Ditemukan 5832 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : salahudin syahdan sahadan salihan samadan saladan salahan sapardan samhadan salapian salainan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
ASWAD MUKMIN, S.T.
117 — 62
  • Buton Utara telah memberikan HPS/RABkepada Terdakwa yang selanjutnya membuat penawaran 3 (tiga) perusahaansehingga nilai penawaran disusun atau diatur berada dibawah nilai harga yangtertera pada kegiatan dimaksud maka yang dilakukan oleh Ketua Pokja adalah salahdan menimbulkan pertentangan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia, yangmana seharusnya semua pihak harus menghindari dan mencegah terjadinyapertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidaklangsung yang berakibat
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
KAREDO RAJAGUKGUK, S.T.
116 — 59
  • Kdisehingga nilai penawaran disusun atau diatur berada dibawah nilai harga yangtertera pada kegiatan dimaksud maka yang dilakukan oleh Ketua Pokja adalah salahdan menimbulkan pertentangan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia, yangmana seharusnya semua pihak harus menghindari dan mencegah terjadinyapertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidaklangsung yang berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat; Bahwa apabila suatu rekanan atau penyedia dimenangkan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAOL MALA
153 — 182
  • oleh terdakwa SAOL MALA selaku Kepala Sekretariat jugasebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersamasama dengan SAHURIdan SUTOYO sebagaimana tabel tersebut diatas, jumlahnya menjadiRp. 1.895.520.000, (satu milyar delapan ratus sembilan puluh limajuta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Kemudian dikurangi dari paguanggaran riil sebesar Rp. 1.894.200.000, maka terdapat selisihkelebihan sebesar Rp. 1.320.000, (satu juta tiga ratus dua puluh riburupiah), disinilah letaknya pertanggungjawaban anggaran yang salahdan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MALADI HASIBUAN, SE Diwakili Oleh : MARASAMIN RITONGA, S.H, MH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
76 — 36
  • Joswa Sarenda Pranginangin, maka pertimbangan hukum MajelisHakim yang menyatakan yang menguasai tanah terperkara ketika padasaat dilakukanya pemeriksaan setempat adalah Terbanding III telah salahdan keliru, atau dapat dikatakan Majelis Hakim telah berpihak kepadaTerbanding II dan III;Bahwa saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam persidanganmenerangkan bahwa tanah objek perkara seluas + 0,4 Ha yang masukkedalam Sertipikat Hak Milik Terbading III dikuasai oleh Pembanding sejakdibelinya dari Inwansyah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
206 — 127
  • Paraimportir bawang putih hanya dapat mengimpor dan memasok ke pasarproduknya sejumlah yang sudah menjadi alokasinya, artinyasesungguhnya sudah sedari awal untuk impor produksi bawang putihini sudah diatur , dan pengaturan ini diluar jangkauan dari pada pelakuusaha Importir bawang putih...Bahwa, dari uraianuraian tersebut jelas pertimbangan Termohon salahdan sangat keliru karena Pemohon tidak terbukti telan melakukanpengaturan pasokan harga sebagaimana yang dituduhkan, makaPutusan dari Termohon haruslah
    Dan terbukti Termohon tidak pernah membuktikan adanyaKesepakatan/Kerjasama dari Para Terlapor, knusus Pemohon denganPara Terlapor lainnya untuk mengatur pasokan Bawang Putih.Bahwa dari uraianuraian tersebut jelas pertimbangan Termohon salahdan sangat keliru karena Pemohon tidak terbukti telah melakukanpengaturan pasokan harga sebagaimana yang dituduhkan, makaPutusan dari Termohon haruslah dibatalkan..
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2015 — - DR. H. MAHRIP, SE.MM.
97 — 35
  • Fathon Ahimsa, S.STPpernah diperintah oleh Terdakwa dengan cara mencari di internet;dengan materi kegiatan di tempat tujuan,Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, adanyapertanggungjawaban SPPD dengan menggunakan boarding Pass danAirport Tax Palsu dan materi kegiatan di tempat tujuan dengan caramengambil di Internet, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah diarahkan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — IWAN JAYA, S.H., M.M.
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Inspektorat JenderalKementerian Keuangan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsiKPPBC Tipe A3 Entikong telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dantidak ditemui adanya penyimpangan yang berarti, hal mana juga dibenarkanoleh saksi ahli dan juga saksi a de charge yang Terdakwa ajukan, demikianjuga saksi dari Penuntut Umum yang ada dalam berkas perkara yangmana saksi tersebut pernah bertugas di Entikong sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga pertimbangan hukumnya salahdan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
92 — 25
  • saksi tidak pernah melaksanakan Perjalanan Dinas keJakarta sesuai surat perintah jalan tersebutBahwa saksi pernah diminta bertanda tangan pada Kwitansikosong dan Surat Perjalanan Dinas Kosong oleh Bendaharabeberapa kali dengan alasan untuk perbaikan karena kwitansi dansurat perjalanan dinas rusak atau robek dan Salah ketik,Bahwapada Tahun 2011 saksi sering didatangi oleh Bendahara SdrARFIYANTI BELINDA kepadanya menerangkan bahwa Kwitansidan Surat Perjalanan Dinas yang telah dibuat kemarin rusak/salahdan
    SHdengan mengatakan, bahwa Kwitansi dan Surat PerjalananDinas yang telah dibuatnya kemarin ada yang rusak/salahdan untuk itu perlu. dibuatkan yang baru, kemudianARFIYANTI BELINDA.
    beberapa kali dengan alasanuntuk perbaikan karena kwitansi dan surat perjalanan dinas rusakatau robek.Bahwa yang dimaksud dengan pernah diminta bertanda tanganpada Kwitansi kosong dan Surat Perjalanan Dinas Kosong olehBendahara beberapa kali dengan alasan untuk perbaikan karenakwitansi dan surat perjalanan dinas rusak atau robek, Bahwa padaTahun 2011 saya sering didatangi oleh Bendahara SdrARFIYANTI BELINDA kepadanya menerangkan bahwa Kwitansidan Surat Perjalanan Dinas yang telah dibuat kemarin rusak/salahdan
    diperlihatkan kepadanya, akantetapi hal itu bisa saja terjadi.Bahwa selain dari 3 (tiga) lembar tersebut juga ada bertandatangan pada SPJ (Surat Perjalanan Dinas) yang masih kosongatas permintaan dari Bendahara beberapa kali dengan alasanuntuk perbaikan karena kwitansi dan surat perjalanan dinas rusakatau robek dan salah ketik.Bahwa pada Tahun 2011 sering didatangi olen Bendahara SdrARFIYANTI BELINDA kepadanya menerangkan bahwa Kwitansidan Surat Perjalanan Dinas yang telah dibuat kemarin rusak/salahdan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2018 — HAMDANI KOSEN
167 — 70
  • Hadi Iswanto hanya memberi KAK dan RAB yang salahdan tidak terpakai bahkan menyesatkan, sehingga Tim Lelang Kami membuatpenawaran sendiri dengan harga pasar dan analisa SNI sehingga benarbenarmenjalani tender murni. Pada saat lelang ulang terdapat persyaratan barumengenai perjanjian kerjasama operasional peralatan yang harus diketahuinotaris dan hal tersebut kami ketahui dari kejelian Tim Kami dan bukan dariHalaman 25 dari 280 Putusan No.64/Pid.SusTPK/2018/PN Smgpihak luar.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 25 Januari 2017 — 1. PETRUS AMADOREN alias PETU 2. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA
47 — 177
  • Wiyono dan Drs.Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenanganyang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalahperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Halaman 229 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGMenimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan pasal 17ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
120 — 24
  • Srg.Menimbang, bahwa dari Jurisprudensi di atas majelis dapat menggarisbawahi bahwa perbuatan menyalah gunakan wewenang sebagai manadimaksud dalam unsur ke3 (tiga) pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 di atas dapat didefinisikan sebagaiperbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukan, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
462 — 968 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi terbukti isi Sertifikat Hipotik salahdan rekayasa dan oleh karenanya cacat hukum;b. Surat Sanggup 2002 dan surat sanggup 2006 jelas menyebutkan bahwaissuer atau penerbit surat sanggup adalah perusahaan Belanda yaituIndah Kiat International Finance Company B. V (Tergugat 13) bukanPenggugat. Jadi Sertifikat Hipotik adalah cacat hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202 K/PID.SUS/2017
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah ; M. RIDUANSYAH, H.M.G., S.H., alias ATONG bin H. MUHAMMAD GUDANG;
141 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah salah dalam menafsirkan hukum danperbuatan Terdakwa Riduansyah dengan tidak membebankan uang penggantiuntuk mengembalikan uang yang telah dikorupsinya;Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan,karena Judex Facti salah menerapkan peraturan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terbukti salahdan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 162/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : YOHANES ATOK, SH
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
217 — 114
  • Penafsiran hakim yang disengajakan iniyang isi putusan dalam perkara Perdata penuh dengansuatu hal yang tidak benar dan salahdan bertentangandengan hukum dan inkonsisten haruslah dibatalkan;Hakim salah menilai tentang Tergugat yang mengklaimorang yang bernama ANGELA MAKO lahir tahun 1920adalah turunan langsung dari ATOK TABORA sementaraHalaman 310 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 310 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 310 dari 88 halaman Putusan Nomor
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
74 — 22
  • Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatanNomor 477/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 21 Oktober 2019, a quo karenapara Penggugat telah mengajukan gugatan dengan objek yang salahdan keliru (error in objecto).Selain itu, tanah dengan Girik C Nomor 296, Persil 19 D.I., atas namaSani Limbur Kimah, in casu orangtua para Penggugat, sama sekali tidakterletak di pinggir (tepi) Jalan Raya Hankam.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — Ir. AZZAM RIZAL, M.Eng
147 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1605 K/Pid.Sus/2014Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) yang juga diambil aliholeh Judex Facti pada Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnyadalam memeriksa dan mengadili pada tingkat banding adalah salah dankeliru karena telah salah dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya, dan karena pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah salahdan keliru pula, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :18/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 14 Mei 2014 jo. putusan PengadilanTindak
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
185 — 352
  • Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;Menimbang, bahwa pengertianjabatan di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 43 tahun 1999,adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-10-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT KARUNA VS 1. SURANTO, DKK
84 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menunggurespon dan itikad baik Para Karyawan untuk bekerja kembali, akan tetapiPara karyawan tidak kunjung hadir untuk bekerja, maka pada tanggal 25April 2014 membuat surat Pemberitahuan Penutupan Perusahaan PTKARUNA kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBekasi dengan Nomor Surat: 12/KPS/IV/2014/80.8;Bahwa setelah dinyatakannya Perusahaan Tergugat tutup,ada beberapaPara Karyawan yang melakukan Mogok Kerja tidak sah yang telahmenyadari bahwa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang Salahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
116 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (satu milyar delapan ratus dua puluh tujuhjuta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);Bahwa berdasarkan uraian memori tersebut di atas berdasarkanketerangan saksi, keterangan Terdakwa bukti hasil audit ReviuBPKP ProP Jatim telah salah menilai pembuktian sehinggaberdampak salahdan Kliru dalam menerapkan HukumHal. 279 dari 329 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
92 — 41
  • MOCHAMADRIDWAN Bin ABDUL MUHYI melakukan hal tersebut dengan keadaan sadardan menginsafi bila perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan salahdan bila tidak mengikuti keingginan pimpinan terdakwa Drs. MOCHAMADRIDWAN Bin ABDUL MUHY!I takut dimutasi.Bahwa Faktanya, terdakwa Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYItelah melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut :7. Bahwa terdakwa Drs.