Ditemukan 5512 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
289 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1094 K/PID.SUS/2014 8 Desember 2011;1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 6 Tahun 2009 tentangLaboratorium Terakreditasi:;1 rangkap copy Peraturan Menteri LH No. 5/2011;1 rangkap copy Kesepakatan Bersama antara Menteri LH JaksaAgung Kapolri Tahun 2011 tentang Penegakan Hukum Terpadu;1 rangkap copy BA Pengawasan Bapedal Provensi Riau, tanggal2 Juni 2008;1 rangkap copy Notulensi Rapat Rencana Tindak Pidana LanjutanPenanganan Lahan Terkontaminasi di Minas oleh Asdep KLH denganPT.
Register : 20-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Srh Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
SUHERIANTO BIN KASAN PARDI
146 — 75
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
SUHERIANTO BIN KASAN PARDI
146 — 75
SUHERIANTO tidak pernah membuat karenaberdasarkan Surat Telegram dari Kapolda Sumatera Utara Nomor:ST/78/l/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan PERKAP Nomor 9 Tahun 2017tentang Usaha Bagi Anggota Polri dan Surat Telegram kapolri Nomor:ST/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kepemilikan Barang yangTergolong mewah oleh Pegawai Negeri pada Polri;Bahwa sampai saat ini terdakwa Suherianto masih sebagai anggota PolrlAktif yang masih menerima seluruh hak nyayakni gaji, tunjangan kinerjadan tunjangan jabatanTerhadap
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
133 — 41
133 — 41
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Kalau) dalam kasus ini LHPnya diserahkan kepadaPolda Kaltim, yang saya dengar karena permintaanKauser, Polda meminta perhitungan, saya memahamihal ini karena Ahli dalam mendalami ataumemperluas pengetahuan Ahli dalam rangka ikutserta merumus MoU antara Kapolri dan BPK, dalamhal ini begini Polri tidak punya kemampuan untukmenghitung secara akutansi, oleh karena untukmenghitung secara akutansi kalau pembayaran untukakutan
Putus : 19-09-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SORONG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.SRG Tanggal 19 September 2012 —
119 — 48
119 — 48
Bukti T8: Foto copy Surat tertanggal 21 Pebruari 2012 dari TokohMasyarakat Immeko, Tokoh Masyarakat Tehit, Tokoh Masyarakat Maybrat,Ikatan Keluarga Besar Sulawesi, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama yangditujukan kepada Menko Polhukkam RI, Mendagri RI, Ketua MA RI, KetuaKomisi Yudisial Rl, Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kapolri RI di Jakarta ;Menimbang, bahwa foto copy buktibukti surat yang bertanda T4, T6, T7, T8tersebut diatas, telah
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — H. DEDI ALAMSYAH Bin H. HAMIM SYARIFUDIN
69 — 18
69 — 18
Kewenangan BPKP juga diaturdalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahamanantara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007,Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
118 — 45
118 — 45
Pengadilan Tata UsahaNegara dalam hal keputusan, ini komplek normadalam hal ini;Bahwa kalau dalam kasus ini LHPnya diserahkankepada Polda Kaltim, yang saya dengar karenapermintaan Kauser, Polda meminta perhitungan,saya memahami hal ini karena Ahli dalam mendalamiatau memperluas pengetahuan Ahli dalam rangkaikut serta merumus MoU antara Kapolri dan BPK,dalam hal ini begini Polri tidak punya kemampuanuntuk menghitung secara akutansi, oleh karenauntuk menghitung secara akutansi kalau pembayaranuntuk
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 729/Pid.B/2016/PN.Bls Tanggal 9 Mei 2017 — ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO
85 — 23
85 — 23
EKA,LISMA dan ANOM;Bahwa dalam poin 4 BAP saksi mengenai pengawasan internal, apabilaada anggota yang bermasalah dan apabila pelanggaran dilingkunganinternal Polda Riau;Bahwa Peraturan Kapolri adalah yang menjadi panduan dalam Polri;Bahwa ada Perkap No.13 tahun 2016 tentang pembuatan laporan PolisiModel A;Bahwa perbedaan laporan polisi Model A dan Model B, Model A setiapanggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan Model B apabilayang melakukan warga sipil;Bahwa terhadap keterangan ini yang
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
85 — 29
85 — 29
mengesahkan hasilpengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai dengankewenangannya ;e menetapkan besaran uang muka yangmenjadi hak penyedia barang/jasasesuai ketentuan yang berlaku ;f menyiapkan dan melaksanakanperjanjian/kontrak dengan pihakpenyedia barang/jasa ;g melaporkan pelaksanaan/penyelesaianpengadaan barang/jasa kepadapimpinan instansinya ;h mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;i menyerahkan aset hasil pengadaanbarang/jasa dan aset lainnya kepadamenteri/panglima TNI/Kapolri
Putusan No.03/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.26menteri/panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/PimpinanKesekretariatan Lembaga TinggiNegara/Pimpinan KesekretariatanKomisi/ Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/PemimpinBHMN/Direksi BUMN.BUMD denganberita acara penyerahan ;menandatangani pakta intergritassebelum pelaksanaan spengadaanbarang/jasa dimulai ;Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Keppres nomor 80 tahun 2003 menyebutkan tugaspokok PPK dalam pengadaan barang /jasa disebutkan bahwa Pejabat
Register : 03-12-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 30 April 2013 — - HARIS MUNANDA,ST
88 — 43
88 — 43
Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepadaMenteri / Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga / PimpinanKesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Komisi / Gubernur /Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN /BUMD dengan berita acara penyerahan.halaman 117 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnPasal 9 ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segiadministrasi, fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 7 September 2016 — JAJAT SUPRIATNA Bin (Alm) IRIN
88 — 19
88 — 19
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Register : 05-07-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 282/Pdt/2019/PT MDN Tanggal 1 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 51
78 — 51
Sebagaimana diaturHalaman 86 dari 122 halaman Putusan Nomor 282/Pdt/2019/PT MDNdalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)dan Anggaran Dasar dari suatu PT/Badan Hukum;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, secara yuridis gugatan ParaTerbanding/Pembanding II/semula Para Penggugatharus ditujukankepada Negara RI selaku Badan Hukum Publik bukan kepadaPresiden, Kapolri, Kapolda, Kapolresta yang hanya sebagai orangpenyelenggara Negara.b.
Register : 01-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 14 Maret 2016 — -HAERUDIN Bin SUHAMIM
-MAHYUDIN Bin EMBAS
-UJANG Bin SAMAN
-JUWITO Als KIMYAN
-ASEP SAEPUDIN Bin KURNIA
89 — 39
89 — 39
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Putus : 14-08-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 734 K/PID.SUS/2012 Tanggal 14 Agustus 2012 — DODI WIYASA PUTRA, ST. ;
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
audit tim Ahli dari UNIB olehkarena itu pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan.Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengenai dipertimbangkannya hasilaudit ahli dari UNIB tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan hukum,karena secara yuridis yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu dalampenjelasan Pasal 6 UndangUndang RI No. 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa Instansi yang berwenangtermasuk BPK, BPKP dan Memory Of Understanding (MoU), Kepala BPK,Kapolri
Putus : 24-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 24 Nopember 2015 — - Drs. ABDUL AZIS BADJODA, MM.Mpub
86 — 27
86 — 27
Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa dan aset lainnya kepadamenteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/ walikota/DewanGubernur BI/pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita AcaraPenyerahan.
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
75 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Sarana Duta) dan Tergugat Ill(Koperasi Sarana Sejahtera) tidak mempunyai Surat IzinOperasional, sehingga melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (2) yangmenyatakan dan menegaskan, BUJP yang dimaksud pada ayat (1)dibina oleh Polri, yang dalam pelaksanaannya wajib mendapatkanizin operasional dari Kapolri berdasarkan rekomendasi dari Polda ditempat badan usaha tersebut beroperasi.;Bahwa Tergugat Il (PT.
Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 16 Februari 2017 — CHRIS SUTRISNO UNARTO melawan LILIE WIBOWO
82 — 75
82 — 75
Pemalang, Turut Tergugat VI KAPOLRI cq. KAPOLDA JATEG cq.KAPOLRES PEMALANG diwakili KAPOLRES PEMALANG turut TergugatVII JAKSA AGUNG RI cq. KEJATIJATENG cq. KEJARI PEMALANG diwakilioleh KEJARI PEMALANG, turut Tergugat VIIl PRESIDEN RI cq.KEMENTRIAN DALAM NEGERI cq. KEPALA DAERAH PROVINS! JATENGcq. KEPALA DAERAH KAB. PEMALANG cq. DISDUKCAPIL KAB.PEMALANG cq. KADIS DISDUKCAPIL KAB.
Register : 24-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 7 September 2015 — MUHIDIN KOSASIH;
115 — 32
115 — 32
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan Menteri PemberdayaanAparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JabatanFungsional Auditor
Register : 07-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 27 Mei 2019 — Sabarudin
114 — 47
114 — 47
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
98 — 23
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
98 — 23
dan P.21 kalau dalam prosespenyelidikan;Bahwa, sebelum penyidikan tetapi penyidik, tim verifikasi, tim pulbaketmelakukan ekspose perkara untuk membicarakan hasil pemeriksaan diKejaksaan pada saat fase belum sampai kepada tingkat penyidikansebelum ada SPDP, tidak pas menurut Ahli akan tetapi Ahli tidakmengetahui apa konsekuensinya;Halaman 101 dari 132, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw.Bahwa, kalau digelar di Kepolisian masih ada kaitannya karena adaketentuan berkaitan dengan peraturan Perkap Kapolri
Putus : 27-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 27 Mei 2019 — Eva Yuslinda,SE
143 — 72
143 — 72
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Rl,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.