Ditemukan 5468 data
Reynold, SH., MH
Terdakwa:
MARDIANA, S.IP., M.A Binti H. BEDDU KAPPARA
293 — 189
Tanjabtim menghadiri pelaksanaan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada pemilihan serentak tahun 2020, 5 hari kerja, tanggal 21 s/d 25 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.6.583.747,- (disertai foto);
- Perjalanan Dinas ke Kec.
Masturi ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka konsultasi rekrutmen Badan ad Hock Pemilu Serentak Tahun 2020. 1 hari kerja, Tanggal 7 Februari 2020 dengan biaya sebesar Rp.350.000,- (tidak disertai foto);
- 1 (satu) rangkap dokumen perjalanan dinas a.n.
- 1 (satu) rangkap dokumen Perjalanan dinas a.n Abd Haris,S.Ag ke Kecamatan Dendang dalam rangka monitoring penggunaan sirekap mobile KPPS terhadap nama, nik dan nomor hp pada pemilu serentak 2020 selama 1 hari kerja tanggal 2 Desember 2020 sebesa Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
Tanjab Timur menghadiri undangan Bimbingan Teknis Sistem Data Pemilih (SIDALIH) 4.0 Pemilu serentak tahun 2020. 3 hari kerja, tanggal 6 s/d 8 Agustus 2020 dengan biaya sebesar Rp.1.050.000 (beserta foto).
Perihal: konsumsi rapat persiapan pelaksanaan pemilu, tanggal 16 Juni 2020 - 1 (satu) lembar kwitansi Vandri Design dengan total Rp.150.000,-.
Perihal: biaya cetak spanduk rapat persiapan pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020; - 1 (satu) lembar kwitansi Dapoer Ayesha dengan total Rp.350.000,-.
SRIMULYANI ANOM SH
Terdakwa:
H. dr. MISRI HASANTO M.Kes Bin M. JILIS Alm
66 — 32
Meranti dan seluruh jajaran pengawas pemilu Kab. Kep. Meranti dan lampirannya.
1 (satu) lembar Foto Copy sesuai dengan aslinya (telah legalisir) Surat Kadiskes Kab. Kep. Meranti Nomor: 440/DINKES-SEKRT/1130, tanggal 12 November 2020 perihal pelaksanaan rapid test.
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 29-04-2024Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
83 — 89Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpas ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Pergeseran ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Supri untuk pembayaran Buku Saku Pemilu
ukuran 309x108 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 23 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran Spanduk Apel Sarpras ukuran 600x100 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 22 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Hero Sticker & Digital Printing kepada Ade / Bag Ops untuk pembayaran 55 Bk Buku Saku Pemilukada Warna sejumlah Rp1.540.000,00 dan 400 Bk Buku Saku Pemilu
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
997 — 3258Jenderal Kependudukandan Pencatatan Sipil dengan Konsorsium PNRI pada hariSenin tanggal 7 September 2015 1971 (satu) buku data kependudukan nasional provinsi,kabupaten kota semester 1 tahun 2014 buku ke1 DirektoratJendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil KementerianDalam Negeri Republik Indonesia. 1981 (Satu) bundle print out Rekapitulasi Data Pemilin TambahanPilpres (berusia 17 thn antara tgl 10 april s.d 09 juli 2014). 1991 (Satu) bundle print out Rekapitulasi Data PendudukPotensial Pemilih Pemilu
: S351/D4/02/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal :Hasil Pelaksanaan Supervisi Penerapan KTP Elektronik pada8 kabupaten /Kota dengan lembar disposisi Direktur JenderalKependudukan dan Pencatatan sipil, disposisi Direkturpendaftaran penduduk dan kasubdit identitas penduduk. 39262 (dua) lembar fotocopy draft surat dari Tim Supervisi eKTPditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 01 Oktober2014. 39271 (satu) bundel dokumen yang di fotocopy sesuai denganaslinya kronologis perbaikan daftar pemilih pemilu
Pagu Rp 5,9 T, lembar ketiga berjudulKronologis Garis Besar Rekayasa Proyek eKTP, danlembar terakhir berjudul Proyek Baju Hansip th 2009(Pengadaan Barang Kelengkapan Perorangan LinmasPengamanan Pemilu 2009 pada Dirjend KesbangpolKemendagri. 62211 (Satu) lembar asli tanda terima (tulisan tangan) penerimaanuang sebesar Rp 1.250.000.000, (Satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah), yang diterima oleh RIDA M. HARAHAPdari CHAIRUMAN HARAHAP, untuk disetorkan ke Rek.
(Pengadaan Barang Kelengkapan Perorangan LinmasPengamanan Pemilu 2009 pada Dirjend KesbangpolKemendagri. 62211 (Satu) lembar asli tanda terima (tulisan tangan) penerimaanuang sebesar Rp 1.250.000.000, (Satu miliar dua ratus limapuluh juta rupiah), yang diterima oleh RIDA M. HARAHAPdari CHAIRUMAN HARAHAP, untuk disetorkan ke Rek. SITIARIMBI PULUNGAN untuk diinvestasikan, tanggal 16Oktober 2011. 62221 (satu) fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Dr. H.CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH. kepada Hj.
Register : 02-03-2023 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 05-04-2023Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP
Tanggal 5 April 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : M. ARIFIN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARISTOTELES AIRORI, A.md.
167 — 39: 1386, permintaan SP2D No: 01850/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp1.225.000.000,00
- No: 1503, permintaan SP2D No:01916/SP2D/LS BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp2.287.690.000,00
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Nomor: 008/SPK- PARANUSA/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang perjanjian kerjasama sebagai Konsultan Politik dalam rangka Pendamping Penyelenggaraan Pemilu
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
179 — 33Dan Kamaludian Harahap menyampaikan itulah ipar,Tuntutan anggota menghadapi Pemilu (dana untuk anggota DPRD)kemudian saksi tanya terus hasilnya bagaimana? waktu itu KamaludianHarahap menjawab nantilah;Bahwa kemudian setelah itu terjadi pertemuan yang dilakukan di RumahDinas Saleh Bangun di JI Pangkalan Mashur Kota Medan yang dihadiriHalaman 82 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnoleh ketua DPRD Saleh bangun, Kamaludin Harahap dan M.
Register : 24-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-06-2017Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnk
Tanggal 3 Desember 2015 — Jaksa Penuntut:
BENONY .A. KOMBADO, SH.MH.
Terdakwa:
JULIANA A MARLISSA, A.Md;
106 — 332012000/KHR/05/2012 tanggal Oktober 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar faktur nomor 2012000/KHR/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (asli);
- 1 (satu) lembar rincian kebutuhan Pokja pemutakhiran data tanggal 14 mei 2013 (asli);
- 1 (satu) lembar disposisi BPKAD Kota Sorong (Asli);
- 1 (satu) lembar surat pengantar ketua KPU Kota Sorong Nomor : 139/KPU-032.436678/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 (asli);
- 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemilihan distrik (PPD) KPU Kota Sorong tahun 2011 (fotocopy);
- 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2012 ditingkat panitia pemungutan suara (PPS) KPU Kota Sorong tahun 2011 (Fotocopy);
- 1 (satu) bundel laporan keterangan penggunaan dana hibah Pemilukada Kota Sorong tahap I tahun 2012 KPU Kota Sorong (asli);
- 1 (satu) bundel
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 22-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS
101 — 52penginapankhusus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi oleh PPTK jikaberangkat melaksanakan perjalanan dinas dibuat 1 kamar 1 orang padahalkenyataannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahimelaksanakan perjalanan dinas 1 kamar 2 orang.17 Saksi ROBIN SIHOMBING :e Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KejaksaanNegeri Cimahi dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.e Bahwa benar saksi dari PAN sebagai Wakil Ketua (Bidang BiroPemberdayaan dan Pemenangan Pemilu
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetapanggaran yang ditetapkan (lihat pasal 54 PP.Nomor 58/2005).Berdasarkan halhal tersebut di atas, di mana dapat kami buktikanadanya pemisahan tugas pokok, fungsi dan kewenangan antaraLegislatif dan Eksekutif cq Sekretariat DPRD, maka jelas pulabatasan pertanggungjawaban masingmasing, di mana legislatifmempunyai pertanggungjawaban yang bersifat akuntabilitas danmoral kepada pemilinnya dengan sanksi apabila amanah yangdiberikan kepadanya tidak dijalankan dengan baik, maka ia dapattidak terpilin lagi pada pemilu
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
220 — 79Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah dihubungi olehseseorang yang bernama ANJAR NUGROHO ataupun dari pihakKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & Rekan dan sayajuga tidak mengetahui siapa ANJAR NUGROHO ataupun dari pihakKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & Rekan tersebut;Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan November tahun 2014 saksitidak pernah dihubungi oleh siapapun untuk menanyakan hargatanah;Bahwa saksi menerangkan namun antara bulan FebruariMaret tahun2014 (sebelum Pemilu
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
201 — 59Blitar;3) Penyalahgunaan keuangan sekolah yang berasal dari dana BantuanOperasional Sekolah (BOS), SBI dan Partisipasi Masyarakat (Komite) diSMPN 1 Tuban;4) Pengadaan Kelengkapan KPPS/TPS untuk keperluan Pemilu PilpresPutaran dan II di KPUD Kab. Probolinggo;5) Penyelewengan pos anggaran DPRD Kota Madiun tahun anggaran 2002,2003, dan 2004;6) Penyimpangan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atasnama PT. Ketabangkali Elektronics Surabaya diatas tanah HakPengelolaan PT.
Register : 15-06-2022 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 15-06-2022Putusan PN JAYAPURA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 1 April 2022 —
104 — 13Halaman 270 dari 279 putusan Nomor.30/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap No: 1503, permintaan SP2D No: 01916/SP2D/LS-BTL/4.05.2/2, tanggal 02 September 2020 sebesar Rp.2.287.690.000,-.41. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Jasa Konsultan Nomor: 008/SPK-PARANUSA/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 tentang perjanjian kerjasama sebagai Konsultan Politik dalam rangka Pendamping Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kab.
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
268 — 88olehseseorang yang bernama ANJAR NUGROHO ataupun dari pihakKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & Rekan dan sayajuga tidak mengetahui siapa ANJAR NUGROHO ataupun dari pihakKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRYADI & Rekan tersebut;Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan November tahun 2014 saksitidak pernah dihubungi oleh siapapun untuk menanyakan hargatanah;Halaman 109 dari 306 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN SmrBahwa saksi menerangkan namun antara bulan FebruariMaret tahun2014 (sebelum Pemilu
Putus : 04-03-2015 — Upload : 14-11-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 127/PID.Sus-TPK/2014/PN.Smg.
Tanggal 4 Maret 2015 — Ir.ANJAR TARUNA ARI SUDEWO,MS bin SOEJITNO; (TERDAKWA)
193 — 257menerangkanpendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa sertifikasi yang Ahli miliki adalah sebagai berikuta) Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan Bappenas kualifikasiL5.b) Sertfikat TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan LAN.Bahwa sejak tahun 2008 AHLI bekerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP);Bahwa perkara pengadaan barang / jasa pemerintah yang pernah Ahli tangani adalah sebagaiberikut :a) Korupsi pengadaan logistic Pemilu
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
113 — 1642sebesar Rp. 941.000.000, adalahSaksi sendiri karena pada saat pembuatan SPP, SPM hinggaterbitnya SP2D tercantum atas nama saksi karena saksi masihmenjabat sebagai bendahara dan setelah Juandi Setiawanmenggantikan saksi sebagai bendahara SP2D tersebut diambiloleh Juandi Setiawan ;Bahwa menyebabkan saksi untuk memberikan kas bonterhadap proposal tersebut adalah karena pencairan SP2Dtersebut cukup lama dan yang membawa proposal tersebutadalah orang orang yang berpengaruh dan kondisi waktu ituadalah Pemilu
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
126 — 54denganUndangUndang No. 43 Tahun 1999 adalah :mereka yang setelah memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkanberdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurutperaturan perundanganundangan yang berlaku;Pegawai Negeri menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 92 ayat1 adalah : meliputi orang yang terpilih dalam pemilu
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
118 — 57sekitar tigabulan ;Bahwa yang mengajukan proposal melalui jalur langsung tersebutadalah anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat ;Bahwa benar, dana pembayaran proposal tersebut berasal daridana bantuan sosial tahun 2009 ;Bahwa benar, dana untuk pembayaran proposal ada mataanggarannya ;Bahwa menyebabkan saksi untuk memberikan kas bon terhadapproposal tersebut adalah karena pencairan SP2D tersebut cukuplama dan yang membawa proposal tersebut adalah orang orangyang berpengaruh dan kondisi waktu itu adalah Pemilu
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
132 — 54denganUndangUndang No. 43 Tahun 1999 adalah :mereka yang setelah memenuhisyaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkanberdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurutperaturan perundanganundangan yang berlaku;Pegawai Negeri menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana Pasal 92 ayat1 adalah : meliputi orang yang terpilih dalam pemilu
Register : 05-12-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 09-05-2023Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 26 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHU,S.H
4.AMRI KURNIAWAN, S.H., M.H.
6.ESTER WATTIMURY, SH.
7.OBETH ANSANAY, S.H., M.H.
7.NITA TEHUAYO,SH
8.SUDARMONO TUHULELE
9.ANDI ABDURROZZAK RIFAN ADHA, SH
10.RAIMOND CHRISNA NOYA, SH
Terdakwa:
MAX A. BEAY
131 — 45- Fotocopy 1 jepitan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kab.SBB , belanja KPU Tahun 2016-2017.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
153 — 553tahun2009 sebesar Rp. 941.000.000, adalah saksi sendiri karena pada saat pembuatanSPP, SPM hingga terbitnya SP2D tercantum atas nama saksi karena saksi masihmenjabat sebagai bendahara dan setelah Terdakwa menggantikan saksi sebagaibendahara SP2D tersebut diambil oleh Terdakwa ;Bahwa menyebabkan saksi untuk memberikan kas bon terhadap proposaltersebut adalah karena pencairan SP2D tersebut cukup lama dan yang membawaproposal tersebut adalah orang orang yang berpengaruh dan kondisi waktu ituadalah Pemilu