuan1 2 3 41. Belanja Modal Pengadaan Komputer Main 1 unitframe / server Windows Server Operating System2.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / PejabatPengelola Keuangan Daerah ;2. Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Nomor : 1.10.01.15.5.2 tahun anggaran 2011 padatanggal 01 Juli 2011 diuraikan kegiatan sebagai berikut : No. Uraian Volume Satuan1 2 3 41.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / PejabatPengelola Keuangan Daerah ; Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasapada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuatPengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor11/PPBJCAPIL/2011 untuk kegiatan sebagai berikut :163 Nama Paket Pekerjaan : Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Lingkup Pekerjaan : Pengadaan BarangNilai

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / PejabatPengelola Keuangan Daerah ;Bahwa saksi Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengluaran dengandiketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs.Dapat Kita Sinulingga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 014/SPPLS/CAPIL/2011 tanggal 30 September 2011 untukpembayaran uang muka Pembangunan dan Pengoperasian SIAK SecaraTerpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada

WIRA REMAJAtanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp 2.809.630,(dua juta delapan ratus Sembilan ribu enam ratustiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember 2009dengan stempel Dinas PPKAD Batang.o Surat Nomor : 050/ 01.TEG/ PPKom/Ds.Boja/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perihalTeguran tertuju kepada Direktur PT. WIRA REMAJAselaku Pelaksana Pekerjaan Normalisasi Kali BeloBendung Bandung Ds.

WIRA REMAJA tanggal 22 Desember 2009sebesar Rp 2.809.630, (dua juta delapan ratus Sembilanribu) enam ratus tiga puluh rupiah) tanggal 22 Desember2009 dengan stempel Dinas PPKAD Batang.Surat Nomor : 050/ 01.TEG/ PPKom/ Ds.Boja/XII/2009 tanggal7 Desember 2009 perihal Teguran tertuju kepada DirekturPT. WIRA REMAJA selaku Pelaksana Pekerjaan NormalisasiKali Belo Bendung Bandung Ds.

Kemudian diserahkan ke pihak DPPKAD (Dinas PengeloloaanPendapatan, Keuangan dan Asset Daerah) secara kolektif,kemudian dibuatkan MoU antara Walikota Sukabumi dengan KepalaSekolah yang dibuat dari Dinas PPKAD dan setelah itu dicairkansecara bertahap oleh pengelola Bos Kota Sukabumi.b) Bantuan Beasiswa SMA/SMK Negeri dan Swasta tidak Mampu : 17 Bahwa awalnya Dinas Pendidikan Kota Sukabumi meminta datasiswa tidak mampu kepada masingmasing SMA dan SMK se kotasukabumi termasuk data dari SMA Negeri 5 Kota

Kemudian diserahkan ke pihak DPPKAD (Dinas PengeloloaanPendapatan, Keuangan dan Asset Daerah) secara kolektif,kemudian dibuatkan MoU antara Walikota Sukabumi dengan KepalaSekolah yang dibuat dari Dinas PPKAD dan setelah itu dicairkansecara bertahap oleh pengelola Bos Kota Sukabumi.b) Bantuan Beasiswa SMA/SMK Negeri dan Swasta tidak Mampu : Bahwa awalnya Dinas Pendidikan Kota Sukabumi meminta datasiswa tidak mampu kepada masingmasing SMA dan SMK se kotasukabumi termasuk data dari SMA Negeri 5 Kota

Kemudian diserahkan ke pihak PPKAD secara kolektif, kemudiandibuatkan MoU antara Walikota Sukabumi dengan Kepala Sekolahyang bikin dari Dinas PPKAD dan setelah itu dicairkan secarabertahap oleh pengelola Bos Kota Sukabumi.Bahwa benar saksi menerangkan dasar hukum SMAN 5 Kota Sukabumimendapatkan dana bantuan BOS Kota adalah SK Walikota SukabumiNomor 28 Tahun 2010 tentang Bantuan Biaya Operasional Sekolah BagiSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi62tahun 2010 Tanggal 28 Januari

ke Dinas PPKAD Kabupaten Ngada. Bukti T5harus dikesampingkan karena bukan bukti kepemilikan;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh paraTergugat yaitu alat bukti surat T6 berupa Foto copy Seri A atas NamaTheresia Ripo tertanggal 28 Oktober 1989, Theresia Ripo (Tergugat 1!)

KelurahanHangahanga, Kecamatan Luwuk,Kabupaten Banggai;Agama :Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah (PPKAD)Kabupaten Banggai; Terdakwa berada di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, KuasaPengguna Anggaran (Dinas PPKAD LombokUtara) meminta kepada Panitia Pengadaan TanahKab.Lombok Utara yang telah dibentuk Penggugatberdasarkan Keputusan Nomor: 10/04/DPPKAD/2010 tanggal 21 Januari 2012 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah KabupatenLombok Utara, untuk memproses pengadaan tanahlokasi TPA sesuai lokasi yang telah ditetapkan..

207/II/2013 dan 005/YRN/III/2013; Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No.188.44/503/II/2013 tanggal 3 Juni 2013; Surat pernyataan tanggung jawab dari penerima Bantuan Hibah tanggal 16 Maret 2013; Pakta Integritas dari penerima Bantuan Hibah tanggal 16 Maret 2013; Kwitansi Pencairan tanggal 3 Juli 2013; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) langsung PPKD No.0265/SPP/LS/BTL/PPKD/03 Juli 2013; Penelitian kelengkapan dokumen Penerbitan SPM LS BELANJA PPKAD