Ditemukan 2852 data
278 — 107
KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRYADI &REKAN, tempat Kedudukan: Kantor Pusat: Wisma PanilaiLantai 15 Jl.
sebesar Rp. 350.561, beritaKALTIM POST tentang Pembebasan Lahan Waduk Teritip dikeluhkan,pada halaman 24 tertanggal 22 Nopember 2016;11.Bahwa TERGUGAT IV Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) dalammelakukan penilaian (appraisal) harga tanah milik Para Penggugat jelas tidakprofesional, seharusnya TERGUGAT I, Il, Ill menunjuk KJPP yang benarbenar profesional, dan TERGUGAT I, Il, Ill seharusnya tidak begitu sajamenerima hasil penilaian dari TERGUGAT IV, akan tetapi dengan adanyahasil kejanggalan penilaian
Para Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa, Tergugat IVKonsultan Jasa penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian (appraisal)harga tanah milik para Penggugat jelas tidak profesional, seharusnyaTergugat , Il, Ill menunjuk KJPP yang benarbenar profesional;Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor:45/Pat.G/2017/PN.Bpp.
AGUS CAHYONO, pekerjaan TIM pelaksana KJPP ASMAWI danREKAN, bertempat tinggal di Jalan Bandarharjo Semarang, dibawah sumpahmenerangkan:Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 telah melakukan penilaian Sertifikat HakMilik No. 681 seluas 22.000 M? a.n Nurjali di Gunung Binjai Kelurahan Teritip,Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan batasbatas sebagaiberikut:Sebelah Utara : Tanah Hj. Guci.Sebelah Timur : Tanah CekDam.Sebelah Selatan : Tanah Hj.
Para Penggugat menyatakan di dalam gugatannya bahwa, Tergugat IVKonsultan Jasa penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian (appraisal)hargatanah milik para Penggugatjelas tidak profesional, seharusnya TergugatI, Il, Ill menunjuk KJPP yang benarbenar profesional; Didalam Pasal 63 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 TahunHalaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor:45/Pat.G/2017/PN.Bpp.2012 dijelaskan, bahwa pengadaan jasa penilai dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
128 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo,Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, yakni menunjuk Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karenatanpa sepengetahuan dari Penggugat dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah oleh Penggugat;6.
Nomor 2903 K/Pdt/2014dimaksud pada butir (5) di atas, Penggugat secara jelas telahmengajukan Gugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingatpihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekanyang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset/hartakekayaan Penggugat yang diagunkan kepada Tergugat berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunyadalam
melakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara danmetode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudahseharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan ditarik masuk sebagai pihak berperkara dalamGugatan a quo untuk mendapatkan kejelasan dan titik terang dalamperkara a quo;7.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan/jaminan kredit Penggugat denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satupertimbangan untuk menentukan nilai limit obyek lelang.8.
Obyek Gugatan Tidak Jelas;17.Bahwa di dalam posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara a quo menyebutkan bahwa obyek Gugatan adalah asset atauharta kekayaan milik Penggugat yang telah dilakukan penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan danyang akan dilakukan lelang secara dimuka umum oleh Tergugatmelalui KPKNL setempat.
124 — 80
menjadi ragu dan menarik diri dikarenakan adanya rasa kwatir atasberita dan issuissu yang menyatakan bahwa Perusahaan Penggugat sedangbermasalah dengan Bank Tergugat.Bahwa pada tanggal 09 November 2012 Penggugat dikejutkan dengan suratyang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dalam surat tersebut Tergugatmenyatakan akan mengambil langkah litigasi dengan jalan melakukan penjualansecara lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan Penggugat dengan hanyamendasarkan laporan Taksasi Jaminan Kredit yang dilakukan KJPP
) AbdullahFitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dariPENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelang agunan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalurendah oleh PENGGUGAT.Bahwa atasdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimanadimaksud pada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukanGugatan dalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang
berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukanpenilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepadaTERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanNomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yangdapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarik masuk
)Bandarlampung;ii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kendari;li Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Palu;Yang mana instansiinstansi tersebut adalah pihakpihak yang melakukanlelang di muka umum atas agunan / jaminan kredit PENGGUGAT denganmenggunakan dasar laporan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan sebagai salah satu pertimbanganuntuk menentukan nilai limit obyek lelang.8 Bahwa tangkisan (eksepsi) TERGUGAT dalam perkara
Di dalam perkara nomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD tersebut pihak Penggugatnya sama, yakniPENGGUGAT a quo dan pihak Tergugatnya tunggal, yakni KJPP AbdullahFitriantoro & Rekan.Bahwa petitum Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkaranomor 20/PDT.G/2012/PN.KLD adalah :a Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.69Menyatakan membatalkan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat.Menyatakan Laporan Penilaian Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12tidak dapat
Terbanding/Tergugat IV : Han Ping
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Romulo, Charlie dan Rekan
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Lia Ferasintani Shahlim
54 — 37
Damarjaya Sakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Inggriani
Terbanding/Tergugat IV : Han Ping
Terbanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Romulo, Charlie dan Rekan
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Lia Ferasintani ShahlimKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charlie dan Rekan,yang beralamat di Gedung Panca Tunggal Lt.3 Jalan Cikini RayaNo. 91F Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II ;3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang,beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Gedung KeuanganNegara Palembang, yang untuk selanjutnya disebut sebagaiTerbanding III semula Tergugat III ;4. Han Ping, Lakilaki, Karyawan Swasta, beralamat di Jin. MP.Mangku Negara Lr.
,Palembang ;Bahwa Tergugat menunjuk Tergugat Il sebagai kantor jasa penilai publik(KJPP) untuk melakukan penilaian terhadap aset agunan Penggugat.Kemudian penilaian aset yang dilakukan Tergugat II dilakukan oleh kantorcabang Tergugat II yang berada di Kota Palembang yang mempunyaiklasifikasi Penilaian Properti Sederhana.
Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charliedan Rekan No. 1459/RCRAR/PLG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yangdikeluarkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum ;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan lelang eksekusiterhadap aset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada LaporanPenilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan No. 1459/RCRAR/PLG/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 merupakan perbuatan melawanhukum ;4.
Bahwa atas ketidaktahuan dari Penggugat, Tergugat merasa perluuntuk menjelaskan kepada Penggugat bahwa Kantor Romulo, Charlie& Rekan yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik IndonesiaHalaman 22 dari 51 halaman Pts.No.39/PDT/2019/PT.PLGSekertariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan denganNomor induk KJPP 2.09.0032 dengan Nomor 408/KM.1/2009 tanggalKMK Izin Usaha tanggal 22 April 2009 dengan bidang Jasa PenilaianKJPP, yaitu Penilaian Properti ;16.Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard) ;Menyatakan Tergugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik danbenar (Te Goeder Trouw) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum ;Menyatakan Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik (Te KwaderTrouw) ;Menyatakan upaya Lelang Objek Hak Tanggungan (LOHT) yang dilakukanTergugat melalui Tergugat III berdasarkan Laporan Penilaian Aset dariTergugat II adalah sah dan memiliki dasar hukum ;Menyatakan Laporan Penilaian Aset KJPP
90 — 12
B.1231aKC/XV/ADK/09/2016 tanggal 22 September 2016perihal Pemberitahuan Lelang Ulang Agunan.Terkait Harga Limit yang ditetapkan dalam proses Lelang HakTanggungan tersebut sebagaimana telah dilakukan penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti Junita No. 3947/Lap.Pen./AJHD/IV/2016, No. 3948/Lap.Pen./AJHD/IV/2016 dan No.3949/Lap.Pen./AJHD/IV/2016 masihberdasarkan Nilai Likuidasi denganrincian sebagai berikut : NO BuktiKepemilikan Atas Nama Harga Limit 1.
Permintaan Pengosongan Objek Lelang Eksekusi HakTanggungan kepada Debitur dan Penghuni agunan melalui suratNomor: B.1478KCXV/ADK/11/2016 tanggal 4 November 2016.Bahwa Harga Limit yang ditetapkan dalam proses Lelang HakTanggungan tersebut sebagaimana telah dilakukan penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti Junita No. 3947/Lap.Pen./AJHD/IV/2016, No. 3948/Lap.Pen./AJHD/IV/2016 dan No.3949/Lap.Pen.
B.347aKCXV/RTL/03/2016 tangal 08 Maret2016, diberitanda Tl 6.4Foto copy Laporan Penilaiaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti JunitaNomor : 3947/Lap.Pen/AJHD/IV/2016, diberi tanda Tl 7.1 ;Foto copy Laporan Penilaiaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti JunitaNomor : 3948/Lap.Pen/AJHD/IV/2016, diberi tanda Tl 7.2 ;Foto copy Laporan Penilaiaan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti JunitaNomor : 3949/Lap.Pen/AJHD/IV/2016, diberi tanda Tl 7.3 ;Foto copy Surat Permohonan Lelang Nomor
B707a/KC/ADK/05/2016, tanggal 30 Mei 2016;Bahwa harga limit berdasarkan yang dilakukan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Areyanti Junita No. 3947/Lap.Pen/AJHD/IV/2016, No.3948/Lap.
No. 106/PMK.06/2013:Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Apraisers Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP ) yang berlesensi dan hasil penberdasarkan perhitungan dan penilaian aset yangdilakukan oleh Areyanti Yunita hasil analisis dan penilaian terhadap faktorfaktor lelang keempat yang ada hubungan dengan penilaian yang digunakan untuk tujuan kredit padaTergugat . Hasil Penilaian asset.
178 — 89
Bahwa Penilaian Ganti Kerugian dilakukan dan menjadi Tanggung JawabJasa Penilai Publik (KJPP).Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yangkami muliakan agar kiranya berkenan memutuskan dalam amarnya sebagaiberikut:1. Menolak Permohonan PEMOHON KEBERATAN Untuk seluruhnya.2.
Bahwa penilaian ganti kerugian dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) dan menjadi tanggung jawab KJPP.DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 UndangUndang NO. 2 Tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdiselenggarakan melalui tahapan :a. Persiapan merupakan tanggung jawab Gubemur dan instansi yangmemerlukan tanahb. Pelaksanaan danc. Penyerahan Hasil merupakan tanggung jawab Badan PertanahanNasional Republik Indonesiad.
Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP).2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait denganpelaksana ganti rugi pengadaan lahan tanah jalan tol Pematang PanggangHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Padt.G/2019/PN.Kag Kayuagung II , telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik (Good goverment)sehingga dapat dikatakan bahwa Turut Termohon Keberatan tidak pemahmelakukan perbuatan melawan hukum;3.
Fotocopy Laporan Penilaian KJPP SIH Wiryadi & Rekan Nomor126/SK/SIH/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda T.T1 ;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatuapapun lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI;Menimbang
tidak terdapat pertentangan norma didalam peraturanperaturantersebut, menurut hemat Majelis Hakim hasil penilaian jasa penilai barumerupakan acuan dasar dalam penentuan bentuk dan atau besarnya nilaikerugian saat dilaksanakan musyawarah, bukan otomatis langsungmenetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa Termohon dan Turut Termohon didalam dailildaliljawabannya mengutarakan bahwa penilaian ganti kerugian dilakukan danmenjadi tanggung jawab Kantor jasa Penilai Publik (KJPP
67 — 46
Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanahpembangunana jalan tol manadobitung melalui KJPP SIH Wiryadi &Rekan sudah dilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetensimengingat KJPP SIH Wiryadi & Rekan merupakan penilai resmiberdasarkan lIzin Usaha Perusahaan Jasa Penilai No. 595/KM.1/2009tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI danlisensi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 63 Tahun 2013;.
rangkapembangunan jalan tol ManadoBitung telah dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan selain itu menurutpara Termohon proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanahpembangunan jalan tol ManadoBitung yang dilakukan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 butir ke11 UndangUndangNomor 2 tahun 2012 dan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012,telah dilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetensi penilai publik yangbersangkutan, karena KJPP
267 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berkah Trimitra pada BTN CabangCikarang, terdiri dari:LPA dari KJPP Effendi RaisLPA dari KJPP Firdaus Ali dan RekanSalinan Rekening Koran periode 25/04/2013 sampaidengan 09/06/2016SI dan Surat KuasaNeraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra per 31Desember 2012Neraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra per 31Februari 2013Neraca per 28 Februari 2012Rugi Laba per 31 Desember 2013Rugi Laba per 31 Januari 2013Neraca per 31 Januari 2013Copy PKS PT. Wavin Duta Jaya dengan PT.
Wavin denganNELLY APRIANI tanggal 31 Mei 2013LPA KJPP Firdaus Ali atas nama NELLY APRIANItanggal 27 Juli 2013Asli Surat Permohonan KUR atas nama NELLYAPRIANI dan Lampiran Identitas PemohonAsli Daftar Hadir KPKAsli PAK KUR NELLY APRIANI tanggal 26 Juni 2013Copy Biodata NELLY APRIANICopy Memo Pencairan KUR atas nama NELLYAPRIANILaporan Keuangan PT. Mustika Karomah Abadi per 31Desember 2012Copy zin Operasional PT. Mustika Karomah AbadiCopy Akta Pendirian PT.
SRIJAYA
Termohon:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Turut Tergugat:
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FEBRIMAN SIREGAR
118 — 51
Terhadap halaman 4 point 10 bahwa Termohon / Tergugat tidak berhakmenentukan nilai ganti kerugian terhadap tanah tersebut, karena yangberwenang menilai ganti kerugian tanah tersebut adalah Pihak KJPP danpihak Termohon / Tergugat hanya melanjutkan tugas;Ill. Terhadap halaman 4 Point 11 Kami setuju;IV. Terhadap halaman 6 Point 5 Termohon / Tergugat hanya melakukanmusyawarah terhadap bentuk ganti kerugian sedangkan ganti kerugianbukan merupakan kewenangannya;DALAM POKOK PERKARAI.
jagung ; Bahwa menurut saksi seharusnya tanah yang berada lebih dekatke jalan raya lebih besar ganti ruginya dibandingkan dengan yang jauhjaraknya dari Jalan Raya ; Bahwa Saksi juga ada menerima ganti rugi dari jalan Tol dan padasaat musyawarah saksi diberikan amplop yang berisi daftar nominativeharga tanah ;Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Keberatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Kag Bahwa saksi tidak mengetahui siapasiapa saja yang hadir padasaat dilakukan musyawarah ; Bahwa sepengetahuan saksi jika KJPP
Bahwa harga premium adalah harga / charge berupa persentasekenaikan harga nilai tanah yang dikenakan terhadap nilai harga tanahyang melebihi batas waktu kontrak sejak mulai dari waktu pendataanhingga diperoleh hasil berupa nilai harga tanah; Bahwa pertanggung jawaban KJPP terhadap pelaksanaankontrak, apabila setelan pihak KJPP melaporkan hasil penilaian gantrugi kepada pihak BPN, jika BPN hendak melakukan verifikasi ulangkarena adanya kesalahan penilaian harga ganti rugi dapat dilakukanmelalui Surat
atau berada jauh dari jalan berdasarkan data pasar sertaukuran akses jalan, legalitas kKepemilikan tanah (alas hak atas tanah) punturut menjadi penilaian;Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Keberatan Nomor 44/Padt.G/2020/PN Kag Bahwa jika diihat dari peta lokasi tanah, jarak ke jalan raya daritanah milik Mila Sari dan tanah milik Srijaya hampir sama; Bahwa menurut saksi tidak ada kekeliruan terhadap penilaianganti rugi atas tanah, dan tidak pernahterjadi kesalahan data yangdikirim oleh pihak BPN ke KJPP
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah melakukan penilaian atas objektanah dan bangunan milik Pemohon tersebut.
245 — 32
Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);------------------------19. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Rekening : 1200007584456 atas nama Angreita Yuniati Ben periode 25 Maret 2012 s.d 26 Maret 2012;-----------------------------------------------------------------------20. 1 (satu) lembar daftar KJPP rekaman Bank Mandiri yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri;----------------------------------------------------------------------- Dikembalikan kepada saksi yang berhak
Roy Bento; Bahwa benar saksi pada tanggal 08 Februari 2012, dari pihak BankMandiri atau dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charliedan Rekan tidak ada yang datang kerumah saksi yang beralamat di JI.Muncang Blok Y No. 105, Rt. 014 Rw. 08, Kel. Lagoa Kec. Koja JakartaUtara untuk melakukan pengecekan atau pun dokumentasi terhadaprumah saksi tersebut; Bahwa benar saksi pada tanggal 08 Februari 2012, yang ada atauberada di Rumah saksi yang alamat JI.
Koja Jakarta Utara ; Foto copy surat keterangan Nomor : 08/PPAT/II/2012, tanggal 5 Maret2012 dari Kantor Notaris Teddy Anwar, SH. ; Foto copy Surat Keterangan dari pemerintah Propinsi DKI Jakarta,tanggal 11 Juli 2011 ; Bahwa benar saksi pihak Bank Mandiri menunjukkan kepada DoddyPratama Daftar KJPP Rekanan Bank Mandiri dan setelah diperlihatkandaftar tersebut Sdr. Doddy Pratama menunjuk KJPP Romulo, Charlie &Rekan yang beralamat di Gedung Panca Tunggal Lt. 3Jl.
Bank Mandiri (Persero)Tok, dengan pihak Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulu, Charlie danRekan yang di Gedung Panca Tunggal Lt. 3Jl. Cikini Raya No. 91FJakarta 10330, dan kerja sama tersebut berlangsung sekitar 1 (satu)tahun dan jika baik akan diperpanjang; Bahwa pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, diperbolehkan mengambilpenilaian properti dari pihak Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulu, Charliedan Rekan yang di Gedung Panca Tunggal Lt. 3ul.
Cikini Raya No. 91FJakarta 10330 adalah karena dalam pengajuan pemberian kreditdiperlukan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang idependent dan pihak JasaPenilai Publik (KJPP) Romulu, Charlie dan Rekan adalah salah satuKJPP yang idependent dan juga salah satu rekanan KJPP Bank Mandirisehingga pihak PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengambil penilaianproperti dari pihak Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulu, Charlie danRekan)j 7 2722 2n non nnn nnn nnn nnn nnn nnn non renee nn nnn nn nee Bahwa benar saksi tidak pernah menghubungi saksi Hartati padatanggal pada tanggal 27 Februari 2012, sebelum transaksi jual bellidilakukan saksi Rogayah dengan Doddy Pratama di Kantor Notarissaksi Teddy Anwar, SH)3 == Bahwa benar saksi barang bukti yang memperkuat keterangan saksiadalah 1 (satu) lembar daftar KJPP Rekanan
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Selatan
Termohon:
1.Muhammad Rifa'i
2.Hj. Siti Fatimah
3.Siti Asyiah
4.Ahmad Gajali Rahman
5.Hj. Siti Habibah
6.Mahmud Kholil
7.Munawarah
8.Nor Mina
9.Nor Latifah
215 — 5
Harsuni;Surat Keterangan Ahli Waris;Fotocopi Surat Keterangan Tanah Termohon;Ringkasan Penilaian KJPP untuk tanah dan bangunan An. H. Harsuni;Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;oN OO RF WNSurat Keputusan Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk PenyempurnaanOprit Jembatan Martapura IB dan IIB;9. Berita Acara Pihak yang Berhak Menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugianberdasarkan hasil musyawarah;10. Berita Acara Penyampaian resume penilaian ganti kerugian;11. Berita Acara Kesepakatan;12.
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Purwanto
189 — 152
Areyanti,MAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, Penilai Publik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018, PimpinanRekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018, sebagaiPenilai Publik yang bertugas untuk melakukan Penilain terhadap ObyekTanah & Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, dan atas penilaianTergugat Empat / Ir.
AreyantiiMAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, PenilaiPublik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar Bidang Per BidangTanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugat bahwa hasilPenilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, Tidak Benar DanDiskriminatif, serta tidak sesuai Fakta Hukum:Halaman 6 dari 76 putusan 694/PDT/2021/PT BDG4.
Hasildaripada penunjukkan KJPP tersebut disampaikan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahuntuk ditetapkan sebagai penilai sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 2 Tahun2012 jo. Pasal 63 PepresNo 71 Tahun 2012 jo.
Areyanti, MAPPI (Cert),KJPP Areyanti, Junita, PenilaiPublik P1.09.00124STTD.PP88/PM.2/2018,Pimpinan Rekan Mappi 93 s 00374 BPN 224 / KEP 600.30.1/VI/2018,sebagai Penilai Publik yang bertugas untuk melakukan PenilaianterhadapObyek Tanah & Bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat, danatas penilaian Tergugat Empat / Ir.
Areyanti, MAPPI (Cert), KJPP Areyanti,Junita, Penilai Publik tersebut, telah terbit Nilai Penggantian Wajar BidangPer Bidang Tanah Dan Tegakan yang menurut penilaian Penggugatbahwa hasil Penilaian Tergugat Empat Sangat Tidak Wajar, Tidak BenarDan Diskriminatif, serat tidak sesuai Fakta Hukum;Halaman 47 dari 76 putusan 694/PDT/2021/PT BDG5.
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ANDREAS PARLINDUNGAN SIREGAR
4.KANTOR BPN ATR KABUPATEN SIDOARJO
205 — 38
,
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ANDREAS PARLINDUNGAN SIREGAR
4.KANTOR BPN ATR KABUPATEN SIDOARJO., sebagaiTurut Tergugat IlKantor Jasa Penilai Publik Kjpp Andreas Parlindungan Siregar, tempatkedudukan Gedung Graha Cempaka Mas Blok C21 Lt. 4, Jin. LetjenSuprapto, Kel. Sumur Batu / Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.,sebagai Turut Tergugat IllKantor Bpn Atr Kabupaten Sidoarjo, tempat kedudukan Kawasan Industri &Pergudangan Safe ana Lock, Jin. Lingkar Timur No. Km 5, Kel.Rangkah Kidul / Kec. Sidoarjo, Kab.
140 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfantori dan rekansebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/PemohonKeberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
4.Kantor JasaPenilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan KJPP MBPRU
72 — 9
Bank Rakyat Indonesia Cabang Wates
4.Kantor JasaPenilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan KJPP MBPRU
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK HERMAN, MEIRIZKI & REKAN (KJPP HMR)
144 — 99
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BATAM
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK HERMAN, MEIRIZKI & REKAN (KJPP HMR)SKU17/MK.6/WKN.03/2021tanggal 28 September 2021, sebagai Tergugat Il;Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan No. 299/Pdt.G/2021/PN.BtmKantor Jasa Penilai Publik Herman, Meirizki & Rekan (kjpp Hmr),tempat kedudukan Jepe 9 Building, JI. Raya Ragunan Nomor 09,Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan, Kel. Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,DKI Jakarta, sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.
Hj. Mimin Mulyati
Tergugat:
POLTEKESOS BANDUNG
Turut Tergugat:
1.GUBERNUR JAWABARAT
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG
3.KJJP FIRMAN AZIZ
43 — 5
,Benny Mohamad Ulpa, SH.dan Tedy Haryadi, S.Sos.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret2021 No. 1565/32.04100.PS.14/III/2021, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat II;Kjpp Firman Azis & Rekan, tempat kedudukan Jl. Srigadis No. 30Bandung, Kel.
100 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan baru memiliki ijin lisensi pada tahun 2013berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11Februari 2013 tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai HargaTanah KJPP Immanuel Johny dan rekan dengan wilayah kerjaseluruh wilayah Indonesia;Bahwa perbuatan DR. H.
padatanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekanmengirimkan surat kepada General manager PT.
SUCOFINDO APPRAISALUTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan tidak memiliki izin LISENSI kerjauntuk Wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan :1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 2/KEP13.1/ 1/2010 TANGGAL 11 Januari 2010 tentang pemberianLisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandiberikan Lisensi daerah kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua.2.
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 408/KEP13.1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang perluasanwilayah kerja Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny danrekan diberikan perluasan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau.Padahal PT.
SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP ImmanuelJohny dan rekan baru memiliki ijin lisensi pada tahun 2013 berdasarkanKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentangpemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johnydan rekan dengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia;Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 2949 K/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan DR. H.
40 — 23
sebesar Rp.44.100.000,(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Juni2016 setelah melalui proses identifikasi dan inventarisasi tanah,tanaman, dan bangunan pada tanggal 29 Juni 2015 serta telahdilakukan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) denganharga Rp.100.000, /m?
Bahwa dalam pemberian ganti rugi tanah kepada Tergugat 2,Tergugat 1 telah memberikan ganti rugi berdasarkan buktibuktikepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat 2 dan SuratPernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui olehWali Nagari Timbulun dan Camat Tanjung Gadang serta KetuaKerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Gadang, dan pada saatdilakukan perkiraan nilai tanah yang dilakukan oleh KJPP (KantorJasa Penilai Publik) tanah tersebut tercatat sebagai tanah milikTergugat 2, dan tidak
sebesarRp.44.100.000, (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) padatanggal 24 Juni 2016, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasitanah, tanaman, dan bangunan pada tanggal 29 Juni 2015 sertatelah dilakukan penilaian dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)dengan harga Rp.100.000, /m?
Penggugatharus menguraikan secara rinci mengenai kerugian immateril yangdiderita oleh Penggugat.Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi Tergugat 1untukmemberikan ganti kerugian atas kerugian yang tidak akan terjadidan seharusnya kerugian immateril yang dimintakan harusmenyebutkan kerugian yang riil / kKerugian nyata secara terinci, danTergugat 1 tidak dapat memberikan ganti kerugian di luar peraturanperundangundangan yang mengatur serta bentuk dan nilai gantikerugian di luar yang ditetapkan oleh KJPP
1.ILHAM
2.H.MUH ANWIR
Tergugat:
1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
2.DINAS PERKIMTAN
3.Kepala Kanwil ATR BPN
4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan
115 — 72
Penggugat:
1.ILHAM
2.H.MUH ANWIR
Tergugat:
1.KJPP Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI DAN REKAN
2.DINAS PERKIMTAN
3.Kepala Kanwil ATR BPN
4.Balai Perkeretaapian Sulawesi Selatan