Ditemukan 2443 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4008/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIPPISUN INDONESIA
850 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2655/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AUTOLIV INDONESIA
15965 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25September 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4161/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FREEPORT INDONESIA
6336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1684/WPJ.19/2015, tanggal 16 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB
Putus : 09-09-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2845/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FUJI SEIMITSU INDONESIA
12235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2845/B/PK/Pjk/2020 SKPLB PPh Badan MenurutNo. Uraian Pemohon TerbandingBanding (USD) (USD)1. Penghasilan Bruto/Peredaran Usaha Bruto 19,576,229.00 19,576,229.002. Harga Pokok Penjualan 18,004,946.00 18,004,946.003. Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (12) 1,571,283.00 1,571,283.004. Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha 675,837.00 675,837.005. Penghasilan neto dalam negeri (34) 895,446.00 895,446.006. Penghasilan dari luar Usaha 182,900.00 1,947,636.007.
    benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00540/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 19April 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3825/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3825/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00041/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 22 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013Nomor: 00018/407/13/073/16 tanggal 20 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.366.775.3073.000
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2417/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TTL RESIDENCES
13530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00248/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 19Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB
Putus : 19-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — PT BUMIPUTERA BOT FINANCE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5847 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lebih) dibayar (1.567.616.213,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87753/PP/M.XIB/15/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB
    Putusan Nomor 1950/B/PK/Pjk/2019derivatives sebesar Rp 1.022.048.145, yang dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak;DENGAN MENGADILI SENDIRI:Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00046/406
    /1 1/062/13 tanggal 26 April 2013; dan(b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2011 Nomor 00046/406/11/062/13 tanggal26 April 2013,dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan TahunPajak 2011 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut: Uraian (Rp)a.
    Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikankepada Pemohon' Peninjauan Kembali segala kekuranganpengembalian pajak yang lebih dibayar sebesar Rp 255.512.025, (DuaRatus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua PuluhLima Rupiah) yang berasal dari jumlah Pajak yang Lebih Dibayarberdasarkan SKPLB sebesar Rp 1.312.104.188, yang menurutPemohon Peninjauan Kembali seharusnya jumlah pajak yang LebihDibayar sebesar Rp 1.567.616.213,;7.
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1047/WPJ.04/2014 tanggal 22 Juli 2014, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4221/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA
4323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00017/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 12 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB
Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2115/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT COSL Indo
633 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
2311
  • tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2881/WPJ.07/2011 tanggal 11November 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3307/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LUXINDO RAYA
4619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1255/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23November 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1886/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CENTRATAMA MENARA INDONESIA
18067 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP125/KEB/WPJ.05/2017, tanggal 14 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB
Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2394/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKASA INAKAKERTA
506 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
7822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 188/B/PK/Pjk/2020117101.16/2015/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat agar menyetujui dan mengabulkan permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB
    atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117101.16/2015/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2015,atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Kawasan CBDPluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara, 14440
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2015, atasnama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Kawasan CBDPluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan
    Putusan Nomor 188/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.837.370.4091.000; sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp42.112.008.275,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7725 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pendukung yang disampaikan;Dan dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Pemohon Banding) ataskoreksi a quo terhadap Koreksi Koreksi DPP Penyerahan sebesarRp223.553.042,00 dan koreksi Pajak MasukanFaktur Pajak TidakLengkap dengan nilai sebesar Rp187.653.225,00 dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00809/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB
    tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00809/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TRIPATRA ENGINEERS AND CONSTRUCTORS
12632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00793/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2014 Nomor: 00010/407/14/081/16 tanggal 23 Februari2016, atas nama PT Tripatra Engineers and Constructors, NPWP01.339.758.3081.000, beralamat di Indy Bintaro Office ParkGedung A, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor VII, CBD BintaroJaya Blok B7/A6, Tangerang Selatan
    PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00793/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1862/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HALLIBURTON INDONESIA
12435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor : KEP01601/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22November 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB
Putus : 17-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs TRIPATRA ENGINEERS ANDCONSTRUCTORS
6129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00787/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00013/407/14/081/16 tanggal 23 Februari2016, atas nama PT Tripatra Engineers and Constructors, NPWP01.339.758.3081.000, beralamat di Indy Bintaro Office ParkGedung A, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor VII, CBD BintaroJaya Blok B7/A6, Tangerang Selatan
    Putusan Nomor 262/B/PK/Pjk/2020Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00787/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00013/407/14/081/16 tanggal 23 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.339.758.3081.000
Putus : 02-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 —
9318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP723/ WPJ.01/2011tanggal 03 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
5326 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 06 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117175.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal O06 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00645/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00645/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00138/407/14/091/16 tanggal O1 Agustus 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP. 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00138/407/14/091/16 tanggal O1 Agustus 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP. 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telahHalaman 4 dari 9 halaman.
    benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00645/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB