Kepahiangmelakukan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dengan bertindakseolaholah sebagai Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitumenunjuk penilai publik untuk menilai besarnya ganti kerugian,melakukan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian danpembayaran/ pemberian ganti kerugian.Selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH membuat surat perjanjiandengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aksa Nelson &Rekan Nomor :811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakanpenilaian atas perkiraan

, yang menurut KJPP Aksa Nelson &Rekan nilai penggantianwajar senilai Rp.725.000.000, (tujun ratus dua puluh lima juta rupiah)atau nilai penggantian wajar per m? Rp.14.500, (empat belas ribu limaratus rupiah).Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000,(tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekanuntuk pembebasan tanah untuk TPA di JI. Bajak, Desa Muara Langkap,Kec. Bermani llir seluas 50.000 m?

Rp.14.500, (empat belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000,(tujun ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekanuntuk pembebasan tanah untuk TPA di Jl. Bajak, Desa Muara Langkap,Halaman 12 dari 38 halaman Putusan No. 2/Pid.SusTPK/2016/PT.BGLKec. Bermani llr seluas 50.000 m?

Selain itu pengadaan tanah untuk TPA dapatmenimbulkan dampak sosial dan dampak lingkungan hidup.Bahwa selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SHmemenuhi tahapanpengadaan tanah dengan membuat surat perjanjian dengan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Aksa Nelson &Rekan Nomor : 811/138/bag.1/2014tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakan penilaian atas perkiraannilai pasar ganti rugi tanah pembebasan tanah TPA Sampah di Jl. Bajak,Desa Muara Langkap, Kec. Bermani llir seluas 50.000 m?

Rp.14.500..Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000,(tujun ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekanuntuk pembebasan tanah untuk TPA di Jl. Bajak, Desa Muara Langkap,Kec. Bermani llr seluas 50.000 m?

menjadi ragu dan menarik diri dikarenakan adanya rasa kwatir atasberita dan issuissu yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat sedangbermasalah dengan Bank Tergugat.Bahwa pada tanggal 09 November 2012 Penggugat dikejutkan dengan suratyang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut Tergugatmenyatakan akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualansecara lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan Penggugat dengan hanyamendasarkan laporan Taksasi Jaminan Kredit yang dilakukan KJPP

) AbdullahFitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dariPENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelang agunan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalurendah oleh PENGGUGAT.Bahwa atasdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimanadimaksud pada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukanGugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang

berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukanpenilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepadaTERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanNomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarik masuk

)Bandarlampung;ii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kendari;li Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan / jaminan kredit PENGGUGAT denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satu pertimbanganuntuk menentukan nilai limit obyek lelang.8 Bahwa tangkisan (eksepsi) TERGUGAT dalam perkara

Di dalam perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD tersebut pihak Penggugatnya sama, yakniPENGGUGAT a quo dan pihak Tergugatnya tunggal, yakni KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan.Bahwa petitum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkaranomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD adalah :a Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.69Menyatakan membatalkan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat.Menyatakan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12tidak dapat

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 10 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa didalam Alcta pembiayaan Murabaha yang menjadi dasar hubunganHukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah diatur siapa yangberhak menunjuk KJPP maka seharusnya Tergugat tetap tidakdiperbolehkan untuk menunjuk Penilai secara sepihak tanpa melibatkanpemilik Jaminan.10.

Bahwaterhadap dalil jawaban Tergugat angka 12 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Tergugat telah menggunakan ulcuran yang sangat Subyektif untukmemutuskan menyerahkan atau tidak rnenyerahkan Hasil Penilaian dan KJPP kepada Penggugat. Penggugat adalah pihak yang berkepentinganlangsung terhadap Jaminan maka seharusnya tetap berhak untukmenerima hasil penilain dan KJPP tersebut secara langsung danbertandatangan basah..

Sehingga sesuai dengan surat tersebut diatas, gunameminimalisir kerugian yang diderita oleh TERGUGAT dikarenakantindakan wanprestasi PENGGUGAT, maka TERGUGAT mengambillangkah untuk menggunakan KJPP independent rekanan;16.

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aset Berupatanah dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan No. 00046/2.005900/P1/07/0243/1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 nilai Limit yangditentukan didasarkan penilaian objek jaminan secara keseluruhanbukan hanya berdasarkan nilai Pembiayaan yang diberikan kepadaPENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan letak kesalahan dari KJPP tersebut dengan demikian dalilPENGGUGAT tersebut mengadaada dan tidak tepat sudah sepatutnyadalil tersebut tidak dipertimbangkan.25.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

66. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri atas nama NURLIA ANDINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

67. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri tanpa nama yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

69. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 4/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

71. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 6/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

73. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 2/KJPP.G/BTNBKS/II/2016 tanggal 30 Februari 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

75. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir setempel Bank BTN kantor cabang Bekasi Penilaian Properti Perumahan Graha Satria Mandiri No : 10/KJPP.G/BTNBKS/IV/2016 tanggal 28 April 2016 atas nama Hj. HELVI MEIRINI yang dikeluarkan oleh KJPP GUNAWAN.

Adapun nilai gantirugi tersebut menurut Majelis Hakim sangatlah tidak adil oleh karena diatas bidangbidang tanah milik orang lain termasuk tanah dari JosepDengah sekarang ini menjabat anggota DPRD Kabupaten MinahasaUtara, tanah tersebut dinilai oleh APPraisal KJPP Wiryadi & Rekan sebagaipenilai tanah untuk pembangunan jalan tol ManadoBitung sebesarRp.1.667.523,(satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus duapuluh tiga rupiah)dan sudah terbayar padahal tanah dari Josep Dengahtersebut masih

Bahwa telah nyata terungkap dalam persidangan, nilaipembanding dengan angka Rp. 1.667.523,(satu juta enam ratus enampuluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) milik Josep Dengahsekarang ini menjabat anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, tanahtersebut dinilai oleh APPraisal KJPP Wiryadi & Rekan sebagai penilaiHalaman 12 dari 15 hal. Put.

Berbeda dengan penilaianpenilai dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP SIH Wiryadi dimana dalamkesaksiannya menerangkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai penilaisesuai lisensi dan sertipikasi kKeahlian yang dimiliki, metode penilaian yangdigunakan adalah mengikuti Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306)yang mulai berlaku 1 November 2013, sehingga menurut pandanganPemohon Kasasi dahulu Para Termohon, Nilai Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud UU No.2 Tahun 2012 atau yang diartikan samadengan Nilai Penggantian

Bahwa pihakpihak yang tanahnya menjadi obyek untuk diberikan gantikerugian yang tidak menerima atau menolak nilai ganti kerugian yangditetapkan oleh KJPP, maka tindakan hukum yang bisa dilakukan adalahmelakukan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri setempatterhitung paling lama 14 hari sejak musyawarah penyampaian nilai gantkerugian;Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BBL.5.

gugatanPenggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 3Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan GantiHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT BBL.Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, maka dengan tidak diajukannya Keberatan olehPembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 14 hari sejakpenyampaian nilai ganti Kerugian yang telah ditetapkan oleh KJPP

dihubungkanbukti transfer sebesar Rp.1.032.175.000, (satu milyar tiga puluh dua jutaseratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Menimbang bahwa uang sebesar Rp.1.032.175.000, tersebut adalahuang operasional PT.MASJ yang diberikan oleh saksi Kiswadi Boestami alsAkian yang diambil oleh terdakwa dengan cara memainkan selisih harga BBMsolr subsidi dengan dengan harga industry dan mark up jumlah yang dibeli ;Menimbang bahwa mengenai kerugian PT.MASJ dalam hal pembelian BBMSolar berdasarkan hasil investigasi dari tim KJPP

Pengadilan Tinggi tidakHalaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2018/PT BBLakan mempertimbangkan sebagai kerugian PT.MASJ karena KJPP tersebutbukanlah auditor Akuntan Publik ;Menimbang bahwa mengenai Pidana yang dijatunkan kepada terdakwamenurut Pengadilan Tinggi terlalu berat karena uang yang digelapkan terdakwahanya selisih harga BBM dan mark up jumlah yang dibeli, yang jumlahnyaRp.1.032.175.000. yang diambil dalam kurun tahun 2010 sampai tahun 2014,selain itu menurut pertimbangan Majelis kurangnya

Pemohon pada poin 4huruf ae, kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami1111detentang prosedur Penilaian Ganti Kerugian pembebasan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum.Bahwa terhadap hal yang kami kemukakan pada poin 3 diatasadalah telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2012 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 pada pasal 73, 64 dan Pasal 65Bahwa selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telahmenetapkan Penilai Pubik yaitu Konsultan Jasa Penilaian Publik(KJPP

dilaksanakanpada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Camat Indralaya Ogan Ilir.Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Undang UndangNomor 2 tahun 2012 jo Perpres Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2012 menyatakan bahwa musyawarah itu untuk menentukanapakah pemberian ganti kerugian tersebut dalam bentuk :Uang.Tanah PenggantiPermukiman kembaliKepemilikan saham atauBentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihakSedangkan untuk besarnya jumlah ganti kerugian tersebut ditentukanoleh Penilai Publik dalam hal ini pihak KJPP

Laporan PenilaianGanti Kerugian Ruas Tanah Tol Palembang Indralaya padabidang tanah Pemohon, penilaiannya baru dilakukan satu kali.Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Kami kemukakan diatas, maka Termohon IImohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonankeberatan ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan :1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.2 Menyatakan sah dan berlaku Laporan Ganti Kerugian Tanah Ruas TolPalembang Indralaya yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP

;Fotocopy Surat Perintah kerja Penilai ganti kerugian tanah jalan TolPalembang Indralaya No : HK.02.03 / 440357 / 015 84 tanggal 23Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.H6 ;Fotocopy Keputusan Kepala Kanwil BPN Sumsel tentang PenetapanPenilai Ganti kerugian kegiatan pelaksanaan pengadaan tanahpembangunan jalan Tol Palembang Indralaya, No : 2719 /KEP1610 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014, sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda T.II7 ;168 Fotocopy Hasil Penilaian KJPP

Tanggungan yang pada intinya objek haktanggungan Penggugat hendak diajukan penjualan lelang oleh Pihak KPKNLBanda Aceh yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember2018 dengan harga limit pelelangan Rp.1.398.300.000, (Satu milyar tiga ratussembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penetapan harga lelang yangTergugat tetapkan sepihak tersebut karena tidak didasarkan pada harga yangditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

secara sepihak jumlah angsuranhutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan juta seratussembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp.10.268.464,(sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluhempat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaHalaman 5 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT BNAperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari padaharga yang ditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

puluh dua juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) atau minimal harga yang patut dan wajaruntuk tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalah sesuai KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) Independent yang diakui mempunyaiKompetensi dan diakui hasil penilaiannya bisa dipakai sebagai standardNasional dalam menentukan harga;6.

Bahwa Tergugat dengan menentukan nilai limit lelang sebesarRp. 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) terhadap tanah danbangunan milik Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM karena nilai limit tersebut lebih kecil dari KJPP tahun 2013 tanahdan bangunan milik Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.590.600.000, (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkannilai limit lelang yang ditentukan Tergugat adalah sebesar Rp.550.000.000.

Bahwa berdasarkan KJPP pelelangan tanah dan bangunanberupa rumah tinggal Penggugat sebesar Rp. 1.590.600.000, (satumilyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) telahmenimbulkan kerugian sebesar Rp. 1.040.600.000, (Satu milyar empatpuluh juta enam ratus ribu rupiah) apabila kekurangan dihitung dariKJPP.

Bahwa berdasarkan Appraisal Independent KJPP SugiantoPrasodjo& Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) 2018 terbentuk NilaiPasar sebesar Rp. 1.923.126.000, (Satu milyar sembilan ratus dua puluhtiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) maupun Nilai Likuidasisebesar Rp. 1.344.830.000, (Satu milyar tiga ratus empat puluh empatjuta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau minimal harga yang patutdan wajar untuk tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut adalahsesuai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik

Fotokopi Laporan Penilaian Properti atas nama Hendrik Hartono yangdibuat oleh KJPP Nanang Rahayu & Rekan tanggal 26 April 2013, diberitanda P6;Surat surat bukti bertanda P1 sampai dengan P6 tersebut telahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai secukupnya.

Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman

Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK(KJPP) ABDULLAH FITRIANTORO & REKAN, berkedudukan dan berkantor di Komplek PuriNangka Blok A, No. 10, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, selanjutnya dalam halini disebut sebagai ........ cee es TERGUGAT V ;CAMAT KANDIS,berkedudukan dan berkantor di Kandis, selanjutnya dalam hal ini disebutS@DAQAL 2iiis kewe ces RH EEE OR ERE WOR EE WR Ee eM Ee Ow os TERGUGAT VI;Pengadilan Negeri tersebut ;wo ree ee ree eee eee eee eo ++ ++ ++ Telahmembaca berkas perkara dan suratsurat serta

VENY RINALNY, MAPPI (CERT) dan EDWIN, S.KOMmasing 0 masing Pemimpin Cabang dan staf Cabang pada Kantor KJPP ABDULLAHFITRIANTORO & Rekan berdasarkan Surat Kuasa No 079/UM/0.3KJPP/ IV/ 18 tanggal06 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak SriIndrapura Nomor 68 SK/K/ 2018/ PN Siak, Tergugat VI hadir kuasanya H. FIRDAUSAJIS, SH.MH., MAIDIZON, SH., SUARDI, SH., Advokat dari Kantor Advokat FIRDAUSAJIS, SH.,MH & Associates yang berkantor di Jl.

Penilai Publik adalah penilai yang telahmemperoleh izin dan Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian .BahwaTergugat V sebagai Kantor Jasa Penilai Publik adalah Penilai resmi berdasarkanSurat Izin Usaha (SIU) KJPP dan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor674/KM.1/2009 tanggal 13 Juli 2009 dengan Nomor Izin KJPP Nomor : 2.09.0051 dantelah berlisensi sebagal Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor:125/KEP

Abdullah Fitriantoro & Rekan Cabang Pekanbaru Tahun Anggaran2016, selanjutnya diberi tanda buktiwr rr nn nn ne een ee ee rn eee ee ee eee eee ee T.59 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan terhadap aset / lahan atas nama Suwitno Luban Batu, selanjutnya diberitanda buktiT.510 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Suwitno Luban Batu,selanjutnya diberi tanda buktiwr ren ee en ee

re ee ee eee eee eee T.510.1 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan terhadap aset / lahan atas nama Maruba Lumban Raja, selanjutnya diberitanda bukti T.511 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan terhadap aset / lahan atas nama Bongsu Situmeang,selanjutnya diberi tanda buktiwr ee ee nn en ee nnn ne een ee ee eee eee ee T.512 ;Kertas Kerja Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan terhadap

., berkedudukan di DKI Jakarta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31 Juli 2012 nomor : W7.030017.AH.05.01.TH2011/STD;

Peralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;

Utr.bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia tertanggal 31Juli 2012 nomor : W7.030017AH.05.01.TH2011/STD;57). 1(satu) bundel foto copy BAP Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) DodiPurgana pada tanggal 29022016 dan Laporan Penilaian Mesian danPeralatan olen KJPP Felix Sutandar & Rekan ;58). 1(Satu) bundel foto copy BAP Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) DodiPurgana pada tanggal 15092013 dan Laporan Penilaian Mesian danPeralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan ;59). 2 (dua) lembar

Mesin poton itoh seri ERC115DX buatan Jepang Tahun 2013 besertaperalatan dan perlengkapannya berdasarkan penilaian KJPP sebesarRp.292.950.000,5. Mesin offset merk Ryobi buatan Jepang Tahun 2005 beserta perlatan danperlengkapannya berdasarkan hasil penilaiaan KJPP sebesarRp.5.479.650.000,6.

Utr.Dodi Purgana pada tanggal 29022016 dan Laporan PenilaianMesin dan Peralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;58)1 (Satu) bundle fotocopy BAP Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)Dodi Purgana pada tanggal 15092013 dan Laporan PenilaianMesin dan Peralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;59) 2 (dua) lembar fotocopy daftar persediaan barang PT.

KJPP Felix Sutandar & Rekan.2 (dua) lembar fotocopy daftar persediaan barang PT.

danPeralatan oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan;137) 2 (dua) lembar fotocopy daftar persediaan barang PT.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfantori dan rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Salmunyang dilaksanakan oleh KJPP RN.

Laporan : 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014, melakukanpenilaian atas tanah dan bangunan secara global atau keseluruhanyaitu berupa tanah seluas 7.302 m ?danbangunan seluas 1.264m ?.KJPP RN.

No. 994 K/Pid.Sus/2017Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPPwajib mematuhi KEP!

ARCPLAN CIPTACONSULTAN ;1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan BangunanPasar Jambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNANNomor : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;2 (dua) lembar Dokumentasi/foto pada saat transaks!

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo,Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, yakni menunjuk Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karenatanpa sepengetahuan dari Penggugat dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah oleh Penggugat;6.

Nomor 2903 K/Pdt/2014dimaksud pada butir (5) di atas, Penggugat secara jelas telahmengajukan Gugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingatpihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekanyang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset/hartakekayaan Penggugat yang diagunkan kepada Tergugat berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunyadalam

melakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara danmetode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudahseharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan ditarik masuk sebagai pihak berperkara dalamGugatan a quo untuk mendapatkan kejelasan dan titik terang dalamperkara a quo;7.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan/jaminan kredit Penggugat denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satupertimbangan untuk menentukan nilai limit obyek lelang.8.

Obyek Gugatan Tidak Jelas;17.Bahwa di dalam posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo menyebutkan bahwa obyek Gugatan adalah asset atauharta kekayaan milik Penggugat yang telah dilakukan penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan danyang akan dilakukan lelang secara dimuka umum oleh Tergugatmelalui KPKNL setempat.

Sdr.RIJA HUSAENLSE,MAPPI, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik RISA HUSAENI(KJPP RIJA HUSAENI) , beralamat kantor di Jl.Basuki Rahmat No.8E It.4, JakartaTimur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT III;4. PT.BALAI LELANG UTAMA INDONESIA, beralamat kantor di Jl.Balik Papan Rayano.2931, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IV;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN RI.