Menetapkan Pemohon (Hayatun Nufus binti Hasan Basri) sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Khairan Harisi bin Muhammad Harisi, lahir di Probolinggo pada tanggal 21 Desember 2022 dan berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut yang berkaitan dengan pengurusan kelengkapan persyaratan administrasi notaris dalam rangka mengajukan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan berikut proses kelanjutannya obyek harta hak milik atas nama : Hayatun Nufus binti Hasan basri, Perempuan, Gresik, 18 Desember

Harpiah binti Mangngali (ibu kandung);

• Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS ketenagakerjaan atas nama Chairil Aswar bin Jumain T;
• Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh sribu rupiah);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah, akta Perkawinan tercatat atas nama FENDY JULI ARTAWAN sedangkan dalam KTP dan BPJS Kesehatan tercatat atas nama FENDY JULIARTAWAN adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama FENDY JULIARTAWAN ;
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan

Urip Sumoharjo, Kartu BPJS dan KTP atas nama Ratna Yuni Damayantidikembalikan kepada saksi Ratna Yuni Damayanti;-------------------------------------------------------------------------6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;-------------------------

,ANAK KANDUNG Il,umur 10 tahun;Bahwa sejak 1 bulan setengah yang lalu rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagig, disebabkan padasaat Penggugat mengurus suratsurat BPJS untuk orang tua Penggugat,tibatiba Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat dilarikanke rumah sakit; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satusetengah bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi (orang tuaPenggugat); Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

Tergugat;Bahwa saksi tahu Penggugat danTergugat sebagai suami istri sah;Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpulbersama sebagai suami istri selama sekitar 25 tahun dan terakhirbertempat tinggal di rumah Tergugat, telah mempunyai 2 orang anakbernama ; 1).ANAK KANDUNG , umur 25 tahun, 2).ANAK KANDUNGll, umur 10 tahun;Bahwa sejak 1 bulan setengah yang lalu rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagig, disebabkanpada saat Penggugat mengurus suratsurat BPJS

FANSISCA SALOMBE, 1 (Satu) buahdompet berwarna orange yang berisi uang tunai sebesar Rp.100.000, (Seratusribu rupiah), Kartu ATM Bank Sulselbar, Kartu ATM Bank BRI, KTP, KartuPegawai, Kartu BPJS, Kartu IDI, Kartu TASPEN, Kartu NPWP, 1 (satu) buahdompet berwarna hijau yang berisi uang sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus riburupiah), dan 1 (satu) buah headgun thermometer;Bahwa adapun Saksi Korban tidak pernah mengizinkan Terdakwa untukmengambil barang miliknya tersebut;Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa

sempat terjadi tarik menarik tas diantara saksikorban dengan Terdakwa, namun Terdakwa berhasil mendapatkan tas saksi korban.Kemudian Terdakwa kabur membawa tas saksi korban menggunakan sepeda motorTerdakwa;Bahwa adapun di dalam tas saksi korban tersebut terdapat 2 (dua) unitHandphone Nokia dan Samsung J2 PRIME, Buku Rekening Bank BRI 1 (Satu) buahdompet berwarna orange yang berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah), Kartu ATM Sulsebar dan Kartu ATM BRI, Kartu KTP Pegawai, Kartu BPJS

Selanjutnyaterdakwa mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas mejaruangan Counter Penjuakan Tiket Pesawat tersebut dan mengambilbarangbarang lain seperti 1 (Satu) buah tas ransel warna biru milikJUNARTO Bin SATIMIN yang berisi 1 (Satu) buah Dompet warna Hitamberisi identitas saksi sendiri berupa 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembarSIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 2 (dua) lembar ATM BRI, 1 (Satu) lembarATM BNI, 1 (Satu) lembar ATM BCA, 1 (Satu) lembar ATM Bank Mandiri, 2(dua) lembar NPWP, 2 (dua) lembar BPJS

Tergugat tidak pernahmemberikan nafkah wajid bagi Penggugat, justru Tergugatmengandalkan penghasilan Penggugat sebagai karyawan BPJS; b.

Kemudianbukti surat tersebut olen Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, ternyatasama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh KantorPos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P.2);Fotokopi Surat Keterangan Ijin Atasan atas nama QR yangdikeluarkan oleh Kepala BPJS (Badan Penyelenggara JaminanKesehatan) No, tnggal 13 Desember 2018, telah diberimeterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian olehKetua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti

Suami Pemohon(XXXXXXXxXxX) dari Kantor Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagan kerjaan). yang mana pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta buku nikah atau salinan Putusan Penetapan/ Itsbat Nikahdari Pengadilan Agama;Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan. No1970/Pdt.G/2020/PA.kKis10.

Menyatakan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun anak-anak tersebut untuk kepentingan klaim jaminan kematian dan jaminan hari tua/BPJS dari anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256000,00, (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Shane David Febrian Panjaitan, tanggal lahir 16 Februari 2007;

3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menerima perpanjangan uang sewa rumah warisan, mengurus pengambilan sertifikat rumah HGB No.3115, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang diagunkan di Bank BJB, mencairkan Asuransi Manulife, mencairkan BPJS Ketenagakerjaan;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000.

Pemohon Il tidak pernah dimadu dantidak ada halhal yang membatalkan pemikahan serta tidak ada pihak ke tiga yangmerasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Pemohon II belum dikaruniai anak;Bahwa, pada saat pemikahan terseobut Pemohon dan Pemohon II tidak mencatatkanpemikahannya di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak memiliki KK danKTP;Bahwa alasan Pemohon dan Pemohon Il mengajukan perkara ini ke PengadilanAgama Muara Bulian untuk membuat BPJS

pernah adayang mengakungku sebagai isteri Pemohon atau suami dariPemohon II dan mereka berdua belum pernah bercerai;e Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai hubungandarah dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;e Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, belumdikaruniai anak;e Bahwa penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahanmereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tidakmemiliki KK dan KTP;e Bahwa alasan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah ini untukmembuat BPJS

., advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Pelita Keadilan Tifa (LBHPKT) yang beralamatkan kantor di JalanTeminabuan Lorong Sadewa 2, Perumahan BPJS, Blok C No.14, RT.004,RW.003, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi PapuaBarat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 25September 2020 dengan register Nomor 72/KH/2020/PA.Sorong, yangmana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkanSurat

Putusan No.177/Padt.G/2020/PA.SrogMenimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama AndriPurnomo, S.H., advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Pelita Keadilan Tifa (LBHPKT) yang beralamatkan kantor di JalanTeminabuan Lorong Sadewa 2, Perumahan BPJS, Blok C No.14, RT.004,RW.003, Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi PapuaBarat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 25September 2020 dengan

almarhumah Idra Sakti binti Uddin Majid binti H.AUddin Majid B.A, dan keluarga almarhum = ayahnya tidak ada yangkeberatan jika anak tersebut dipelinara oleh Pemohon;Halaman 4 dari 14 putusan Nomor16 /Pdt.P/2021/PA.Sgm Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan wali kePengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk kelengkapan administrasi terkait dengan pengurusan uang duka serta pengurusan gaji pensiun yatimhingga anak tersebut berusia 25 tahun pada Taspen Makassar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS

putusan Nomor16 /Pdt.P/2021/PA.Sgm Bahwa keluarga almarhumah Idra Sakti binti Uddin Majid binti H.AUddin Majid B.A, dan keluarga almarhum = ayahnya tidak ada yangkeberatan jika anak tersebut dipelinara oleh Pemohon; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali kePengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk kelengkapan administrasi terkait dengan pengurusan uang duka serta pengurusan gaji pensiun yatimhingga anak tersebut berusia 25 tahun pada Taspen Makassar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS

JAMSOSTEK : Rp 24.000.000.Le Uang Pesangon BPJS :Rp 1.500.000,TOTAL : Rp 257.100.000,Halaman 6 dari 15 halamanPutusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.5. Claim Jasa Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis 50238851atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXKXXXKXKXKXXXX, Jenis PolisPRUlink Assurance Account dengan nominal uang pertanggungansebagai berikut ; 1. PRUlink Assurance Account : Rp 108.000.000.2. PRUmed >Rp 280.000.3. PRU personal accident death & disablement :Rp 60.000.000.TOTAL : Rp 168.280.000,6.

Uang Pesangon BPJS :Rp 1.500.000, TOTAL : Rp 257.100.000,5. Claim Jasa Asuransi PRUDENTIAL dengan Nomor Polis50238851 atas nama XXXXXXXXXXXKXKKXKXKKKXKKKXKKKKKKKKKX ,Jenis Polis PRUlink Assurance Account dengan nominal uangpertanggungan sebagai berikut ;1. PRUlink Assurance Account : Rp108.000.000.2. PRUmed : Rp280.000.3. PRU personal accident death & disablement : Rp 60.000.000. TOTAL : Rp 168.280.000,6. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar danmelunasi Hutang Alm.

Kecamatandimana Pemohon dengan Pemohon Il melangsungkan pernikahan.Sedangkan saat ini Pemohon dengan Pemohon II sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang, gunadijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon denganHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Padt.P/ 2019/PA.PdgPemohon II dan sebagai pegangan bagi Pemohon dengan Pemohon IIserta sebagai alasan Hukum bagi Pemohon dengan Pemohon II untukkepengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil, dan BPJS

PUUX/2012 tanggal 19 September 2013, maka gugatan Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN PALtentang perselisinan hak masih berlaku kadaluarsa tuntutan hak adalah 2 (dua)tahun;Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan obyekdalam gugatan perkara a quo adalah pemutusan hubungan kerja karenamengundurkan diri, karena bukti Satusatunya yang diajukan oleh Para Tergugatbertanda T1 berupa fotocopy surat keterangan kerja yang dipergunakanPenggugat untuk melakukan klaim pencairan BPJS

pada tanggal 6 Juni 2014adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Tergugat II, karena berdasarkan Pasal 162ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka pekerja yang bermaksud akan mengundurkan diri wajib mengajukanpermohonan secara tertulis kepada pengusaha, untuk itu. bukti yangseharusnya diajukan oleh Para Tergugat adalah surat pengunduran diri yangdibuat oleh Penggugat, dan klaim pencairan kepersertaan BPJS tidakmenjadikan hubungan kerja terputus, oleh karena Para Tergugat

Pagasindo Mujur Sejati BulanFebruari 2002 atas nama JHON LANTANG, P2 tentang Struk Gaji PT.Pagasindo Mujur Sejati Bulan Januari 2011 atas nama JHON LANTANG, P3tentang Surat Keterangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama JHON LANTANG,P4 tentang Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas namaJHON LANTANG, P5 tentang Struk Gaji PT.

hari tua olehTergugat Il dan keterangan saksisaksi YONGKI HERMANTO MALUW,SYAIFUL dan FLENSIANA UBAS, SE yang pada pokoknya menerangkanbahwa Tergugat dan Tergugat II berkedudukan di tempat yang sama dengandirektur yang sama Bapak RIZAL TJAHYADI, didapatkan fakta Para Tergugattidak memiliki tata kelola kKepersonalian yang baik dan tertib, karena pada tahun2002 Penggugat menerima upah dari Tergugat I, tetapi pada waktu yangbersamaan Penggugat didaftarkan oleh Tergugat II dalam program PT.Jamsostek / BPJS

151 ayat(3) jonto Pasal 152 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat II terhitung sejak dibacakan putusan ini;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam kesimpulan huruf C5 bahwahubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II diperhitungkan sejak 2014sampai dengan 2015, karena di tahun 2013 telah putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat dan II karena Penggugat telah melakukan klaimkepersertaan BPJS

enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat 2 dengan alasan melapor keDinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo yang sekarang Dinas PenanamanModal, ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang PerselisihanHak yaitu : Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak Tahun2016 s/d Tahun 2017 Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp.400.0. selama 6 Bulan dan sejak Nopember 2015 s/d April 2016,dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya Pembayaran BPJS

Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayarnanti setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan para Penggugat tidakmendapat pelayanan Kesehatan Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp.1.0. 000. jadi selisin upah Rp. 2.030.000 Rp. 1.000.000 = Rp.1.030.0.

BPJS di Nakertrans tersebut dari pihak PT.

Citra Purnama Lestari,sudah ada perusahaan lain waktu itu;Bahwa ada selisih UMP dari tahun 2016 s/d tahun 2017;Bahwa setelah pekerjaan tidak dikerjakan gaji dipotong;Bahwa saksi sudah lupa apakah sudah dibayarkan permintaan gaji;Bahwa setahu saksi BPJS belum dibayarkan oleh pihak perusahaan;Bahwa tidak ada ruangan PT.

PHI No.24/Pdt.SusPHI/2018/PN GtoBahwa petugas pencatat meter termasuk dibagian penjualan;Bahwa pemborongan pekerjaan tersebut dibuat melalui perjanjianpemborongan pekerjaan;Bahwa mengenai pembayaran pemborongan pekerjaan sesuai denganpermohonan pembayaran pekerjaan;Bahwa yang bermohon pembayaran dalam hal ini adalah pihakperusahaan;Bahwa pembayaran tersebut termasuk pembayaran BPJS dankesehatan;Bahwa hubungan pekerjaan tersebut adalah antara PT.

hakhak lainnya;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai pada angka 1sampai dengan angka 6 di atas, maka sangat berdasar hukum bagiPenggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan PHK batal demi hukum danmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali padaposisi dan jabatan semula dan membayar upah Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya;Tergugat Rekonvensi Wajib Mengikutsertakan Dan Membayar luran JaminanSosial Nasional (BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)1.Bahwa oleh karena PHK batal demi hukum maka hubungan kerja antaraTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi demi hukum belumterputus;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 danPasal

Nomor 306 K/Pdt.SusPHI/2016mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi dalam program Jaminan SosialNasional;Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajiob membayar iuran jaminansosial nasional melalui kantor BPJS Kesehatan dan kantor BPJSKetenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminankematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminanhari tua;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai di atas, PenggugatRekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

seratus tiga puluhdelapan ribu rupiah);Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.25.345.000, (dua puluh lima juta tigaratus empat puluh lima ribu rupiah)Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah pada setiaptanggal pembayaran upah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima oleh PenggugatRekonvensi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iuran Jaminan SosialNasional melalui kantor BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untukPenggugat Rekonvensi sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah melanggar Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) yang besarnya ditetaopkan sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensilalai tidak mempekerjakan Penggugat Rekonvensi sejak putusan

Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan buktipemikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan klaimJamsostek, BPJS Ketenagakeijaan dan jaminan hart tua;11.