Ditemukan 538 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-07-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 119/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 7 Januari 2014 — YAYASAN TA’MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA melawan KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
12659
  • ./2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yangterdapat didalamnya ;Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengarketerangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;wane TENTA DUDUK ENGKETANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli2013.
Register : 05-02-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 13/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 1 Agustus 2013 — LILY SURIOWATI melawan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Pemerintah Kota Surabaya
159147
  • Kamis Tanggal 30 Mei 2013, dilokasi objek sengketa di tambak petok d No.139dengan luas + 61.457 m2 dan petok D No. 487 dengan luas + 31.000M2; 2 $222 =n 22 n 222222 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yangbelum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidanganyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi,dan selanjutnya mohon putusan; TENTA
Register : 18-07-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 26 Nopember 2014 —
9750
  • diluar persidangan yaitumelalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20Nopember 2014 ; Menimbang, bahwa kesimpulan pihak Penggugat dan Tergugat selengkapnyatelah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telahtercantum dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada halhal lain lagi yang akandisampaikan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan denganpertimbangan Hukum sebagai berikut : TENTANG.....wonnn TENTA
Register : 16-05-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1582/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 23 September 2014 —
101
  • Putusan MAR f1insrsid 142324 T flinsrsid15681165charrsid6769744 tanggat 2181974 No.565 K f1insrsid7352387 / flinsrsid15681165charrsid6769744 Sip/1973).par pard qj fi3601i360ri0s1360slmult1widctlparaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0lin360itapOpararsid7352387 flinsrsid7352387 4.tab flinsrsid15681165charrsid6769744 Tenta flinsrsid7352387 ng Gugatan Penggugat bersifat Premateur. f1insrsid1568 1 165charrsid6769744par pard qj fi720l0ri0s1360slmult1widctlparaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid223
Putus : 19-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 8/Pdt.Sus/2016/PN.Psp
Tanggal 19 April 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Sibuhuan (Pemohon Keberatan) ; Oloan Hasibuan (Termohon Keberatan)
9659
  • 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal4 Ayat (2) huruf a angka 4 perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaktermasuk jenis perkara yang wajib menempuh Mediasi ;Menimbang, bahwa terhadap surat Permohonan Keberatan dahulu disebut Teraduatau Pengguat tersebut, Termohon Keberatan dahulu disebut Pengadu atau Tergugat telahmengajukan jawabannya pada tanggal 21 Maret 2016 yang diterima Majelis Hakim tanggal22 Maret 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSIA TENTA
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PA MUNGKID Nomor 527/Pdt.G/2016/PA.Mkd
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat Tergugat
197155
  • Pemerintah Daerahuntukkepentingan orang pribadi atau Badan;Pasal 33 dari Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012, berbunyi:Obyek restribusi Pelayanan pasar adalah penyediaan fesilitas pasartradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yaag dikelola Pemerintah Daerah dan khususdisediakan untuk pedagang.Dari norma Pasal 9 Perda Kabupaten Magelang Nomor 23 tahun 2008tentang Pengelolaan Pasar jo Pasal 1 angka 7, jo Pasal 33 PerdaKabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2012 tenta
Register : 01-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 25/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 9 Juli 2013 — YUDAS SUGARNO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
6889
  • menyerahkankesimpulan masingmasing tertanggal 25 Juni 2013 ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakanoleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberiPutusan ; Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belumtermuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara68Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuandengan putusan ini ; Sietiriririci Irian TENTA
Register : 31-07-2012 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 398/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 22 Oktober 2013 — 1. MIRZA INDAH; 2. ULY RACHMAWATI,; 3. TRI MAYASARI POHAN,;4. AYU NADYA,; 5. ELLA LAELATI,; Lawan; 1. N U R H A S A N A H,; 2. PT. SINAR SEGARA SEMESTA SHIPPINGINDO SERVISTAMA; 3. PT. PUTRA MANDIRI FINANCE,;
6714
  • Milik Nomor : 3993/MeruyaUtara dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum, karena yangberwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Perlawanan yangdiajukan oleh PARA PELAWAN mengenai permohonan Sertifikat Hak MilikNomor : 3993/Meruya Utara, untuk dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatanhukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan hal tersebut maka Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWANdalam perkara a quo, demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;EKSEPSI TENTA
Putus : 25-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 5/ Pdt.G / 2014 / PN.RAP
Tanggal 25 April 2014 — Perdata - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Lawan - Nurhaidah Tanjung - PT Central Asia Raya
11060
  • TENTA PERSIDANGAN ARBITRASE BPSK KOTA MEDAN YAHANYA DIPERIKSA OLEH ARBITER TUNGGAL. 1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili penyelesaian sengketa konsumen denganprosedur Arbitrasi, BPSK Kota Medan telah melakukan persidangan pertama padatanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh Termohon semula Konsumen, danPemohon semula Pelaku Usaha II, yang dalam persidangan tersebut diperiksa olehHM. Dharma Bakti Nst, S.E., S.H., M.H., selaku Arbiter pada BPSK Kota Medan;2.
Putus : 27-02-2012 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 417/PID.B/2011/PN.RGT
Tanggal 27 Februari 2012 — PIDANA - JAHAR Bin ABU THOLIB
11989
  • Kasmiran untuk menyimpan wangtersebut; e Bahwa sesuai SK Bupati Indragiri Hulu nomo 50.A tahun2001 tenta Calon Peserta KKPA, nama Tanpuun danBanon ada sesuai dengan nomor urut 483 dan 485;e Bahwa hingga saat ini uang milik Tanpuun dan Banonyang saksi simpan berjumlah~ kurang lebihRp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah); Bahwa wang tersebut kemudian ada yang dipinjam olehSdr.
Register : 27-09-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 174/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 10 Februari 2014 — H. MUKHTARUL HUDA, Spi melawan BUPATI GRESIK
10361
  • segalasesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan Berita Acarapersidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengemukakanhalhal yang lain lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada halhal yang lain yang akandisampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan denganpertimbangan hukum sebagai berikut ;wee nee n eee e enn en enn nee nee TENTA
Register : 23-07-2013 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.
Tanggal 23 April 2015 — MAMAN RUKMANA, Lawan 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian,
6461
  • Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP paket BTA.2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderalprasarana dan sarana Pertanian Selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)Nomor 01/Kpts/OT.160/8/KPA/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuatKomitmen pada Satuan Kerja Direktorat jenderal Prasarana dan Saranaperlanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjutidengan: Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selakuKPA Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tenta
Putus : 10-04-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 45/G/2013/PHI.SMG
Tanggal 10 April 2014 — HARTONO AGUS S, DKK. (PENGGUGAT) VS PT. SIRAT ADIWARNO, DKK. (TERGUGAT)
10513
  • Gatak, Kab.SukoharjoSelanjutnya disebut TERgugatPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksi dari Para Penggugat serta keterangan dari kedua belahpihak yang berperkara ;TENTA DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang, pada tanggal 3 Desember
Register : 30-09-2011 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor NO. 145/PDT.G/2012/PN. BKS.
Tanggal 8 Mei 2013 — PT. MODERNLAND REALTY, Tbk sebagai Penggugat Melawan 1. PT. HASANA DAMAI PUTRA sebagai Tergugat I 2. H. KOMARUDDIN sebagai Tergugat II 3. Hj. HAZIZAH MARDANI sebagai Tergugat III 4. H. MOCHAMAD AMINUDDIN HM sebagai Tergugat IV 5. Ir. H. ABDUL MADJID HM sebagai Tergugat V 6. H. MAULANA HASANUDDIN HM sebagai Tergugat VI 7. Hj. YAYAH MARWIYAH HM sebagai Tergugat VII 8. Hj. NURHAYATI HM sebagai Tergugat VIII 9. DR. SOFYAN ZAKARIA HM sebagai Tergugat IX 10. ARIF HIDAYAT HM sebagai Tergugat X 11. ANITA MARIANTI HM sebagai Tergugat XI 12. DECKY ARDIAN PASHA HM sebagai Tergugat XII 13. CAMAT TARUMAJAYA / PAT MOHD. UMAR MASJKURI, S.H sebagai Turut Tergugat I 14. NOTARIS JOHANNA SWANDHAYANI, S.H. sebagai Turut Tergugat II 15. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Turut Tergugat III 16. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI Cq KECAMATAN TARUMAJAYA Cq KEPALA DESA PUSAKA RAKYAT sebagai Turut Tergugat IV
33043
  • Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah meneliti surat surat bukti para pihak yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi para pihak yang diajukan dipersidangan;TENTA DUDUKNYAPERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 September2011 dibawah Register No. 372/
Register : 10-07-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 447 / Pdt. G / 2014 / PN Dps
Tanggal 22 Juni 2015 — ANAK AGUNG NGURAH GDE ASTAWA, SH. melawan ANAK AGUNG NGURAH MANIK, dkk.
6248
  • seorang pihak yang menguasai tanah hak milikNomor 3445/Desa Sumerta Klod, Kota Denpasar, surat ukur nomor : 00162/2001, luas390 M2 yang merupakan pecahan dari sertipikat hak milik Nomor 1935/Desa SumertaKlod, Kota ; 8 TURUT TERGUGAT adalah lembaga yang berkedudukan sebagai pihak yang telahmelakukan proses pendaftaran hak atas peralihan hak milik Penggugat Nomor 1935/Desa Sumerta Klod yang dipecah masingmasing kepada Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII =;Il TENTA
Register : 29-09-2010 — Putus : 13-10-2011 — Upload : 27-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 587/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 Oktober 2011 — MA’MUN Bin SATIRI. 2. Hj. SAROH Binti MARZUKI. 3. PATIMAH Binti UNDUN. 4. ROHMAT Bin RAHIM. 5. M.ALI Bin ROMELIH. M E L A W A N : PT. Lautan Berlian Realty, PT. Multi Kreasi Kharisma, Rimat Bin Nawi, Albert Franata, Masenin Binti Dani, Drs. H. Ichsan Soedharsono, DAN Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan cq. Camat Pesanggrahan cq. Lurah Ulujami, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan cq. Camat Pesanggrahan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan cq. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Kotamadya Jakarta Selatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Walikotamadya Jakarta Selatan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jakarta Selatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Kepala Direktorat Jenderal Pajak cq. Kepala Kantor Wilayah VI Jaya Khusus cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama
7412
  • ARI JIWANTARA,SH.MH sebagaiHakim Mediator berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 587/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel akan tetapi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugatyang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, tergugat IImengajukan Jawaban sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIA TENTA ATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PER: A) DAGUGATAN KABUR
Register : 16-02-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 96/PGT.G /2011/PN.Jkt.Sel .
Tanggal 5 Januari 2012 — PT. NAGARI JAYA SENTOSA. M E L A W A N. PT. KARYA CIPTA KARSA PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA DKI Jakarta
6436
  • Budi Kemuliaaan I No.1 Jakarta Pusat, sebagai: TIERGUGAT IL ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;Telah memperhatikan buktibukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat ;TENTA DUDUKNYA PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatanya tertanggal 16 Pebruari 2011yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 PebruariHal 1 dari Halaman 63 Put.No.96/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.2011
Register : 02-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 41/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HAERUDIN
Terbanding/Terdakwa : LISSA RUKMI UTARI
825835
  • Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tenta!Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidHal. 37 dari 371 Hal Putusan Nomor 41/Pid. TPK/2021/PT BDGKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;.
Register : 15-07-2010 — Putus : 17-12-2010 — Upload : 01-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 169/Pdt.G/2010/MS-BNA
Tanggal 17 Desember 2010 — Penggugat Tergugat.
10621
  • sebagai Penggugat ;Lawan:Tergugat. umur 43 tahun/ Tempt /Tgl Lahir, Banda Aceh, 11 Februari1969, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Dinas Pendidikan, Agama : lslam, tempattinggal di Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat ;MAHKAMAH SYAR'IYAH tersebut : Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar jawaban Tergugat; Telah mendengar keterangan saksisaksi kedua belah pihak ; Telah memperhatikan suratsurat bukti kedua belah pihak yangberhubungan dengan perkara ini;TENTA
Register : 11-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PA BANTAENG Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Batg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
195
  • yang terjadi secara terus menerussehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dantidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkanPenggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itusudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yangbahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tenta