Ditemukan 956 data
21 — 8
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
43 — 10
Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islamhakekatnya hanyalah sesuatu yang bersifat administratif demi terwujudnya keseragamandan terjaminnya perkawinan bagi ummat Islam khususnya dan warga Negara Indonesiapada umumnya, sehingga meskipun Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkanpernikahannya saat melangsungkan perkawinannya saat itu seperti yang dimaksud olehundangundang , menurut Majelis Hakim perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetapsah,karena tidak terpenuhinya syarat administratif sebagaimana maksud
46 — 1
diajari shalatdan mengaji oleh Tergugat, yakni dengan mendatangkan guru mengaji kerumah, belakangan ini anakanak mengaji di Mesjid Pasar Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar mengaji adalah ibu Tergugat, kadangkadang juga diantar oleh Penggugat; Bahwa meskipun Saksi beragama Budha, namun bila anakanak Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi memang ada sarana ibadah buat orangberagama Budha sebagaimana rumah ummat
anakanak Penggugat dan Tergugat tinggaldengan Tergugat, yakni di rumah orang tua Tergugat; Bahwa selama ini keadaan anakanak tersebut sehat dan baikbaik; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anakanak Penggugat denganTergugat ada mengaji; Bahwa meskipun ibu Penggugat beragama budha, namun bila anakanakPenggugat dan Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat, tidak pernahdiberikan makanan yang diharamkan buat orang Islam; Bahwa di rumah Saksi ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat
No. 0376/Pdt.G/2018/PA.TPIPasar, Tanjungpinang; Bahwa yang mengantar anakanak tersebut mengaji selama di MesjidRaya AlHikmah Pasar Tanjungpinang adalah Saksi sendiri dan kadangkadang diantar oleh Penggugat; Bahwa dari penuturan Penggugat, Saksi mengetahui bahwa di rumahorang tua Penggugat ada sarana ibadah buat orang beragama Budhasebagaimana rumah ummat Budha pada umumnya; Bahwa Tergugat tidak bersedia anakanaknya berada dalam asuhanPenggugat karena Tergugat khawatir terhadap keyakinan agama/aqidahanakanak
15 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
22 — 7
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan merupakan
88 — 36
,Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi & Bantuan HukumPengacara & Jawara Bela Ummat (LBH PEJABAT) yang berlamat di JalanSaguling Il No. 31 Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021;Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanansebagai berikut :1.Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26Agustus 2021;Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus2021 sampai dengan 3 September
18 — 9
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam beruparukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangi perkawinan,sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturan tambahan dengantujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat padabuku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yangdiatur dalam peraturan perundangundangan;Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.55/Padt.P/2021/PA.
13 — 5
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
23 — 15
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
61 — 15
Di dalam alkitab mengatakan setiap ummat Kristiani yangtelah dipersatukan di dalam suatu perkawinan yang resmi (di dalam sebuah gerejadan disumpah oleh seorang pendeta) firman Tuhan mengatakan : Tiadaperceraian kecuali diceraikan/dipisahkan oleh kematian, dan Penggugat apakahdapat memastikan antara Penggugat dan Tergugat setelah tidak lagi tinggal dalamsatu kediaman ini merupakan suatu perceraian dan tidak akan berumah tanggadengan pihak lain ;Mengenai hak asuh anak yang Saudara kutip dalam yurisprudensiMA
84 — 18
anaktersebut. nn Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 20UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang peradilan agama, adalah kewenangan Peradilan Agama untukmemeriksa dan menetapkan asal usul anak yang didasarkan pada perkawinansecara agama Islam, oleh karena para Pemohon adalah beragama Islam danmelaksanakan pernikahan juga secara agama Islam, dengan berpedomanpada kepentingan pokok ummat
9 — 3
dengan dirinya;Menimbang, bahwa terhadap keinginan dan kerelaan calon suami untukmenikahi anak Pemohon yang sedang hamil bukan karena berhubungan badandengannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulamaulama empat mazhab yangtermasyhur, termasuk ulamaulama di Indonesia, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambalimenyatakan status pernikahannya tidak sah, adapun Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafiimenyatakan sah pernikahannya;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasebagian besar ummat
11 — 6
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
20 — 6
dengan wanita lain,sedangkan Penggugat telah menasehati dan telah berulang kali memberikankesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun tidak pernah adaperubahan, menunjukan tidak ada lagi rasa cinta diantara Penggugat danTergugat;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikianrapuh adalah siasia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakanatau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahirbatin bagi Penggugat, padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat
8 — 2
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan seria halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasinegara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan
9 — 2
Peraturan ini adalahperaturan yang ditetapkan Syariat Islam berupa rukun dan syarat perkawinanserta halhal yang menghalangi perkawinan, sedangkan peraturan yang bersifatfautsiqiy adalah peraturan tambahan dengan tujuan agar pernikahan dikalangan ummat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikahyang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturanperundangan administrasi negara.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Hakimberpendapat bahwa perkawinan
76 — 23
Forum Ummat Islam (FUI).3. Yayasan Bhakti Sentosa.4.
94 — 33
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang: bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
9 — 3
Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan SyariatIslam berupa rukun dan syarat perkawinan serta halhal yang menghalangiperkawinan, sedangkan peraturan yang bersifat tautsiqiy adalah peraturantambahan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan ummat Islam tidak liar,tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yangberwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa mengenai aspek kepentingan hukum, Majelisberpendapat bahwa perkawinan merupakan
6 — 0
Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan antara lain:a.Termohon tidak mau memperhatikan dan mendengarkan nasehat Pemohon sebagaiseorang suami dalam rangka membentuk rumah tangga yang baik dan agar kehidupanrumah tangga berlangsung dengan baik khususnya dalam rangka membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;b.Termohon selalu membantah segala saran dan nasihat Pemohon selaku suaminyaterutama dalam hal ibadah wajib dan sunnah sebagai ummat