W1265.AH.11.01 Tahun 2012 tentang PengesahanAnggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda GambarDan Susunan Kepengurusan Partat SUARA INDIPENDEN RAKYATACEH (SIRA) menjadi Partai SIRA, tanggal 9 Juli 2012, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.12;3 Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai SIRA tentangPemberhentian Ketua Dewan Pimplnan Wilayah (DPW) Kabupaten Pidie danPengangkatan Serta Pengesahan Pelaksana Tugas Ketua Urnum DPW PartaiSIRA Kabupaten Pidie

menunjukkan itikad baik dan kooperatif kepadanegara serta mendukung penuh kegiatan pernerintah ini denganHalaman 12 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.menyadari asas tersebut;13.Bahwa dalam pasal 1 angka 2 peraturan presiden nomor 71 tahun2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunanUntuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah oleh PeraturanPresiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keernpatatas Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPernbangunan Untuk Kepentingan Urnum

berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwamelawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil(perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabilaperbuatan tersebut memenuhi Semua unsur yang terdapat dalam rumusansuatu delik menurut Undang Undang) dan melawan hukum materil(perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak,bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulismelainkan juga harus ditinjau menurut asasasas hukum urnum

I/BB merasa telah dicemarkannama baiknya, karena pemberitaan tersebut tidaksesuai dan bertolak belakang dengan fakta yangsebenarnya, keterangan Terdakwa sendiri tidak adamenyatakan telah dipukul Anggota Pomdam /BB.Bahwa Pemberitaan Harian Garuda tersebut yangdiperoleh dari keterangan Terdakwa merupakantuduhan yang tidak benar = (fitnah) dan tidakberdasar dengan maksud untuk diketahui urnum,sehingga pemberitaan tersebut telah mencemarkannama baik serta kewibawaan Institusi Pomdam /BB.Bahwa pada tanggal

Dan Surnber Daya Mineral Kota Cirebon Nomor : 700/159.a-DPUPESDM tanggal 25 Februari 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon tahun anggaran 2011 ;- 1 (satu) bendel berkas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon Nomor : 027/475/DPUPESDM/2011 tentang Penunjukan POKJA SLP Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Urnum

, Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon tahun 2011 ;- 1 (satu) bendel dokumen SPM berikut lampirannya ;- 1 (satu) bendal dokumen Kontrak Pelelangan Urnum pekerjaan Kontruksi Nomor : 05.89/PPK-DPUPESDM/2011 tanggal 28 Juli 2011 ;- 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon Nomor : 700/150 a-PUPESDM tanggal 23 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penata usahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK), Bendahara Pengeluaran

Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral KotaCiebon Nomor : 700/159.aDPUPESDM tanggal 25 Februani 2011 tentang Pembentukan PantaPenerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi DanSumber Daya Mineral Kota Cirebon tahun anggaran 2011 ; 1 (satu) bendel berkas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi DanSumber Daya Mineral Kota Cirebon Nomor : 027/475/DPUPESDM/2011 tentang PenunjukanPOKJA SLP Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Urnum

,Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon tahun 2011 ; (satu) bendel dokumen SPM berikut lampirannya ; (satu) bendal dokumen Kontrak Pelelangan Urnum pekerjaan Kontruksi Nomor : 05.89/PPKDPUPESDM/2011 tanggal 28 Juli 2011 ; 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon Nomor : 700/150 aPUPESDMtanggal 23 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penata usahaan Keuangan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK), Bendahara PengeluaranPembantu (BPP)

Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral KotaCiebon Nomor : 700/159.aDPUPESDM tanggal 25 Februari 2011 tentang Pembentukan PantaPenerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi DanSumber Daya Mineral Kota Cirebon tahun anggaran 2011 ; 1 (satu) bendel berkas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi DanSumber Daya Mineral Kota Cirebon Nomor : 027/475/DPUPESDM/2011 tentang PenunjukanPOKJA SLP Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Urnum

,Perumahan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon tahun 2011 ;1 (satu) bendel dokumen SPM berikut lampirannya ;1 (satu) bendal dokumen Kontrak Pelelangan Urnum pekerjaan Kontruksi Nomor : 05.89/PPKDPUPESDM/2011 tanggal 28 Juli 2011 ;1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon Nomor : 700/150 aPUPESDMtanggal 23 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Penata usahaan Keuangan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK), Bendahara PengeluaranPembantu (BPP

Bahwa setelah pasien mendapatkan penanganan di ruangIGD. selanjutnya pasien Serda Septian Wahyu Sarjonomendapatkan perawatan di ruang ICU dan dokter yangmenangani yaitu untuk bidang syaraf Mayor Kes dr MohamadDaiman Mukidin, SpS, untuk bidang bedah urnum ditanganioleh Kolonel Kes dr. Lucky, SpB, dibidang penyakit dalamditangani oleh Letkol Kes dr. Haneng Marisangan, SpPD,bidang jantung ditangani oleh Letkol Kes dr. Imam Muslim, SpJP, dibidang anestesi ditangani oleh dr. Yunita Sp. An.4.

Bahwa benar setelah pasien mendapatkan penanganan diruang IGD. selanjutnya pasien Serda Septian Wahyu Sarjonomendapatkan perawatan di ruang ICU dan dokter yangmenangani yaitu untuk bidang syaraf Mayor Kes dr MohamadDaiman Mukidin, SpS, untuk bidang bedah urnum ditanganioleh Kolonel Kes dr. Lucky, SpB, dibidang penyakit dalamditangani oleh Letkol Kes dr. Haneng Marisangan, SpPD,bidang jantung ditangani oleh Letkol Kes dr. Imam Muslim, SpJP, dibidang anestesi ditangani oleh dr. Yunita Sp. An.32.

No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut urnum dengandakwaan yang disusun' secara Subsidaritas, maka Majelis akanmempertimbangkan Dakwaan Primair terlebin dahulu, yaitu melanggar Pasal 114ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.385 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang.2.

., tanggal 12 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2009Nomor 1263/Pid.B/2009/PNMdn yang dimintakan banding ;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Terdakwa Hardy Sumarli tidak terobukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanoleh Jaksa Penuntut Urnum"; Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut ; Memulihkan hak Terdakwa

Unsur Barangsiapa" :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa" dalampasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwamelakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebihlanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benarbenarpelaku, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona;Menimbang. bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidikdihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Urnum yang keseluruhannyamenunjuk

Pasal80 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dalamSurat Dakwaan Subsidair Penuntut Urnum;Menyatakan Terdakwa Ill FEGI ARDIANTORO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancarn pidana dalarn Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dalam Surat Dakwaan SubsidairPenuntut Umum;Membebaskan Terdakwa Il SURYA INDRA PRATAMA Alias INDRA danTerdakwa Ill FEG!

karena diyakini langkah tersebut akan dapat menopangkualitas penididikan di SD GMIT Waiska 02 (sesuaiamanat pasal 23tentang kewajiban ASN dan pasal 86 tentang Disiplin ASN UU No 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) sekaligus diharapkan jugaakan dapat minimalisir hambatan/tantangan ialam pelaksanaan fungsilembaga karni PDAM NUSA KENAMIKK BUKAPITING aliasbukan/tidak bermaksud seperti yang dituduhkan dalam surat DakwaanHalaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 27/Pid/2019/PT.KPGJaksa Penuntut Urnum

Putusan Nomor 703/B/PK/PJK/2015Perrnohonan Banding terhadap KEP3075/WPUJ.07/2011 tanggal 08 Desember2011 sehubungan dengan Jenis Pajak: PPN, Masa Pajak: November 2009;bahwa permohonan Banding ini disampaikan sesuai dengan Pasal 27 dariUndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Urnum dan Tata CaraPerpajakan ("UU KUP 1994") danUndangundang Pengadilan Pajak Nomor 14Tahun 2002;Perhitungan Pajak menurut KEP3075/WPuJ.07/2011 tanggal 08 Desember 2011bahwa pada tanggal 08 Desember 2011, Terbanding

Bahwa sehingga dengan demikian adaiah tidak benar jika Pelawanmenganggap bahwa perjanjian kredit yang dibuat antara Pelawan denganTerlawan adalah cacat dan tidak sah sebab yang dimohonkan Terlawan untukmelaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan NegeriTegal dimana proses penjualan urnum / lelang adalah bahwa terhadap barangbarang yang merupakan jaminan hutang piutang antara debitur dengan krediturhalaman 25. dari 55 halamanPerkara Nomor 18/Pat.Plw/2015/PN Tgl26yang telah diletakkan

penjualan urnumtidak dapat dikatakan kurang dari haraga pasar atau dengan kata lain dibawahharga pasar dan tidak harus mendapatkan perselujuan dari pemilik obyeklelang;12. bahwa adaiah tidak benar dalil Perlawanan Pelawan pada point 7 s/d 8dimana memang berdasarkan pada pasal 14 ayat (2) dan (8) UU No. 4 Tahun1996 memang Gross sertifikat Hak Tanggungan yang telah berirahirah " demiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pemenuhankewajiban hutang piutang dapat di laksanakan lelang /penjualan urnum

., M.H, masingmasing sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 120/PDT/2021/PT BNA tanggal 20Desember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022diucapkan dalam persidangan terbuka untuk urnum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Tarmizi , S.H.

Jakartayang pada intinya menyatakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alatalat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksisaksi, suratsurat keterangan Terdakwasetelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, yang didukung pula olehbarangbarang bukti, membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukanperbuatanperbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Urnum dalamdakwaandakwaannya dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut, ternyatamernenuhi unsurunsur Pasal

Oleh karena itu Penggugat telahmemenuhi unsur pelepasan daluwarsa secara diamdiam dan tidak memilikikapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau gugatanPenggugat adalah gugatan yang sudah daluwarsa dan sudah seharusnyagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo;Eksepsi Penggugat kurang pihak (p/urnum litis consortium);.

SUPRIVADI, MM selaku Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebonmenunjuk Ir NASRUN MASVUR, MM selaku PPK dengan surat Keputusan(SK): Keputusan Walikota No. 954/KEP.56DPPKD/2011 tentang penuntukanKuasa Pengguna Anggara dan Bendahara SK NO.02711 47.bDPUPESDMtanggal 22 Pebruari 20 II tentang penunj ukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Dinas Pekerjaan Urnum, Peru mahan, Energi dan Sumber DayaMineral KOla Cirebon TA. 2011.

TRIMANDIRI PERKASA untukmengikuti Pelelangan Urnum pekerjaan Kontruksi untuk nornor paket : 89atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul Kali Kriyan T.A 20 IL.f. I (satu) lembar Surat Asli berupa Surat Pengalaman Kerja atas namaSINGAL SIMAJUNTAK Jabatan Pengawas Lapangan dari PT. TOBASAKTI UTAMA dengan Direktur Utarna RAMLI SIMANJUNTAK tanggal01 Desember 2010.

Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalahkeuangan negaryang menjadi rugi atau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa dari penjelasan urnum Undangundang RI nomor 31 tahun 1999,yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:a.

Dengan dernikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalahkeuangan Negara yang menjadi rugi at au menjadi berkurang;103Menimbang, bahwa dari penjelasan urnum Undangundang RI nomor 31 tahun 1999,yang meuyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalarn bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:a.

Putusan MahkamahAgung No. 807 K/Pdt/1988, yang pertimbangannya:Menyatakan : "...gugatan dalam perkara ini adalah PHK yang dilakukanmajikan tanpa ijin P4D, dengan demikian kasus perkaranya adalahPMH, oleh karma itu sesuai dengan asas umum gugatan perdatamengenai PHM adalah jurisdiksi peradilan urnum ".Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 981 K/Sip /1983tanggat 29 Desember 1984 yang menyebutkan :"bahwo sengketa / gugatan PHK melawan hukum merupakan wewenangdari Peradilan Umurn.

Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat HakTanggungansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ;Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasanpiutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari padakreditorkreditor lainnya ;23Sehingga Tergugat berhak untuk mengajukan Lelang Eksekusi atas barangjaminan fidusia dengan cara melelang barang jaminan melaluilelang yangterbuka untuk urnum, karena itu

beralasan hukum jika Tergugat mengambiltindakan dengan mengajukan permohonan gugatan ke BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal45 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang menegaskan: "Setiap konsumen yang dirugikandapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha ataumelalui peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Urnum