Ditemukan 5817 data
121 — 66
Oleh Hakim, tidak dilakukan penahanan;Terdakwa didampingi Endarto Budhi Walujo, SH dan ZF Johny Hehakaya, SH.MH. keduanya Advokat pada kantor firma hukum Endarto Budhi Walujo &Partner berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim nomor 606/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 1 Oktober2014 tentang penetapan
197 — 102
., Tim Advokat Firma HukumABP & Paralegal LKBH Fakultas Hukum UndanaKupang, yang berkedudukan di JI. Bona Indah No. 15cBIN Kolhua, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang,dengan ini memilin kantor sementara di KampungMeleset, RT. 009, RW. 004, Kel. Kampung Baru, Kec.Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan:1. PT. NINDYA KARYA (Persero), berkedudukan di JI.
34 — 12
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, Hal 17)Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1
PT. TIARA MAS ENGINEERING diwakili oleh FAISAL IBNU HADJAR, S.Sos. (Direktur Utama) dan H. SONDY RIANTO (Komisaris Utama)
Tergugat:
PT. REA KALTIM PLANTATIONS diwakili oleh MARK ALAN PARRY (Presiden Direktur)
128 — 11
Foto Copy PERSEROANPERSEROAN TERBATAS PERSEROANPERSEROAN FIRMA ATAU KOMANDITER DAN PERKUMPULANKOPERASI, Tambahan Berita Negara RI tanggai 12/111993 No. 97,Pengumuman dalam Berita Negara RI menurut pasal 38 dari BukuUndangundang Perniagaan : Akta Pendirian Perseroan Ternatas PT.REA KALTIM PLANTATIONS No. 62, Tanggal 1221993, sesuaidengan aslinya, bermaterai cukup dan diberj tanda (T1) ;2.
46 — 18
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedangkan korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
PT. KRAKATAU SANDANG UTAMA REKSA
Tergugat:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA BARAT
321 — 352
Definisi terkait pajak jadi tidak hanya di UndangUndang Pajak jugaada di UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan;Bahwa subjek pajak adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhikewajiban perpajakan, bisa orang pribadi (jelas karena wujudnya nyata) ataubadan (bukan badan hukum tetapi disitu ada kumpulan orang yangberaktifitas didalamnya ada unsur proyek penghasilan, bisa yayasan/ firma),Halaman 100 dari 119 halaman/ Putusan Nomor 136/G/2020/PTUNBDGbaik pajak pusat
98 — 33
;Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO(AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, JIn. Jend.
45 — 18
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi yang tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya.
221 — 769
terdekat; dan3. memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Sedangkan mengenai Tanda Daftar Perusahan (TDP), kantorcabang wajidb membuat TDP kantor cabang.Halini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri PerdaganganNomor 37/M DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan PendaftaranPerusahaan (Permendag 37/2007) yang berbunyi: perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT),Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
141 — 45
FIRMA..., ..4., M.H.ttdARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI1IDANIRIVO Tht GAN, S.H.Halaman 123 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRRINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 30/G/2019/PTUN.JPR. Pendaftaran Gugatan...............06:cscseesseeseesseeseees RP. 30.000,ATK Perkara... cc .ic cee cee eee cee cae eee cee tessessesetsetsssesssetPRP. 100.000,/ PANQQGIAN...... 0... ccc cee cee cee cee eee eee eee eee eee tee eee eee eeee RP. 80.000,.
56 — 18
Korporasi yang tidak berbentuk badan hukumadalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidak ditentukan dan diatur sebagaibadan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang; 83599 66rr Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , ataukorporasi ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan dipersidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, olehkarena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai denganfakta di persidangan
94 — 20
Adapun yang berbadan hukum misalnyaperseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA),sedangkan Koorporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma,Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakandi atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakimberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal
49 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum = antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire82Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
244 — 113
Wasesa Firma Hukum, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 26 Unit F,Halaman 1 dari 128 halaman, Putusan Nomor 92/G/2020/PTUNJKTJalan Casablanca, Kav. 88, Jakarta Selatan 12870.Selanjutnya diS@but .............:eeeeeeeeeeeeee PARA PENGGUGAT,;Melawan:1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam halini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/3201/SJtanggal 19 Mei 2020, memberikan Kuasa kepada :1.R.
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
246 — 210
Wasesa Firma Hukum, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 26 Unit F,Jalan Casablanca kav. 88, Jakarta Selatan 12870.Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;Melawan:1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2952/SJ,tanggal 22 April 2020 memberikan Kuasa kepada :1.R. Gani Muhamad, S.H., MAP.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ADI IDRIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ROGAS ANTONIO SINGARASA SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : HALIM PARLINDUNGAN HARAHAP, SH
115 — 38
Seharusnya, Terdakwa selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa SaguSukamulya tidak melakukan pengelolaan sendiri tetapi segera melakukan pergantianperangkat desa terkait demi tertionya administrasi desa.Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka pengelolaankeuangan desa menjadi tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif, tidak tertibdan tidak disiplin anggaran sehingga dengan mudah dapat terjadi penyelewenanganpenyelewenangan, seperti: adanya penunjukan FIRMA DEDI SUHENDAR KALPINUS
49 — 15
Dalam bahasa KUHP "setiap orang"dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan pengertian Korporasi menu rutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum
134 — 70
MH.keduanya Advokat pada kantor firma hukum Endarto Budhi Walujo & Partnerberdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 25 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman dari 84 Putusan Nomor 607/Pid.B/2014/PN.KpnSetelahPenetapan Majelis Hakim nomor 607/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal Oktober2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang
36 — 12
Adapun yang berbadan hukum misalnya PerseroanTerbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai, sedang koorporasi yang tidak berbentuk badanhukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulanlainnnya. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung 2002, hal. 17).
94 — 13
Korporasiyang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndangtidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur diri sendiri, orang lain , atau korporasi inibersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapicukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakimakan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu