Ditemukan 5377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Kerugian negara
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ADHI PUTRA GRAHA, SH
Terdakwa:
DIRMAN PRIMA ATMAJA PUTRA
145 — 46
  • Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
24.149.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24.150.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
24.151.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
RIRIS OPAT JULIANA SIMANJUNTAK, S.AP
145 — 43
  • Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertiankeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :a.Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 0/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl
Tanggal 5 September 2016 — Hj. rosna binti syahidan
118 — 47
  • Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, SE Binti JAILANI 1 EksPegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di SYAHLingkungan Pemerintah Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
205 — 66
  • Ahli NANIK EKA SARTINI ;Dengan mengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negarayang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawan hukumpara pejabat negara merupakan Kerugian Negara ; Bahwa untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pastinya diperoleh dariperhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh suatu lembaga / institusi yangberkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
128 — 37
  • Pidana atau tidak melalui Rapat RUPS maka ada 2(dua) pilihan selesaikan secara Mekanisme yang berlaku Internal PT yangbersangkuttentang apa yang an mungkin disuruh mengganti atau kalaumislanya ini tidak pantas harus lapor ke Aparat Penegak Hukum silahkandilapor ke Aparat Penegak Hukum.Bahwa Undangundang 30 Tahun 2014 yang menyangkut AdminsitrasiPublik itu mengatur tentang apa yang disebut dengan Hukum Administrasiessensi dari Hukum Adminsitrasi adalah berlaku pada Akuntan Publikdalam hal ini adalah Pejabat
    Negara kalau misalnya diduga melakukanTindak Pidana sebut saja menyalah gunakan wewenang Pejabat PulikPengelola Negara itu menyalahgunakan wewenang berdasarkan HukumAdministrasi kriterianya itu ada dalam Undangundang Nomor 30bagaimana mengecek apakah benar dia melakukan PenyalahgunaanWewenang maka termasuklah didalamnya adalah itu apa yang disebutdengan Pengadilan Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2009 — Putus : 24-02-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN CILACAP Nomor 350/Pid.B/2009/PN.Clp
Tanggal 24 Februari 2010 — H.PROBO YULASTORO.
180 — 84
  • bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkanpidana kepada diri Terdakwa terlebih dahulu akanmempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang400meringakan pada diri Terdakwa sebagai berikutHal hal yang meringankanTerdakwa bersikap Sopan.Terdakwa Belum Pernah dihukum.Terdakwa meneyesali perbuatannyaTerdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri dan empatorang anak.Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) bidang tanah sebagaipengganti atas kerugian Negara/Daerah.Hal hal yang memberatkanTerdakwa sebagai pejabat
    negara seharusnya dapat memberikancontoh teladan yang baik kepada bawahannya, namunTerdakwa melakukan hal yang sebaliknya.Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedangberupaya memberantas Korupsi.Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/DaerahKabupaten Cilacap.Terdakwa tapi tidak mengakui terus terang kesalahannya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupafotocopy surat surat sebagai berikut:A.401Dokumen dokumen berupa1nN(satu) bendel Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor921
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — Drs. AKHMAT ZAINURI, MM.
116 — 25
  • Tahun 1999 tidakmenjelaskan mengenai pengertian Penyelenggara Negara, namun didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Penjelasan Pasal 5 ayat(2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaraadalah pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28/1999,disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat
    negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena itu dari ketentuan Pasal 1 angka 1Undang Undang Nomor 28 tahun 1999, Anggota DPRD adalah jugatermasuk sebagai Penyelenggara Negara, seperti yang dimaksudkan dalamketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
198 — 87
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;940Menteri;Gubernur;Hakim;af Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku; dan,7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
405 — 374 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 547 K/PID.SUS/2015e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Bahwa penggunaan UndangUndang PT.PK dalam kasus a quo adalah tidak tepatkarena PT.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
89 — 64
  • Pejabat Negara;2. Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan,Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundangundangan; atau3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PT JAMBI Nomor 04/PID.SUS/2013/PT. JBI
Tanggal 14 Mei 2013 — Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI
72 — 27
  • mengejar keuntungan dan selanjutnya pasal 11menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuan dan prinsipprinsipyang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalamundangundang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yangberada dalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukanketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diperlakukan adalah untuk Pejabat
    Negara dan Pegawai NegeriSipil (PNS), kKetua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tanidengan PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
66 — 13
  • disetor dengan nilai realisasikegiatan, selisinnya merupakan jumlah kerugian keuangan negara ;Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara sesuai denganPenjelasan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : Beradadalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat
    Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — TENGKU NISFARUDDIN SYAH alias SIPAI
101 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
166 — 119
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1186 — 863
  • BumiKedaung Lestari ( Tergugat IV ) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.Bahwa tindakan MERY MARIA SH, Notaris di Depok, (Tergugat IX) adalahmerupakan Pejabat Negara yang dalam Jabatannya dituntut untuk menjalankanaturan dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku namun terhadapPembuatan Akta Pelepasan dan Pengoperan Tanah Tanggal 28 April 2008Nomor : 5 antara Ny. Ida Farida (Tergugat 1) dan PT.
    Bumi Kedaung Lestari (Tergugat IV) adalah tidaksah dan harus dinyatakan tidak sah.Bahwa tindakan Walikota Depok ( Tergugat VII ) adalah Pejabat Negara yangTugasnya adalah menjalankan Fungsi Pemerintahan Daerah Kota Depok untukmenjalankan dan mengawasi aturan Perundangundangan yang berlaku,terutama terhadap Keputusan pemberian Ijin Lokasi tanggal 14 Oktober 2009Nomor : 591/237/Kpts/Pem/Huk/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untukPembangunan Perumahan seluas 95.875 M?
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
161 — 95
  • Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
91 — 54
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b. berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.Pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah :a.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
214 — 76
  • dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Halaman 229 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
310 — 447
  • SHrangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1 penerbit Univeritas 1960halaman 361362);Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim haruslah putusanyang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masamendatang (Attribute of intention universal application)Prof.Dr.Achamd Ali,SH,M.H /Menguak tabir Hukum edisi keduahalaman 65) ;Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapHalaman 293 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2021/PT KPGsetiap pegawai negeri/ pejabat
    negara untuk kepentingan negara/daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwasemata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak laindalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah;Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidanaKURANG PERTIMBANGAN HUKUM;Ad.2.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 54/Pid Sus/TP.Tipikor/2015/PN.Ptk
Tanggal 18 April 2016 — M.RIDUANSYAH H.M.G, SH ALIAS ATONG BIN H. MUHAMMAD GUDANG
305 — 230
  • apakahjabatan Kepala Desa masuk sebagai unsur Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaradalam Penjelasan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggara Negaraadalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotismesedangkan pengertian apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negaraterdapat dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkanbahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat
    Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasar Undangundang No.32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah jo.