Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Ijin rups Penetapan rups Pmh Permohonan rups
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-11-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
420 — 254
  • Masempo Dalle adalah diselesaikan terlebin dahulu secarainternal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MasempoHalaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN UnhDalle, sesuai ketentuan Undangungang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas. Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahandalam lingkup internal PT. Masempo Dalle, maka Gugatan Penggugat yangmengatasnamakan PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2011 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 678/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Nopember 2012 — 1. SUSI SURYANTI binti HASAN MUZHAR beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.46 Rt.01/Rw.08 Kelurahan Kalibata Timur, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;----------------------------- 2. DINI LALITA binti HASAN MUZHAR beralamat di Jalan Apel No.52 Rt.02/Rw.012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;--------------------------------------------------- 3. ERWIN ASEAN EKA PUTRA bin HASAN MUZHAR berlaamt di Jalan Apel No.52 Rt.02/Rw.012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciraxas Jakarta Timur ;---------------------------------- 4. ADE DWILASTAPUTRA bin HASAN MUZHAR , Bank Mandiri Kanwil 10 Makasar, Jalan R.A.Kartini No.1 Makasar Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. BANK DKI JAKARTA dahulu Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ) beralamat di Jalan Ir.H.Juanda III Nomor 7- Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------------------------TERGUGAT I 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ( R.I ) Cq.Menteri Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN ) Cq.Kanwil VII DJKN (dahulu Badan Urusan Piutang Negara )beralamat di Jl.Prapatan No.10 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------TERGUGAT II ; 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL) Jakarta I ( dahulu Balai Lelang Negara Kelas I Jakarta ) beralamat di Jl.Prapatan No.10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. FRANGKY WINATA dahulu berlamat di Jalan T.H.Blok B-23 Jelambar Jakarta Barat sekarang beralamat di Bona Indah Garden C.I/29 Rt.006/Rw.006 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------TERGUGAT IV
84 — 50
  • Hanoda Co tidak lagi eksis dalam kenyataannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut menurut Majelis Hakim haruslahdikesampingkan, karena didalam dalil gugatannya tidak menguraikan status hukumpembubaran dari PT Hanoda Co tersebut, apakah Perseroan tersebut bubar karenakeputusan RUPS atau jangka waktunya berakhir atau pailit atau berdasarkan penetapanpengadilan atau berdasarkan halhallain yang diatur oleh undangundang tentangPerseroan Terbatas;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 26-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Plk
Tanggal 7 Maret 2017 — MUHAMMAD SULHANUDIN, DKK Lawan PT. BARA PRIMA MANDIRI (PT. BPM)
215 — 38
  • Namun demikian, kami akanmengirimkan wakil dari perusahaan untuk memenuhi panggilandimaksud;2) Keputusan perusahaan mengenai status dan pembayaran upahpekerja,akan kami sampaikan kemudian setelah dilaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) padatanggal 1 Februari 2016;12.Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 Pemkab BaritoSelatan Dinsosnakertrans dalam suratnya Nomor: 227/SosnakertransHI/II/2016 melakukan Panggilan mediasi kepada Pimpinan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 620/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Januari 2018 — MOHAMAD RIDWAN >< PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) CQ EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAOP 1 JAKARTA CQ SENIOR MANAGER PENJAGAAN ASSET DAOP 1 JAKARTA CS
68 — 37
  • Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia;b. Wakil Pemerintah pada Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadiatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentangPerusahaan Umum (PERUM); danc.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
351 — 151
  • GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGIl Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetapberoperasi tetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub AliasAbob yang sebesar 30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karenasalah satu pemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini danmenunggu keputusan perkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG
    tidak adadibedakan tamunya atau pelanggannya karena dibuka untuk umum ;Bahwa saksi tahu kalau Achmad Machbub Alias Abob itu seorangPengusaha, tetapi pengusaha apa saksi tidak tahu dan tidak pernahbertanya pada Achmad Machbub Alias Abob yang penting ia datang danbelanja ;Bahwa 30% sahamnya Achmad Machbub Alias Abob telah disita saksiketahui dari Bareskrim pada waktu saksi dipanggil ke Bareskrim tanggal 3Oktober 2010 ;Bahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS
    Artinya mereka harus diputus oleh RUPS sebagai penguasatertinggi apa ada penyimpangan di dalam korporasi itu atau tidak.Keduanya berpijak pada prinsip hukum, kalau yang pertama cenderunguntuk ditinggalkan karena dianggap BUMN dan BUMD itu tidak dianggapsebagai subjek hukum. Dalam perseroan itu tergantung dari saham negaraitu mayoritas atau minoritas, jika minoritas negara tidak berhak mengambilkebijakan, kalau mayoritas maka negara bertanggung jawab dalam kontekini.
    Jadi tetap ujungnya bergantung pada RUPS yang hasilnya tergantungdari hasil RUPS. Kalau itu dianggap perbuatan melawan hukum negaraPasal 2 dan 3 itu maka akan termasuk disitu. Jadi menurut ahli rapat RUPSitu adalah sebagai jalan tengah, karena undangundang perseroan itu tidakbisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karenapertamina sebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu persisi PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 199/Pdt.Plw/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — IRWAN Lawan MASTUR, S.Ag
98 — 10
  • 65.550.000,, selanjutnya diberi tanda P16 ;Foto copy biaya Honor konsultan tanggal 25/04/2012 sebesar Rp. 1.100.000,,selanjutnya diberi tanda P16a ;Foto copy biaya Rekomendasi Camat dan Lurah tanggal 24/04/2012 sebesarRp. 30.000.000,, selanjutnya diberi tanda P16b ;Foto copy biaya Pembelian Material tanggal 26/04/2012 sebesarRp. 2.669.000,, selanjutnya diberi tanda P16c ;Foto copy biaya Pembelian Material poris tanggal 27/04/2012 sebesarRp. 4.667.000,, selanjutnya diberi tanda P16d ;Foto copy biaya Akta RUPS
Pengadilan PA SLEMAN
Register : 29-09-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PA SLEMAN Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 15 April 2015 —
60 — 11
  • atas nama: XXXXXXXX Nomor 17691/U/JS/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: XXXXXXXX Nomor 7881/U/JS/2007, tertanggal 08 Agustus 2007, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.4);Fotokopi Salinan Akta Notaris & PPAT, Nomor 03, tentang PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 76/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
PT STARSURYA TATA LESTARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
109 — 71
  • (fotocopy sesuai asli); Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FerdinandBoediono Poerwoko (fotocopy sesuai aslinya); Photo copy salinan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Starsurya Tata Lestari No. 31 tanggal 26 April 2010 (fotocopyHal 48 dari 70 hal.
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Nga
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.PT. JAYA PAPERINA PERSADA, yang diwakili oleh CORNELIA, dalam jabatannya selaku Direktur
2.PT. MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh CORNELIA
Tergugat:
1.SHAUN CHANDRA
2.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
4.PT. DUTA BALAI LELANG
5.Kantor BPN Kabupaten Jembrana
159 — 74
  • No. 35 tanggal 09 April 2018 adalah cacat hukumkarena setiap Rapat Sirkuler harus dilakukan oleh para pemegang sahamdan disetujui serta ditandatangani oleh seluruh pemegang sahamsebagaimana diatur Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi sebagai berikut;Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan haksuaramenyetujuisecara tertulis dengan menandatanganiusulang bersangkutan.25, Bahwa faktanya, CORNELIA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 247/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
290 — 214
  • AHU31890.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang anggaran dasarnya telahmengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataaan KeputusanSirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS PT KLinkNusantara No. 32 tanggal 29 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Patty DewiRossani Pasaribu, SH., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RIberdasarkan surat keputusan Nomor AHU0009026.AH.01.02 TAHUN 2020tanggal 3 Februari 2020;Bahwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 313/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Agustus 2018 — PT.ODG INDONESIA >< PT.POWER CONSULTANTS INDONESIA CS
85 — 64
  • disiniadalah untuk Direktur Utama Dari Tergugat I, Dan BukanlahUntuk Tergugat li Yang Adalah Pemegang Saham DariTergugat I.Bahwa terkait dengan ini, sesuai dengan UUPT, pemegang sahamsuatu. perusahaan tidak mendapatkan remunerasi, melainkanpembagian dividen atas saham yang dimiliknya, sesuai denganPasal 52 (1) UUPT (Bukti T Il14) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:Hal. 81 dari 98 hal Put.No.313/PDT/2018/PT.DKI.a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1238/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1238/B/PK/PJK/2015Pasal 1 angka 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Direksi, dan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 3007 mengatur Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjunya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang iniPasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur Direksi adalah OrganPerseroan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-03-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 140/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 13 Maret 2018 — JONGKIE BUDIMAN X PT BANK CENTRAL ASIA Tbk,Cs
219 — 211
  • sebagai suatu ultra vires.Adapun akibat dari adanya ultra vires tersebut adalah terjadinya PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa pada prinsipnya tindakan Komisaris yang notabene bertugas untukmelakukan pengawasan tetapi malah melakukan pengurusan perseroansecara langsung adalah tidak dapat dibenarkan. hal tersebut diatur dalamAnggaran Dasar Perseroan maupun UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-08-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 823/Pid.Sus-LH/2017/PN Blb
Tanggal 8 Maret 2018 — Penuntut Umum:
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
Dra.Hj.EUIS DJUANGSIH
217 — 15
  • 4 (empat ) lembar foto copy legalisir RUPS keputusan untuk Akta No.2

tanggal 3-6-2015,

  • 5 (lima) lembar foto copy legalisir Sanksi Sdministratif I Kepada PT.HATTORI INDONESIA nomor 800/kep.3520/BPLHD Th 2014, tanggal 17 Juli 2014.
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.MALUT
Tanggal 11 Maret 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
67 — 39
  • Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;63. Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;64. Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH; 65. Foto copy Akta PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397 B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PAMA INDO MINING
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa aquo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a guo yang antara lainberbunyi sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangandiperoleh fakta sebagai berikut :e bahwa Terbanding melakukan koreksi positif harga pokokpenjualan antara lain terhadap biaya manajemen fee karenadianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;e bahwa Pemohon Banding mengakui tidak ada kontrak manajemenfee, namun manajemen fee ditetapbkan dalam RUPS
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Btl
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat : PT. Kreasi Sejahtera Teknologi Tergugat : Universitas PGRI Yogyakarta cq. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Turut Tergugat : Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta
262 — 217
  • Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI sebagaimana dimaksuddalam Akta Notaris No. 07 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dihadapanAGUNG GUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn selaku Notaris di Jakarta Timuryang telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01. 030074784 tanggal 26Agustus 2016 adalah selaku Direktur Operasional PT.
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN SITUBONDO Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sit
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Bagus Nur Jakfar Adi Saputro, S.H., M.H.
Terdakwa:
H. Salman Alias Daim Alias P. Saida
117 — 20
  • Tanjung Pecinan Kec.Mangaran Kab.Situbondo
  • 1(satu) bendel foto copy legalisir RUPS PT.SITUBONDO REFINERY INDUSTRI nomor 03 tanggal 3 desember 2010 Notaris KHAIRINA.SH
  • 5(lima) lembar fotocopy STTS PBB tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014
  • 1(satu) bendel foto copy Legalisir keputusan bupati Situbondo No.188/99/P/001.2/2007 tanggal 05 Januari 2007 tentang pemberian izin lokasi kepada PT SITUBONDO REFINERY INDUSTRI untuk proyek Pemurnian minyak bumi,terletak di Ds.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 15-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 75/PDT/2019/PT DPS
NICHOLAS JAMES CAEKEEK MELAWAN NATALIE ANNE MIDDELTON, DKK DAN I WAYAN KARIARTA, DKK
108 — 54
  • Nopember 2014;Karena situasi Manajemen yang dianggap tidak kondusif di bawahKepemimpinan Penggugat, dan terjadi ketidakpercayaan sebagianbesar pemegang saham, akhirnya pada tanggal 19 Desember 2016digelarlah sebuah Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT Shanghai Baby Bali di Kantor Hukum Ihza &Ihza Law Firm Bali,yvang mana telah memenuhi syarat quorumdengan terwakilinya 63,69 % saham yang telah dikeluarkan atausama dengan 7.379 seluruh saham yang telah dikeluarkan, dengandemikian RUPS
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
PT STARSURYA TATA LESTARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Intervensi:
PT. GRAHACIPTA LANGGENG UTAMA
181 — 144
  • Tergugat kepada Penggugat No. 1566/KET200.4/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (photo copy sesuaidengan aslinya);Photo copy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 1564/KET 200.4/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, (photo copy sesuai dengan aslinya);Photo copy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 1571/SD600/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018, (photo copy sesualdengan aslinya);Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferdinand Boedi Poerwoko, (photo sesuai dengan aslinya ); Photo copy Salinan Akta Berita Acara RUPS