Ditemukan 731 data
16 — 0
Turmuzi);Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuaiketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) danPasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang sebagaiPegawai Pencatat Nikah;Hal 10 dari 12 hal Pen.
15 — 8
Bapak Haji Turmuzi, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempattinggal di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat,Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Saksi I;b.
55 — 10
Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi).3. Hadits Riwayat AlBaihaqiy dalam AlKubraa (7/106), berbuny/i:ste Ue dy Vllabuls odo, Y!
51 — 7
Turmuzi);1.
21 — 11
Turmuzi);Menimbang, bahwa berdasarkan QS. al Baqarah 232;Basal OFS ol Jala M5 Seals gales clain tlh 1515hod? x 0 OS US uw be U3 19938) a@it gis M8 55 s13Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 12/Pat.P/2021/PA.PykY ails ales aly jgbls a uS3i aSs0 ele sip ollArtinya: Apabila kamu mentalak isteriisterimu, lalu habis masa iddahnya,maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakalsuaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yangma'ruf.
124 — 12
Turmuzi);Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi HukumIslam dan Pasal 13 angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019tentang Pencatatan Nikah dijelaskan dalam hal wali adhal maka wali hakimdapat bertindak sebagai wali hakim setelah adanya Putusan Pengadilan Agamatentang wali tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelishakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan denganmenyatakan wali Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adhal
62 — 4
Neken Ketarenmendisposisikan surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya tersebutkepada saksi Ahmad Turmuzi, S.STP selaku Kasi Pemerintahan di Kantor CamatGalang untuk diteliti kelengkapannya dan kesesuaianya dengan datadata dalamsuratsurat tersebut diatas;Bahwa setelah dilakukan penelitian, Surat Keterangan saksi Syamsir selakuKepala Desa Petangguhan atas nama saksi Nurhayati, saksi Eko Pujianto dan saksiSri Suryaningsih yang akan dilegalisasi/ditandatangani oleh Camat Galangterlebih dahulu
diparaf oleh saksi Ahmad Turmuzi, STP dan saksi Ahmad EffendySiregar S.Sos, MAP selaku Sekertaris Camat Galang selanjutnya baruditandatangani oleh saksi Drs.Neken Ketaren selaku Camat Galang sebagai bentuklegalisasi surat keterangan hak atas tanah yang diterbitkan oleh saksi Syamsirselaku Kepala Desa Petangguhan;Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2534 tahun 2005 tentang PelimpahanSebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat DilingkunganPemerintahan Kabupaten Deli Serdang khususnya dibidang
Begitu juga dengan saksi Ahmad Turmuzi, STPselaku Kasi Pemerintahan yang memilikit tugas untuk melakukan penelitianterhadap lengkap tidaknya dokumen maupun kesesuaianya dengan datadatadalam kaitannya dengan legalisasi surat keterangan hak atas tanah yangditerbitkan oleh kepala desa serta saksi Ahmad Effendy Siregar S.Sos,MAP selakuSekertaris Camat Galang tidak pernah memberi paraf serta memproses legalisasisurat keterangan hak atas tanah yang diterbikan oleh Kepala Desa;Bahwa format surat Keterangan
, S.STP selaku Kasi Pemerintahan di Kantor CamatGalang untuk diteliti kelengkapannya dan kesesuaianya dengan datadata dalamsuratsurat tersebut diatas; Bahwa setelah dilakukan penelitian, Surat Keterangan saksi Syamsir selakuKepala Desa Petangguhan atas nama saksi Nurhayati, saksi Eko Pujianto dan saksiSri Suryaningsih yang akan dilegalisasi/ditandatangani oleh Camat Galangterlebih dahulu diparaf oleh saksi Ahmad Turmuzi, STP dan saksi Ahmad Effendy83Siregar S.Sos,MAP selaku Sekertaris Camat Galang
, S.STP selaku Kasi Pemerintahan di Kantor CamatGalang untuk diteliti kelengkapannya dan kesesuaianya dengan datadata dalamsuratsurat tersebut diatas; Bahwa setelah dilakukan penelitian, Surat Keterangan saksi Syamsir selakuKepala Desa Petangguhan atas nama saksi Nurhayati, saksi Eko Pujianto dan saksiSri Suryaningsih yang akan dilegalisasi/ditandatangani oleh Camat Galangterlebih dahulu diparaf oleh saksi Ahmad Turmuzi, STP dan saksi Ahmad EffendySiregar S.Sos,MAP selaku Sekertaris Camat Galang
13 — 0
Turmuzi)Menimbang, bahwa karena Wali Nikah telah enggan (adhal), makasesuai ketentuan pasal 23 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2)dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantorurusan Agama kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai Pegawai PencatatNikah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dantelan memenuhi
16 — 3
Turmuzi);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telahsesuai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlakusebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), dan pasal 8UndangUndang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo pasal 15 ayat (1),pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena ayah Pemohon telah
SRI HANDAYANI binti SARIMAH
15 — 12
Turmuzi);Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuaiketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) danpasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantorurusan Agama kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat sebagai PegawaiPencatat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali
14 — 6
MH.) berbeda pendapat ( dissenting opinion ) tentangsah atau tidak sahnya pernikahan Para pemohon mengemukakan sebagaiberikut :Dalam Islam seseorang perempuan ingin menikah harus memenuhirukun nikah diantaranya Wali Nikah, wali nikah adalah wali yang akanmenikahkan calon mempelai perempuan, tanpa wali nikah maka tidak sahpernikahannya, dalilnya bukan figh (pendapat ulama) melainkan HaditsRasulullah SAW riwayah Abu Daud, Turmuzi, lonu Majah, Rasulullah SAW.bersabda yang artinya : Tidak sah nikah kecuali
92 — 13
Turmuzi);Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah nyata enggan (adlal)menjadi wali, maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islamjo pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005,maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal iniKepala Kantor Urusan Agama kecamatan Andong Kabupaten Boyolali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan patut untukdikabulkan;Menimbang
73 — 45
Turmuzi,S.H.,M.H., 2.Ahmad Jaelani,SH, 3. Lalu Novian Hadi M.SH. dan 4. MunazirAzis, SH., keempatnya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada KantorYayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram. yang berkantor diJalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru,Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugatMELAWAN1. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Cq.
12 — 2
Turmuzi)Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 UndangUndang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 Ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,setiap orang berhak membentuk suatu keluarga danmelanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ataskehendak bebas atau persetujuan calon suami dancalon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasar pertimbanganpertimbangantersebut, alasan Wali Pemohon tersebut tidak berdasar
9 — 7
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975juncto Pasal 76 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dantermohon adalah sebagai conditio sine quanon, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalamperkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masingmasing bernama Hudaizinbin Muhajir dan Agustama bin Turmuzi
20 — 8
Turmuzi);Menimbang atas pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu menetapkanpernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan WaliHakim sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 115/Padt.P/2019/PA.LBMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum,maka permohonan Pemohon
10 — 1
Turmuzi) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka alasan permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti ada,dan berdasar atas hukum, sebagaimana di maksud dalam penjelasan pasal 49ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 03 Tahunhim 12 dari 14 hlm Pen.
12 — 8
Turmuzi);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atasMajelis berpendapat alasan ketidaksukaan wali terhadap calon suaminya tanpaada alasan lain yang sesuai dengan syariat;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), makasesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat(2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, makayang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh
54 — 21
Turmuzi)Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesualketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) danpasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yangmenjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantorurusan Agama kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai PegawaiPencatat Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dandihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku makaterbukti
11 — 4
Turmuzi);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan tidakmelanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebutdalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), dan pasal 8 UndangUndang No. 1 Tahun1974, Tentang Perkawinan, jo pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 18Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena saudara kandung