Ditemukan 9797 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-04-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 141/PID/2021/PT BNA
Tanggal 5 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Elva Susanto Diwakili Oleh : Elva Susanto
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZULHELMI, S.H.
5623
  • Putusan Nomor 141/PID/2021/PT BNA.The delimitation of the exclusive economic zone between Stateswithopposite or adjacent coasts shall be effected by agreement onthe basis ofinternational law, as referred to in Article 38 of theStatute of thelnternational Court of Justice, in order to achieve anequitable solution yang kemudian diterjemahkan bahwaPenetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yangpantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakandengan persetujuan atas dasar hukum internasional
    tentang perikananKetentuan tentang pidana penjara dalam UndangUndang initidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yangterjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecualitelah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesiadengan pemerintah negara yang bersangkutan.Pasal 51 ayat 1Mengatur tentang perlindungan hak perikanan tradisional yangkemudian dinyatakan bahwa Without prejudice to article 49, anarchipelagic State shall
    respectexisting agreements with otherStates and shall recognize traditional fishingrights and otherlegitimate activities of the immediately adjacent neighbouringStatesin certain areas falling within archipelagic waters.
    The termsandconditions for the exercise of such rights and activities,including the nature,the extent and the areas to which they apply,Shall, at the request of any of theStates concerned, be regulated bybilateral agreements between them.
    Suchrights shall not betransferred to or shared with third States or their nationals. ataudapat diterjemahkan bahwa Tanpa mengurangi arti ketentuanpasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yangada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanantradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yanglangsung berdampingan dalam daerah tertentu yang beradadalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagiHalaman 18 dari 29.
Register : 08-11-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54049/PP/M.VIIB/19/2014
Tanggal 15 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11220
  • substances ...... extracted or taken from itsSoil...... yang merupakan hasil olahan lebih lanjut barangbarang sebagaimana tersebut Rule 3 huruf (e ), sehingga WO di dalam Form E yang bersangkutan disahkan oleh Pejabat berwenang di negaraChina.ii. sesuai Rule 8 huruf (f) Revised OCP For The Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Areayang antara lain menyatakan: In cases where a Certificate of Origin ( Form E ) is not accepted, asstated in paragraph (e), the Customs Authority of importing Party shall
    The clarification shall be detailed and exhaustive in addressingthe grounds of denial of preferential treatment raised by the importing Party , maka jika DJBCberketetapan menolak sahnya Form E no. E13470ZC24605261 tanggal 26 April 2013, sebagaimanatelah diputuskan dalam Kep DJBC No.
Putus : 19-09-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 September 2017 — DART INDUSTRIES, Inc VS 1. PT CAHAYA MULIA NUSANTARA, DKK
6291265 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (World Trade Organization WTO);Bahwa ketentuan trips berlaku secara universal dan wajibdiimplementasikan oleh setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia;berdasarkan hal di atas, mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Trips, dalammenentukan kebaruan dan ataupun persamaan satu desain industri dengandesain industri lainnya, haruslah diperhatikan adanya perbedaan signifikandari desaindesain tersebut. berikut adalah kutipan dari ketentuan Pasal 25ayat (1) TRIPs;Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs:"members shall
    provide for the protection of independently created industrialdesigns that are new or original. members may provide that designs are notnew or original if they do not significantly differ from known designs orcombinations of known design features. members may provide that suchprotection shall not extend to designs dictated essentially by technical orfunctional considerations" ;Terjemahan bebasnya:"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang baruatau asli.
    Bahwaketentuan Pasal 25 ayat (1) TRIPs sebagai berikut:Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs :"Members shall provide for the protection of independently createdindustrial designs that are new or original. Members may provide thatdesigns are not new or original if they do not significantly differ fromknown designs or combinations of known design features.
    Members mayprovide that such protection shall not extend to designs dictatedessentially by technical or functional considerations";Terjemahan bebasnya:"Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yangbaru atau asli. Anggota dapat menetapkan bahwa desain tidak baru atauasli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain ataukombinasi dari fitur desain dikenal.
    Nomor 874 K/Pdt.SusHKI/2017 mengenai pengertian "tidak sama"sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) Undang UndangDesain Industriperaturan perundangundanganyang menjelaskan mengenaipengertian "tidak sama" makaMahkamah Agung berpedomanpada Pasal 25 ayat (1) TRIPs yangberbunyi:"Members shall provide for theprotection of independentlycreated industrial designs that arenew or original.
Putus : 03-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 PK/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — BRIAN LEE SKINNER, dkk vs AGUS ERMAWAN
5624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Bahwa selain itu Tergugat II juga berkedudukan di Jakarta Selatan, dalamlingkup kKewenangan Pengadilan Jakarta Selatan;Pasal 118 ayat (4) HIR:ika dengan surat akta tempat telah dipilih, maka si Penggugat kalau maudapat memasukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yangdalam daerah hukumnya tempat diam yang dipilih itu terletak;Article 14.3 Cooperation Agreement:in case of faliure to attain amicable resolition, then all disputes arising inrelation to this agreement shall
    Dengan demikian sebagai perseroanterbatas yang tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 66 ayat (3) Undang UndangPerseroan Terbatas) dan ketentuan hukum perusahaan yang berlaku,Tergugat II, wajib membuat laporan keuangan, sehingga keluar masuknyakeuangan dari rekening Tergugat II, termasuk sehubungan dengan bisnispelatinan berdasarkan Agreement transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;Article 2.3 Cooperation Agreement:All payments shall be made
    to the account in favour of the Second Party toMatch Consulting International with bank BCA Account Nomor 0063103606.Terjemahan resminya:Pasal 2 ayat (3) Agreement:Semua pembayaran harus di lakukan atas nama pihak ke dua KepadaMatch Consulting International di rekening BCA Account Nomor 0063103606.Article 2.3 Cooperation Agreement:All payments shall be made to the account in favor of the Second Party toMatch Consulting international with Bank BCA Account Nomor 006 3103606.Article 7.3 Cooperation
    Nomor 328 PK/Pdt/2016 Every revenue or invoic relating to this cooperation scope shall be directelicreditted to the account of match Consulting International with bank BCANo: 0063103606 and every payment shall also be talken from suchaccount."
    Biaya pemasaran/promosi;Article 3.2 Cooperation Agreement;in the training Division, the Second Party shall have tasks and finalauthorities as follows: Hiring and Firing;* Condicting marketing /oromotion by using method among others butnot limited to contacting and holding meeting with the clients orrelation of Match Consulting international and explaning theprograms of the training Division (Marketing); Finance, accounting and tax; Leading the business impelmention by using all available resources
Register : 12-05-2011 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45149/PP/M.X/16/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13153
  • Hal ini berdasarkan pada poin 5.4 dari Smelter Licyang menyatakan: ".PTS shall provides MMC with written report that sets forth theof anode produced in the preceeding mont at PTSs Smelter; Berdasarkan klausal tersebut diatas, nilai pencatatan akrual setiap bulan merupakan laporanyang dikirimkan oleh Pemohon Banding kepada MMC dan berdasarkan agreement tersebumemeriksa dan melakukan konfirmasi jumlah pada akhir tahun dalam bentuk invoice.dapat dimungkinkan jika jumlah invoice yang diterbitkan oleh
    Smelting dengan MMC atas Offshore Operation and TAssistance Agreement tertanggal 11 Desember 1996 dinyatakan bahwa:Section 2 MMC SUPPORT SERVICEMMC 's services shall be performed in Japan or elsewhere outside of the Republic of Indonesi:2.2.Offshore Business Operations Advice.
    Smelting dengan NINIC section 4"MMC shall send to Pr. Smelting an invoice for any of the following incurred in the prior montsupport fee, b) expenses that are reimbursable by PT.Smelting to MMC pursuant to this agreen bahwa berdasarkan uraian klausal tersebut diatas, MMC menagih kepada PT.
Putus : 15-04-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN PALOPO Nomor 84/PID.B/2013/PN. PLP
Tanggal 15 April 2013 — asrul
5020
  • Tujuan utama darisistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMRJJ (Beijing Rules)dalam rule 5.1bahwa:The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenileand shall ensurethat any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumtances ofboth the offender and the offence,Dari hal ini dapat disimpulkan adanya dua sasaran dibentuknya Pengadilan Anak, yaitu:(a) Memajukan kesejahteraan anak (the promotion of the well being of the juvenile), yangartinya
Putus : 18-07-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 18 Juli 2016 — PT INDIRATEX SPINDO VS EVERSEASON ENTERPRISES, Ltd
13261149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ineternasional pada saat kontrak jual beli(Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 danTahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara British VirginsIslandyang tidak dan/atau belum menerapkan/mengikatkan/meratifikasiKonvensi New York 1958 sehingga patut dan layak Termohon tidak dapatdan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan status pengakuandan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana ditentukan ArticleXIV Konvensi New York 1958 ditentukan;A Contracting State shall
    Everseason Enterprises Lid. terbukti terdapat unsur muslihatdan/atau keadaan palsu tentang kedudukan dan negara Termohon baikdalam kontrak jual beli kapas dan pada saat proses pemeriksaan olehArbiter ICA, yakni seolaholah benar dari Hongkong (Negara Tiongkok) danyang sebenarnya (factual) Everseason Enterprises Ltd tidak pernahtercatat dan/atau terdaftar di Hongkong;Maka sesuai tertio hukum Internasional dan hukum Nasional Indonesia,yakni:Pasal XIV Konvensi New York 1958 ditentukan:A Contracting State shall
    tanggal 6September 2013 (bukti P8) berikut terjemahan resmi bukti P9 sehinggaberalasan menurut hukum dan tertib hukum di Indonesia terhadap putusanyang sudah dianulir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidakdapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia;Bahwa tentang kewenangan Pengadilan Nasional dalam mengadiliperkara pembatalan dan/atau pengakuan berikut pelaksanaan putusanarbitrase internasional secara expresis verbis dinyatakan pada Pasal IllKonvensi New York 1958 Each Contracting State shall
Register : 05-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 104/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Asuransi AXA Indonesia
Terbanding/Tergugat : PT. Pelayaran Bintang Putih
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Surabaya Pelleting Companyyang
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Cunningham Lindsey Indonesia
160122
  • kepadaPenggugat akan tetapi tanggung jawab hukum tersebut tidak bisadilaksanakan karena telah lewat waktu atau telah melebihi bataswaktu.Bahwa dalildalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak tepat,tidak benar dan bertentangan dengan perjanjian pengangkutan yangtercantum dalam dokumen pengangkutan atau Bill of Lading Nomor958364181 tanggal 05 Desember 2016 dalam Ketentuan 9 (NoticeOf Loss, Time Bar) yang kalimat terakhirnya berbunyi sebagaiberikut : (Vide Bukti P.7)..1N any event, the Carrier shall
    LAW AND JURISDICTIONFor shipments to or from the U.S. any dispule relating to this bill oflading shall be govermed by U.S. Law and the United States FederalCourt of the Southem District of New York is to have exclusivejurisdiction to hear all disputes in respect thereof.
    In all other cases, thisbill of lading shall be governed by and construed in accordance withEnglish Law and all disputes arising hereunder shall be determined bythe English High Court of Justice in London to the exclusion of thejurisdiction of the courts of another country. Alternatively and at theCarrier's sole option, the Carriers $2 Rei?
    Januari 2017 sesuai dengan ketentuan Bill of Leadingfor Ocean Transport or Multimodal Transport klausul (9)ditentukan :9 OTICE OF LOSS, TIME BARUniess notice of loss or damage and the general nature of suchloss or damage be given ini writing to the carrier or his agents atthe Place of Delivery (or Port of Discharge if no Place of Deliveryis named on the reverse hereof) before or at the time of removalof the Goods or if the loss or damage Is not apparent within threedays thereafier, such removal shall
    In any event, the Carrier shall be discharged from allliability whatsoever in respect of the Goods unless suit is broughtwithin one year affier their delivery or the date when they shouldhave been delivered ;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah"Kecuali kalau pemberitahuan tentang kerugian atau kerusakandan sifat umum kerugian dan kerusakan tersebut diberikansecara tertulis kepada Perusahaan Angkut atau kuasanyaditempat penyerahan (atau pelabuhan bongkar Jia tidak satu punpenyerahan disebutkan dibagian
Register : 24-01-2019 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 106/Pdt.G/2019/PA.Ptk
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • . * Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz halaman 83 :Cus che Ys clei led ai oe aly Ges ill Shall Gpbied Ge GOULN lai DY! is!
    Anh all pe (ye ld Ca Lolac gill GLEN ae aS Ase g Hl Shall yl45 Dell Ceti Oh Sak ye Aid Lely!
Putus : 13-12-2016 — Upload : 15-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 385/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 13 Desember 2016 — GOLD COIN SERVICES SINGAPORE Pte., Ltd dkk melawan LANGDALE PROFITS LIMITED
12070
  • Hal ini dapat dilihat padaPasal 1 mengenai Definitions (Definisi), halaman 31, paragraph ke2Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159 (vide Bukti P1) yang berbunyisebagai berikut:"Scheduled Completion Date: means the date that Project Completionis required to occur pursuant to this Agreement, which date shall benot later than the 31st (thirty first) day of December 1996 (onethousand nine hundred and ninety six), unless the Majority Lendersotherwise agree in writing.Dengan terjemahan dalam Bahasa Indonesia
    Raya BekasiKm. 28, Medan Satria Village, Bekasi, West Java, hereinafter referredto as "Defendant Ill";(Defendant , Defendant Il and Defendant Ill shall be hereinafterreferred to as "Defendants");he substance of the case and arguments in this present civil case areas follows:1. Whereas on 19th December 1994 Defendant , for the time being havingthe name PT.
    This is in line with the stipulation of Article 613of the Criminal Code of Civil, which states as follows:"Credits transfer on the name and other intangible materials, shall beconducted by way of an authentic deed or in private, by which rightsover the materials are transferred to other persons.Such transfer for the debtors shall not cause any harm, but otherwiseafter such transfer is notified to him, or in writing approved andacknowledged."
    Transferring of each credits with a transmittal letter, shall be conductedby submitting of the letter; transferring of each receivable with anappointment letter, shall be conducted by submitting the letter andsupported by an endorsement. "7. Whereas therefore the entire payment obligations of Defendant toHSBC, PT. Bank Dharmala, and PT. Bank Niaga are obliged to befulfilled by Defendant to Plaintiff based on the credit assignmentagreement (cessie) as mentioned above (see Exhibit P1 to P5).8.
    Construction planning business shall provide planning servicesupply which consists of a series of activities or parts from thoseHalaman 19, Putusan No. 385/Pdt/2016/PT SMG16.17.activities through the preparation of contract document ofconstruction works." Construction implementation service shall provide implementationservice in construction works or parts of those activities starts frompreparation of a field through final submission of the constructionwork."
Register : 18-11-2013 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 12-07-2014
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 6224/Pdt.G/2013/PA.Bwi
Tanggal 4 Juni 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
102
  • Pts.No.6224/Pdt.G/2013/PA.Bwi.SALINANes3M cle Gad DU oly HM aba 1 ALM y Ger Vly quill railAG) 5 gels alll (jllaallUNS IAL YI cg ST LAST gh CULS Yi gol a g paalls Aalaall Atay 5) Aeiall aie J shall Jif dallas da 5 5!CHS IV) Saell Saxo (8 Aalbaal) Atay i SB guSVlg Gace Adaill plac!
    ~ Gala 5 Ugh Sg 8 5GU gh Cll G>UaIL Aad 2 Aa jlJ shall Jah Aallne das jl) Cuils 13) Advi y Ligne US IS AIS jell ada wad ee Ge yg piialls cated gely al Quill os Ailoall diaill aie 2(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobladdukhul.(6) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selamadalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuzdan dalam keadaan tidak hamil.
    Pasal 158 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam yang redaksinyasebagai berikut:AGNI Leg yl glbaall e 5 5) cle Analy Anibal y guuodll y cpoliill y AiLall aadJ shall aes Aalbaal!
Register : 24-04-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 258/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel
Tanggal 26 September 2012 — KIM TAE SIK M e l a w a n : PERSEROAN TERBATAS AGB MINING “PERSEROAN”, SEON JAE HO,
5140
  • Mining yang pada saat itu Penggugatmasih merupakan pemegang saham mayoritas di PT AGB Mining/Tergugat I;Bahwa untuk memperjelas dimana letak ketidakbenaran dalil Penggugatberdasarkan Agreement tertanggal 14 Juni 2010 berikut ini kami mengutipbeberapa ketentuan pokok dari perjanjian tersebut sekedar untuk memberikangambaran kepada Majelis Hakim yang terhormat ini mengenai ketidakbenarandalil Penggugat;Bahwa Pasal 1.4 Agreement tertanggal 14 Juni 2010, menyatatakan:beseees , the Existing Shareholders shall
    AGB Mining, PPM dan BKS selamamasa jabatan anggota manajemen sebelumnya, dan bahwa semua kewajiban bersyarat, bila terjadi, akan ditanggung oleh anggota manajemen terdahulu.Bahwa berdasarkan Pasal 3.8 Agreement tertanggal 14 Juni 2010, menyatakan:..., Also, prior to the consummation of the Investment contemplated in Article 2(3) hereof, the Existing Shareholders shall acknowledge and agree to be solelyresponsible for the operation, funding and all other management activities of PT.AGB Mining and
    shall not claim or demandthe responsibility for any management or performance of PT.
    AGB Mining/Tergugat I;Bahwa faktanya, pada Pasal 9.7 Agreement (vide Bukti T1), Penggugat secarategas telah setuju bahwa semua ketentuan yang menetapkan hak dan tanggungjawab dalam Agreement, dan semua ketentuan yang menetapkan hak dantanggung jawab pihakpihak lain terhadap Agreement, akan diatur danditafsirkan berdasarkan hukum Negara KOREA, sebagai berikut:Article 9.7This Agreement shall be construed in accordance with and be governed bythe laws of Korea ...,37.38.39.40.Terjemahan Bebas Bahasa
    undangundang.Bahwa oleh karenanya, hukum Indonesia secara jelas menerima, mendukung danmenegakkan pilihan hukum secara kontraktual yang secara tegas telah ditentukanoleh para pihak seperti yang terdapat dalam Agreement;Bahwa lebih lanjut, Penggugat secara tegas setuju untuk tunduk pada yurisdiksidari Pengadilan Korea pada Pasal 9.7 Perjanjian tanggal 14 Juni 2010 tersebut.Bahwa Pasal 9.7 Perjanjian mengatur sebagai berikut:.... unless agreed otherwise among the Parties, any disputes arising from thisAgreement shall
Putus : 31-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/TUN/2011
Tanggal 31 Mei 2012 — Drs. ALBERT LASI, SH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN OGAN ILIR , dk
2919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • acceptance in Europe by the end of the nineteenthcentury ;From the nullum crimen maxim jurists have deduced the priciple of prohibition ofretrospective penal laws, Aw early as 1651, Hobbes wrote :No law, made after a fact done, can make it a crime ...For before the law, there isno transgression of the law ;This principle was stated in 1789 in Article 1, section 9 (3) of the AmericaConstitution which prohibited ex post facto laws, Article 7 of the EuropeanConvention on Human Right provides that no one shall
    Article 7 includes the important proviso thait....shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act oromission ;Which, at the time when it was comited, was criminal accoding to the generalprinciples of law recognised by civilized nations ;Article 15 of International Covenant on Civil and Political Rights states, interalia ;No one shall be held guilty of any criminal offence on occount of any act oromission which did not constitute a criminal affence, under national orinternational
    law, at the time when it was commited ;Article 15 includes a proviso identical to that contained an article 7 of theeuropean Comvention on Human Rights execep that the pharase civilizednations is replaced by the comunity of nations ;In 1985, the succesful Australian Bill of Rights Bill includeed a proposed Article28 whict provided, inter alia ;No person shall be convicted of any criminal affence on account of any act oromission whict did not constitute a criminal affence at the time when it accurred
Register : 15-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT. ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
16234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground.
    In such cases, the upper shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
    For the purposes of this Chapter :(a) the terms rubber and * plastics include woven fabrics or other textile products with anextemal layer of rubber or pleatics being visible to the naked eye; for the purpose of thisprovision, no account should be taken of any resulting change of colour; and(6) the term leather refers to the goods of headings 41.07 and 41.12 to 41.14.4, Subject to Note 3 to this Chapter :(a The material of the upper shall be taken to be the constituent material having the greatestexternal
    surface area, no account being taken of accessories or reinforcements such as anklepatches, edging, ornamentation, buckles, tabs, eyelet Stays or similar attachments;(b) The constituent material of the outer sole shall be taken to be the material having the greatestsurface area in contact with the ground, no account being taken of accessories or reinforcementssuch as spikes, bars, nails, protectors or similar attachments.diketahuidimaksud dengan Waterproof Footwear mempersyaratkan 2 (dua)i.
Register : 24-06-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 473/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
Arie Ismail Warsodoedi,
Tergugat:
PT. Borobudur Menara Indonesia Pertama,
10865
  • Bahwa di dalam Pasal 12.2 huruf (a) Notes Agreement,diatur mengenai forum penyelesaian permasalahan dalam hal terjadisengketa dan/atau permasalahan sehubungan dengan perjanjian,yaitu arbitrase, sebagaimana dikutip sbb:any and all disputes, controversies or conflicts arising from or inrelation to this Agreement, including disputes on its validity,conclusion, binding effect, breach, amendment, expiration andtermination (collectively, Disputes), shall, as far as possible, besettled amicably by the Parties
    If any such Dispute is not settledamicably within 30 (thirty) days from the date any Party informs theother Party that any dispute has arisen, the Parties agree that suchDispute shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of the SingaporeInternational Arbitration Centre (SIAC), which rules are deemed tobe incorporated by reference in this Clause 0;Yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia olehFatchrozak, Penerjemah Bersumpah
    The tribunal shall consist of one arbitrator tobe appointed by the Chairman of the SIAC and the language of thearbitration shall be English;Yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia olehFatchurozak, Penerjemah Bersumpah di Jakarta pada 7September 2020, yaitu:Para Pihak setuju bahwa salah satu Pihak dapat memilih untukmengajukan guna mendapatkan putusan untuk melaksanakan hakPenanjian ini, termasuk penyelesaian setiap perselisihan yangtimbul sehubungan dengan Peranjian ini, termasuk pertantaantentang
    Ketentuan tersebut jelas tertulis diatur dalam angka 8 SuratKuasa Memberikan Suara, yaituThis Power of Attorney shall have full force and effect as of thedate of its execution and shall continue in full force and effectuntil the later of, (i) full satisfaction of the Principalsobligations under the Notes Agreement; and (ii) the Principalscessation as a shareholder in the Company";Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 473/Pdt.G/2020/PN JKT.SELYang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
Register : 20-09-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PA BUOL Nomor 140/Pdt.G/2018/PA.Buol
Tanggal 27 Nopember 2018 — PENGGUGAT Melawan TERGUGAT
258
  • Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakimsebagai berikut:Lgad bis ea aly Gamo Stl Shall qo peut Gam Gall ali aly!
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
15285
  • (vide buktiP12);Kelalaian tersebut adalah jelasjelas merupakan pelanggaran atas kewajiban hukum TergugatI/ CCA berdasarkan Pasal 4.02 TALA yang menaytakan sebagi berikut (kutipan):Within 120 (one hundred twenty) days after the close of each Fiscal Year, the Club shall submit to Owner,an Annual Profit and Loss Statement and Balance Sheet of the Club certified to be true and correct by theClubs Genral Manager, and which shall have been audited by such form of independent public acountats ofrecognized
    Adapun ketentuan Pasal 3.03 junctoPasal 3.04 Addendum TALA menyebutkan sebagai berikut:Pasal 3.03 Addendum TALA (kutipan):CCA shall have the responsibility and authority to determine operating policies and procedures,standards of operation, membership programs, standards of services and maintenance, pricing andother policies and procedures, and to perform any act on behalf of Owner necessary or desirable forthe operation and maintenance of the Club Project;Terjemahan resmi adalah sebagai berikut:
    commence on the date hereof and shall expire onthe day which is the tenth (1(f) anniversary of such date unless this agreement shall be terminated forwhatever reason prior to such expiry date;2 Upon the expiry of earlier termination of this agreement, the sub license shall cease to be entitled toany benefits under this Agreement including without limitation the sub licence granted hereunder to use theTrade name and the right to the Asociated Club PrivilegesTerjemahan resmi adalah sebagai berikut
    Saidsixty (60) days period shall be extended by the number of days the defaulting party isprevented from curing the default due to unavoidable delays, defined as any suffered bythe defaulting party due to labor disputes, unavoidable accidents, injunctions by thirdparties, civil disturbances, riots, fire and other casualties, acts of goods and otherconditions beyond the control of the defaulting party.
    Notwithstanding the foregoing, it isspecifically agreed that unavoidable delays shall not apply the payment of money..."
Register : 29-03-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN MATARAM Nomor 34/PDT.G/2011/PN.MTR
Tanggal 15 September 2011 — I KADEK BUDIARTA VS MARCEL DE RIJK ALIAS MDR.DK
7813
  • Bahwa hal tersebut diatur dalam poin6 yaitu) : DCA Bali shall sell the villas via thecompany sales office property gallery and be paid asales commission of 5% of the gross sale price of eachvilla sold from the project.Bahwa dalam terjemahan bebas yaitu) sebagai berikutDCA Bali akan menjual villa melalui galeri penjualanPut.kantor perusahaan properti dan dibayar komisi penjualansebesar 5% dari harga jual kotor masing masing villadijual dari proyek.3.
Putus : 12-04-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/PDT.G/2015/PN SRG
Tanggal 12 April 2016 — PERDATA - PT. IGAS UTAMA LAWAN - PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA, DKK
22088
  • The conclusion/decree of BANI shall be final and become binding toBOTH PARTIES.(terjemahan bebas:7. Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yang berlaku di RepublikIndonesia.2. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dariperjanjian ini dengan dengan itikad baik secara musyawarah.3.
    BOTH PARTIES (catatan dari TERGUGAT Il: BOTH PARTIESadalah PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan TERGUGATll) shall in the first instance attempt to resolve any and alldisputes, controversies, and conflicts which may arisingbetween them in connection with this Agreement amicably bymutual and good faith consultation, conciliation, andcooperation2.
    Said arbitration shall take place inJAKARTA. Any Party may commence arbitration by the givingof written notice of commencement of arbitration to the otherParty. Arbitration shall be conducted in English by a panel of 3(Three) arbitrators appointed in accordance with the Rules.Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final andPutusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Srg.
    BOTH PARTIES (catatan dari TERGUGAT I: BOTHPARTIES adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT denganTERGUGAT Il) shall in the first instance attempt to resolveany and all disputes, controversies, and conflicts which mayarising between them in connection with this Agreementamicably by mutual and good faith consultation, conciliation,and cooperation.2.
    For that purpose, an arbitration clause thatforms part of a contract shall be treated as an agreementindependent of the other terms of the contract. A decision by thearbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipsojure the invalidity of the arbitration clause.Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Srg.
Register : 30-05-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 13-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-56165/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 16 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13629
  • Undergone Any Operation There Other Than Unloadingand Reloading or any Other Operation to Preserve Them in Good Condition, bahwa pelaksanaan ketentuan di atas dalam Appendix 1, Attachment A,Revised Operational Certification Procedure (OCP) for The Rules of origin ofthe ASEANChina Free Trade Area (ROO), Rule 21, sebagai berikut: ForThe Purpose of Implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA,Where Transportation is Effected Trough the Territory of One or MoreNonACFTA Parties, the Following Shall
    Undergone Any OperationThere Other Than Unloading and Reloading or any Other Operation to PreserveThem in Good Condition.bahwa pelaksanaan ketentuan di atas dalam Appendix 1, Attachment A, RevisedOperational Certification Procedure (OCP) for The Rules of origin of theASEANChina Free Trade Area (ROO), Rule 21, sebagai berikut: For The Purposeof Implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA, WhereTransportation is Effected Trough the Territory of One or More NonACFTA Parties,the Following Shall