sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas hari);

No. 625 K/Pid/2020Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Simalungun yangmenyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum karenaperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa in casu bukan merupakantindak pidana, melainkan ada dalam lingkup hukum perdata, adalahsudah tepat dan benar, karena Judex Facti dalam mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan faktafakta di persidangan, dengan memberikanpertimbangan hukum secara tepat dan benar;Bahwa alasan

. uang sejumliahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai Surat Perdamaiantertanggal 30 Desember 2019; Bahwa berdasarkan halhal tersebut, terang dan jelas perbuatanTerdakwa in casu merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdatasebagaimana putusan Judex Facti in casu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

Bahwa, informasi lebih lanjut yang didapat dari Badan Pertanahan NasionalBalikpapan yang menjelaskan bahwa Tergugat juga telah memiliki alas haksebagai dasar untuk mengajukan permohonan haknya yaitu berupa SuratKeterangan Pelepasan Hak tertanggal 6 Desember 1993 dari Tergugat IIyang dilepaskan kepada Tergugat , seluas + 550 M?

telahmerugikan Penggugat, dimana suratsurat milik Tergugat tersebut adalahdibuat secara akalakalan dan rekayasa yang kemudian dilegalisasikan olehTergugat Ill yang diketahui oleh Tergugat IV, dimana perbuatan Tergugat IIIdan Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaaq), karena Tergugat Ill selakuLurah dan Tergugat IV selaku Camat telah mengesahkan surat berupa SuratKeterangan Pelepasan Hak tertanggal 6 Desember 1993 dan Tergugat Ilyang dilepaskan

tanah dan tanahnya adalah milik orang lain, yaitu milik orang tuaPenggugat, dimana tindakan tersebut tergolong sebagai perbuatan melawanhukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);Bahwa, karenanya sangat beralasan dimohonkan agar pelepasan hak yangdilakukan dari Tergugat II kepada Tergugat , yang seolah olah Tergugat IImemiliki tanah didaerah tersebut, yang direkayasa oleh Tergugat danTergugat Il, sesuai dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 6Desember 1993 dari Tergugat Il yang dilepaskan

Gufron;Menyatakan sah dan berharga Surat Pelepasan Hak Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 1982 dari orang tua Penggugat, yaitu La Djama (almarhum)yang dihibahkan kepada Penggugat;Menyatakan Surat Keterangan Sebidang Kebun tertanggal 26 Desember1980 alas nama Lasabara (almarhum) suami dari Tergugat II yang dijadikandasar dan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 6 Desember 1993dari Tergugat II yang dilepaskan kepada Tergugat seluas + 550 M?

Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat :Bahwa, didalam posita gugatan halaman 2 angka 1. gugatan Penggugatmendalilkan bahwa, orang tua Penggugat yang bernama La Djama(almarhum) pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan yang digarapnyasejak tahun 1960, yang dahulu dikenal dengan Jalan By Pass;Bahwa, terdapat beberapa hal yang tidak ada relevansi terhadap alas hakatas nama La Djama tertanggal 2 Januari 1966 antara lainAlas hak atas nama La Djama tertanggal 2 Januari 1966 tersebut sudahdijual/dilepaskan

Putusan Nomor 1210 K/Pid/2018Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti/PengadilanNegeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat danbenar faktafakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan, berdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sah sesuaidengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perouatan yang didakwakan tetapi hal tersebut bukan tindak pidanasehingga Terdakwa dilepaskan

peraturan hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

diktum putusan PengadilanMiliter O2 Medan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Judex FactiPengadilan Militer I02 Medan telah tidak tepat atau keliru menerapkanperaturan hukum dalam perkara a guo atau penerapannya tidak sebagaimanamestinya sesuai Pasal 239 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor : 31 Tahun1997, yaitu dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindakpidana "Penipuan", akan tetapi perbuatan tersebut merupakan ruang lingkupHukum Perdata, sehingga oleh Judex Facti Terdakwa dilepaskan

Oleh karenanya sesuaiketentuan hukum yang berlaku seharusnya apabila salah satu unsur tindakpidana yang dibuktikan tidak terpenuhi, maka dakwaan Pemohon Kasasitentu tidak dapat diterima dan Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan (Pasal 189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997), akantetapi dalam diktum atau amar putusan Judex Facti, ternyata Terdakwabukan dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan, tetapi dilepaskan darisegala tuntutan hukum, karena dianggap perbuatan Terdakwa merupakanruang

lingkup Hukum Perdata.Bahwa dari hal tersebut di atas, jelas pertimbangan dan diktum Judex Factitelah bertolak belakang atau kontradiktif alias tidak nyambung, bahkanterkesan Judex Facti tidak memahami penulisan pemidanaan (amar) yangbenar dalam surat putusan, dan seakanakan Judex Facti tidak dapatmembedakan mana yang harus dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997) atau manakah yangharus dilepaskan dari segala tuntutan (Pasal 189 Ayat (2) UndangUndangNomor

31 Tahun 1997), Oleh karenanya apabila melinhat konstruksi putusanJudex Facti Pengadilan Militer 02 Medan mulai dari pertimbangan sampaike diktumnya, maka Judex Facti seharusnya menyatakan Terdakwadibebaskan dari segala dakwaan, karena telah menyatakan salah satuunsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi, tetapi Judex Factimalah menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, hal inijelas bertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 189 Ayat (1) U UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997

tersebuttidak bisa dikembalikan seperti kondisi semula dan membutuhkan waktu ribuan tahununtuk lahan tersebut dapat dikembalikan seperti kondisi semula, kemudian akibat darikerusakan ini mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk lainnya, karenasalah satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata air tidak berjalan normal dan itudapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut,sehingga akan mengurangi lahan tersebut, selain itu selama pembakaran berlangsungtelah pula dilepaskan

dikembalikan seperti kondisiawal dan kalaupun bisa dikembalikan lagi maka membutuhkan waktu ribuantahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu ;Bahwa akibat kerusakan ini mengganggu kehidupan manusia maupunmakhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagaipengatur tata air tidak berjalan normal dan itu dapat menimbulkan peluangterjadinya masa pakai lahan yang terbakar sehingga akan mengurangi lahantersebut, selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan

dikembalikanseperti kondisi awal dan kalaupun bisa dikembalikan lagi maka membutuhkanwaktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu ;e Bahwa akibat kerusakan ini mengganggu kehidupan manusia maupun makhlukhidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai pengatur tata airtidak berjalan normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakailahan yang terbakar sehingga akan mengurangi lahan tersebut, selain itu selamapembakaran berlangsung telah pula dilepaskan

Bahwa akibat kerusakan ini mengganggu kehidupan manusiamaupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagaipengatur tata air tidak berjalan normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinyamasa pakai lahan yang terbakar sehingga akan mengurangi lahan tersebut, selain ituselama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gasgas rumah kaca yangdapat mengganggu kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya ;Menimbang, sesuai dengan faktafakta hukum tersebut diatas bahwaTerdakwa

ARDIYANTA datang ke Kantor Kelurahan Bebedahanmenemui saksi SYAMSUDIN, SIP, meminta dibuatkan Warkah tanah yangHalaman 9 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpktelah dilepaskan hak garapannya oleh Terdakwa SARMAN kepada saksiDrs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia untukpersyaratan pengajuan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan diajukanoleh saksi Drs.

Tidak dikenakan suatu sitaan atau menjadi jaminan suatuhutangGe Tidak dalam sengketa dan belum dilepaskan atau diserahkandengan cara apapun kepada Pihak lain; Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa SARMAN melaluisaksi Drs.

Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yangberisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan olehTerdakwa SARMAN berasal dari TOHA H. NIIN selaku penggarappemegang SK.

Niin denganluas 1.304 M2 oleh Terdakwa Sarman telah dilepaskan kepada Herry Wijayapada tanggal 1 Maret 2005 dibuat lagi pelepasan hak dari Terdakwa Sarmankepada saksi Drs. Ardiyanta luas tanah 1.304 M2 tertanggal 27 April 2007,seharusnya pelepasan hak tersebut dilepaskan dari Herry Wijaya kepada saksiDrs. Ardiyanta, akan tetapi muncul masalah lagi terhadap tanah Toha H. Niindengan luas 1.768 M2 letaknya ada dimana dan yang benar tanah Toha H.

Niinyang dilepaskan haknya oleh Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niin didalam suratpelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 27 April 2007 hanya tercantumNomor SK Kinag Nomor 205D/VIII54/1964 terletak di blok 40 dengan luastanah 1.304 M2 tanpa dicantumkan nomor urut SK Kinag, bahwa selanjutnyasurat tersebut di buatkan surat jual beli antara Terdakwa Sarman Bin Toha H.Niin dengan saksi Drs.

Terdakwa terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan, tetapi hal tersebut bukan tindak pidanamelainkan merupakan domain hukum perdata untuk menyelesaikannyakarena terdapat perselisinan hukum perdata berupa sengketa kepemilikanhak atas tanah dalam perkara a quo antara Terdakwa dengan saksi H.Nurdiansyah, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Bahwa putusan judex facti juga mempertimbangkan mengenaipermasalahan antara Terdakwa dengan saksi Nurdiansyah tentang sebidangHal. 4 dari 6

suatu peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;:Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah menguasai dan MemilikiTanah objek sengketa yang adalah Tanah Adat Milik DOMINGGUSOSOK SALMON OSOK yang sudah dilepaskan Haknya KepadaTERGUGAT II dan JHON KABARET, hal ini terbukti TERGUGAT II danJHON KABARET telah membangun Rumah diatas tanah objek sengketaatas Perintah dan suruhan dari DOMINGGUS OSOK dan SALMONOSOK sebagai Pemilik Tanah Adat satusatunya yang sah menuruthukum, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 dan poni2 adalah rakayasa

* yang telah dilepaskan kepadaSENDY LEWATOBI dengan batasbatas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatasan dengan Pendeta JHON KABARET ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah adat keret Osok Klablin; Sebelah Timur berbatasan dengan JI. SorongKlamono; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Keret Osok Klablin ;5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8 Para Tergugatmenolak dengan tegas, dan dengan alasan sebagai berikut ;a.

Bahwa dengan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atastanah adat yang diberikan oleh DOMINGGUS OSOK dan SALMONOSOK, kepada JHON KABARET dan SENDY LEWATOBI, maka JHONKABARET dan SENDY LEWATOBI telah melakukan Pemagaran danPembangunan Rumah diatas tanah tersebut atas Perintah dan suruhanatau arahan dari DOMINGGUS OSOK KLABLIN dan SALMON OSOK,agar tanah Adat yang telah dilepaskan haknya dapat dikuasai secarafisik, sekaligus mencegah agar jangan sampai Penggugat melakukanPenyerobotan.Putusan Perdata

bertanda P4 dan SHM Nomor : 274 dengan luas tanah 400M2 alat bukti bertanda P7 atas nama Penggugat adalah Akta Autentiksebagai dokumen yang diterbitkan Negara sebagai bukti hak milik atas duabidang tanah obyek sengketa sebagai Tanah terdaftar dan sejak tahun 1972merupakan bagian dari bidang tanah yang telah dilepaskan oleh ObedOsok,Mesak Osok,Derek Kalaibin dan Steven Kalaibin dan menyerahkanTanah tersebut kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong dari Kilometer18 s/d Kilometer 19, namun ada perubahan

Hal. 28berstatus tanah Adat oleh siapapun berikutnya sudah tidak relevan karenadapat menimbulkan ketidak pastian hukum jika setiap bidang tanah berstatustanah terdaftar dan bersertifikat sebagai bukti hak milik yang dijaminkepastiannya oleh Negara, berulang kali dilepaskan status hak tanah Adatnyadari generasi 1972 ke dan oleh generasi berikutnya yang merasa dua bidangtanah obyek sengketa dalam perkara aquo belum dilepaskan dan diberi gantirugi Status Tanah Adatnya kepada generasinya kini dan seterusnya

Yani 2 Pontianak, anak, manantu serta cucu saksi dibawa oleh pelaku,kemana saksi tidak tahu;Bahwa saksi dan saksi Feny sempat ditampar oleh pelaku yaitu oleh Pepi;Bahwa yang saksi tahu peran Terdakwa adalah berjagajaga didepan pintu, saksitahu pada waktu saksi dan keluarga saksi di bawa ke Villa Kapuas Dharma;Bahwa kemudian anak, menantu dan cucu saksi dilepaskan juga oleh saksiJumadi;Bahwa setahu saksi sehingga saksi bersama keluarga diculik oleh Terdakwa dankawankawan karena masalah utang dari

Yani 2 Pontianak, saksi, ipar serta keponakan saksi dibawaoleh pelaku ke rumah kosong;Halaman 6 dari hal 16 Putusan No. 1089/Pid.B/2017Bahwa ibu saksi dan saksi sempat ditampar oleh pelaku yaitu oleh Pepi;Bahwa yang saksi tahu peran Terdakwa adalah berjagajaga didepan pintu, saksitahu pada waktu saksi dan keluarga saksi di bawa ke Villa Kapuas Dharma;Bahwa kemudian saksi, ipar dan keponakan saksi dilepaskan oleh saksi Jumadididepan Mesjid;Bahwa setahu saksi sehingga saksi bersama keluarga diculik

Yani 2 Pontianak, saksi, ipar serta anak saksi dibawa olehpelaku ke rumah kosong;Bahwa ibu mertua saksi dan ipar saksi sempat ditampar oleh pelaku yaitu olehPepi;Bahwa yang saksi tahu peran Terdakwa adalah berjagajaga didepan pintu, saksitahu pada waktu saksi dan keluarga saksi di bawa ke Villa Kapuas Dharma;Bahwa kemudian saksi, ipar dan anak saksi dilepaskan oleh saksi Jumadi didepanMesjid;Bahwa setahu saksi sehingga saksi bersama keluarga diculik oleh Terdakwa dankawankawan karena masalah utang

Yani 2Pontianak, saksi Sulismi di lepaskan, kemudian yang lainnya dikembalikan keVilla Kapuas Darma;Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wib, Pepi menyuruh Terdakwadan saksi untuk membawa korban ke rumah kontrakan Mertuanya Pepi diJalan Wonodadi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;Halaman 9 dari hal 16 Putusan No. 1089/Pid.B/2017 Bahwa sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa dan Pepi pulang kerumah, lalukemudian saksi tahu para korban dilepaskan oleh saksi Jumadi di depanMesjid Teluk Mulus

Yani 2Pontianak, saksi Sulismi di lepaskan, kemudian yang lainnya dikembalikan keVilla Kapuas Darma;Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wib, Pepi menyuruh Terdakwadan saksi untuk membawa korban ke rumah kontrakan Mertuanya Pepi diJalan Wonodadi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;Bahwa sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa dan Pepi pulang kerumah, lalukemudian saksi tahu para korban dilepaskan oleh saksi Jumadi di depanMesjid Teluk Mulus;Bahwa kepada Terdakwa, Pepi menjanjikan kepada Terdakwa

sehingga para pihak yang merasa memiliki hak dapat mengajukangugatan secara perdata karena pemeriksaan perkara pidana ringan ini tidakdapat memutuskan tentang kepemilikan tanah tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini hanya terpenuhi padabagian memakai tanah sedangkan siapa pemiliknya yang sah secara hukumharus dibuktikan secara keperdataan;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti akantetap perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehinggaterhadap Terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dipulinkan hakhak dalamkedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segalatuntutan hukum maka baiya perkara dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa sebelum perlu dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan meringankan pidana ;KEADAAN YANG MEMBERATKAN :KEADAAN YANG MERINGANKAN $:Mengingat, Pasal 191 ayat (2) KUHAP

Penguasa(Onrechtmatige Overheidsdaad) dalam lingkup lain domain peradilan umum;Menimbang, bahwa dari selurun rangkaian pertimbangan tersebutHakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud adalah merupakan tindakandalam lapangan hukum TUN atau keperdataan, maka menurut pendapatHakim, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaanyaitu memakai tanah tanpa izin yang berhak akan tetapi perbuatan Terdakwatersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslahdinyatakan dilepaskan

dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van RechtVervolging); Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN BigMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dilepaskandari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalaTuntutan Hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang

sebagaiberikut : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukumyang secara tepat dan benar mempertimbangkan faktafakta hukumyang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalampersidangan berdasarkan alatalat bukti yang diajukan secara sahsesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukanperbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukanmerupakan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan

atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut UndangUndang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan

Sesampainya di belakang kantorwali nagari Sariak terdakwa dan saksi Asri Mukri menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri tadi dengan cara terdakwa membengkokkanHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Psbbengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi Asri Mukri bagian depansehingga plat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan darikedudukannya, setelah plat nomor tersebut terlepas, terdakwa pergi duluandengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Asri Mukri

Sesampainya di belakang kantorwali nagari Sariak terdakwa dan saksi Asri Mukri menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri tadi dengan cara terdakwa membengkokkanbengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi Asri Mukri bagian depansehingga plat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan darikedudukannya, setelah plat nomor tersebut terlepas, terdakwa pergi duluandengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Asri Mukri dansaksi Asri Mukri akan menyusul di belakang dengan

sepeda motor tersebutdan Terdakwa mengikutiHalaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Psbdari belakang sambil membawa sepeda motor saksi yang tadi dikendarai menujuke arah belakang kantor wali nagari Sariak tempat awal bertemu tadi;Bahwa sesampainya di belakang kantor wali nagari Sariak Terdakwa dan saksimenanggalkan plat nomor sepeda motor yang dicuni tadi dengan cara Terdakwamembengkokkan plat nomor bagian belakang dan saksi bagian depan sehinggaplat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan

ASRI menanggalkan plat nomor sepeda motoryang dicuri dengan cara Terdakwa membengkokkan plat nomor bagianbelakang dan saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI bagian depan sehinggaplat nomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan dari kedudukannya,setelah plat nomor tersebut terlepas; Bahwa Terdakwa pergi duluan dengan mengendarai sepeda motor YamahaVixion milik saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI dan saksi ASRI MUKRI BinAMER Pgl ASRI akan menyusul di belakang dengan sepeda motor hasil curiandan akan

ASRI menanggalkan plat nomorsepeda motor yang dicuri dengan cara Terdakwa membengkokkan plat nomor bagianbelakang dan saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI bagian depan sehingga platnomor tersebut rusak dan patah dan bisa dilepaskan dari kedudukannya, setelah platnomor tersebut terlepas;Menimbang, bahwa Terdakwa pergi duluan dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Vixion milik saksi ASRI MUKRI Bin AMER Pgl ASRI dan saksi ASRIMUKRI Bin AMER Pgl ASRI akan menyusul di belakang dengan sepeda motor hasilcurian

Ayat (1)ke (a) UU RI No. 51 Prp 1950 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum akan tetapi perbuatanitu tidak merupakan suatu tindak pidana oleh karena proses pengosongan atau eksekusiterhadap obyek lelang harus dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegarabukan melalui pihak Kepolisian ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwatidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa haruslah dilepaskan

dari segalatuntutan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukummaka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukummaka haruslah memulihkan hakhak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkatserta martabatnya ;Mengingat ketentuan Pasal 6 Ayat (1) ke (a) UU RI No. 51 Prp 1960 danperaturan perundangudangan lainya yang bersangkutan dengan perkara ini :Mengadili.......................MENGADILI

untuk bersetubuh, namun Saksi korban menolak dan mengatakanbahwa korban takut kalau nanti hamil , namun Terdakwa mengatakan ataumembujuk Saksi korban bahwa kalau sampai terjadi apaapa nanti saya(Terdakwa) tanggung jawab, akhirnya korban bersedia, selanjutnya Terdakwamembawa Saksi korban ke belakang ruangan Puskesmas Kaimana, selanjutnyaTerdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu diturunkan sebataslutut, Kemudian Saksi korban pun membuka celana pendek dan celana dalamnyatetapi hanya dilepaskan

korban untukbersetubuh, namun Saksi korban menolak dan mengatakan bahwakorban takut kalau nanti hamil, namun Terdakwa mengatakanatau membujuk Saksi korban bahwa kalau sampai terjadi apaapa nanti saya (Terdakwa) tanggung jawab, akhirnya korbanbersedia, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi korban kebelakang ruangan Puskesmas Kaimana, selanjutnya Terdakwamembuka celana panjang dan celana dalamnya lalu diturunkansebatas lutut, kemudian Saksi korban pun membuka celanapendek dan celana dalamnya tetapi hanya dilepaskan

Saksi korban untuk bersetubuh, namun Saksikorban menolak dan mengatakan bahwa korban takut kalau nanti hamil ,namun Terdakwa mengatakan bahwa kalau sampai terjadi apaapananti saya (Terdakwa) tanggung jawab (menikahinya), akhirnya korbanbersedia, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi korban ke belakangruangan Puskesmas Kaimana, selanjutnya Terdakwa membuka celanapanjang dan celana dalamnya lalu diturunkan sebatas lutut, kemudianSaksi korban pun membuka celana pendek dan celana dalamnya tetapihanya dilepaskan

Menetapkan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;. Memulihkan nama baik hak dan martabat Para Terdakwa;. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;oa KR W ND.

Putusan Nomor 192 K/Pid/2020melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan danpada

NASIRAH luas 19.591 M2 dilepaskan kepada H. RAMLItanggal 13 Juli 2001 No. 285/ SPPH/DNS/VII/2001 Kepala Desa NunukanSelatan.SPPT An. Tannang Luas 5.019,96 M? tanggal 20 Agustus 2001 No.472/SPPT/DNS/VIII/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan.SPPT An. Hasan Dewa Luas 9.313,77 M? tanggal 06 September 2001 No.1366/SPPT/DNS/1IX/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan.SPPH An.

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnyaakan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas atnah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan;4. Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanahmengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;5.

Untuk Pembangunan di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004 yang mengetahuibahwa tanah yang akan dilepaskan belum mempunyai hak diatasnya atau masihberstatus tanah negara tidak melanjutkan proses untuk pengadaan tanah yangakan diperoleh dari saksi H.

NASIRAH luas 19.591 M2 dilepaskan kepada H. RAMLItanggal 13 Juli 2001 No. 286/ SPPH/DNS/VII/2001 Kepala Desa NunukanSelatan.SPPT An. Tannang Luas 5.019,96 M? tanggal 20 Agustus 2001 No. 472/SPPT/DNS/VIII/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan.SPPT An. Hasan Dewa Luas 9.313,77 M? tanggal 06 September 2001 No.1366/SPPT/DNS/1X/2001 Kepala Desa Nunukan Selatan.SPPH An.

yang telah dilepaskan/dibebaskantersebut memang dapat diberi ganti rugi, namun uang ganti rugi yang telahdibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp.11.300,00 (sebelas ribu tigaratus rupiah) per m? secara penuh (100%) bertentangan dengan ketentuan Pasal 17ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun1993.

Tentang Kewenangan Mengadili.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadiligugatan yang diajukan penggugat, karena perkara ini masuk ke dalamperkara perdata yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Umum.Bahwa Pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara penggugat danTergugatII Intervensi serta bapak Cos Jarangga karena sebidang tanahKavling No.4 sertipikat HGB No.B.70/Mandala Jo Sertipikat Hak MilikNo.M.264/Mandala sebelumnya telah dilepaskan haknya/dijual olehbapak Cos Jarangga

alias Coos Yarangga dkk pada tahun 1982, namunpada tahun 2011 tanah yang sama ( Kavling No.4) dilepaskan/dijual lagioleh bapak Cos Jarangga alias Coos Yarangga kepada penggugatNyonya Farida ;3.

Bahwa tanah kavling No.4 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.70/Mandala tersebut adalah sebagian dari tanah garapan MargaJarangga yang sebelumnya telah dilepaskan/dijual oleh COOSYARANGGA alias COS JARANGGA ( Pekerjaan Pensiunan PegawaiPelayaran/Navigasi Biak, bertempat tinggal Jalan Raya Bosnik, Mandiri,Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak kota, Kabupaten Biak Numfor)mewakili Marga Jarangga pada tahun 1982 berdasarkan Surat PernyataanPelepasan Tanah No : 01/SPPT/XII/1982, tanggal 01 Desember 1982dan

M. 264 / Mandala ( berasal daripersil HGB No.70/Mandala, Kapling No.4 ) tersebut di atas kepada NyonyaFarida ( Penggugat ) dengan Surat Keterangan Untuk Melepaskan TanahGarapan tanggal 12 Juli 2011 ;Bahwa tanah milik TergugatIl Intervensi yang telah dilepaskan/dijual lag!

haknya/dijual oleh Bapak Coos Yarangga dkk padatahun 1982 namun dilepaskan/dijual lagi oleh Bapak Coos Yarangga kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil eksepsi kompetensi absolutPengadilan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka yang menjadipertanyaan hukumnya yaitu apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuraberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo atau tidak ?

Bina KaryaNuasa Sejahtera (Penggugat) Sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :776/MenhutII/2000 tertanggal 29 Juni 2000 dan merupakan kawasan budidaya nokehutanan eks PT.Hanurata berdasarkan Tata Batas definitif dari Dinas KehutananPropinsi Kalimantan Timur yang telah ditata batas secara definitif oleh PlanologiDepartemen Kehutanan Berau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timurtentang kawasan hutan yang dilepaskan adalah 19.950 Ha..

Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timurbeserta lampirannya;7.Bukti P7 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas KawasanHutan Yang akan Dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BinaKarya Nuansa Sejahtera, tertanggal 17 Juni 2001 ;8.Bukti P8 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Peninjauan Batas Kawasan Hutanyang akan dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Bina KaryaNuansa Sejahtera, tanggal 29 Juni 2001 ;9.Bukti P9 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tata10.11.12.Batas Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Untuk Areal Perkebunan Kelapa SawitKelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tanggal 5 Juli 2001 ;Bukti P10: Foto copy dari foto copy laporan hasil Orientasi BatasPelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Hutan Perkebunan KelapaSawit PT.

Bina Karya Nuansa Sejahtera,dan menandatanganinya;Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUNSMD .....Saksi Penggugat Kedua ( WIDODO ), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahantara lain :Bahwa, mengetahui Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yangakan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 29 Juni 2000yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya memberikan Izin Usaha Perkebunan kepadaPenggugat, Luas Areal 12.000 (dua belas ribu) hektar, di Kecamatan Sangkulirang,Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti P 5);Menimbang, bahwa Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan YangAkan Dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT.