Ditemukan 150416 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja Pengawasan tenaga kerja Upah Hak tenaga kerja Ketenagakerjaan
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 25-09-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Unr
Tanggal 2 April 2018 — Penggugat:
1.GIYATI
2.OSY OSELA SAKTI
Tergugat:
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang
69 — 4
  • Penggugat:
    1.GIYATI
    2.OSY OSELA SAKTI
    Tergugat:
    Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 16-08-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 8/P/FP/2017/PTUN.SBY
Tanggal 31 Agustus 2017 — SMELTING diwakili oleh TETSURO SAKAI
Termohon:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
132 — 118
  • SMELTING diwakili oleh TETSURO SAKAI
    Termohon:
    KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR
    PEMOHON;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWATIMUR, berkedudukan di JI. Dukuh Menanggal No. 124126 Surabaya; Halaman 1 dari 5 halaman perkara Nomor 08/P/FP/2017/PTUN.SBY.Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya:1.NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatanTotok Nurhandajanto, S.H., MM.;Kepala Bidang HI dan Jamsos, DisnakertransProvinsi Jawa Timur;Nurleli Kesuma Siregar, S.H., M.H.
    ;Kasi Syarat Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Timur;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilih alamat padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTimur, Jalan Dukuh Menanggal No. 124 126 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Sk35/III/2016,tanggal 24 Agustus 2017; untuk selanjutnya disebut Sebagal .................6cccee TERMOHON;Menimbang,bahwa Majelis Hakim menerima Surat PermohonanPencabutan tertulis tertanggal 30 Agustus 2017 yang diajukan Pemohon melaluiHalaman 2
    dari 5 halaman perkara Nomor 08/P/FP/2017/PTUN.SBY.kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 31 Agustus 2017, yang pada pokoknyaPemohon menyatakan mencabut Permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur; Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonanpencabutan terhadap Permohonan Nomor 08/P/FP/2017/PTUN.SBY. tanggal 10Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan telah terjadinyakesepahaman antara Pemohon dengan Termohon terkait dengan objek permohonandalam
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 06-07-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 73/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 14 Desember 2017 — GOSMA FAHANDY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
131 — 60
  • GOSMA FAHANDY VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
    .& Partners yang beralamat di Jalan Manalagi No. 09Perbon, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai :wanna nnn nanan nnn nanan nnn nn nanan nn nnn nnn nn nn PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTUDAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN,Halaman dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32Tuban. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1.
    Pintu. dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang ljinMendirikan Bangunan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler;2. Bahwa dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini adalah jelasdikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara;Il. Kepentingan Penggugat :3. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempattinggal di JI. Basuki Rahmad Gg.
    Bahwa tidak benar dalam perkara ini yang menjadi obyek Gugatan TataUsaha Negara adalah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Nomor601.1/R.310/KPTS/414.114/2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan atasnama PT.
    Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya terkait tenggang waktu yangmenyatakan atas kejadian tersebut pada awal Juni 2017 Penggugat barumengetahui ada ijin mendirikan bangunan dan protes pada pemilik rumahdan juga berusaha menanyakan dan verifikasi pada tetangga lainnya adalahsalah dan tidak tepat karena Gugatan Penggugat dalam obyek sengketaHalaman 14 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.S&Sberupa Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga Kerja Kabupaten
    Asas Keterbukaan)nnnn nn nnn nnn nen onnnenennncncncnsBahwa apa yang dilakukan Tergugat sebagai Dinas Penanaman ModalPelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang dulunya BadanPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban dimana bertugas untukmelayani masyarakat atau badan untuk memperoleh berbagai macamperijinan usaha yang tidak membedakan secara diskriminatif hal initerbukti dengan pelayanan kepada menara telekomunikasi denganprosedur yang berlaku mulai dari permohonan dilanjutkan sosialisaikepada
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Asuransi
Register : 14-07-2008 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 98/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 25 September 2008 — Pasaraya Life Insurance, DKK;Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI
441 — 456
  • Pasaraya Life Insurance, DKK;Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI
    ,Kepala Biro HukumDepartemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia. ;Drs. ABDUL MALIK HARAHAP, DirekturPenempatan Tenaga Kerja LuarNegeri, Ditjen Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja DepartemenTenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia. ;SAHAT, SH, MH. : Kabag Penyuluhan danBantuan Hukum Biro Hukum DepartemenTenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia. ;Drs. SAMSURI.
    Kasubdit PerlindunganDirektorat Penempatan Tenaga KerjaLuar Negeri Ditjen Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja DepartemenTenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia. ;SUHERMAN, SH.,Kasubbag Penelaahan,Biro Hukum Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi RepublikIndonesia. ; BAMBANG ADI IMAM B, SH, : KasubbagPenelaahan Hukum Biro HukumDepartemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia. =;EDWARD FECO .
    HUWAE, SH : = Sitaf BiroHukum Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia.
    Jasa Advisindo SejahteraInsurance Broker and Consultants sebagai PialangAsuransi Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;Bahwa kemudian berdasarkan konsorsium tersebut, makapenyelenggaraan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia mulaiberoperasi padaitanggal 28 Nopember 2006 = danterselenggaranya Asuransi TKI tersebut telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : PER23/MEN/V/2006, tanggal 23 Mei2006, tentang Asuransi' Tenaga Kerja Indonesia.
    ;Bahwa Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi R..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-12-2022 — Upload : 01-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1797 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 14 Desember 2022 — PT RIZKI MUDA MANDIRI, selaku perusahaan outsourcing (Biro Jasa Tenaga Kerja), VS AYU WULANDARI (Ahli Waris dari Alm. Aidil Akbar),
180 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT RIZKI MUDA MANDIRI, selaku perusahaan outsourcing (Biro Jasa Tenaga Kerja), VS AYU WULANDARI (Ahli Waris dari Alm. Aidil Akbar),
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 195/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 September 2016 — .; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
44 — 20
  • .;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;
    ., warga negara Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat kantor di Jalan Kapi Saraba IX.D.10Nomor 39 Mangliawan, Malang, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 15 Juni 2016 untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT/PEMBANDINGHIm.1 dari 7 hlm.Putusan No.195/B/2016/PT.TUN.JKT.MELAWANPENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANKEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-12-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 06-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 12 Mei 2016 — JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
49 — 40
  • JASA KALTIM SEKURITI ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2569 K/Pdt/2022
Tanggal 24 Agustus 2022 — DIEN NOVITA, Dkk Lawan PT GCL INDO TENAGA, Dkk Dan Ny. BARBARA BONARDY BONG, S.H., Notaris di Singkawang, Dk
78 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIEN NOVITA, DkkLawanPT GCL INDO TENAGA, DkkDanNy. BARBARA BONARDY BONG, S.H., Notaris diSingkawang, Dk
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 226/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 21 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
38 — 28
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 21 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
13 — 14
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3297 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER, dkk
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER, dkk
    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KABUPATENJEMBER cq KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBER, berkedudukan diJalan Kartini Nomor 2, Kabupaten Jember, diwakili oleh Drs.H. Akhmad Hariadi, M.Si, selaku Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dalam hal inimemberi kuasa kepada Hari Mujianto, S.H.,M.Si, dankawankawan, Para Pejabat dan Staf pada Bagian HukumSekretariat Kabupaten Jember, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 Maret 2015;2.
    Nomor 3297 K/Pdt/201619.20.21.Bahwa demikian pula agar tidak nihil dan siasia perkara ini dan untukmenjamin agar terpenuhinya ganti rugi Penggugat oleh Tergugat dan Il,mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untukmeletakkan sita jaminan (coservatoir beslag dan revindicatoir beslag)terhadap tanah dan bangunan kantor seta barangbarang bergerakTergugat dan Tergugat II yang diantaranya adalah: Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Jember yang terletak
    kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijzde);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag danrevindicatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah serta barangbarang bergerak milik Tergugat dan Tergugat II yang diantaranya adalah: Tanah dan bangunan Kantor Dinas Tenaga
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-01-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 25 Mei 2022 — Multi Kreasi Digital Indonesia
Tergugat:
Suku DInas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Pusat
99 — 50
  • Multi Kreasi Digital Indonesia
    Tergugat:
    Suku DInas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Pusat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
77 — 819 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
    Jaminan Sosial Tenaga Kerja KementerianKetenagakerjaan;2 Budiman, SH., Kepala Biro Hukum,Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan;3 Iskandar Maula, SH., MM., Sekretaris Direktorat Jenderal PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, KementerianKetenagakerjaan;4 Sri Nurhaningsih, SH., Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan AnalisisDiskrimininasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;5 Sahat Sinurat, SH.
    , MH., Direktur Pencegahan dan Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;6 Bambang Adi IB, SH.
    Kerja No PERO1/MEN/45 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Tata Cara Pembuatan KesepakatanKerja Bersama (BUKTI P13);Kedua, Tahun 2004 melalui, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan PengesahanPeraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama (BUKTI P14);Ketiga, Tahun 2006 melalui, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo PER.08/MEN/III/2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi
    Dari keempat peraturan menteri tenaga kerja tersebut, ketentuan tentangpembatasan peran federasi/konfederasi dalam perundingan bersama hanyaHalaman 25 dari 56 halaman.
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PeraturanPerusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (BuktiP14);Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER.08/MEN/IM/2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor KEP 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan PengesahanPeraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian KerjaBersama (Bukti P15);Menimbang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 413/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 6 April 2022 — SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER dan KKK
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
73 — 33
  • SUMBER KARINDO SAKTI
    2.DITJEN BINWASNAKER dan KKK
    2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
    3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 130/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 3 Juli 2019 — DUTACIPTA PAKARPERKASA dalam hal ini diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
49 — 20
  • DUTACIPTA PAKARPERKASA dalam hal ini diwakili oleh JOHANNES ERWIN SENDJAJA vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR
    IRFAI, S.H; 22 nnn nnn nnn nnn enn nnn neeKeduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, padaKantor BEJEA LAW FIRM, beralamat Kantor di Jalan Panjang JiwoNomor 58 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18Februari 2019; 22202 on nnn nn nen nnn nnn nn nen en nen ene n nn nnn eneSelanjutnya disebut PEMBANDING/PENGGUGAT;MELAWAN :KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI PROPINSI JAWA TIMUR,berkedudukan di Jalan Dukuh menanggal Nomor 124126SU aD AY a nono n nnn neon nn nnn nnn anne
    ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmiggrasi Provinsi Jawa Timur, berkantor di jalan Dukuh Mananggal Nomor124126 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:560/1216/108.5/018 tertanggal 24 September 2018:Selanjutnya disebut TERBANDING/TERGUGAT ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; Telah membaca : 9 22222 noe nn nnn nen nn nee ne nc ee ne een1.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 18/Pid.Pra/2018/PN Tng
Tanggal 13 Desember 2018 — Pemohon:
JULKIFLI, Dkk
Termohon:
PEMERINTAH INDONESIA CQ.PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CQ.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
79 — 27
  • Pemohon:
    JULKIFLI, Dkk
    Termohon:
    PEMERINTAH INDONESIA CQ.PEMERINTAH PROVINSI BANTEN CQ.KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
    Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTangerang telah mengeluarkan anjuran terhadap PT Rinnai Indonesiasebagai berikut, antara lain agar perusahaan membayar upah kepadapara pemohon selama pemohon tidak diperkerjakan sesuai ketentuanpasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.25.
    Bahwa Saksi menjelaskan manajemen telah membayarupah sesuai ketentuan yang berlaku bahkan telah dibuatkesepakatan pembayaran upah yang ditandatanganibersamaserikat pekerja yang beriskan bahwapembayaran upah untuk tenaga kerja tetap sesuai denganupah minimum sektoral adapun untuk tenaga kerjakontrak sesual dengan upah minimum kabupatentangerang;Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2018/PN. Tngd.
    Rinnai Indonesia saat ini Untuk tenaga kerjaTetap upah sesuai dengan Upah minimum sektoral yangberlaku yaitu sebesar Rp. 3.630.780, (tiga juta enamratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)adapun untuk tenaga kerja kontrak sesuai dengan upahminimum kabupaten tangerang sebesar Rp 3.270.976,(tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuhpuluh enam rupiah);g.
    Surat ;Bahwa dalam perkara telah diamankan atau disimpan olehpenyidik Surat Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi nomor560/4217/Disnakertans tanggal O4 Agustus 2015 perihalKekurangan Upah Minimum Sektoral Pekerja PT.
    RINNAI INDONESIAkepada Tenaga Kerja;Unsur untuk dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana pasal109 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana telahTerpenuhi.KESIMPULAN1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-11-2009 — Upload : 18-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668K/PDTSUS/2009
Tanggal 4 Nopember 2009 — IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA, Pemerintah Kota Medan c/q Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dkk
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA, Pemerintah Kota Medan c/q Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dkk
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn
Tanggal 21 Desember 2022 — GOTONG ROYONG JAYA
2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
19 — 17
  • GOTONG ROYONG JAYA
    2.DISNAKER KAB SERDANG BEDAGAI
    3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
    4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
    5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 07-06-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 150/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 12 Juni 2017 — - MUHAMMAD YUNUS (PENGGUGAT) - KOPERASI SERBA USAHA BERKAH AMANAH, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT I) - KOPERASI KARYAWAN KENDALI SUKA, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT II) - PT. COCACOLA AMATIL UNIT OPERATION MEDAN, sebagai Perusahaan Pemberi Kerja (TERGUGAT III)
38 — 8
  • - MUHAMMAD YUNUS (PENGGUGAT)- KOPERASI SERBA USAHA BERKAH AMANAH, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT I)- KOPERASI KARYAWAN KENDALI SUKA, sebagai Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh (TERGUGAT II)- PT. COCACOLA AMATIL UNIT OPERATION MEDAN, sebagai Perusahaan Pemberi Kerja (TERGUGAT III)
    KOPERAS SERBA USAHA BERKAH AMANAH, sebagai PerusahaanPengerah Jasa Tenaga Pekerja/Buruh, yang beralamat JI. KL. Yos Sudarsokm. 14 Simpang Martubung, Selanjutnya disebut sebagai ....TERGUGAT I.2. KOPERASI KARYAWAN KENDALI SUKA, sebagai Perusahaan PengerahJasa Tenaga Pekerja/Buruh, yang beralamat di JI.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 42/ B / 2018 / PT.TUN.SBY
Tanggal 11 April 2018 — GOSMA FAHANDY vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
72 — 24
  • GOSMA FAHANDY vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN dan PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR
    . & Partners yang beralamat diJl.Manalagi No. 09 Perbon,Tuban BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2017 ,Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara No.42/B/2018/PT.TUN.SB YMELAWANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUPINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN, Berkedudukan di JI.Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 32 Tuban .Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada : 1. Nama : ARIF HANDOYO,SH.Jabatan :Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kab.Tuban.2.