Ditemukan 5762 data
18 — 4
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yang tersebut dalamkitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yangberbunyi sebagai berikut:Anh poe Ge dll (A Lolac El Sill 5 Gaal ao aii Y dues i) Shall olsELS Va asl OS) Lege y Gunatlile
12 — 1
Dalam kitab Al Marah bainal Fiqhi Wal Qonun,sebagai berikut:Lgalig JI Lobs ell Ib Chol YSilogog Yuck bie un ELizl 69 1>Y4JS) esses ge Ul Jd Wrr9 ij!
9 — 3
Mustofa Assibai dalam bukunya AlMaratu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangandalam putusan ini menyatakan :eV 9 09 I Elei> yu Lic yuot Legos YS Ghul 32 I I 5del Lle>JLS Lgl Les Vls yo pol ul gis Mel a9 arog JI Qe 32 WH Va JIlArtinya : Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan duamanusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinyapertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan
16 — 6
Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitabAl Maratu Baina Al fiqhi Wal Qanun halaman 100, yang menyatakan :Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkandua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakahsebabsebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namunkebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupanberumah tangga antara suami isteri ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konvensi
16 — 1
Put.No.1509/Pdt.G/2018/PA.Bjnupaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinanPenggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskankatimbang yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqhi yang berbunyi:celled!)
11 — 0
dilakukan tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian iniseharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehinggatelah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yangtersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi
50 — 10
Mustofa As Siba I) dalam Bukunya AlMaratuBainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alihMajelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi:44 LB Leal gl GIS Labs 1 jill Lu OS Lage Quet Liles Qu g Lela!
5 — 3
TgrsKompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudahsedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yangberkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalamkitab Al Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalamhal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbanganputusan
12 — 3
Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkaraini.8 Bahwa berdasarkan uaraian uraian tersebut di atas patut dan beralasanhukum Permohonan Cerai Talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal inisesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo pasal 116 huruf f Kompilasi HukumHal 3 dari 33Hal Putusan No.1128/Pdt.G/2014/PA.PbrIslam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimanadisebutkan dalam kaedah ushul fiqhi
37 — 16
Sejalan dengan pendapat pakar hukum Islamdalam Kitab AL FIQHI AL ISLAMIYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 829 yangdalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbanganputusan perkara ini, sebagai berikut :Hal. 10 dari 23 hal. Put.
17 — 5
tahun 1975 dan pasal 80 ayat (2) serta pasal136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakanmenetapkan suatu kewajiban akibat perceraian kepada Tergugat untukPenggugat disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkankepatutan dan keadilan berupa memberikan nafkah Iddah, dan juga Mutahsebagai kenangkenangan dan augs untuk isteri yang dicerai yang telahmendampingi dan melayani suami dalam suka maupun duka selama kuranglebih 14 tahun 7 bulan, dan dengan mengambil dalil fiqhi
41 — 7
perceraian terhadap Termohon dinyatakan tidak terbuktisehingga tidak terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakimmemandang perlu mengetengahkan Qoidatul Ushuliyah yang berbunyi :salgball gle glaz SoulArtinya putusan itu berpedoman pada faktafakta / buktibukti yang adakemudian gaidah usuliyyah tersebut diambil alin oleh Majelis hakim dalampertimbangan ini;Dan pendapat ahli fiqhi
45 — 4
Dalam kitab Al Marah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:Iga 61 Jat) Ve ileal Sy Lega Cyutab lie Cus ELetal ob ud YsSt aes Cede Cae Aaa gM ABD 4 GI AN Gye GLE Lg idigilala!) dae apy Aiba!
10 — 0
Musthafa As Shibai dalam kitab Al maratu bainal fiqhi wal qonunhalaman 100 untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini yangmenyebutkan:ed V5 peSghas oY Yl Ap th abl ype Ge alld 28 Lolac 1 jill s GLEAN ae aiid Y dae gM Leal Geli45 Dall cel Go) pl Oo Aiclh Leals sh OlS I abed I jill Wha Gilad GS bogey Queclile Gy leialJ) tise Vy AisieLaball Axe apy ai al JAILS) po Legis ants USI Gee atl al Cae Sl Gade Gn Aaa JlArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanyaperpecahan
13 — 8
yang baik dan sakinahmawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidak ada harapan akanhidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akan mendatangkankemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harusdihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi
7 — 6
satu ikatan perkawinan, oleh karenanyaperceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karenamempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharatyang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal21 dari 29 halamanPutusan Nomor 6248/Pdt.G/2020/PA.Sor39 Ayat (2) undangundang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukumIslam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbanganputusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab AlMaratu Baina Al Fiqhi
13 — 3
Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yang tersebutdalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yangberbunyi sebagai berikut:Anh ose Ge lb a Lilac gl Sill 5 Gl) ae at YY Aaa jl Shall ObsEl jill Waa Gilusl GS: Lagey
10 — 5
Hakim sebagaipertimbangan sendiri dalam putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap fakta poin 3 dan 4, Majelis Hakimmemandang hal tersebut merupakan fakta ketidakmungkinan antaraPemohon dan Termohon untuk bisa disatukan kembali, sehingga jika jikadipaksakan untuk bersatu maka tidak ada manfaat bagi kedua belah pihak,hal ini telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini,sebagaimana tersebut dalam kitab A/Maratu Baina Al Fiqhi
13 — 8
membina rumahtangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istridan orangorang dilingkungan keluarganya, jika faktor penting itu terabaikansebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini,maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon denganTermohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya salingmenyayangi dan mencintai satu sama lain;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetangahkan pendapat ahli hukumIslam yang terdapat dalam kitab fiqhi
31 — 29
Arruum ayat21 dan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudahsedemikian keadaannya justru) akan memberikan mudharat yangberkepanjangan bagi keluarga tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan denganpendapat pakar Islam Musthofa As Sibai. sebagaimana tersebut dalamkitab Al Maratu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100, yang dalamhal