• Tata Usaha Negara yang ditebitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batamdalam Bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 931 tanggal 07 September 2004Surat Ukur Nomor 00560/2004 terletak di Jalan Hang Lekiu Kecamatan Nongsa Kota BatamPropinsi Kepulauan Riau Luas 34. 663 m2 (tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tigameter persegi) tertulis atas nama PT. .WAHANA CIPTA PRIMASEJAHTERA;Menimbang bahwa, setelah diteliti secara cermat ternyata surat gugatan Nomor: 14/G/2013/PTUNTPI, adalah sama Subjek

  dan Objeknya dengan perkara Nomor : 10/G/2013/PTUNTPI yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang pada tanggal 28 Agustus 2013 dalam Pemeriksaan Persiapan, yang amarnyamenyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena Daluarsa;Menimbang bahwa, karena Subjek dan Objeknya sama dengan perkara yang telahdiputus maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak dapat memeriksa,memutus perkara yang sama 2 (dua) kali (NEBIS IN IDEM));Menimbang bahwa, karena Subjek

  dan Objek dalam perkara Nomor : 10/G/2013/PTUNTPI yang sudah diputus sama dengan perkara Nomor : 14/G/2013/PTUNTPI makaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan bahwa perkara No.14/G/2013/PTUNTPI juga diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana Putusan dalam perkara Nomor : 10/G/2013/PTUNTPI;Menimbang bahwa, karena perkara yang diajukan perkaranya sama Subjek danObjeknya maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan gugatanperkara

  Nomor 14/G/2013/PTUNTPI juga diajukan setelah lewat waktu sebagaimana diaturdalam pasal 62 (1) huruf e UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 51tahun 2009; 22 nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnn nn neMenimbang bahwa, karena gugatan diajukan dua kali terhadap Subjek dan Objeksama , dan gugatan gugatan Penggugat diajukan lewat waktu maka Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang memutus dengan Penetapan ini menyatakan gugatan tidakberdasar; 2222 ono nn nnn nnn nn nnn

• Hukum:6Bahwa dengan diikutkannya atau dimasukkannya Tri Utami Ririn sebagai TurutTergugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah salah Subjekhukumnya atau gugatan Penggugat kelebihan Subjek Hukum, karena berdasarkan faktayang ada dan berdasarkan dalildalil dan alasanalasan Penggugat dalam gugatannyatertanggal 13 Desember 2010, Tri Utami Ririn (Turut Tergugat) secara pribadi tidakpernah mempunyai hubungan hukum hutang piutang maupun hubungan hukum yanglain baik dengan Penggugat

  maupun dengan Tergugat;Bahwa apabila didalam gugatan Penggugat mengikutkan atau memasukkan Tri UtamiRirin sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini disebabkan karena tanah dan rumahmilik Tergugat yang dimohonkan sita jaminan hutang di BPR Madani Sejahtera Abadiadalah Subjek Hukumnya, karena Tri Utami Ririn (turut Tergugat) tidak pernahmempunyai hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun Tergugat, sehinggadengan dimasukkannya Tri Utami Ririn sebagai Turut Tergugat mengakibatkan gugatanPenggugat salah

  Subjek Hukumnya atau gugatan Penggugat kelebihan Subjek Hukum,karena secara hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat mengenaitanah dan rumah yang dijadikan jaminan adalah BPR Madani Sejahtera Abadi bukan TriUtami Ririn secara pribadi maupun sebagai Direktur BPR Madani Sejahtera Abadi,dansecara hukum BPR Madani Sejahtera Abadi maupun Direkturnya tidak bisa dijadikansubjek dalam persoalan hutang piutang antara penggugat dengan tergugat dalam perkarainl;Bahwa berdasarkan halhal yang kami

  kemukakan di atas, maka gugatan penggugatadalah kelebihan subjek hukumnya atau gugatan penggugat salah subjek hukumnya;Bahwa mengingat gugatan Penggugat kelebihan subjek hukumnya atau gugatanPenggugat salah subjek hukumnya, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabilagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikanPutusan Nomor 190/Pdt.G/2010/PN.Slmn, tanggal 24 Nopember 2011 dengan amarsebagai berikut:e Menerima

  Hukum;1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jogjakarta bertentangan dengan Pasal 1340KUH Perdata dan 1338 KUHPerdata yaitu perjanjian yang dibuat diantara Parapihak hanya mengikat Para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan Penggugatdan perjanjian tersebut tidak mengikat pihakpihak diluar mereka, sehingga apabilaorang yang bernama Tri Utami Ririn diikutkan sebagai pihak dalam perkara iniadalah kelebihan subjek karena Tri Utami Ririn bukan sebagai pihak yang terikatpada perjanjian;2 Bahwa dengan

• GELORA SAWITAMAKMUR mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1 Subjek Tergugat Kabur (error in personal)a Bahwa Penggugat telah salah dan keliru tentang identitas Subjek Tergugat I yangmenyebutkan bahwa PT. Gelora Sawita Makmur (Persero), sebab Tergugat Ibukan sebagai Badan Hukum Publik yang diadakan oleh Pemerintah/NegaraRepublik Indonesia, tetapi Tergugat I PT.

  Gelora Sawita Makmur (Persero) disebut sebagaiTergugat VI dan Tuan Fattah Gono disebut sebagai Tergugat VII;Sedangkan dalam perubahan gugatan yang pertama tanggal 19 September 2005telah mengeluarkan subjek Tergugat I, s/d V dan subjek Tergugat VI dirubahmenjadi subjek Tergugat I, kemudian Tergugat VI di rubah menjadi subjekTergugat II. Maka dengan dikeluarkannya tergugat I sampai dengan V secaraotomatis telah merubah pokok perkara;Hal. 7 dari 22 hal. Put.

  Penulisan Nama Subjek Tergugat I Kabur (Error Inpesona) Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauankembali telah salah dan keliru tentang nama dan identitas Subjek Tergugat I /Pembanding/Pemohon kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yangmenyebutkan bahwa subjek Tergugat I sebagai Perusahaan PT persero (PTGELORA SAWITA MAKMUR (Persero), sementara Subjek Tergugat I /Pembanding I / Pemohon Kasasi I sekarang Pemohon Peninjauan Kembalibukan Perusahaan Pemerintah yang tunduk pada

  Gelora Sawita makmur yang secara hukum berakibat dalam satuBadan hukum Terdapat dua Subjek Hukum sebagai Tergugat, padahal yangsecara yurudis Cukup digugat Badan hukum PT.

  Dan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan danmemutuskan perkara nomor 17/Pdt.G/2004/PNMBO telah terjadi kekhilafanmenolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi, Sekarang PemohonPeninjauan Kembali, yang seharusnya secara hukum perkara Nomor 17/Pdt.G/2004/PNMBO dinyatakan tidak dapat diterima karena subjek tergugattidak lengkap sebab PT. Bank Mandiri (Persero) Pusat tidak dimasukansebagai Subjek tergugat, karena secara hukum bahwa PT.

• hukum telah keliru para Penggugat menunjukpara Tergugat sebagai subjek hukum dengan demikian gugatan paraPenggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara);2.

  Tentang subjek hukum yang tidak lengkap:e Bahwa subjek hukum dalam perkara a quo tidak lengkap sebenarnyayang memiliki tanah dengan batasbatas sebagai berikut:Hal. 5 dari 16 hal. Put.

  No. 3313 K/Pdt/2010e Utara berbatas dengan Jalan TakengonBireuen;e Selatan berbatas dengan Jalan TakengonBireuen;e Barat berbatas dengan Wik Roda;e Timur berbatas dengan Wik Percos;Adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;e Dengan demikian subjek hukum dalam perkara a quo bukan hanya paraTergugat saja, akan tetapi masih ada subjek hukum lainnya yang tidakikut digugat.

  Dengan tidak digugatnya seluruh objek yang menguasaitanah tersebut jelasjelas secara hukum subjek dalam perkara ini tidaklengkap. Terhadap gugatan subjek hukumnya tidak lengkap maka secarahukum pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);Dalam Rekonvensi :1.

  NamaTergugat dalam subjek gugatan adalah tidak benar dan tidak ada namasebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat/para PemohonKasasi yang menguasai tanah objek perkara.

• Unsur Setiap Orang

• (seribu dua puluh limameter persegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar denganbatasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga; Disebelah Timur Tanah Jalan; Disebelah Selatan Tanah milik Pan Rias; Disebelah Barat Tanah Pangkung;. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT)NOP 51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 m?

  (seribu dua puluh lima meterpersegi), subjek pajak atas nama Ketut Jingga dengan batasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Sider; Disebelah Timur Tanah milik Jalan; Disebelah Selatan Tanah hak milik Ni Wayan Kapar; Disebelah Barat Pangkung;Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010025.0, luas 8.850 m? (delapan ribu delapan ratus limapuluh meter persegi), subjek pajak atas nama Ketut Jingga denganbatasbatas:Halaman 15 dari 29 hal.

  (seribu dua puluh lima meterpersegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar dengan batasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga; Disebelah Timur Tanah Jalan; Disebelah Selatan Tanah milik Pan Rias; Disebelah Barat Tanah Pangkung;h. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 m?

  (seribu dua puluh lima meterpersegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar dengan batasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga; Disebelah Timur Tanah Jalan; Disebelah Selatan Tanah milik Pan Rias; Disebelah Barat Tanah Pangkung;. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) NOP51.03.040.006.0010028.0, luas 8.850 m?

  (delapan ribu delapan ratus limapuluh meter persegi), subjek pajak atas nama Ni Nyoman Kapar denganbatasbatas: Disebelah Utara Tanah milik Ketut Jingga;Halaman 18 dari 29 hal.

• Aloanamnesa dari ibu, subjek menjadi takut keluarrumah meski hanya bermain.2. Sdri. FATIHA NUR DIYANA MALIHA Binti MIFTAHUL ULUM:Halaman 21 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN PtiBerdasarkan tahapan OBSERVASI subjek tertutup dan hanyadiam saat disuruh bercerita apakah mengenal baik denganterdakwa.

  yang menijilatjilat vaginanya kemudianmemasukkan 2 jari ke dalam vagina, anak merasa kesakitantetapi dibujuk supaya tidak menangis, akhirnya subjek diamsaja.

  Ketidakpahaman subjek dan ancaman untuk tidak berceritamenjadikan subjek tidak mengadu kepada ibunya sampaiakhirnya subjek merasa kesakitan saat buang air kecil, sehinggaibunya baru mengetahui kalau telah terjadi sesuatu ternadapanaknya. Akhirnya ibunya memeriksa keluhan anaknya terhadapvaginanya yang terlihat memerah.

  Fungsi kognitig Pada sesi ini tidak dilakukan tes IQ karena keadaandan kondisi subjek yang tidak memungkinkan karenamenangis terus. Dari cara subjek bercerita, subjek mempunyaikemampuan mengolah informasi cukup sesuai tarafusianya.2). KepribadianHalaman 22 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN PtiSubyek adalah orang yang cukup ceria tetapi cenderungtertutup, komunikatif terbatas pada orang yang sudahdikenal saja.3).

  Subjek mengalami trauma ringan akibat dari perlakuanoleh lakilaki tersebut.Halaman 24 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN Pti2). Subjek mempunyai ketakutan dengan lakilaki dewasayang mirip sosoknya seperti pak DUL3). Akibat dari trauma itu anak lebih banyak diam dan menarikdiri dari lingkungan sosial yang mana lingkungan sosial iniadalah media permainan buatseorang anak.4).

• Dinas Tata Kota danKeindahan Kota;Dengan demikian gugatan Pengugat tanggal 27 Juni 2008 adalah kelirusubyek (error in objecto) sudah seharusnya dinyatakan tidka dapat diterima;DALAM EKSEPSI TERGUGAT :Bahwa Penggugat salah menujukan subjek Turut Tergugat dengansebutan Bapak Walikota Banjarmasin, karena Walikota adalah subjek hukumdan Jabatan, semestinya yang benar sebagai subjek hukum adalah WalikotaBanjarmasin, yang tidak benar ditambah dengan sebutan Bapak, karena kalimatBapak adalah untuk sebutan

  pribadi (Subjek hukum orang), maka denganPenggugat menyebutkan kalimat Bapak Walikota Banjarmasin maka subjekTergugat menjadi dua subjek dan akibat hukumnya subjek gugatan menjaditidak jelas / kabur ;Bahwa yang mengeluarkan surat mendirikan ijin bangunan atas namaMUTHALIB GOZALI (Tergugat) adalah Walikota Banjarmasin berdasarkan suratkeputusan Ijin mendirikan bangunan No.12.10/DITAKOT/2007 tanggal 26Januari 2006, ternyata di dalam gugatan yang dijadikan Turut Tergugat adalahBapak Walikota Banjarmasin

  Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan KotaBanjarmasin, dengan subjek demikian maka yang dijadikan dan dituju sebagaiTergugat adalah bukan Walikota Banjarmasin tetapi Kepala Dinas Tata Kota danKeindahan Kota Banjarmasin, bandingkan surat ijin mendirikan bangunan, atasnama Tergugat yang menandatangani adalah Walikota Banjarmasin, maka yangbertanggung jawab atas surat jjin mendirikan bangunan adalah yangmengeluarkan dalam hal ini Walikota Banjarmasin, dengan Penggugatmenjadikan sebagai subjek Turut Tergugat

  yaitu Kepala Dinas Tata Kota danKeindahan Kota Banjarmasin maka subjek gugatan Penggugat tersebut salahalamat ;Bahwa dalam struktur Pemerintah Kota Banjarmasin, apabila yangmenyangkut produk ataupun kebijakan dari Pemerintah Kota Banjarmasin yangbertanggung jawab terhadap persoalan hukum dan= akibat hukumkeperdataannya adalah Walikota Banjarmasin , menurut hukum acara perdatayang dapat dijadikan subjek hukum adalah Jabatan struktur Pemerintah KotaBanjarmasin dalam hal ini adalah Walikota Banjarmasin

  No.2550 K/PDT/2009Negara adalah benar yang mengeluarkan surat keputusanlah yang bertanggungjawab dan dijadikan Tergugat), dan semakin tidak jelas subjek gugatanPenggugat menggunakan kata Up.

• Seharusnya masingmasing Penggugat bertindak sendirisendiri atas objek gugatandengan menyebutkan bukti kepemilikan masingmasing yang berbedabeda dan dengan batasbatas serta letak yang berbeda pula sesuaidengan alas hak masingmasing Penggugat;Bahwa salah satu Penggugat yang bernama Sulastri adalahorang yang tidak berdomisili di lokasi atau pada alamat yangdisebutkan dalam gugatan, melainkan berada di Surabaya danberprofesi sebagai guru bukan petani, sehingga subjek gugatan paraPenggugat tidak benar

  hukum yang digugat sertasalah subjek hukum yang digugat (error in persona);Bahwa apabila dilinat dari luas tanah yang menjadi objekgugatan atau tanah sengketa yang diakui sebagai milik paraPenggugat dalam hal ini adalah seluas 25,5 hektar, sedangkan jumlahtanah yang dimiliki sebagian para Tergugat, serta orang lain yangmenjadi satu hamparan dan saling berbatasan dengan tanah milik darisebagian para Tergugat secara keseluruhan lebih kurang adalah lebihdari 44 hektar;Bahwa dari tanah yang luasnya

• Penggabungan objek dan subjek yang tidak memenuhi dasar hukum.Bahwa dalam guagatan Penggugat merupakan kumulasi dua objek yangdipersengketakan dan kumulasi beberapa subjek dalam hal ini beberapa Tergugat.Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Penggabungan objektif ataupun subjektifdibenarkan, namun penggabungan tersebut haruslah memenuhi syarat adanyakoneksitas yaitu adanya hubungan hukum yang erat baik antara para subjek,objek, maupun antara subjek dengan objek yang akan digabung.Bahwa dalam gugatan a

  terhadap tanah sengketa, yang pada dasarnya terdapat ketidakjelasanmengenai bagaimana hubungan hukum antara para Tergugat dengan tanahsengketa, apakah menguasai secara bersamasama kedua objek atau masingmasing Tergugat menguasai masingmasing subjek, dan bagaimana hubunganhukum sebenarnya diantara para Tergugat karena tidak menjelaskan kualifikasiatau peran masingmasing Tergugat dalam menguasai objek.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak

  Penggabungan objek dan subjek yang tidak memenuhi dasar hukum oleh kakumulasi dua objek yangrenadalam guagatan Penggugat merupakandipersengketakan dan kumulasi beberapa subjek dalam hal ini beberapa Tergugat,dimana dalam Hukum Acara Perdata Penggabungan objektif ataupun subjektifdibenarkan, namun penggabungan tersebut haruslah memenuhi syarat adanyakoneksitas yaitu adanya hubungan hukum yang erat baik antara para subjek, objek, maupun antara subjek dengan objek yang akan digabung.Menimbang, bahwa

  pembuktiannya haruslahdengan melihat pembuktian dari kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakimeksepsi Para Tergugat angka1 tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan olehkarenanya eksepsi angka1 Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan danditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai eksepsi angka2 Para Tergugat:Menimbang, bahwa untuk melihat adanya koneksitas yaitu adanya hubunganhukum yang erat baik antara para subjek

  , objek, maupun antara subjek dengan objekyang akan digabung, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk ranah pokokperkara dan harus melihat pembuktian dari kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakimeksepsi Para Tergugat angka2 tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan olehkarenanya eksepsi angka2 Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan danditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atasmenurut Majelis Hakim

• Menyatakan saudara kandung Pemohon yang bernama SUPRIYADI binCOKRO DIMEJO dalam keadaan keterbelakangan mental secarapermanen sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak dapatbertindak sebagaimana mestinya sebagai subjek hukum;3. Menetapkan Pemohon: SUDARMO bin COKRO DIMEJO sebagai WallPengampu dari SUPRIYADI guna mewakili, bertindak untuk danatasnamanya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuanyang berlaku;4.

  Yangmenyatakan bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukankepada Pengadilan Negeri, Pasal mana harus ditafsirkan bahwa oleh karenaPemohon selaku pemohon yang mengajukan permohonan agar ditetapkansebagai curator maupun Supriyadi selaku subjek hukum yang dimohonkan agarHal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0297.

  bukti (P4) berupa SuratKeterangan Medis, Majelis telah menemukan fakta bahwa Supriyadi bin CokroDimejo saat ini mengalami penyakit dalam bentuk gangguan jiwa yang sangatberat yang berdampak pada gangguan memori dan ingatan secara total;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangansaksisaksi, Majelis berpendapat bahwa Supriyadi yang mengalami gangguanjiwa yang sedemikian rupa sifatnya, secara hukum dapat dikatagorikan sebagaiorang yang berada dalam posisi awaridh alahliyah atau subjek

  dunia kecuali Pemohon, maka Majelisberpendapat bahwa ketentuan mendengar keterangan seluruh kerabat dariSupriyadi selaku curandus dapat dianggap cukup dan dicukupkan padaketerangan alat bukti saksi dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampumenjalankan kewajiban perawatan dari Supriyadi selama masa sakitnya, makaMajelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapatdinyatakan sebagai Subjek

  Hukum yang cakap untuk mewakili segalaperbuatan hukum sebagai wali pengampu (curator) yang terkait dengan seluruhhak yang melekat pada diri Supriyadi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut,serta dengan memperhatikan pasalpasal tersebut di atas, permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis juga akan dipertimbangkanprinsip hukum, bahwa hak wali pengampu (curator) sebagai Subjek hukum yangHal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0297.

• Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama Terdakwa I. ALWI SYAHPUTRA Bin ANDRE dan Terdakwa II. D FERY AFRIADI Bin RACHMAN dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Majelis Hakim dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa I. ALWI SYAHPUTRA Bin ANDRE dan Terdakwa II.

  D FERY AFRIADI Bin RACHMAN adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

  Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan terdakwa dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam dakwaan dipersidangan tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lain sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

• Dalam Eksepsi Disqualificasi in Person:Terdapat 3 (tiga) Subjek Hukum yang berbeda: 1) MHendroDarmojuwono; 2) PT Safari Dharma Sakti; dan 3) PT Safari DharmaRaya.1) Bahwa tersebut dalam gugatan, Hendro Darmojuwono selakuPenggugat/Termohon Kasasi, sementara di dalam positanya HendroDarmojuwono mengaku selaku Direktur dan pemegang saham dariPT Safari Dnarma Sakti, yang kemudian mengajukan gugatan terkaitasset asset berupa Bus milik PT Safari Dnarma Raya.Halaman 4 dari 11 hal. Put.

  Nomor 3560 K/Pdt/2020Dengan demikian, di dalam perkara a quo, jelas tampak ada 3 (tiga)subjek hukum yang berbeda yang terkait erat dalam perkara a quo,yakni: Hendro Darmojuwono selaku pemegang saham (in person); Hendro Darmojuwono selaku Direktur PT Safari Dnarma Sakti; PT Safari Darma Raya.2) Dengan adanya 3 (tiga) subjek hukum di atas, Penggugat sekarangTermohon Kasasi tidak secara jelas menyebutkan danmemposisikan diri secara pasti apakah Penggugat secara in person(pemegang saham) ataukah mewakili

  Gugatan Kurang Pihak:Bahwa ternyata objek gugatan yang didalillkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah berupa asset, yakni Busbus yang didalilkanoleh Penggugat/Termohon Kasasi seolah ingin dikuasai oleh PT SafariDharma Raya.Sedangkan subjek yang didalilkan (oleh Penggugat/Termohon Kasasi)ingin menguasai yakni PT Safari Dharma Raya ternyata tidakdijadikanT ergugat.Justru sebaliknya Tergugat I/Pemohon Kasasi yang merupakan subjekhukum tersendiri (Subjek hukum yang berbeda dengan PT SafariDharma Raya

  Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya ad 2 adalah tidaktepat.1)Bahwa PT Safari Dnarma Sakti dan PT Safari Dnarma Raya adalahdua subjek hukum yang berbeda, disamping adanya subjek hukumlain yakni Penggugat/Termohon Kasasi (Hendro Darmojuwono) danTergugat I/Pemohon Kasasi (Yoseph Eric Santoso).Bahwa syaratsyarat sebagai Subjek Hukum diantaranya adalah : cakap melakukan perbuatan hukum tertentu dapat mempunyai assetBahwa judex facti tidak menggunakan kaidah atau teoriteoritentang badan hukum

  sebagai suatu subjek hukum buatan yangdiatur dalam undangundang tersendiri i.c.

• Penetapan mana melalui Pengadilan AgamaSekayu, oleh karena itu gugatan Penggugat prematur, seharusnya ditolak;Gugatan salah subjek (error in subjek):Bahwa dalam posita gugatan poin 1 dan 4 Penggugat mengenai batasdan luas tanah berbeda dengan batas dan luas tanah milik Tergugat Il,Batas tanah yang diuraikan pada poin 1 dalam posita gugatanPenggugat menerangkan sebelah Utara berbatasan dengan tanahYantok/Mba Rian, sebelah Selatan dengan tanah Fikri Iknsan, sebelahBarat dengan Jalan PalembangJambi

  Kantor Pertanahan Kota Sekayuyang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 00304/2011., tanggal 17November 2011, atas nama Jony Saragi dan nomor 00305/2011., tanggal,17 November 2011, atas nama Iskandar, karenanya gugatan kabur, tidaklengkap, dan kurang pihak sudah sepantasnya ditolak;Gugatan salah subjek (error in subjek):Seharusnya Tergugat Ill adalah Alimun Hakim bukan Kepala DesaSukamaju dan Kantor Kepala Desa Sukamaju, karena Kepala Desa adalahjabatan dan Kantor Kepala Desa adalah institusi

  , Oleh karena itu gugatan error in subjek,seharusnya gugatan ditolak;Dalam Eksepsi (Tergugat IV):deGugatan kabur dan kurang pihak:Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap, dan tidak jelas,seharusnya gugatan di tujukan kepada Camat Babat Supat in casuHermanto Lani, S.sos., yang sekarang menjabat Camat Babat Supat,karena Camat tidak dapat dijadikan subjek gugatan sebab itu hanyalahjabatan, juga Kantor Camat hanyalah badan/institusi belaka, dan lebih lanjutseharusnya Iskandar selaku pemilik SHM

  Gugatan salah subjek (error in subjek):Tergugat IV hanyalah pejabat yang menerbitkan akta pengoperan haksesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syaratsyarat yangditentukan oleh undangundang, tidak memiliki kepentingan langsungterhadap objek sengketa, seharusnya dijadikan Turut Tergugat saja, danobjek tanah yang didalilkan Penggugat bukanlah objek tanah yang dimilikioleh Tergugat yang dioperkan hak kepada Tergugat Il, ini terlihat dalamdalil gugatan Penggugat poin 1 mengenai batasbatas tanah

  Oleh karena itugugatan error in subjek, seharusnya gugatan ditolak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telahmemberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Sky., tanggal 9 September2013, dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankerlijkeverklaara);Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas

• Subjek yang sama pada Perkara Nomor1441/Pdt.G/2017/PA.Bgr. dengan perkara pada Perkara Nomor1379/Pdt.G/2015/PA.JB. yang telah diputus terdahulu pada tanggal19 Desember 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor56/Pdt.G/2017 tertanggal 19 Mei 2017 dan telah didaftar upayahukum kasasi.XXXXXXXXXXXXX, AK Bin XXXXXXXXX ST XXXXXXXXXTempat/Tgl.

  Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan ulang ke PN Bogor atau PNlainnya yang ada hubungannya dengan perkara No. 56/Pdt.G/2015/PN BgrHalaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2017/PA.Begr.untuk subjek yang sama, obyek yang sama, pokok perkara yang sama yangtelah diputuskan oleh PN Bogor serta telah mempunyai kekuatan hukumpositip dan inkracht;2.

  Bahwa Turut Tergugat dalam membaca posita gugatan dari Penggugat,kurang memahami isi gugatan secara keseluruhan dan hanya menitikberatkan pada posita butir 9 yaitu kalimat perbuatan melawan hukum, akantetapi mengabaikan isi dan maksud dari suatu gugatan yang didalamnyaterjadi peristiwaperistiwa hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat,bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehatihatianyang sepatutnya dalam masyarakat; Bahwa subjek atau pokok isi gugatan adalah Gugatan Harta

  dalam perkara harta bersama dan termasukobjek yang sama yang disengketakan Penggugat daalam perkara ini;Menimbang, bahwa tentang bukti T.3 fotokopi Putusan Nomor56/Pdt.G/2017/PTA.JK. yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaDKI Jakarta, telah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugatdan Tergugat merupakan subjek dalam perkara harta bersama dan termasukobjek yang sama yang disengketakan Penggugat daalam

  , bahwa tentang bukti T.5 fotokopi Surat Kuasa Khususpengajuan kasasi perkara Nomor 1379/Pdt.G/2015/PA.JB., telah dinazegelenpos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang membuktikanHalaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2017/PA.Begr.bahwa Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasanya dalam perkara Penggugatdan Tergugat pada subjek dalam perkara harta bersama dan termasuk objekyang sama yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini masih dalapemeriksaan upaya hukum kasasi

• Gugatan obscuur libel. atau gugatan kabur.Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim tingkat pertamatentang eksepsi ini, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa terlepas dari alasan gugatan kabur yang dikemukakan olehPara Tergugat dalam jawabannya, Pengadilan Tingkat banding akanmempertimbangkan tentang uraian subjek maupun uraian posita gugatan paraPenggugat/Terbanding sebagai berikut:Menimbang, bahwa pertama sekali akan dipertimbangkan tentang

  Uraian tentang person paraPenggugat dalam posita tidak dapat dibenarkan, karena antara uraian subjek denganposita adalah dua bagian yang berbeda dalam satu kesatuan surat gugatan, subjek gugatanbaik Penggugat maupun Tergugat harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas padabagian uraian pihakpihak tidak dapat dicampur adukkan dengan posita;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tentang subjek paraPenggugat dalam posita juga tidak jelas dan membingungkan, kuasa Penggugat tidakdapat menguraikan

  Husein dan dengan ketujuh orang anaknya tidak jelas.Dibagian lain disebut ahli waris pengganti, namun tidak jelas ahli waris penggantiterhadap siapa, ada juga tercantum sebagai ahli waris sementara pewaris masih hidup.Dari uraian tersebut dapat disimpulkan uraian tentang subjek pihak Penggugat tidak jelasdan sangat membingungkan;Menimbang, bahwa hal yang sama tentang uraian pihakpihak Tergugat, sepertipenyebutan Busra atau ahli warisnya sebagai Tergugat I, Hj.

  Dengan demikianuraian tentang subjek pihakpihak yang berperkara tidak jelas;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang posita gugatansebagai berikut;Menimbang, bahwa selain dari pada masuknya uraian tentang pihakpihak dalamposita sebagaimana dipertimbangkan diatas, khususnya posita tentang perbuatanmelawan hukum yang dialamatkan kepada para Tergugat juga tidak jelas.

  Pengadilantingkat banding menilai bahwa uraian dalam posita tersebut selain mencampuradukkanuraian subjek pihakpihak juga uraian tentang duduk perkara alasan hukum untukmenggugat tidak jelas atau kabur.

• Milik Salihuddin

• Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros Desa Bumi Rapak
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Desa Bumi Rapak
• Sebelah Barat berbatas dengan berbatasan dengan Nyoman Suarsa, Putu Sukrayasa dan Luh Kasih;

Adalah Sah Milik Salihuddin(Penggugat);

3. Menyatakan Penggugat adalah selaku subjek hukum yang berhak mengurus segala sesuatu mengenai surat-surat kepemilikan objek perkara, melalui Pihak Turut Tergugat,

• Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3635/ Sungai Pinyuh seluas 180m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan tanggal 04 April 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;

• Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3636/ Sungai Pinyuh seluas 6.444m² (enam ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang diterbitkan tanggal 04 April 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;

adalah satu orang atau subjek