• Dalam Pokok Sengketa:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal:

  • Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 525.26/00987/PU Perihal: Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Juni 2018;
  • Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 525.26/01315/PU Perihal: Klarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

  tanggal 9 Agustus 201

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

• Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 525.26/00987/PU Perihal: Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Juni 2018;
• Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 525.26/01315/PU Perihal: Klarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 9 Agustus 2018;

• Tentang : Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro

• usaha masingmasing LKM.(2) Skala...(2)(3)(4) Skala usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan distribusi mnasabahpeminjam atau Pembiayaan sebagai berikut:a.

  LKM memiliki skala usaha desa/kelurahanapabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaankepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;b. LKM memiliki skala usaha kecamatan apabilamemberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepadapenduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebihdalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;c.

  LKM memiuliki skala usaha kabupaten/kotaapabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaankepada penduduk di 2 (dua) kecamatan ataulebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kotayang sama.LKM wajib memiliki izin usaha sesuai cakupanwilayah usaha sebagaimana ditetapkan oleh OJK.LKM yang bermaksud mengembangkan cakupanwilayah usahanya wajib menyesuaikan izin usahasesuai dengan cakupan wilayah usaha yang baru.BAB IVSANKSI ADMINISTRATIFPasal 5LKM yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (

  Hal ini utamanya disebabkan olehpengenaan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan yang tinggisebagai akibat dari tingginya biaya modal dan biaya operasional.Pemerintah memiuliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatberpendapatan rendah dan pengusaha mikro dari praktik tersebut.Namun demikian, di sisi lain Pemerintah juga harus memperhatikanpengembangan usaha LKM, yang mencakup aspek skala usaha dan luascakupan wilayah operasional.Berdasarkan...I.

  PRESIDENINDONESIA4%.Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LembagaKeuangan Mikro, kegiatan usaha LKM meliputi 3 (tiga) hal, yaitupenyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepadaanggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasakonsultasi pengembangan usaha.

• Ketiga peraturan pelaksana yangdimaksud antara lain:(1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor36/PERMENKP/2015 tentang Kriteria Pengelompokan Skala Kecil,Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan;(Bukti P7)Halaman 6 dari 44 halaman.

  Bahwa berdasakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENKP/2015 tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, SkalaMenengah, dan Skala Besar Dalam Pungutan Hasil Perikanan ditentukantiga kriteria skala kecil, menengah dan besar sebagai berikut:(1) Skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf aditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/ataukapal pendukung operasi penangkapan ikan diatas

  Skala Kecil aun Patokan IkanRp. 10% Produktifitas Kapalx HargaPer2. Skala Menengah shun Patokan Ikan x ukuran GT KapalRp. 25% x Produktifitas Kapal x3.

  Skala Kecil aan Patokan Ikanper Rp. 10% Produktifitas Kapalx Harga2. Skala Menengah tahun Patokan Ikan x ukuran GT KapalRp. 25% x Produktifitas Kapal x3 Skala Reser per Harga Patokan Ikan x Ukuran GTtahun Kapal.

  ;Bahwa dengan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kenaikantarif atas Perusahaan perikanan skala kecil menjadi 5%, Skala menengahmenjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyata telah melanggar aspekkeadilan karena membebani masyarakat secara tidak wajar.

• Laporan Kemajuan Pekerjaan (Harian, Mingguan, Bulanan) pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Binusan;

• M E N G A D I L I

  DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan perbaikan besaran dan metode penyusunan Struktur dan Skala Upah Tahun 2017 dan Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

  Penyusunan skala upah dapat dilakukanmelalui: a. Skala tunggal;..2.

  Skala Upah sudah ada dari Level Helper,Operator, Karu, Pengawas.2.

  Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentun Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 10ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (vide Pasal 1,Pasal 5 dan Pasal 10 ayat 2), yang dimaksud dengan Struktur dan Skala Upah danhalhal yang terkait dengan struktur dan skala upah, adalah sebagai berikut:Pasal 12.

  Skala tunggal;b. skala ganda.(2) Dalam skala tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, setiapjabatan pada golongan jabatan yang sama mempunyai upah yang sama.(3) Dalam skala ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, setiapgolongan jabatan mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi.Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terkait dengan struktur danskala upah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat untuk tahun 2015 dantahun 2016 melalui Surat Keputusan yang memang

  menentukan golongan jabatan yangtercantum dalam Surat Keputusan tentang Struktur dan Skala Upah dimaksud, dansesuai dengan Skala Upah yang telah dipergunakan Tergugat untuk menentukanupah golongan atau jabatan yaitu dengan menggunakan Skala Tunggal, yaitudengan memberikan upah yang sama untuk setiap jabatan pada golongan jabatanyang sama.Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, terhadap strukturdan skala upah yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Tegugat setelah berlakunyaPKB PT.

• Indako Trading Coy.Bahwa ternyata, Surat Keputusan TergugatI tersebut telah melanggarPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2017 tentang Struktur dan Skala Upah tertanggal 21 Maret 2017, Pasal 9a.Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah tertanggal 21 Maret 2017Pasal 9 a yang diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2017 pada intinyamenyatakan: Struktur dan Skala Upah yang ditetapkan harusdilampirkan oleh Perusahaan

  IndakoTrading Coy tertanggal 17 September 2020, yang pada intinyamenyatakan akan membuat dan menerapkan struktur dan skala upahpada tahun 2021.Bahwa isi surat tersebut telah membuktikan tentang tidak adanyaStruktur dan Skala Upah di perusahaan Turut Tergugat hingga terbitnyasurat tersebut.Bahwa selain itu juga dalam hal penggajian, tidak ada dilakukanpenerapan struktur dan skala upah di PT.

  pengupahan serta halhallainnya yang berhubungan dengan skala pengupahan dan peraturanperusahaan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah halyang keliru dan mengadangada serta meragukan dan memanipulasi datadan fakta dan tidak menyebutkan skala upah tahun berapa dan yangmana, dan bagaimana peristiwa skala upah tersebut, sehingga tidak adakorelasi dan hubungan hukum antara mutasi dan skala upah dan sampaldengan Penggugat dimutasi upah dan hakhak Penggugat diberikansebagaima layaknya dan sesuai

  Bahwa Turut Tergugat tidak ada melampirkan Struktur dan Skala Upahsebagaimana Surat Turut Tergugat No. 012/ITC/SKELHRD/M/IX/20perihal Implementasi Struktur dan Skala Upah PT.

  Indako Trading Coytertanggal 17 September 2020, yang pada intinya menyatakan akanmembuat dan menerapkan struktur dan skala upah pada tahun 2021, danatau tidak adanya Struktur dan Skala Upah di perusahaan Turut Tergugathingga terbitnya surat tersebut.

• Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 21 April 2009;32.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 13 Mei 2009;33.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 25 Mei 2009;34.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 2 Juni 2009;35.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 10 Juni 2009;36.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK)

  wilayahProduksi Sadai;37.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 7 Juli 2009;38.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 27 Juli 2009;39.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 3 Agustus 2009;40.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal 12 Agustus 2009;41.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayahProduksi Sadai tanggal

  Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 21 April 2009;32.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 13 Mei 2009;33.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 25 Mei 2009;34.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 2 Juni 2009;35.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 10 Juni 2009;36.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK)

  wilayah ProduksiSadai;37.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 7 Juli 2009;38.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 27 Juli 2009;39.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 3 Agustus 2009;40.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal 12 Agustus 2009;41.1 (satu) lembar Ceck List Tambang Skala Kecil (TSK) wilayah ProduksiSadai tanggal

  Surat persetujuan menjadi mitra pengelola TSK ( Tambang Skala Kecil)no: 606/TT/UM1140/2008S2. dengan Direktur PT. Bangun Basel yangditanda tangani oleh PT. Tambang Timah, Kepala Produksi Tambangdarat, PUDJI SAMEKTO.

• Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 10.000, Kwitansi pengeluaran uang dari PT.KAL kepada Siren D. Arif sebesar Rp. 1.063.800,- dan data Contraktor Payment Form PT.

  KAL Skala 1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 : 6.000, Peta Cincang Kontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 : 6.000, Peta Rumpuk Kontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT.kala 1 : 6.000, Kwitansi pembayaran uang dari PT. KAL sebesar Rp. 3.945.600, data Contraktor Claim Fom PT. KAL Nomor : 044/KAL/SPK-LC/IX/2008, tanggal 17 Desember 2008 , Imas dan peta Imas PT.

  Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 120.000. ;49. 1 (satu) lembar poto copy legalisir Berita Acara pemeriksaan Pekerjaan tanggal 28 Pebruari 2010 sebesar Rp. 11.610.000,- berikut : 1 (satu ) lembar peta pembayaran Land Clearing Imas Tembang, Cincang, Rumpuk Divisi 1 PT. Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 130.000 ;50. 3 ( tiga ) lembar Poto Copy Legalisir Surat Contractor Payment Form PT.

  Kahayan Agro Lestari berdasarkan peta lampiran Perda No. 8/2003, letak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah luas 20.000 Ha Skala 1: 200.000 tanggal 2 Juni 2009, peta permohonan pelepasan kawasan PT. Kahayan Agro Lestari berdasaerkan peta sebaran perusahaan perkebunan letak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah luas 20.000 Ha Skala 1 : 200.000 tanggal 2 Juni 2009 dan peta permohonan pelepasan kawasan PT.

  Kahayan Agro Lestari Kecamatan Timpah dan Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas Skala 1 : 50.000 ;83. 1 ( satu ) lembar poto copy yang telah dilegalisir PT. Kahayan Agro Lestari berupa : Laporan Data Tanam PT.

  KAL Skala 1 : 6.000, PetaCincang Kontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008PT. KAL Skala 1 : 6.000, Peta Rumpuk Kontraktor An. Yoridie No.Kontrak =: 004/KAL/LC/XII/2008 PT.kala 1 : 6.000, Kwitansipembayaran uang dari PT. KAL sebesar Rp. 3.945.600, dataContraktor Claim Fom PT. KAL Nomor : 044/KAL/SPKLC/1IX/2008,tanggal 17 Desember 2008 , Imas dan peta Imas PT.

  Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 10.000, Kwitansipengeluaran uang dari PT.KAL kepada Siren D. Arif sebesar Rp.1.063.800, dan data Contraktor Payment Form PT.

  Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT.KAL Skala 1 : 6.000, Peta Cincang Kontraktor An. Yoridie No.Kontrak : O004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala 1 : 6.000, PetaRumpuk Kontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008PT.kala 1 : 6.000, Kwitansi pembayaran uang dari PT. KALsebesar Rp. 3.945.600, data Contraktor Claim Fom PT. KALNomor : 044/KAL/SPKLC/IX/2008, tanggal 17 Desember 2008 , Imasdan peta Imas PT.

  Kahayan Agro Lestari SITE Timpah Skala 150.000 ;9146.47.48.49.50 Sil.

• Tentang : Penanganan Konflik Sosial

• Skala kabupaten/kota;b. skala provinsi; atauc.

  Skala nasional.(2) Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadiapabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atauwilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanyapada tingkat kabupaten/kota.(3) Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasiKonflik dalam suatu) daerah atau wilayahkabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kotadalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampaipada tingkat provinsi.(

  4) Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasiKonflik mencakup suatu daerah atau wilayahkabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi danmemiliki dampak secara nasional.Pasal 16Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkanoleh bupati/wali kota setelah berkonsultasi denganpimpinan DPRD kabupaten/kota.Pasal 17...neea ratine,OKPRESIDENREPUBLIK INDONESIAllPasal 17DPRD kabupaten/kota melakukan

  pengawasan terhadappelaksanaan Penanganan Konflik selama Status KeadaanKonflik.Pasal 18Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan olehgubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRDprovinsi.Pasal 19DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadappelaksanaan Penanganan Konflik selama Status KeadaanKonflik.Pasal 20Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan olehPresiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan

  Konflik telah diselesaikan melalui musyawarahuntuk mufakat; ataub. penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yangberkonflik melalui pengadilan.Dalam hal keadaan Konflik skala kabupaten/kotameningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi,Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosialkabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan.Dalam hal keadaan Konflik skala provinsi meningkatmenjadi keadaan Konflik skala nasional, SatuanTugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kotadan provinsi tidak dengan sendirinya

• Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 10.000, Kwitansipengeluaran uang dari PT.KAL kepada Siren D. Arif sebesar Rp. 1.063.800,dan data Contraktor Payment Form PT.

  KAL Skala 1 : 6.000, Peta Tumbang Kontraktor An. YoridieNo. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT. KAL Skala : 6.000, Peta CincangKontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XI/2008 PT. KAL Skala 1 :6.000, Peta Rumpuk Kontraktor An. Yoridie No. Kontrak : 004/KAL/LC/XII/2008 PT.kala 1 : 6.000, Kwitansi pembayaran uang dari PT. KAL sebesarRp. 3.945.600, data Contraktor Claim Fom PT. KAL Nomor : 044/KAL/SPKLC/TX/2008, tanggal 17 Desember 2008 , Imas dan peta Imas PT.

  Kahayan Agro Lestari Skala 1 : 130.000;1 ( satu ) lembar poto copy legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan,tanggal 1 Nopember 2010 berikut : 2 (dua) lelmbar Peta RealisasiLC ImasTumbang SITE Timpah PT.

  KahayanAgro Lestari Skala 1 : 100.000 ;2 ( dua ) lembar Poto Copy Surat Keputusan Bupati Kapuas, No. 860 Tahun2007, tanggal 30 Oktober 2007 tentang pemberian perpanjangan ijin lokasikepada PT.

  Kahayan Agro Lestariluas + 20.000 Ha skala 1 : 300.000 sesuai RTRWP 2003 dan peta LokasiPermohonan Pelepasan Kawasan Hutan PT. Kahayan Agro Lestariluas + 20.000Ha Skala 1 : 300.000 sesuai TGHK 1982 ;1 (satu) lembar poyto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 84.600.42 tanggal 4 Nopember2006 perihal Pengukuran bidang tanah PT. Kahayan Agro Lestati seluas +20.000 Ha ;1 (satu) lembar poyto copy surat An.

• untuk menutupi uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 39 exemplar fotocopy SP2D Pembangunan Tangki Septik Skala

Rp.112.500.000

• KSM Cinendang tahap III 30%SPM no.405

Rp.112.500.000

Jumlah Rp.375.000.000

• Ksm Bersih-pembangunan Tangki Septik Skala

  DAK affirmatif :

• KSM Bersih tahap I 40%SPM no.158 Rp.160.000.000
• KSM Bersih tahap II 30%SPM no.332 Rp.120.000.000
• KSM Bersih tahap III 30%SPM no.372 Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

• Ksm Keluarga Sehat-pembangunan Tangki Septik Skala

  Rp.120.000.000

  Jumlah Rp.400.000.000

  • Ksm Sehati-pembangunan Tangki Septik Skala

  li>KSM Sehati Sehat tahap II 30%SPM no.333

Rp.120.000.000

• KSM Sehati Sehat tahap III 30%SPM no.404

Rp.120.000.000

Jumlah Rp.400.000.000

• Ksm Sehat Bersama-pembangunan Tangki Septik Skala

  Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa SidorejoKec. Gunung Meriah sebesar sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus limapuluh juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor:600/03KSM/SPK/SWA/ DAK/1.03.01/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 ;4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa Sidorejo Kec.

  Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa SanggaberuSilulusan Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp.400.000.000, (empatratus juta rupiah) sebagaimana Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor:600/08KSM/SPK/SWA/DAK/1.03.01/ V/2018 tanggal 07 Mei 2018;. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa Blok 15 1Kec.

  Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa Tanah Bara Kec. Gunung Meriah oleh KSM MALUM LEJA sebagaimana SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab.Aceh Singkil Nomor: O002/PUPRSKL/ SK.PKSM/V/2018 tentangPembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Malum Leja DesaTanah Bara Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil tanggal 02 Mei 2018;Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa SidorejoKec.

  AcehSingkil tanggal 02 Mei 2018;12.Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 KK) di Desa DanauBungara Kec.

  Dokumen KontrakKsm Cinendangpembangunan tangkil septik skala individualperdesaan di Desa Lipat Kajang Atas Kec. Simpang Kanan (DAKaffirmatif) : KSM Cinendang tahap 40%SPM no.273Rp.160.000.000 KSM Cinendang tahap Il 30%SPM no.334Rp.112.500.000 KSM Cinendang tahap III 30%SPM no.405Rp.112.500.000Jumlah Rp.375.000.000Ksm Bersihpembangunan Tangki Septik Skala Komunal (510 Kk) diDesa Sidodadi Kec.

• Kemudiansaat itu seingat terdakwa untuk setiap 100 M2 (1 are) tanah dihargai olehnyasejumlah Rp. 325.000.000, (tiga ratus.dua puluh lima juta rupiah). setelah ituterhadap tanah milik Nyoman Sukaharja terdakwa buatkan gambar skala (blokplan) yang mana dari luas awal sesuai SPPT sejumran 900 M2 terdakwabuatkan kapling menjadi 3 (tiga) buah kaplingan dengan masingmasing kaplingselu as 250 M2(dua ratus lima puluh);Bahwa sekira bulan April 2013, terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman Jayayang mana saat

  maka sertifikat akan langsung diberikan;Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanah tersebutdimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan nama saksipada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya;Bahwa saksi Nyoman Jaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga)kali yaitu :.1. pertama sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana uangtersebut langsung diserahkan oleh saksi Nyoman Jaya kepada terdakwayang bertempat dirumah saksi Jalan Tukad Bilok Gang No 7

  pembayaran maka sertifikat akan langsungdiberikan.Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanahtersebut dimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan namasaksi pada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya.Bahwa saksi NyomanJaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :.1.pertama sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana uangtersebut langsung diserahkan oleh saksi Nyoman Jaya kepada terdakwayang bertempat dirumah saksi Jalan Tukad Bilok

  pembayaran maka sertifikat akan langsungdiberikan.Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanahtersebut dimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan namasaksi pada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya.Bahwa saksi NyomanJaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan totalRp.750.000.000, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak pernahmengurus15sertifikat tersebut ke Notaris sebagaimana yang dikatakan kepada saksikorban.

  pembayaran maka sertifikat akan langsungdiberikan.Bahwa kemudian saksi Nyoman Jaya sepakat akan membeli tanahtersebut dimana terdakwa meyakinkan kepada saksi dengan menuliskan namasaksi pada gambar skala blok plan yakni Nyoman Jaya.Bahwa saksi NyomanJaya kemudian menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :.1. pertama sejumlah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang mana uangtersebut langsung diserahkan oleh saksi Nyoman Jaya kepada terdakwayang bertempat dirumah saksi Jalan Tukad Bilok

• GNG melalui saksi Albert alias Ayung;- 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK-1141/2009-S2.5 tanggal 06 April 2009; - 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK-1141/2009-S2.5 tanggal 03 Juli 2009; - 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK-1141/2009-S2.5 tanggal

  No.096.WP.1/TT/BAP-1141/2009-S2.8.2;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan SPTSP Nomor: 018/KJM/SPTSP/III/09 tanggal 16 Maret 2009;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Tempat Penyimpanan Sementara bijih timah tambang skala kecil (TSK) Nomor: 018/KJM/SPTSP/III/09 tanggal 16 Maret 2009;Dikembalikan kepada Terdakwa Jasudin Jusuf alias Khi Sian anak dari (Alm) Yusuf;6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

  GNG melalui saksi Albert alias Ayung;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan SementaraBijih Timah Tambang Skala Kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009S2.5 tanggal 6 April 2009;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan SementaraBijih Timah Tambang Skala Kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009 S2.5 tanggal 3 Juli 2009;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan SementaraBijih Timah Tambang Skala Kecil No.257.WBU/TT/SPTSP.TSK1190/2009 S2.5 tanggal 2 Oktober 2009;2 (dua

  lembar Berita Acara Pemeriksaan Tempat PenyimpananSementara (TPS) produksi 1 Bangka IndukSungailiat No. 070.WP. 1/TT/BAP11412009S2.8.2;2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tempat PenyimpananSementara (TPS) Produksi 1 Bangka IndukSungailiat No. 096.WP.1/TT/BAP11412009S2.8.2;1 (satu) lembar surat permohonan SPTSP Nomor: 018/KJM/SPTSP/III/09tanggal 16 Maret 2009;Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 788/Pid.B/2014/PN Sgl.11.1 (satu) lembar Surat Permohonan Tempat Penyimpanan SementaraBijin Timah Tambang Skala

  kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 0 1141/2009 S 2.5 tanggal 6 April 2009;1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 1141/2009S25tanggal 3 Juli 2009;1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WBU/TT/SPTSP.TSK 1190/2009 $25 tanggal 2 Oktober 2009;8. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan tempat penyimpanan sementara(TPS) produksi 1 Bangka Induk Sungailiat No.

  GNG melalui saksi Albert alias Ayung; sedangkan barang buktiberupa:e 1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 0 1141/2009 S 2.5 tanggal 6 April 2009;e 1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 1141/2009S25tanggal 3 Juli 2009;e 1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WBU/TT/SPTSP.TSK 1190

  GNG melalui saksi Albert alias Ayung;e 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanansementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009S2.5 tanggal 06 April 2009;Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor 788/Pid.B/2014/PN Sol.1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanansementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009S2.5 tanggal 03 Juli 2009;e 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanansementara bijin timah tambang skala kecil No.257

• yang seringanringannya, terhadappermohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetappada tuntutan semula ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM26/BNJEI/Ep/01/2016 tanggal 27 Januari 2016, sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :Bahwa ia terdakwa SAIFUL ALs IPUL pada hari Jumat tanggal 13Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulanNopember Tahun 2015 bertempat di Desa Sei Skala

  Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kKemudian kedua saksi polisilangsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian,sesampainya di tempat, saksi polisi melihat terdakwa sedang berdiri di Jalan DesaSei Skala Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, selanjutnya saksipolisilangsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa,kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa, lalu terdakwa sempatmembuang uang pecahan seribu rupiah yang ternyata didalamnya terdapat berupa1

  RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narotika.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa SAIFUL ALs IPUL pada hari Jumat tanggal 13Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada bulanNopember Tahun 2015 bertempat di Desa Sei Skala Kecamatan SelesaiKabupaten Langkat, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menurut Pasal 84 Ayat

  Saksi SUPERI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekira pukul17.30 Wib, saat saksi dan teman saksi yang bernama SUPERIanggota dari Polres Binjai sedang melakukan penyelidikan tentangperedaran Narkoba lalu mendapat informasi dari masyarakat yangmengatakan bahwa ada seseorang memiliki Narkotika kemudiandiberikan ciriciri dan tempatnya di Desa Sei Skala KecamatanSelesai Kabupaten Langkat, selanjuntnya kami saksi langsungmenuju tempat yang

  dimaksud dan melakukan pengintaian,sesampainya di tempat tersebut saksi melihat terdakwa sesuaidengan cirri ciri yang di informasikan tersbeut sedang berdiri di JalanDesa Sei Skala Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, lalu kamilangsung mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan ;e Bahwa saat kami lakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa, laluterdakwa sempat membuang uang pecahan seribu rupiah yangternyata di dalamnya terdapat berupa 1 (satu) bungkus plastic klipwarna putih berisi sabusabu

• E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November 2002,seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ;
  3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama, tempat lahir

  permohonannya bertanggal 8Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat padatanggal 8 Juli 2020 dengan register No.65/Pdt.P/2020/PNStb, denganpermohonan sebagai berikut: Bahwa pada lIjazah Anak Pemohon tertulis bernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Selesai pada tanggal 03 November 2002 ; Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkanKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LangkatNomor : 1205LT171020130054 tertulis bernama PUTRI NURHASANAHLahir di Sei Skala

  Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan AkteKelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205LT171020130054 tertulis bernamaPUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03 November2002,seharusnya bernama PUTRI NUR HASANAH Lahir di Selesai padatanggal 03 November 2002 ;3.

  Saksi Suhendrik :Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi; Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa pemohon memiliki seorang suami bernama Paino; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaikikesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulisbernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03November 2002, seharusnya

  Saksi Pariyanti:Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi; Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Bahwa pemohon memiliki Seorang suami bernama Paino; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaikikesalahan penulisan yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran AnakPemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205LT171020130054 tertulisbernama PUTRI NURHASANAH Lahir di Sei Skala pada tanggal 03November 2002, seharusnya

• Keadaan umum:Kesadaran: penurunan kesadaran (nilai sembilan dari skala lima belas)Tandatanda vital: Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa(normal) Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit (normal) Pernapasan dua puluh dua kali per menit (normal) Suhu tiga puluh tujuh derajat celsius (normal) Skala nyeri nilai enam dari skala sepuluh (nyeri sedang)2.

  Pada tanggal 14 Juli 2016kesadaran korban membaik (nilai sepuluh dari skala lima belas) delakukanpemeriksaan laboratorium darah dengan hasil perbaikan.

  Tandatandavital stabil sehingga dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, pada pukul17.10 Wib.Selama perawatan di ruang rawat inap, korban tetap mengalamipenurunan kesadaran (nilai sebelas dari skala lima belas) danhasillaboratorium darah : kadar natrium menurunPada tanggal 27 Juli 2016, kesadaran korban masih menurun(nilaissebelas dari skala lima belas), dokter masih merencanakan untukpemantauan kesadaran dan perbaikan kadar natrium dalam darah, namunkeluarga korban meminta korban pulang dengan alasan

  Keadaan umum:Kesadaran: penurunan kesadaran (nilai sembilan dari skala lima belas)Tandatanda vital:Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mililiter air raksa(normal) Denyut nadi delapan puluh dua kali per menit (normal) Pernapasan dua puluh dua kali per menit (normal) Suhu tiga puluh tujuh derajat celsius (normal) Skala nyeri nilai enam dari skala sepuluh (nyeri sedang)2.

  Pada tanggal 06Halaman 11 dari 24 Putusan pidana Nomor 795/Pid.B/2016/PN.BIb.Juli 2016, pukul 02.00 wib korban dipindahkan ke ruang rawat inap.Padatanggal 07 Juli 2016 pukul 20.15 Wib kesadaran korban makin menurun(nilai kesadaran delapan dari skala lima belas) sehinggakorbandipindahkan ke ruang rawat Neurosurgical critical care unit(NCCU). Pada tanggal 14 Juli 2016 kesadaran korban membaik (nilaisepuluh dari skala lima belas) delakukan pemeriksaan laboratoriumdarah dengan hasil perbaikan.

• upah yang baru yang telah disetujui pula olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan penyusunan sistem skala upahadalah hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku Pengusahasedangkan Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berhak untuk menentukandan atau menuntut perubahan sistem skala upah;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistem skalaupah sudah sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Meneteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Struktur

  dan skala upahberbunyi Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaan;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai sistem danmekanisme tersendiri dalam menyusun struktur dan skala upah denganpertimbangan penyusunan tidak melanggar peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan ketenakerjaan;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi dalam menyusun sistem sakalaupah sudah sesuai dengan Pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

  , yaitu dengan mempertimbangkan:Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi;Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikankemampuan perusahaan dan produktivitas;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Maret 2014telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiterkait dengan perubahan sistem skala upah di perusahaan PT.

  Espera Satya;Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitan denganperubahan sistem skala upah adalah merupakan tuntutan yang tidak normatifkarena mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan penyusunan struktur danskala upah dan pula di perusahaan milik Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi telah memiliki sistem skala upah bagi seluruh karyawanya;Bahwa berkaitan dengan tuntutan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang tidak normative tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat

  Esperasatya Offset namun tuntutan tersebuttidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat karena tuntutan tersebuttidak normative dan penyusunan system skala upah adalah hak perusahaansebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kepmen Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 49 tahun 2004 dan untuk itu Para Termohon Kasasi/Penggugat tidakberhak untuk memaksakan kehendaknya karena penyusunan system skala upahtersebut dibuat dengan petimbangan kemampuan perusahaan dan oleh karenaHal. 15 dari 24 hal.Put.Nomor 432

• bagi hasil/SBH) yang biasa didapatkan dari hasil kerja setiap bulannya.Penghasilan yang PENGGUGAT terima selama bermitra dengan KoperasiPersada Madani (KPM) didasarkan pada Skala Bagi Hasil (SBH) atasdasar perhitungan akumulasi dari kontribusi hasil kerja (Bobot PrestasiProduksi/BPP) PENGGUGAT dari investasi nasabahnasabah yangmenanamkan modalnya pada Koperasi Persada Madani (KPM).

  Bahwa, penghasilan ratarata PENGGUGAT berdasarkan Skala Bagi Hasil(SBH) yang diterima PENGGUGAT setiap bulannya adalah sebesarRp.5.095.610, (lima juta Sembilan puluh lima ribu enam ratussepuluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut := Total SBH:bulan Januari 2013 s/d Desember 2014 adalah Rp. 57.537.720,Rp. 57.537.720, : 12 bulan = Rp. 4.794.810.

  Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Januari2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Februari2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Maret2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 April2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Mei 2013dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Juni 2013dari KPM kepada

  Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Juli 2013dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Agustus2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 September2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Oktober2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 November2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi

  Hasil (SBH) tanggal 25 Desember2013 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 24 Januari2014 dari KPM kepada Penggugat;Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Februari2014 dari KPM kepada Penggugat;39 530 Kuitansi pembayaran Skala Bagi Hasil (SBH) tanggal 25 Maret2014 dari KPM kepada Penggugat;a Kuitansi pembayaran Jasa Rekrut tanggal 10 Desember 2012;b Kuitansi pembayaran Jasa Rekrut tanggal 10 Januari 2013;c Kuitansi pembayaran Bonus tanggal 10

• Sjambas Chotib ;

• 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin II Survei dan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. yang belum ditandatangani oleh PPTK An. Setyarso Wahyudiono, ST, MT.

  Sjambas Chotib ;

• 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin III Survei dan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. dan belum ditandatangani oleh PPTK An.

  PPU Skala 1 : 5.000 dengan MetodeFotogrametris dengan pagu anggaran Rp10.000.000.000, (SepuluhMilyar Rupiah) dan tertuang dalam DPA Bappeda Kab. PPU. Nomor:917 / 005 / DPASKPD / Keu / /2012, tanggal 2 Januari 2012 FormulirDPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapat anggaran untukkegiatan survey dan pembuatan Peta Kab. PPU. Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa menghubungi Sdr.

  Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris dengan pagu dana : Rp.9.904.350.000,dan HPS Rp. 8.754.828.000, (delapan milyar tujuh ratus lima puluhempat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan proseslelang sebagai berikut:Setelah menerima perintah lelang kami pihak ULP.