Hal.1Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilantanggal, 20 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan pada tanggal 21September2016 dalam Register Nomor:74/Pra Pid/2016/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan Praperadilan sebagaiberikut: Bahwa Istri Pemohon ada Membuat Laporan Pengaduan di Kantor TermohonIl pada Tanggal 22 Juli 2016, atas adanya Tindak Pidana Pencurian yangterjadi di Rumah Pemohon dimana adapun Laporan yang dibuat olehPemohon

. : 01/Pra/Pid/2011/PN. SmgBahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagaimana tertuang dalamPutusannya No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh. pada intinya Termohon KejaksaanNegeri Sukoharjo dinyatakan telah melakukan Penghentian Penyidikan secaratidak sah atas tindakannya memberikan petunjuk kepada Penyidik secaraberulangulang dan subyektif;Bahwa Pengadilan Banjarnegara melalui putusannya Pengadilan NegeriBanjarnegara Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN.

PUTUSANNomor : 08 / Pra Pid/ 2016/ PN. Lbp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikutdi bawah ini dalam perkara Permohonan Pra Peradilan antara :PENDI SEMBIRING, umur: 42 Tahun, Agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta,Beralamat di Desa Salang Tungkir, Kec. Namorambe, Kab.

mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, masingmasing pada tanggal 23 Mei 2013 dantanggal 30 Mei 2013 ; 24 Menimbang, bahwa berkas perkara beserta suratsurat yang berkaitan denganperkara dimaksud telah dipandang cukup, selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmenjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama salinan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 12/Pra

Pid/2013/PN.Mdn. , berkas perkara beserta suratsurat yang berkaitan dengan perkaradimaksud, Memori dan Kontra Memori dari Para Pihak yang berperkara, berikut iniPengadilan Tinggi akan menguraikan segala hal yang dipandang penting denganpertimbangan pertimbangan hukum secara berurutan yaitu : A.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarangmasing masing sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22Juni 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan masing masingtanggal 12 Mei 2016, masing masing Nomor : 339, 340, 341, 342, 343,S44, SAS Pra.

Pid 2016 0 PT SING) 5 sneer ceenercrereamncePara Terdakwa antara lain; ROCHMAD SETYO BUDI Als TIO BinSUWIYONO, ISMAWAN WIDYAN SUGARA Als WAWAN Bin BUDHISANTOSO, IMRON ROSIDI Bin SARBINI, PRADANA MEY ADETIYA Als BinHalaman 4 dari 99 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016./PN.Sgn.SUNARIYANTO, MUHAMMAD AMINULLAH Als KOMENG Bin SYAIFULHAMBALI, dan ARIS PRATAMA Bin SUHARDIdidampingi oleh PenasihatHukum yaitu : Sdr. KAIRUL ANWAR SH.MH, SUTRISNO, SH.MH, R.

Bahwa dalam perkara ini, pernah diajukanPraperadilan ke Pengadilan Negeri Kisaran, denganRegister Perkara No.06/Pra Pid/2009/PN.Kis yangmana putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Kisaransebagai menolak permohonan Pemohon Praperadilandengan alasan menerima alasan Termohon, KapolresAsahan karena Tersangka Pelaku Pasal 242; 264; 266KUHPidana telah meninggal dunia;Menurut Kuasa Hukum PK : Pelaku Pembuat, Sertifikathak Milik Nomor : 2131, tanggal O7 September 2001,tidak mungkin pelakunya hanya BAHRUM

SPRIN I 113/Lv/2010/Restro Jakbar ; Menimbang,bahwa fakta hukum dihubungkan penyidikan polres Laporan Polisi Nomor :653/1v2006/SP (unit I tanggal 21 Pebruari 2006, berkas karena adanya suratperdamaian dan pencabutan perkara sebagai dalil Pemohon, akan tetapi karenatidak cukup bukti; Menimbang,Bahwa dalam persidangan pemohon Pra Pid, pemohon tidak dapat pulamenambah buktibukti tentanga adanya terjadinya peristiwa pidana penipuanHal. 7 dari 32 hal. Put.

berkesinambungan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusiatanpa diskriminasi ;Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagi kepentinganfungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat(1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, diakui pula dalampraktek pengadilan antara lain dalam Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 820/Pdt.G/1998/PNJKT.PST, Putusan Pengadilan NegeriMojokerto No. 1/Pra

/Pid/1994/PNMKT, dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta No. 088/G/1994/Piutang/PTUNJKT, Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 053/G/1995/l/PTUNJKT, Putusan PengadilanNegeri Kelas LA Palembang No. 08/Pdt.G/1998/PNPLG ;Bahwa oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum dan keadilan, jika MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam hal ini memberikanputusan : menerima gugatan Penggugat, dan menyatakan Penggugat adalahpihak yang berhak (have a /egal standing) dan layak

berkekuatan hukumtetap.Maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :01/Pra/2010/PN.JBI, tertanggal 1 November 2010 tentang Praperadilanberdasarkan Pasal 83 Ayat (1) KUHAP TIDAK DAPAT DIMINTAKANBANDING oleh Termohon Kasasi dahulu Tertuntut / Termohon danPemohon Banding.Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas dan Pasal 83 ayat (1) Jo Pasal80 KUHAP dan Pasal 78 ayat (2) KUHAP terhadap pertimbanganpertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Pengadilan TinggiJambi Nomor : 01/Pra

Pid/2010/PT. JBI tertanggal 17 Desember 2010 danPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 120/Pen. Pid/2010/PT.JBI tanggal 29 November 2010 tentang penunjukan Hakim MajelisHal. 24 dari 30 hal. Put. Nomor 809 K/Pid/2011yang mengadili perkara ini dalam perkara banding, sebagaimana tersebut diatas, Judex Facti keliru dan salah dalam penerapan hukum;.

WARSONO dikantor PoiresDeli Serdang, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telahsesual dengan prosedur, bahkan terhadap penyidikan dan pengumpulanbukti membuat terangnya tindak pidana yang di laporkan pelaporWARSONO yang berhubungan langsung dengan suratsurat yang di sitadari pemohon, sedang dalam penelitian Lapfor Polri Cabang Medanuntuk melakukan pemeriksaan tanda tangan WARSONO yang tertera didalam suratsurat tersebut; Maka alasan pemohon mengajukan Permohonan Pra Peradilan No. 10 /Pra

Pid / 2016 / PNLbk, tanggal 21 November 2016 di PengadilanNegeri Lubuk Pakam, yang pada pokoknya kepada Termohon Il, Ill, Vyang menyatakan bahwa tindakan penyidikan yang di lakukan olehTermohon H, Ill, MM dalam hal melakukan penyitaan adalah tidakberdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam 38 KHUAP, maka hal inidapat dinyatakan tidak berasalan dan terlalu mengadaada atau dapatdinyatakan tidak memahami peraturan sebagaimana diataur dalampasal 38 ayat (2) dan pasal 42 ayat (2), Pasal 1 angka 2, pasal

Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut maka oleh Kementerian AgamaLabuhanbatu Utara melalui suratnya Nomor : KD/12.30/I/Ksol.5/2016 tanggal 20Januari 2016 ditujukan kepada Tonga Sinaga (Pemohon Pra Pid) mengatakansehubungan dengan telah selesainya musyawarah bersama tentang tanah padahari Rabu 16 Januari 2016 di Aula MAN Kualuh Hulu dengan ini kamimenyampaikan notulen hasil rapat mufakat bersama ditandatangani Drs.

PUTUSANNomor 1/Pra. Pid/2015/PN GstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilandalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:1. Nama Lengkap : Wantri Hondro, S.Th.2. Tempat Lahir : Gobo3. Umur/Tanggal : 85 tahun / 06 April 19804. Jenis Kelamin : Laki laki5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia6. Tempat Tinggal : Desa Bawozaua Kecamatan TelukDalam Kabupaten Nias Selatan.7.

berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) KUHAP yangberbunyi, Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidikdan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, denganperintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.Hakim Tunggal Yang MuliaApa jadinya suatu Laporan Polisi yang ditangani olehTERMOHON jika oleh karena PEMOHON tidak hadir untukmemberikan keterangan kepada TERMOHON, Apakahselanjutnya Laporan Polisi dimaksud dihentikan atau tetapdilanjutkan, Jika dihentikan TETAP TERMOHON menjadiPESAKITAN (Pra

Pid) dari PIHAK PELAPOR yaitu sdra.

tersebut diatas HakimPraperadilan akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 sebagaimana tersebut diatas baikdalam jawaban Termohon yang disampaikan pada sidang tanggal 21 Juli 2020 danReplik Pemohon yang disampaikan pada sidang tanggal 22 Juli 2020 dimana didalam jawaban maupun replik tersebut sSamasama mengakui bahwagugatan/permohonan Praperadilan dalam perkara Nomor: 2/ Pid Pra / 2020 / PN Olmpernah diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1 /Pra

Pid /2020 / PN Olm dantelah disidangkan serta diputuskan olen Hakim yang mengadili perkara tersebutdengan amar putusan sebagai berikut:Dalam EksepsiHalaman 51 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm Mengabulkan Eksepsi TermohonDalam Pokok Perkara Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NihilMenimbang bahwa terhadap putusan perkara Nomor 1 /Pra Pid /2020 / PN Olmtersebut Hakim berpendapat oleh karena dalam amar putusan yang menyatakan

Bahwa kemudian penggugat merasa terkejut, karena pada acarapembuktian perkara Pra peradilan No. 21/Pra/Pid/2015/PN Medan,Tanggal 5 September 2014 pihak Tergugat dan Il ada mengajukansebagai bukti Surat SP3.5. Bahwa bila dihubungkan tgl diajukan gugatan ini tgl, 12 Mei 2014sampai diperlihatkan bukti dalam bentuk Surat SP.3 pada sidang acarapembuktian dalam perkara Pra Peradilan tanggal, 5 September 2014berarti ada terdapat selisin waktu selama 3 (tiga) bulan 23 (dua puluhtiga) hari.6.

No. 02/Pra/Pid/1994/PT.DKI Jakarta jo.No. 06/Pid/Pra/1993/PN.Jkt. Sel. mengenai penghentian penuntutan (SP.3)atas kasus pemalsuan tanda tangan peralihan hak ahli waris dianggap sahb.C 1283 persil 115 D.IIl yang semula tidak tercatat pada kantor PBBHal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007Jakarta Selatan, ternyata sesuai keterangan Cilandak Barat tercatat atasnama Tjetjep Andi bin H. Suhada dengan luas 16.680 m? (enam belas ribuenam ratus delapan puluh meter persegi) ;3.

Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagikepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudanpelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimanadiatur dalam Pasal 92 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 32Tahun 2009, diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalamPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor820/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor1/Pra/Pid/1994/PN.MKT, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta

tanggal 07 Maret 2019, yangdilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut :> Pengecekaan di TKP> Interogasi terhadap Pelapor KURPAN SINAGA, korbanBISKER SITIO dan JAHOTMAN SARAGIHBahwa terhadap hasil penyelidikan peristiwa yang dilaporkan olehKURPAN SINAGA yaitu hasil pengecekan TKP, interogasi dari saksisaksi bahwa apa yang dilaporkan KURPAN SINAGA adalah dugaantindak pidana secara bersamasama melakukankekerasan/Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pra

Pid/2019/PN simpSubs pasal 351 KUHPidana sehingga penyelidikan ditingkatkan kepenyidikan.2.

perundangundangan yang berlaku.Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 AlgemeneBepalingen van Wetgeving voor Indonesieyang menyatakan bahwa hakimharus mengadili berdasarkan undangundang.Hakim memiliki keterikatanyang bebas (vrije gebondenheid) dalam melaksanakan tugasnya mengadilisuatu perkara.Selain itu putusanputusan tersebut tidak ada pembenaran dari MahkamahAgung dan tidak semua putusan hakim mengikutinya, antara lainberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Januari 2013Nomor : 02/Pra

Pid/2012/PT. MDN yang pada pokoknya menyatakanPenyidik tidak pernah menghentikan penyidikan karena tidak pernahmengeluarkan SP3.Bahwa dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasar hukumsehingga harus dinyatakan ditolak.. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan kepadaTERMOHON agar melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimanadiatur dalam KUHAP.

perkara ini ;Telah membaca penetapan Hakim tentang penetapan harisidang ;Telah memeriksa suratsurat bukti dipersidangan ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohondipersidangan ;Telah mendengarkan pendapat ahli dari Pemohon danTermohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPraperadilan dengan surat permohonannya tertanggal, 18 September2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 02 Nopember 2018 dengan Nomor 11/Pra

Pid./2018/PN Smg,yang pada intinya mengemukakan halhal sebagai berikut :KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SEMARANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONANPRAPERADILAN A QUO.1.