Ditemukan 5809 data
IRA SUSANTI, A. MA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 31
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
358 — 454
Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.64/Menlhk/Setjen/KUM.6/6/2019, tanggal 13 Juni 2019;Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 98/PENDIS/2019/PTUNJKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 98/PENMH/2019/PTUNJKT., tanggal 17 Mei 2019, Tentang Susunan Majelis Hakimdalam perkara
MUSLIM FATAHILLAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 26
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
SUMIYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 24
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
97 — 29
Yang seharusnya Penggugat mencontoh apa yang telahdilakukan oleh Tergugat II yakni ketika merasa hakhaknya dilanggarmaka secara otomatis terlebin dahulu mengajukan Laporan Polisi diHal 21 dari Hal 104 Putusan No.420/Pdt.G/2014/PN.Bks.atInstansi yang berwenang yang kemudian melalui Gugatan ini akanmengajukan Gugatan Rekonpensi/ Gugatan Balik atas perbuatanMelawan H~kum yang telah dilakukan oleh Penggugat yangbekerjasama dengan Tertgugat serta okkum lainnya.
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 26
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Fery Diantoro
228 — 238
SerkaNRP 514354, berdasarkan Surat Perintah DanlanudMuljono Nomor Sprin/430/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa NomorSrt.Kuasa/03/X/2020/Kum tanggal 12 Oktober 2020.Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer padaOditurat Militer IIl11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempattersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari, bulanFebruari, bulan Maret dan tanggai Dua
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
64 — 27
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
1.ANDRYAWAN PERDANA DISTA AGARA,SH
2.SUGENG WIBOWO SAPUTRO,S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD JONI SETIAWAN
64 — 33
;
- 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900 / 477 / Set DPRD / 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020, beserta lampiran;
- Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 80 / KUM
/ 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta lampiran;
- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
- Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah
1.Gumirat Barna Alam
2.Juwita Jati Kusumah Putri
3.Dodo Budiono
4.P. Djatikusumah
5.Subarsa
6.ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN),
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan
Intervensi:
R. DJAKA RUMANTAKA
594 — 453
BPNNomor 5 Tahun 1999.Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah HakUlayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara PenatausahaanTanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (vide BuktiPengetahuan Hakim atas bukti yang diajukan dalam persidangan);G. belum terdapat bukti tentang adanya penetapan hutanadat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimanadiatur dala Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM
902 — 684
Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan
FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN als EDO
370 — 32
Hasil HutanKayu(HHkK) yang dipungut dari hutan alam sebagaimana diubah menjadiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.I/ 2016 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 43/MENLHKSETJEN/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasaldari Hutan AlamBahwa Berdasarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan danPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015sebagaimana telah diubah menjadi P.60/MenLHK/Setjen/Kum
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 28
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
349 — 156
., Jabatan Staf BiroHukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, merupakan AparaturSipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dankehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:KS.61/Menlhk/Setien/KUM.6/6/2019, tanggal 13 Juni 2019;Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/PENDIS/2019/PTUNJKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata
ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 31
R.A.Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, KotaMataram,, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaLembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBUPATI DOMPU, berkedudukan Di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten Dompu,Provinsi Nusa Tenggara Barat;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/89/KUM,Tanggal 24 Februari 2017, memberikan kuasa kepada;H.
Yayasan Menara Nusa Raya ( MENARA) yang diwakili oleh : Abdul Hakim S.Ag. (Ketua Umum)
Tergugat:
KEMENTERIAN LHK RI (dahulunya MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA)
Intervensi:
PT Marita Makmur Jaya
522 — 380
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA (dahulu MENTERI KEHUTANAN REPUBLIKINDONESIA), berkedudukan di Gedung ManggalaWanabakti Blok Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto,Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.49/Menlhk/Setjen/Kum.6/8/2020, tanggal 28 Agustus2020 memberikan Kuasa kepada :1. Drs. Maman Kusnandar, M.M. (Plt. Kepala Biro Hukum);Halaman 2 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUNJKT.2. Supardi, S.H., M.H.
14 — 0
fi7201i0r10s1360sIlmult1widctlpartx720wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid1 1565392 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid13465725charrsid755 1428 Mengingat rtichfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid10163149charrsid7551428 segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danmemperhat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid13465725charrsid7551428 ikan segalaketentuan hu rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO fllang1053langfe 1033langnp1053insrsid10163149charrsid7551428 kum
17 — 2
fi7201i0r10s1360sIlmult1widctlpartx720wrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid1 1565392 rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid13465725charrsid755 1428 Mengingat rtichfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1053langfe1033langnp1053insrsid10163149charrsid7551428 segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danmemperhat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1053langfe1033langnp1053insrsid13465725charrsid7551428 ikan segalaketentuan hu rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO fllang1053langfe 1033langnp1053insrsid10163149charrsid7551428 kum
53 — 26
Oleh karena Oditur Militertidak dapat menjamin bisa menghadirkan TerdakwaI ke persidangan,maka demi percepatan penyelesaian perkara TerdakwaII yang telah hadirdi persidangan dan telah ditetapkan untuk ditahan oleh Hakim Ketua,maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan hanya satuTerdakwa, yaitu TerdakwaII Kopka Suryo NRP.557212.Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumdari Kum Divif2 Kostrad, yang terdiri dari: 1. Mayor Chk Arif Muttaqin,S.Ag.,S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Diwakili Oleh : RIZALDI NAZARUDIN, S.H.,M.H
98 — 46
;
- 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900 / 477 / Set DPRD / 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020, beserta lampiran;
- Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 80 / KUM
,M.M
- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
- Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Fotocopy