Ditemukan 150359 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Tmg
Tanggal 5 Maret 2019 — WAHYUDI
Tergugat:
Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung
95 — 19
  • WAHYUDI
    Tergugat:
    Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung
    Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 tentangPenjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, khususnyaPasal 3 huruf c, huruf h dan huruf o sebagai berikut:Hurufc : Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangketenagakerjaan dan ketransmigrasian;Huruf h : pengerahan dan fasilitasi perpindahan melalui programtransmigrasi.Hurufo : pelaksanaan
    tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya;Dalam konteks yang demikian tercermin bahwa adanya HUBUNGANHUKUM Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung adalah dengan Bupati Temanggung.
    Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indoneesia Nomor : SE355/MEN/P4TFPT/IX/2009 tanggal 30September 2009 tentang Kriteria dan Persyaratan Calon TransmigrasiTNI/POLRI, selanjutnya diberi tanda (T17);18. Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : KEP208/MEN/X/2004, selanjutnya diberi tanda(T18) ;19.
    Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi ProvinsiJawa Tengah Nomor 475.1/12.447 tanggal 30 Nopember 2010 tentangSurat Pemberitahuan Pemberangkatan (Spp) Transmigrasi ke Lokasi SelBulan C Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, selanjutnya diberi tanda (T25) ;26.
    Raya.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Tergugat yaitu Berita AcaraSerah Terima Rumah, Jamban Keluarga, Lahan Pekarangan, Lahan Usaha Dan Lahan Usaha II tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Sosial, Tenaga danTransmigrasi Kubu Raya vide bukti (T11) pada nama penerima urutan 93telah ditandatangani Penggugat, dengan demikian Penggugat telah menerimahakhaknya sebagai transmigran ditempat daerah yang dituju.Menimbang, bahwa kemudian pada bukti Surat Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PDT/2022
Tanggal 19 Mei 2022 — PELABUHAN SAMUDRA PALARAN (PT.PSP) VS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDRA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), dkk.
212 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELABUHAN SAMUDRA PALARAN (PT.PSP) VS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDRA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), dkk.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 62/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 6 September 2018 — KEMAS PERDANA INTERNASIONAL
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
146 — 708
  • KEMAS PERDANA INTERNASIONAL
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
    Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari2.
    Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22Januari 2018; 2222 nn nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur, Nota Pemeriksaan Il Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13Februari 2018; +2222 n2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeMemerintahkan Tergugat untukmencabut :1.
    Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PropinsiJawa Timur, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22Januari 2018; 2222 nn nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn2.
    Bukti P 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/824/108.05/2017tanggal 19 Desember 2017 perihal : Nota Pemeriksaan;2. Bukti P 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/423/108.05/2018tanggal 22 Januari 2018 perihal : Nota Pemeriksaan;3. Bukti P3 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja DanTransmigras!
    KPR tidak satu managemen)Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat berkaitan dengan tenaga kerja;Bahwa Saksi tidak mendapat gaji dari PT. KPI tetapi dari PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-12-2022 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2022/PTUN.BDG
Tanggal 30 Mei 2023 — Penggugat:
Raymond Gunawan
Tergugat:
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
230 — 49
  • Penggugat:
    Raymond Gunawan
    Tergugat:
    Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 06-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 37/Pid.Pra/2021/PN Sby
Tanggal 21 Desember 2021 — Pemohon:
RESHA LATTANZHI ADI DHARMA
Termohon:
Kepala Dinas Tenaga Kerja Fan TRansmigrasi Prov. Jatim
155 — 0
  • Pemohon:
    RESHA LATTANZHI ADI DHARMA
    Termohon:
    Kepala Dinas Tenaga Kerja Fan TRansmigrasi Prov. Jatim
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 09-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
95 — 49
  • NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
    PENGGUGAT ;LAWAN:DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ~ REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I(satu), Senayan, Jakarta10270, dalam hal ini memberi KuasaHal dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.Kepada : Wolter B.W. Siringoringo, SH., Ani Nurdiani A, SH.,M. Si., Drs. Sugeng Winarno, M. Si., Iriyanto Nainggolan, SH.,Heru Kristiawan, SH., M.
    Menurut penilaian rektorUniversitas Jayabaya Jakarta, tenaga Penggugat masih sangatdibutuhkan untuk mengampu mata kuliah Filsafat Administrasi danKepemimpinan jurusan Administrasi Negara pada FISIP UniversitasJayabaya. Dan oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat, baikakademis maupun kesehatan, dan lainlain yang disyaratkan untuk itu,maka layak diusulkan kepada Menteri Pendidikan Dan KebudayaanHal 21 dari 83 hal Put.
    Nurwani243 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratDirektur Pendidik Dan Tenaga KependidikanDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal: Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n.
    DosenUniversitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;Bukti Pl.a. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :445/E4.3/2013, Tanggal 28 Maret 2013, Hal. Usul KenaikanJabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepadaKoordinator Kopertis Wilayah II Jakarta (fotocopy sesuaiBukti P1.b. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, Hal. Usul KenaikanHal 47 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.2. Bukti P2.3. Bukti P3.4.
    Bukti T12a.:: Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1037/E4.3/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan, Tanggal 5 Mei2011, kepada Rektor/Ketua/Direktur PTP. Dan kepadaKoordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XI. Seluruh Indonesia(fotocopy sesuai asl) ;: Rekap Hasil Tahapan Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat DanJabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi an. Dr.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-12-2011 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 26 April 2012 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR, 2. PONIMAN, DKK
79 — 52
  • PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR, 2. PONIMAN, DKK
    ., Jabatan : Kepala SeksiPengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja PengawasanKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor; 3. SANDY RAHARDIJO, S.H., Jabatan : Kepala Seksi PengawasanNorma Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;4. MUH. GUNTURMI, S.H., Jabatan : Koordinator PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;5.
    ., Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan padaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;6.
    Iwata Indonesia telah membuat Pengaduan Pelanggaran HukumKetenagakerjaan dan Permohonan Penetapan Status Tenaga Kerja kepada KepalaDisnaker Kabupaten Bogor tertanggal 25 Mei 2011. (Vide Bukti TI5; SuratPengaduan PUK SP KAHUTINDO); Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor:a.
    A.Zaky Budiman, MM, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
    (foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan UpahKerja Lembur.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 12/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 26 Februari 2015 — PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DKK VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
65 — 36
  • PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DKK VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK
    HAETAML, SH ;Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Kasih (LBHPK), beralamat diKomplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No. 17, Dadap KosambiTangerang ;Untuk selanjutnya disebut sebagai MELAWANPEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.1 Bantul Yogyakarta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/1679 tanggal 23 Juli 2014 dan
    KUN ERNAWATI, M.Si., ;AN NURSINA KARTI, S.H., ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bantul, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor Bantul Yogyakarta ;Untuk selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT /TERBANDING :Dan 5 2 $n nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnNama DAHONO SUPRIYONO ;Kewarganegaraan Indonesia ;Pekerjaan AMT 1/Sopit 5Tempat Tinggal Nitiputran, RT. 009, Desa Ngestiharjo, KecamatanKasihan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-04-2022 — Upload : 14-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 7 April 2022 — KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), DK VS HARDISON R, S.E., M.Si
94 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), dan 2. DIREKTUR AKADEMI REFRAKSI OPTISI PADANG, tersebut;
    KETUA PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN SUMATERA BARAT (YLPTKSB), DK VS HARDISON R, S.E., M.Si
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
1.ASEP SAEPULLOH
2.SUPRIHAT
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG
95 — 34
  • Penggugat:
    1.ASEP SAEPULLOH
    2.SUPRIHAT
    Tergugat:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG
    Kragilan, Kabupaten Serang,Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENSERANG, berkedudukan di JI. KH. Abdul Fatah HasanNo. 25, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya memberi Kuasa Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 567/1241/HI/DISNAKERTRANS tanggal3 Mei 2019, diwakili oleh Kuasanya, atas nama:1.
    NIP.19610922 199203 2001, Jabatan: Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan;Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, memilin domisili pada alamatKepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Serang, Jin. KH. Abdul Fatah Hasan No.25, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;Setelah membaca:1.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 374/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Nopember 2021 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
61 — 8
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 10-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 13-01-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 33/G/2017/PTUN.PTK.
Tanggal 18 Januari 2018 — GCL INDO TENAGA diwakili oleh KE ZHAN
148 — 37
  • GCL INDO TENAGA diwakili oleh KE ZHAN
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 31-01-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 05-07-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
128 — 72
  • Penggugat:
    SUHADI Dkk
    Tergugat:
    Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 13-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 12/G/2024/PTUN.BJM
Tanggal 30 April 2024 — JORDAN PAPER
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
26 — 16
  • JORDAN PAPER
    Tergugat:
    PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/P/FP/2019/PTUN.SMG
Tanggal 21 Mei 2019 — Pemohon:
Lasron Sinaga
Termohon:
Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
146 — 95
  • Pemohon:
    Lasron Sinaga
    Termohon:
    Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
    Nama : HADIPRABOWO, SIP) j eee eeeJabatan : Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja padaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaAlamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 16 Semarang;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 3/P/FP/PENMH/2019/PTUN.SMG tanggal 24April 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;2.
    Kerja dan TransmigrasiNomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara PengawasanKetenagakerjaan) ; 222 ne nn nen nn nen ene nen n neeBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), (2) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan diperkuatdengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b,dan huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakanPejabat Pemerintahan diharuskan
    Selama bekerja sebagai Guru di SMA Kristen PadaYayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) Sampai denganmemasuki usia pensiun, Pemohon tidak pernahdidaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerjaoleh pihak Yayasan Sekolah Kristen Indonesia (YSKI) baikyang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek maupun olehBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(BPJS Ketenagakerjaan) ;b.
    Sebelumnya telah diadakan pertemuan pada hari Jumat 7Desember 2018 di Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait penetapanHalaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2019/PTUN.SMGjumlah manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiunyang menjadi hak Pemohon dari Termohon, diperolehkesepakatan sebagai berikut :c.1.
    Kerja Provinsi Jawa Tengah melalui KepalaDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telahmembalas dengan Surat Nomor : 560/159, tertanggal 20 Februari 2019,Perihal : Surat Balasan yang ditujukan kepada sdr.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
NURYADI DKK
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
104 — 80
  • Penggugat:
    NURYADI DKK
    Tergugat:
    Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Perijinan
Register : 24-10-2017 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 24/G/2017/PTUN-DPS
Tanggal 4 April 2018 — PENGGUGAT: -MUHAMMAD AYUB; TERGUGAT: -KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

131 — 64
  • PENGGUGAT:-MUHAMMAD AYUB;TERGUGAT:-KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.
    PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KABUPATENHalaman 1 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPS1.Kabupaten Jembrana. ;Dalam hal ini diwakili oleh :NamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatNamaKewarganegaraanJabatanAlamatJEMBRANA, tempat kedudukan di Jalan Surapati Nomor.1ANTON DELIANTO, S.H, MH.;Indonesia;Kepala Kejaksaan NegeriJembrana.
    Objek Sengketa: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODALPELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJAKABUPATEN JEMBRANA~ NOMOR:. 503/670/DPMPTSPTK/2017TENTANG PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)GEDUNG PENDIDIKAN, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017; Bahwa dalam gugatan ini, UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun2004, dan UU No. 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut dengan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat UU PTUN. ll.
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu danTenaga Kerja Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di Jalan Surapati Nomor 1 Kabupaten Jembrana; = asBahwa Tergugat adalah pihak yang mendapat pelimpahankewenangan/ delegasi dari Bupati Jembrana Berdasarkan Pasal 4Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2017 TentangPELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DANPENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANKEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANANHalaman 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2017/PTUN.DPSTERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA
    menandatanganidokumen, menerbitkan dan/ataumenetapkan dokumen perizinan dan non perizinan, pencabutanizin serta menangani pengaduan masyarakat; (3) Penandatangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati ;(#)Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tercantum dalamLampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 15-09-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Unh
Tanggal 27 Oktober 2021 — ., ME.AK
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE
53 — 0
  • ., ME.AK
    Tergugat:
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Abdul Hakim. dkk
Tergugat:
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara
376 — 216
  • Penggugat:
    Abdul Hakim. dkk
    Tergugat:
    Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara
    ;Kesemuanya Warga NegaraIndonesia, Para Advokat padaKantor Hukum SH & MITRAberalamat di Ruko Sentra NiagaPinus Blok A5 Jalan AlternatifSentulKandang Roda, Sukaraja,Kabupaten Bogor, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal6 Januari 2018, untuk selanjutnyadisebut sebagai PARAPENGGUGAT;Melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTAUTARA, berkedudukan di Jalan Plumpang SemperNo.41, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKIJakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-07-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 K/Pdt/2020
Tanggal 21 Juli 2020 — KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN DKK VS ABDUL GAFAR, Drs. S.H., M.H., H.,
140 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN DKK VS ABDUL GAFAR, Drs. S.H., M.H., H.,
    Nomor 1485 K/Pdt/2020Pengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru padaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) SamuderaNusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukan di JalanCempaka Raya Nomor 6, RT 25, RW 3, KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan;H.
    SYARKANI, sebagai Seksi Hubungan Masyarakat UnitUsaha Pengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Barupada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)Samudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukandi Jalan Cempaka Raya Nomor 6, RT 25, RW 3, KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan;RACHMAD HIDAYAT, sebagai Seksi Keamanan Unit UsahaPengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru padaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) SamuderaNusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukan
    Nomor 1485 K/Pdt/2020Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yaitu tidakmembuat: Laporan keuangan bulanan selama menjabat; Laporan keuangan tahunan selama menjabat; Laporan pajak bulanan selama menjabat; Laporan pajak tahunan selama menjabat; Laporan asuransi kesehatan bagi tenaga kerja buruh selamamenjabat; Laporan penggunaan tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga buruh; Laporan kinerja Penggugat selama menjabat: Laporan pertanggungjawaban Penggugat atas adanyapenyalahgunaan wewenang dan
    :Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yaitu tidakmembuat: Laporan keuangan bulanan selama menjabat; Laporan keuangan tahunan selama menjabat; Laporan pajak bulanan selama menjabat; Laporan pajak tahunan selama menjabat; Laporan asuransi kesehatan bagi tenaga kerja buruh selamamenjabat; Laporan penggunaan tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga buruh; Laporan kinerja Penggugat selama menjabat:Halaman 7 dari 14 hal. Put.
    Nomor 1485 K/Pdt/2020kasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa rapat pergantian pengurus Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Samudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin dilakukan Para Tergugatpada tanggal 25 April 2018 tidak sah karena melanggar Pasal 21 AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSamudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin;Bahwa undangan/pemberitahuan tanggal 25 April 2018 untuk rapattanggal