Ditemukan 2852 data
SILVIE SOEDJARWO LEKSOSADJOJO
Tergugat:
AGUS SARYOKO
Turut Tergugat:
1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DAMIANUS AMBUR DAN REKAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO CHARLIE DAN REKAN
4.Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
74 — 20
Penggugat:
SILVIE SOEDJARWO LEKSOSADJOJO
Tergugat:
AGUS SARYOKO
Turut Tergugat:
1.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)
2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DAMIANUS AMBUR DAN REKAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO CHARLIE DAN REKAN
4.Pemerintah Republik Indonesia CQ Kementerian Keuangan Republik Indonesia CQ Direktorat Jendral Kekayaan Negara CQ Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
104 — 11
Pemohon pada poin 4huruf ae, kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memahami1111detentang prosedur Penilaian Ganti Kerugian pembebasan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum.Bahwa terhadap hal yang kami kemukakan pada poin 3 diatasadalah telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2012 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 pada pasal 73, 64 dan Pasal 65Bahwa selanjutnya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telahmenetapkan Penilai Pubik yaitu Konsultan Jasa Penilaian Publik(KJPP
dilaksanakanpada tanggal 16 Maret 2015 di Kantor Camat Indralaya Ogan Ilir.Bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam Undang UndangNomor 2 tahun 2012 jo Perpres Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2012 menyatakan bahwa musyawarah itu untuk menentukanapakah pemberian ganti kerugian tersebut dalam bentuk :Uang.Tanah PenggantiPermukiman kembaliKepemilikan saham atauBentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihakSedangkan untuk besarnya jumlah ganti kerugian tersebut ditentukanoleh Penilai Publik dalam hal ini pihak KJPP
Laporan PenilaianGanti Kerugian Ruas Tanah Tol Palembang Indralaya padabidang tanah Pemohon, penilaiannya baru dilakukan satu kali.Bahwa berdasarkan dalil dalil yang Kami kemukakan diatas, maka Termohon IImohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonankeberatan ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan :1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.2 Menyatakan sah dan berlaku Laporan Ganti Kerugian Tanah Ruas TolPalembang Indralaya yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP
;Fotocopy Surat Perintah kerja Penilai ganti kerugian tanah jalan TolPalembang Indralaya No : HK.02.03 / 440357 / 015 84 tanggal 23Oktober 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.H6 ;Fotocopy Keputusan Kepala Kanwil BPN Sumsel tentang PenetapanPenilai Ganti kerugian kegiatan pelaksanaan pengadaan tanahpembangunan jalan Tol Palembang Indralaya, No : 2719 /KEP1610 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014, sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi tanda T.II7 ;168 Fotocopy Hasil Penilaian KJPP
PT BUKIT KAMSIRI INDAH
Tergugat:
PT TANJUNG BUTON INTERNASIONAL
45 — 32
.: 116/2003 denganmempertimbangkan bahwasanya harga lahan akan terus menanjak naikseiring berjalannya waktu, oleh karena itu, Penggugat menunjuk KANTORJASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN (KJPP) yaitusuatu Kantor Penilai Independen berdasarkan Surat Penunjukan dari PT.Bukit Kamsiri Indah (in casu Penggugat) kepada KJPP tertanggal 23 Mei2019 untuk melakukan penilaian harga pasar / appraisal atas Lahan untukmendapatkan harga pasar dan wajar;Bahwa setelah dilakukan penilaian harga pasar
/ appraisal oleh KJPP atasLahan sebagaimana termuat dalam Laporan Penilaian Tanah Kosong No.:0209/PTK/MMIRJKTM/V/2019tertanggal 25 ##$Mei 2019 yangditandatangani oleh Ir.
262 — 96
Fotokopi Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan (Kantor) DebiturKSP DANA MULIA lokasi Jalan Kyai Muntang No. 171 KelurahanJaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi JaawaTengah oleh KJPP TRI, Santi dan rekan dengan nomor laporan98/APP/KJPPTS/V/2018 tanggallaporan 11 Mei 2018 yang bermateraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.24);25.
Fotokopi atas Fotokopi Surat tertanggal 18 Desember 2017 yangditujukan kepada KJPP Tri, Santi dan Rekan perihal Surat Penetapansebagai Rekanan Kantor Jasa Penilai Publik tidak dapat diajukan aslinyakarena ada di Kantor Pusat BSM, yang bermaterai cukup (Bukti T.25);26.
Fotokopi atas Fotokopi Undertaking Guarantee Rekanan BankBidang KJPP 26/SK/KJPPTS/XII/2017 yang di buat tanggal 8 Desember2017 di Jakarta tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani olehPimpinan Rekan dan Rekan 1 KJJP Tri, Santi dan Rekan, tidak dapatdiajukan aslinya karena ada di Kantor Pusat BSM, yang bermaterai cukup(Bukti T.27);28.
Siti Nurzubaidah dengan harga limit Rp.1.639.000.000, (Satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta Rupiah)(Bukti T.29) dan harga limit tersebut Sesuai penilaian Penilai independen/Independen Aprasial dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP TRI, SANTIdan Rekan) (bukti T.24 sampai dengan T.28); Bahwa atas akan dilakukannya lelang hak tanggungan diatas Tergugattelah mengirim surat pemberitahuan lelang dan pengosongan objekjaminan kepada Tergugat yang mana lelang akan dilakukan pada hariKamis tanggal
Siti Nurzubaidah (bukti T.8)dengan harga limit Rp. 1.639.000.000, (satu milyar enam ratus tiga puluhSembilan juta Rupiah) (Bukti T.29) dan harga limit tersebut sesuai penilaianPenilai independen/Independen Aprasial dalam hal ini dari Kantor JasaPenilaian Publik (KJPP TRI, SANTI dan Rekan) (bukti T.24 sampai denganT.28) dengan demikian Tergugat telah mengajukan permohonan pelelangandengan prosedur yang berlaku dan dengan penentuan harga limit yang telahsesuai dengan ketentuan yang berlaku;Halaman
74 — 33
Adalah KJPP Agus, Firdaus& Rekan Profesional Apprasial & Colsultan bukan Tergugat atauTergugat Il;Bahwa dari fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,seolaholah karena Tergugat dan tergugat Il bukan yang membuatlaporan penilaiann asset, maka Tergugat dan Tergugat Il, sekarangTerbanding dan Terbanding Il tidak terbukti melalukan PerbuatanMelawan Hukum,.
Padahal Tergugat dan Tergugat Il, sekarangTerbanding dan Terbanding Il telah menggunakan data pendukungberupa laporan penilaian asset ( bukti T12 ) sebagai bahan datapelelangan;Bahwa dalam fakta persidangan dahulu Penggugat sekarangPembanding, telah mengajukan bukti surat berupa laporan penilaianasset oleh Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ) Nanang Rahayu danRekan pada bulan Oktober tahun 2013 sebesar Rp. 1.376.000.000,( satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah ) dengan hargaLiquid sebesar
Rp. 1.100.000.000, ( satu milyar seratus juta rupiah )ditandai dengan bukti P4, Demikian pula Tergugat sekarangTerbanding mengajukan bukti surat berupa laporan penilaian asset olehKantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ), Agus, Firdaus dan rekan padatanggal 23 September tahun 2016 sebesar Rp. 1.216.820.000, ( satumilyar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )dengan harga Liquid sebesar Rp. 730.092.000, ( tujuh ratus tiga puluhjuta Sembilan puluh dua ribu rupiah ) ditandai dengan
bukti T12;Bahwa fakta persidangan ada dua alat bukti surat berupa laporanpenilaian asset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) baik diajukan olehPembanding maupun Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah menegasi dan / atau mengenyampingkan bukti tersebut dalampersidangan jika memperhatikan dengan cermat pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama yang berbunyi .......
Bukan Tergugat atauTergugat Il;Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor : 374/PDT/2017/PT SMG8.10.Bahwa sebagaimana gugatan ini dimajukan substansi Gugatannyaadalah PMH tentang Nilai Obyek Lelang dan Keadaan Obyek Lelangyang sebenarnya, didalilkan Melawan Hukum oleh karena ataspelelangan tersebut berpontensi merugikan Penggugat / Pembanding,dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan dasar harga laporanpenilaian asset oleh Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP ), sebagaimanahal ini tidak dijadikan dasar
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3545 K/Pdt/2016 Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman;(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwa TermohonKasasi sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tambak yangdimohonkannya
Leo Handoko, dari Kantor Dinas Kelautan, Perikanandan Peternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta; Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Pakualaman.
(K) selaku Bupati Kulon Progo;Bahwa benar seluruh surat teguran/peringatan tersebutdisampaikan melalui Kantor Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan tidakdiketahuinya data/nama petambak udang yang sebenarnya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi, yaitu :Saksi Rio Jaka Tama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut
:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDI Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor06/KPPSPPT/IV/2016
2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: SubZona Tambak berada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran;Selanjutnya dalam lampiran II PERDA Kabupaten Kulon ProgoNomor 10 Tahun 2014 tertera bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun PasirMendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untuk Desa Banaranhanya berada di Dusun Trisik;Bahwa benar pada saat dilakukan penilaian oleh Tim PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP
MUNDARGO,SH
Terdakwa:
AGUS SUPRANANTO Bin Alm PARJOKO
38 — 52
- Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 / Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.
- Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor : 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.
- Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT
Termohon:
ASMIH
47 — 34
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyetorkan uang kompensasi dalam rangka Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Cibinong Gandaria kepada Termohon pada Bidang Tanah Span Nomor : T.20 s/d T.21 nomor Persil 61 dengan luas 67 m2 yang terletak di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dengan Hasil Penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dengan
juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang Objek Kompensasi menjadi Jaminan di Bank;
- Menyatakan sah dan berharga penitipan uang kompensasi di Pengadilan Negeri Depok dalam rangka Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Jalur SUTT 150 kV Cibinong Gandaria kepada Termohon pada Bidang Tanah Span Nomor : T.20 s/d T.21 nomor Persil 61 dengan luas 67 m2 yang terletak di Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dengan Hasil Penilaian dari KJPP
Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH
13 — 3
Terbanding/Tergugat I : Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUNARDI
Terbanding/Turut Tergugat : NUR KHASANAH
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman
131 — 102
Penggugat:
1.Suroto
2.Sujilah
Tergugat:
1.Bupati Sleman
2.Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Tiffani dan Rekan
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Sleman
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN
62 — 0
PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWANTUN &REKAN
109 — 26
Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45huruf 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangdimana Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkanhasil penilaian dari Penilai, maka Pengadilan Negeri Klas IBTaskmalaya telah mengirim Surat Kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP), masingmasing :a. Surat No.
W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada RIJAHUSAENI, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) JI. RayaDewi Sartika No. 353 Lt.2, RT. 00/RW. 013, Cililitan,Kramat Jati, Jakarta 13640;b. Surat No.
W11.U9/1076/HT.01.10/VIII/2016 tanggal 8Agustus 2016 perihal Permohonan Keterangan PenilaianTerhadap Objek Lelang Perkara No.11/Pdt/Eks/2016/PN.Tsm yang ditujukan kepada TEGUHHERMAWAN dan Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Perum Sirnagalin Kencana, Blok No. 11,Indihiang, Kota Tasikmalaya;17.8.
Bahwa dari Bukti T8a ternyata PN Tasikmalaya q.q Terlawan telahmengirim Surat Kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RIJAHUSAENI untuk melakukan penilaian harga terhadap objek tanah danbangunan yang diperlukan dalam penentuan taksiran harga gunapelaksanaan lelang eksekusi dan dari bukti T8C KJPP Rija Husainidan Rekan telah mengeluarkan Laporan Penilaian objek sengketa yangdimintakan tersebut;2.
Bahwa dari bukti Bukti T9 ternyata Ketua Pengadilan NegeriTasikmalaya telah menetapkan Limit harga terhadap tanah danbangunan yang akan dilelang berdasarkan limit dari hasil penilaianKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T8 a s/d d dan bukti T9 juga diperoleh fakta mengenai nilai limit lelang untuk objek sengketayakni :1.
1.SUNARTI
2.SITI AMINAH
3.MARWOTO
Termohon:
1.Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan SPAM Sistem Penyediaan Air Minum
2.Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang qq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
83 — 18
Harga Ganti Rugi SPAM Semarang Barat,dankembali Para Termohonmenyampaikan dan membacakan kemudianmenekankan secara lisan terkait dengan besar ganti kerugiandiputuskan secara sepihak tanpa musyawarah, dan Para Pemohontidak menerima karena harga yang diputuskan masih dibawah hargayang layak dan adil;Bahwa setelah mendapatkan Surat Kuasa dari Para Pemohon, TimAdvokat meminta klarifikasi terkait besarnya ganti kKerugian yang sudahdiputuskan secara sepihak kepada perwakilan dari DPU dan TimApprisal KJPP
MARWOTO NO JENIS TANAMAN SUMLAY TOTALBESAR SEDANG KECIL1 JATI Z 10 23 352 MAHONI 11 113 SENGON 6 26 324 SIRSAT 18 185 PETAI 2 26 ALPUKAT 2 27 JERUK 3 38 LAMTORO 3 19 WARU GUNUNG 5 2 710 MANGGA 6 611 KAYU LOKAL JAWA 2 212 PEPAYA 50 513 PISANG 100 10014 SINGKONG 100 100 17.Bahwa perbedaan besar ganti kerugian yang diberikan tiap warga sertaberbedanya jumlah tanaman maka jelas KJPP IMMANUEL, JOHNNY danREKAN tidak cermat dan akurat dalam melaksanakan Penilaiannya makaharus dinyatakan cacat hukum hasil
Foto copy Laporan Apraisal Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) IMMANUEL,JOHNNY DAN REKAN, diberi tanda bukti T3;4. Foto copy Surat Undangan An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota SemarangNomor: 005/21985, tertanggal 14 September 2017, yang dilampiri daftar hadir danBerita Acara Sosialisasi, diberi tanda bukti T4;5.
diajukan oleh Para PemohonKeberatan bertanda P7, yang sama dengan lampiran bukti surat yang diajukan olehTermohon I, Termohon Il dan Turut Termohon bertanda T1 yang berupa BeritaAcara Hasil Musyawarah Tentang Ganti Rugi Pengadaan Lahan Untuk Proyek SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Kelurahan Bambankerep KecamatanNgaliyan Kota Semarang Tahun 2018 yang didukung dengan bukti surat bertanda P8yang sama dengan bukti surat bertanda T3 yang berupa Laporan Apraisal KantorJasa Penilaian Publik (KJPP
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara UIP NUSRA
Termohon:
1.PT. Kawasan Industri Bolok
2.Marten Tabun
93 — 33
Bahwa besaran nilai kKompensasi untuk masingmasing calonpenerima, didasarkan pada perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP), dengan maksud untuk mendapat harga yang wajar dan dapatdipertanggung jawabkan;20. Kompensasi atas tanah, tanaman dan/atau bangunan dihitungoleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Apraisal, diberikan kepadapemegang hak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dilakukansebelum dilakukan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik dimaksud;21.
Sesuai hasil penilaian KJPP Irfan dan Rekan Nomor00010/2.011701/P1/02/0372/I/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 padaSpan T.0O1R T.O1A Persil Nomor P.2, milik Marten Tabun luas tanah3690 m2 dan tanaman berupa 2 batang Pohon Kosambi, 1 batangPohon Dilak, 1 batang Pohon Beringin, 3 batang Pohon Kabatek, 4batang Bunga Kuning, 51 batang Kayu Kula, 16 batang Pohon Kom, 26batang Pohon Pole, 1 batang Kayu Pisang, 2 batang Kepok Hutan, 3batang Pohon Nunak, 8 batang Kayu Namon, 1 batang Pohon Kuslaungdan 2 batang
PenataanRuang Pemerintah Kabupaten Kupang Nomor : 045.2/79/PU/2017Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN Olmtanggal 29 Agustus 2017 perihal Keterangan Kesesuaian Ruang,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;11.Asli dan fotokopi Daftar Nominatif Kompensasi tanah, bangunan,tanaman pada ruang bebas (ROW) jalur SUTT 150 kV GI Bolok GITenau, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberitanda P.11;12.Asli dan fotokopi surat Laporan Hasil Penilaian dari KJPP
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Bukkittinggi
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Syariah Mandiri
Turut Terbanding/Penggugat I : Marniati
237 — 117
Pembanding harus ditolak;Menimbang, berdasarkan dalildalil gugatan para Penggugat/paraPembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yangpada pokoknya sebagai berikut :Dalam EksepsiBahwa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat/para Pembandingadalah butir 30 gugatan mengenai nilai limit lelang jauh di bawah harga pasar.Yang menentukan harga limit lelang itu bukan Tergugat/Terbanding akan tetapimenggunakan kantor jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RazakUswatun & Rekan (KJPP
MBPRU) yang beralamat di Jalan Palembang nomor11a Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padangsebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ketentuan Peraturan Menteri Keuangannomor 27/PMK.06/206 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang untuk menentukannilai limit lelang sedangkan KJPP MBPRU tersebut tidak dilibatkan dalamperkara sehingga mengakibatkan perkara a quo kurang pihak.Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.0036/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai kurangpihak
dengan tidak dilibatkannya KJPP MBPRU adalah karena yangbersangkutan bukanlah orang yang terlibat langsung dalam perkara akan tetap!
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH. MH.
144 — 117
GIRI MAGNA JAYA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/ 1934.1/ 404.101/ 2017 dan SPMK Nomor : 027/ 1934.2/ 404.101/ 2017.Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebuttelah ditunjuk jasa konsultasi appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)SIH WIRYADI & REKAN berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/ 2478.2/ 404.101/ 2017 tanggal 08 Nopember 2017 dengan jadwalpelaksanaan penilaian mulai O09 Nopember 2017 sampai dengan 27Nopember 2017, dimana hasil
oleh KJPP SIH WIRYADI &REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk PembangunanSMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.2.931.320.000, (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dariBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terdakwa Drs.
oleh KJPP SIH WIRYADI &REKAN sebagaimana Laporan Hasil Penilaian Properti Untuk PembangunanSMPN 1 Mantingan tertanggal 27 Nopember 2017 sebesar Rp.2.931.320.000, (dua milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah) terlalu tinggi dari harga pasar berdasarkan peta zona dariHalaman 26 dari 88 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT SBYBadan Pertanahan Nasional (BPN).Bahwa sekira awal bulan Desember 2017, Terdakwa Drs.
Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untukmelaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000, (empat puluhtujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktupelaksanaan tanggal 08 November 2017 s/d 21 November 2017berikut dengan 1 (Satu) bendel berkas permohonan pencairan danpertanggungjawaban serta 1 bendel hasil Apreisel;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untukmelaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisel SMPN 1 Mantingandengan nilai pekerjaan Rp47.140.000, (empat puluh tujuh juta seratusempat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 08November 2017 s/d 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu)bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta1 bendel hasil Apreisel;18.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab.
135 — 83
Fatmawati;Bahwa, terkait penetapan nilai ganti rugi yang dikeluarkan oleh Tergugat Il, ParaPenggugat selalu sepakat dan tidak pernah mengajukan keberatan atas besaranganti rugi atas tanah tersebut;Bahwa atas tanah milik Penggugat atas dua bidang tersebut telah dilakukanpenilaian oleh Tergugat melalui KJPP Anas Karim Rivai & Rekan sesuai denganResume Nilai Penggantian Wajar Pembebasan Lahan Mass Rapid Transit (MRT)Koridor dan Stasiun Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru KotaAdministrasi Jakarta
Sehingga sudah sapatutnya Para Penggugat mendapatganti Kerugian atas pembebasan objek sengketa yang akan dijadikan sebagaiStasiun dalam proyek pembangunan MRT;37.Bahwa, sesuai dengan penetapan nilai ganti rugi yang tetapkan oleh Tergugat sebagaimana hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Anas Karim Rivai danRekan atas objek sengketa dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.297.082.000,(satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah).Maka Para Penggugat berhak mendapat
Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa dan memutuspermohonan keberatan ini dengan memanggil pihakpihak untuk bersidang pada hariyang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan keputusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:1.2.3sMengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.Menetapkan bentuk dan/atau bersarnya ganti kerugian yang tetapkan olehTergugat berdasarkan hasil penilaian KJPP
menerima ganti rugiatas pembebasan tanah MRT tersebut, maka selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan mengenai berapakah besarnya ganti rugi yang harus diberikanPara Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya pemberian ganti rugi yangharus diberikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Majelisberpedoman pada bukti P2 berupa Resume nilai penggantian wajar pembebasanlahan MRT koridor dan stasiun Kelurahan Pulo, Kecamatan kebayoran Baru, KotaAdministrasi Jakarta Selatan dari Appraisal, KJPP
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT.Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
97 — 58
, Tergugat menetapkannya berdasarkan hasilpenilaian yang dilakukan oleh KJPP, sebagai berikut : Lelang (pertama) berdasarkan hasil penilaian KJPPBudi Edy Saptono & Rekan dan hasil penilaian KJPPtersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian No.
tanggal 6 Februari2018 dengan hasil penilaian untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftarHalaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt/2021/PT MDNa.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian, NilaiPasar SHM No. 2280 an Soeganda Kosuma Rp2.004.100.0000 (dua milyar empat juta seratus riburupiah) dan Nilai Likuidasi Rp 1.287.600.000 ( satumilyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratusribu rupiah), Lelang II (kedua) sampai IV (keempat) berdasarkan hasilpenilaian KJPP
Sapto, Kasmodiard dan Rekan dan hasilpenilaian dari KJPP tersebut dituangkan dalam LaporanPanilaian No. 00028/2.008409/PI1/07/PS.0122/1/II/2020tanggal 12 Februari 2020, untuk masing masingAgunan Kredit (SHM No.2280, 2291 dan 2298, terdaftara.n Soeganda Koesuma) dengan hasil penilaian untuknilai pasar Rp. 1.445.000.000,00 (satu milyar empatratuSs empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai LikuidasiRp.1.012.0.
OOO (satu miliar dua belas juta Rupiah); Bahwa KJPP Budi Edy Saptono & Rekan dan KJPPSapto, Kasmodiard dan Rekan tersebut di atasmerupakan Kantor Penilai Publik yang sudah mendapatizin dari Menteri Keuangan R.I dan dalam pelaksanaanpenilaian, KJPP tersebut bertindak secara objektif,independen dan memiliki kompetensi selaku Penilai,karenanya penilaian yang dilakukan oleh Penilaitersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Penetapan Nilai Limit Lelang dilakukan oleh Tergugat selaku penjual Obyek Lelang berdasarkan hasil penilaianPenilai / KJPP (vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 43ayat (2) ;b. Dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) karena lelang yangdilakukan adalah lelang eksekusi Hak Tanggunganberdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan dengan NilalLimit Lelang paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarRupiah), vide PMK Pelaksanaan Lelang Pasal 45 huruf b ;c.
480 — 306 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap:a.C.Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 23/Pdt.SusPailit/2018/PN.Smg junctoNomor 1/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Smg tanggal 16 Juli 2019;Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, Sarana FasilitasBangunan, Inventaris dan Mesin yang telah dibuat oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan pada tanggal18 Februari 2019;Agenda, tata cara, syarat, dan ketentuan tersebut dalamPengumuman
Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, SaranaFasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuatoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain DanRekan pada tanggal 18 Februari 2019;c. Agenda, tata cara, syarat, dan ketentuan tersebut dalamPengumuman Penjualan Di Bawah Tangan Atas Seluruh HartaPailit PT. SB Con Pratama (Dalam Pailit) di Surat Kabar HarianTribun Jateng pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019;7.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuhterhadap:a.Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 23/Pdt.SusPailit/2018/PN.Smg jo.Nomor 1/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Smg tanggal 16 Juli 2019;Laporan Penilaian Berupa Aset Tanah, Bangunan, SaranaFasilitas Bangunan, Inventaris Dan Mesin yang telah dibuatoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain DanRekan pada tanggal 18 Februari 2019;Agenda, tata cara, syarat, dan ketentuan tersebut dalamPengumuman Penjualan
David Graham Knott
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
129 — 84
PENGGUGAT selakupembeli yang beritikad baik atas obyek sengketa Villa 2 dan 3 tidakmengetahui obyek sengketa Villa 2 dan 3. tersebut dijadikanAnggunan/jaminan oleh TERGUGAT pada TERGUGAT II (PT Bank ArthaLestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPPSyarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (dua milyardsembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari dari:1.
tidak baik;Menyatakan Sertipkat Hak Tanggungan (SHT) No 3406/2015,tertanggal 03/09/2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No.6357/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan olehTURUT TERGUGAT adalah tidak Sah oleh karenanya batal demihukum;Menyatakan surat pengajuan permohonan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) No.252/KRD/X1/2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II adalah tidaksah sehingga batal demi hukum;Menyatakan harga limit dari penilaian aset lelang dari KJPP
Syarif,Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000, (duamilyard sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari:a.
Syarif, Ending & Rekanjasa penilai Property & Bisnis tertanggal 9 Oktober 2017 Nomor:422/KP/LP/KJPP/X/2017 senilai Rp 2.900.000.000, (dua milyard sembilan ratusjuta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap ke2 (kedua) buah Villa yaitu SerenityUbud Villas 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut melekat Hak Milik dengan Sertifikat(SHM) No. 1674, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, dengan Surat UkurNo. 01204/Kenderan/2015, tertanggal 27 Maret 2015 dengan luas 407 M2(empat ratus tujuh meter per segi ), atas nama Desak
(empat ratus empat puluh meter per segi) atas namaDesak Nyoman Karmini (Tergugat I), dimana terhadap kedua sertifikat tersebuttelah digunakan sebagai Anggunan/jaminan oleh Tergugat pada Tergugat IIyaitu (PT Bank Artha Lestari) sebagaimana dalam harga limit dari penilaian asetlelang dari KJPP Syarif, Ending & Rekan jasa penilai Property & Bisnistertanggal 9 Oktober 2017 Nomor: 422/KP/LP/KJPP/X/2017 Rp 2.900.000.000,(dua milyard sembilan ratus juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilaisudah