KJPP TOTO & Rekan, ; IJAT SUMIATI, KOKOM KOMALASARI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANGcq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM cq. SATUAN KERJAINVENTARISASI DAN PENGADAAN LAHAN cq. PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOLCILEUYI-SUMEDANG-DAWUAN,

PUTUSANNomor 2136 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara :KJPP TOTO & Rekan, berkedudukan di Jalan Hayam Nomor IRL, Jakarta 10120, diwakili oleh Ir. Toto Suharto, M.Sc., sebagaiPimpinannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ShaefulRadian.

N, dan Rekan, Para Karyawan pada KJPP TnR sebagaiAppraisal (penilai) yang tergabung pada Real Properti bidangpenilaian pengadaan tanah bagi kepentingan umum, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan I;Lawan:.

tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi KJPP

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KJPP TOTO & Rekantersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SudrajadDimyati, S.H., M.H., dan Dr. H.

Pelanggaran dimaksud seperti menkasir atau menilai suatu obyekdengan perhitungan nominal yang bukan menjadi kewenangan adalahtermasuk melanggar tupoksi institusi lain, perihal penaksiran suatu obyekadalah menjadi tugas KJPP atau Appraisal sebagai mana diatur melaluiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa PenilaiPublik.

penyelesaian yang menjaminkepastian hukum dan keadilan, agar putusan a quo tidak hanya menang diatas kertas dan mandul karena tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adatuntutan condemnatoir, Menurut Majelis tingkat Banding pertimbangandimaksud tidak melanggar asas ultra petitum partium; maka denganmemperhatikan tuntutan subsidair yang bersifat compositoir, kepadaTerbanding dihukum untuk menyerahkan separo dari nilai harta bersamasesuai penilaian appraisal atau oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DEDI, ARIFIN, NAZIR & REKAN

Tanggungan yang pada intinya objek haktanggungan Penggugat hendak diajukan penjualan lelang oleh Pihak KPKNLBanda Aceh yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember2018 dengan harga limit pelelangan Rp.1.398.300.000, (Satu milyar tiga ratussembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penetapan harga lelang yangTergugat tetapkan sepihak tersebut karena tidak didasarkan pada harga yangditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

secara sepihak jumlah angsuranhutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan juta seratussembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp.10.268.464,(sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluhempat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaHalaman 5 Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT BNAperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari padaharga yang ditetapkan oleh Penilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

Izin Usaha : 2.09.0030. dan telan mendapat lisensi dari MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37/KEP.600.15/1/2016Tanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberian Lisensi Penilai PertanahanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekansebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor33/SK600.PT.01.01/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Tentang PemberianLisensi Penilai Pertanahan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

sebesarRp. 569.831.981, (lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tigapuluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yangmerupakan hasil Penilain Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai danRekan sesuai Sesuai Surat KJPP Tanggal 23 Mei 2018 No.

SngPertanahan Anas Karim Rivai dan Rekan sesuai Surat KJPP Tanggal 23Mei 2018 No.

antara Rp250.000 ( dua ratus limpa puluh ribu rupiah) Rp1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi;Menimbang, bahwa disisi lain Termohon Kebertan dalam jawabnnyamenyatkan bahwa penilaian nilai penggatian tanah untuk Pemohon Keberatantelah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dikarenakan penilaian gantikerugian terhadap tanah milik Pemohon Keberatan adalah terhadap tanahkosong yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai danRekan, Sesuai Surat KJPP

UM.002/13/IV/SKPPP/2018 Tanggal 16 April2018 Tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Untuk PelaksanaanPekerjaan Penilai Publik (Appraisal) Penilai Tanah Pelabuhan Patimban (buktiT.K.I7), Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten SubangNo.57/KEP.1231.13/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan jasapenilai Publik (KJPP) Anas Karim&Rekan (bukti T.K.18).Menimbang, bahwa saksi Termohon Keberatan yaitu saksi BudiWaluyono menerangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya melakukanpenilaian atas

Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah PembangunanJalan Tol Manado Bitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudahdilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIHWiryadi & Rekan merupakan Penilai resmi berdasarkan Izin UsahaPerusahaan Jasa Penilai No.595/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yangdikeluarkan oleh Menteri Keuangan Rl, ijin penilai Publik No.101/KM.1/2009tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI danlisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

identitas dari tanah tersebut; Bahwa saksi di lapangan melakukan inspeksi mencari data dengan caramelakukan wawancara dengan warga yang tanahnya tidak terdaftar dalamHal 21 dari 51 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.Armpembebasan lahan yang mana wawancara pertanyaan seputar kisaranharga pasar diluar daftar tanah yang masuk pembebasan jalan tol ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan saksi memberikan datatersebut ke tim penilai dalam hal ini Pak Singgih yang merupakan tim penilaimadya di KJPP

Saksi Ahli FOURIER: Bahwa ahli dihadirkan mengenai permasalahan pengadaan tanah untukkepentingan umum; Bahwa ahli adalah penilai sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang danahli mendapatkan lisensi dari Badan Pertanahan Nasional; Bahwa ahli bergabung di KJPP Sih Wiryadi sejak Januari 2015 sebagairekan dari Sih Wiryadi yang merupakan Konsultan Jasa Penilai PublikKJPP; Bahwa tugas ahli adalah untuk memberikan penilaian juga pengadaantanah sekaligus sebagai penanggung jawab laporan penilaian; Bahwa faktor

Bahwa atas data awal yangdiperoleh dari tim dilapangan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Penilai yaitudalam hal ini Singgin pada KJPP SIH Wiryadi dan rekan selanjutnya PimpinanPenilai yang menentukan nilai harga kerugian atas tanah sehingga terbit LaporanPenilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ManadoBitung yangdilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatassehingga dapatlah ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun pasal dalam UndangHal 40

Hal 41 dari 51 Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2017/PN.ArmMenimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon danTermohon Il yaitu bukti surat bertanda T.11 berupa Berita Acara Kesepakatanyang termuat lampiran daftar nominatif, bukti surat bertanda T.13 berupa StandarPenilaian 306, bukti surat bertanda 1T.25 berupa Peta Bidang dan bukti suratbertanda T.26 berupa Laporan Penilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk JalanTol ManadoBitung yang dilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN salah satunyaadalah termasuk

USWATUN HASANAH, MSi, selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU YOGYAKARTA, beralamat di Graha Mulia Lt. 2A,Jl.

Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : RIOJAKA TAMA, SE, MEcDev, YOS HENDRA, SE, MM, MEcDev, Ak, CA, MAPPI(Cert), ANGGER FAHRUL FEBRIANTO, SPd, EDI HARTOYO, ST, MUHAMMADSAEFULLAH, SE, RIFKI KHOIRUDIN, SE, MEcDev, MAPPI (Cert), RAHMANHAKIM AMd, SSi dan EKO WAHANA RIZQI, SH, MEcDev, semuanya adalahpegawai pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun (KJPP MBPRU), berdasarkan Surat

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Turut digugat oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat Ill adalah pihak yangbertanggung jawab danberkewajiban untuk melakukan perhitungandan penilaian ganti kerugian atas obyek ganti kerugian baik yang bersifatfisik maupun non fisik, sebagaimana usaha tambak yang digarapPenggugat, yang terdampak Rencana Pembangunan Bandara BaruYogyakarta, di Kab.

Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta.....Yang benar adalah :ee Tergugat Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) Selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta......2. Posita nomor 07, halaman 3 huruf d tertulis :ise... Pasal 34 dan Pasal 51 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimevaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan ;2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah error in persona karena menunjuk kepada perseoranganbukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan ;44 3. Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinan cabangKJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta ;4.

Sdr.RIJA HUSAENLSE,MAPPI, pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik RISA HUSAENI(KJPP RIJA HUSAENI) , beralamat kantor di Jl.Basuki Rahmat No.8E It.4, JakartaTimur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT III;4. PT.BALAI LELANG UTAMA INDONESIA, beralamat kantor di Jl.Balik Papan Rayano.2931, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IV;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN RI.

Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
2.PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI
Turut Tergugat:
Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan MBPRU

., Pintauli Sihombing, SH dan Cardiana Harahap SH pada tanggal15 Juli 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor Ket02/M.2.6/Gp/07/2019 tanggal 19 Juli 2019, sebagai Tergugat II;Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswatun Dan Rekan (MBPRU), tempat kedudukan Jalan DurenTiga Raya 101, Kindo Building 2nd Floor Suite D 203 Rt04 Rwo01,Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikanKuasa Kepada Dhita Kusuma Anggraeni, ST, Theodorus Himawan,S.Sos., M.Ec.Dev dan Romidia

Bahwa Turut Tergugat KJPP MBPRU adalah penilaiindependen yang menurut Tergugat II memiliki kredibilitas dan kualitasbaik yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.11.

BaratNomor : 593/Kep.793Pemksm/2017 tertanggal 7 September 2017.Sehingga penanggalan yang tercantum dalam hasil perhitungan dariTurut Tergugat menggunakan tanggal pada saat penetapan lokasisebagaimana diatur pada poin 5.6 Standar Penilaian Indonesia 306(SPI 306)Tanggal Penilaian menggunakan tanggal pengumuman penetapanlokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan yangditetapkan dalam peraturan perundang undanganDengan demikian jelaslah bahwa tanggal yang tertera dalam hasilperhitungan KJPP

KJPP MBPRU telah mendapatLisensi Penilai Pertanahan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dantata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/KEP600.15/II/2016.2. Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akte PernyataanKeputusan Rapat Persekutuan Perdata KJPP MBPRU, Nomor 4349Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Padt.G/2019/PN.Ckrtertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan oleh Notaris HestiSulistiati Bimasto, SH di Jakarta.Ir. Muhammad A.

Pilar Sinergi Bumn Indonesia dan KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan, dengan lingkup pekerjaansebagai berikut.Melakukan penilaian terhadap seluruh Objek Pengadaan Tanahsehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat JakartaBandung wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kerangka acuankerja yang meliputi:a.

., selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE.,M.Ec.Dev.

,M.Ec.Dev selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah kecuali saksi Rifki Khoirudin, SE., M.Ec.

) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilai pertanahan yangHalaman 19 dari 38 hal.

/dikelola Termohon Kasasi dalam bentuk uangdengan jumlah besaran Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga jutarupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwa penghitungan nilaibesaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelas dikarenakan saksiHandoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

Nomor 3391 K/Pdt/201606/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswathun dan rekan di Yogyakarta dalammelakukan penilaian mempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedomanyaitu berupa Petunjuk Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar PenilaianIndonesia (SPI)

dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif, independen danHalaman 28 dari 89 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 286/Padt.Plw/2020/PN Lbpmemiliki kompetensi selaku Penilai, karenanya penilaian yangdilakukan oleh Penilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan.aa.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Terlawan selaku penjualObyek Lelang berdasarkan hasil penilaian Penilai / KJPP (vide PMKPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 43 ayat (2) ;b.

Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) karena lelang yang dilakukan adalah Lelangeksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungandengan Nilai Limit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satumilyarRupiah), vide PMK PetunjukP elaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b;c. Nilai Limit Lelang ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi(vide PMK Pelaksanaan LelangPasal 49).d.

diberi tanda sebagai Bukti T.I56;57.KJPP Sukardi Israr & Rekan No.

sebesar Rp. 3.346.400.000, (tiga milyar tiga ratusempat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesarRp. 2.342.500.000, (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratusribu rupiah (T.156) Hasil penilaian KJPP Sukardi Israr & Rekan No.

Menyatakan serta menetapkan bahwa penilaian ganti kerugian yang sahadalah penilaian yang dilakukan oleh KJPP IDR (Iskandar dan Rekan)sebagaimana dimaksud dalam Laporan Penilaian Nilai Ganti Kerugian(Nilai Penggantian Wajar) Objek Pengadaan Tanah Milik PT KarawangCipta Persada (Developer) Bagi Pembangunan Untuk Jalur Kereta CepatJakarta BandungKCIC Nomor 062.2/IDR/DP.3/AL/IV/2018 tertanggal 9April 2018 karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang UndangNomor 2/2012 dan kode etik penilai sebagaimana

diatur dalam SPI 306;10.Menghukum Termohon II dan Termohon Ill untuk melaksanakanpemberian ganti kerugian kepada Pemohon secara tanggung rentengsesuai dengan nilai yang dihasilkan dari penilaian ganti kerugian yangdilakukan oleh KJPP IDR karena telah sesuai dengan ketentuan dalamUndang Undang Nomor 2/2012 dan kode etik penilai dalam SPI 306;11.Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ataspengajuan permohonan a quo;Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quoberpendapat

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka 10 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa didalam Alcta pembiayaan Murabaha yang menjadi dasar hubunganHukum antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah diatur siapa yangberhak menunjuk KJPP maka seharusnya Tergugat tetap tidakdiperbolehkan untuk menunjuk Penilai secara sepihak tanpa melibatkanpemilik Jaminan.10.

Bahwaterhadap dalil jawaban Tergugat angka 12 Penggugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Tergugat telah menggunakan ulcuran yang sangat Subyektif untukmemutuskan menyerahkan atau tidak rnenyerahkan Hasil Penilaian dan KJPP kepada Penggugat. Penggugat adalah pihak yang berkepentinganlangsung terhadap Jaminan maka seharusnya tetap berhak untukmenerima hasil penilain dan KJPP tersebut secara langsung danbertandatangan basah..

Sehingga sesuai dengan surat tersebut diatas, gunameminimalisir kerugian yang diderita oleh TERGUGAT dikarenakantindakan wanprestasi PENGGUGAT, maka TERGUGAT mengambillangkah untuk menggunakan KJPP independent rekanan;16.

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Aset Berupatanah dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan No. 00046/2.005900/P1/07/0243/1/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 nilai Limit yangditentukan didasarkan penilaian objek jaminan secara keseluruhanbukan hanya berdasarkan nilai Pembiayaan yang diberikan kepadaPENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan letak kesalahan dari KJPP tersebut dengan demikian dalilPENGGUGAT tersebut mengadaada dan tidak tepat sudah sepatutnyadalil tersebut tidak dipertimbangkan.25.

- Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 / Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor : 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

.: 116/2003 denganmempertimbangkan bahwasanya harga lahan akan terus menanjak naikseiring berjalannya waktu, oleh karena itu, Penggugat menunjuk KANTORJASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN (KJPP) yaitusuatu Kantor Penilai Independen berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) kepada KJPP tertanggal 23 Mei2019 untuk melakukan penilaian harga pasar / appraisal atas Lahan untukmendapatkan harga pasar dan wajar;Bahwa setelah dilakukan penilaian harga pasar

/ appraisal oleh KJPP atasLahan sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian Tanah Kosong No.:0209/PTK/MMIRJKTM/V/2019tertanggal 25 ##$Mei 2019 yangditandatangani oleh Ir.

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN

Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman

Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH

Balai Lelang Star
4.KJPP Rangganis Hamod dan Rekan Cabang Makassar

, Tergugat menetapkannya berdasarkan hasilpenilaian yang dilakukan oleh KJPP, sebagai berikut : Lelang (pertama) berdasarkan hasil penilaian KJPPBudi Edy Saptono & Rekan dan hasil penilaian KJPPtersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian No.

tanggal 6 Februari2018 dengan hasil penilaian untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftarHalaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt/2021/PT MDNa.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian, NilaiPasar SHM No. 2280 an Soeganda Kosuma Rp2.004.100.0000 (dua milyar empat juta seratus riburupiah) dan Nilai Likuidasi Rp 1.287.600.000 ( satumilyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratusribu rupiah), Lelang II (kedua) sampai IV (keempat) berdasarkan hasilpenilaian KJPP

Sapto, Kasmodiard dan Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam LaporanPanilaian No. 00028/2.008409/PI1/07/PS.0122/1/II/2020tanggal 12 Februari 2020, untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftara.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian untuknilai pasar Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyar empatratuSs empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai LikuidasiRp.1.012.0.

OOO (satu miliar dua belas juta Rupiah); Bahwa KJPP Budi Edy Saptono & Rekan dan KJPPSapto, Kasmodiard dan Rekan tersebut di atasmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudah mendapatizin dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif,independen dan memiliki kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilaitersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual Obyek Lelang berdasarkan hasil penilaianPenilai / KJPP (vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 43ayat (2) ;b. Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena lelang yangdilakukan adalah lelang eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilalLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah), vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b ;c.